situs 2023

jam gacor spaceman 624Jutaan kata 852714Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs 2023》

Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Adapun penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie. Dari laporan polisi tersebut diterbitkan surat perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024. Hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang. Pelanggaran ini melanggar ketentuan dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara, enam tersangka diduga menambah atau mengurangi daftar pemilih. Satu tersangka diduga sengaja memalsukan data dan daftar pemilih," kata Djuhandhani. Adapun bentuk perbuatan hukum yang dilakukan para tersangka memalsukan data dan daftar pemilih. Diketahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. "Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan," katanya. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Jumlah 491.152 pemilih. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 442.526 pemilih.PPLN Kuala Lumpur juga menetapkan data pemilih Berita Acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258 pemilih.
Djuhandhani mengatakan daftar pemilih tetap dan data pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan loby-loby dengan perwakilan Partai Politik. Dengan telah ditetapkannya tujuh orang tersangka, kata Djuhandhani, pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara dengan sisa waktu enam hari kerja. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Baca juga: Bawaslu RI sebut salah satu eks PPLN Kuala Lumpur melanggar pidana
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Presiden ke Jateng serahkan sertifikat tanah hingga hadiri apel santri******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Jawa Tengah, Senin pagi, dalam rangka kunjungan kerja menghadiri apel santri dan pelajar hingga menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.

Sekretariat Presiden (Setpres) di Jakarta menginformasikan Presiden Jokowi bertolak ke Provinsi Jawa Tengah melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kepala Negara dan rombongan terbatas lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 06.00 WIB.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, Presiden dan Ibu Iriana serta rombongan akan langsung melanjutkan perjalanan dengan berkendara mobil ke sejumlah lokasi kegiatan.

Dalam kunjungannya di Provinsi Jawa Tengah kali ini, Presiden akan menyerahkan sejumlah bantuan antara lain bantuan pangan, meninjau dan meresmikan infrastruktur, menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat, hingga menghadiri apel santri dan pelajar.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Tengah adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin dan Plh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Erlin Suastini.

Baca juga: Rais Aam PBNU imbau masyarakat menaati para pemimpin

Baca juga: Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur

Baca juga: Jokowi apresiasi investor lokal bangun kompleks pergudangan pintar IKN

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Label：google gimana caranya mendapatkan uang、beli hp cicilan tanpa bunga、situs zeus terpercaya

Terkait：daftar slot rtp tertinggi、slot gacor malam minggu、siapa itu kakek zeus、customer service kredivo、bocoran rtp slot gacor hari ini、situs slot yang sering gacor、slotsultan、rtp garuda4d、situs judi online yang terpercaya、prediksi togel terbaik

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：daftar pinjol ilegal terbaru（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

cara cepat dapat uang di citampi

pascol4d 4d

dewa poker 88

cara menggunakan voucher alfagift

slot 5000 alternatif

situs slot gampang menang terpercaya

jepang prediksi togel

indonesia slot 388

ajaib4d

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Nian Jingui

sudah bayar kredivo tapi masih ada tagihan

Moeldoko: Isu menteri mundur dihembuskan untuk goyang pemerintahan******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut isu mundurnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) hanya desas-desus yang sengaja dihembuskan untuk menggoyang pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik.

“Saya mantan Panglima langsung tanggap, ngerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah, pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” tegas Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Pernyataan Moeldoko ini menanggapi pernyataan ekonom senior Faisal Basri, yang mengatakan ada sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang siap mundur dari kabinet.

Moeldoko memastikan kabinet Presiden Jokowi tetap solid dan terus bekerja mengejar target pembangunan. Terlebih pemerintah memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan.

“Waktu kita bekerja tinggal beberapa bulan, kita punya program strategis, itu yang harus difokuskan, bahkan kecepatannya ditingkatkan. Semua menteri bekerja dengan baik, dan kita di kabinet tetap solid mengejar pembangunan,” jelasnya.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga menepis anggapan bahwa kontestasi politik telah membuat kondisi di dalam Kabinet Indonesia Maju tidak kondusif karena ada beberapa menteri yang maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happysaja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh. Semuanya datang seperti tidak ada pemilu, tidak ada yang berubah situasinya. Kalau ada istilah heboh, yang heboh siapa sih, kan orang-orang itu saja,” ujar Moeldoko.

Moeldoko meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan munculnya isu yang tidak jelas kebenarannya.

“Indikasinya gampang saja, kalau terjadi demotivasi, penurunan kerja, itu patut dicurigai. Ini semuanya bergiat bekerja,” tegasnya.
Baca juga: Tetap solid, Menkominfo tegaskan tak ada menteri Jokowi yang mundur
Baca juga: Sri Mulyani jawab isu dirinya mundur dari Kabinet Jokowi
Baca juga: Ari Dwipayana tegaskan seluruh menteri tetap solid bantu Presiden
Baca juga: Zulkifli Hasan: Jangan bikin isu Menteri Keuangan mundur

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Lagu Yin Liting Qiaoxia

slot yang lagi gacor siang ini

Enam kecamatan di Kapuas kebanjiran lagi, ribuan rumah terendam******

kita tingkatkan status, dari siaga menjadi tanggap darurat

Kuala Kapuas (ANTARA) - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Panahatan Sinaga membenarkan bahwa enam kecamatan di wilayah setempat kembali dilanda banjir.

"Enam kecamatan itu meliputi Mantangai, Pasak Talawang, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Dadahup dan Kecamatan Timpah," kata Panahatan Sinaga di Kuala Kapuas, Jumat.

Dari enam kecamatan tersebut, sambungnya, terdiri dari 25 desa yang terdampak banjir, dan sebanyak 6.545 kepala keluarga atau 23.245 jiwa pun terdampak.

Kemudian, bencana banjir tersebut menyebabkan 3.940 unit rumah terendam, 53 sarana pendidikan, 11 sarana kesehatan, 47 rumah ibadah, 57 fasilitas umum dan 95 titik akses jalan juga terendam.

Ia menjelaskan, ketinggian air bervariasi mulai dari 80-190 centimeter dan mengimbau warga untuk tetap waspada karena selama Januari ini diprediksi curah hujan masih terus terjadi.

"Jadi, kita harus betul-betul waspada terhadap bencana hidrometeorologi curah hujan yang cukup tinggi. Khususnya masyarakat yang berada di bantaran sungai dan peta rawan bencana banjir," katanya.

Baca juga: BPBD: Tinggi banjir Kapuas di dua titik masih meningkat
Baca juga: BNPB salurkan DSP untuk tangani banjir Kabupaten Kapuas

Menurut dia, berdasarkan pengecekan tim BPBD, di beberapa desa yang terdampak banjir, belum ditemukan warga yang mengalami sakit seperti demam dan diare.

Dampak dari banjir yang terjadi itu, Pemkab Kapuas pun menetapkan status tanggap darurat bencana banjir yang terjadi di enam kecamatan di daerah setempat.

"Sejak tadi malam sudah kita tingkatkan status, dari siaga menjadi tanggap darurat. sampai empat belas hari ke depan," katanya.

Menurut Panahatan, dengan ditetapkan status tanggap darurat bencana banjir tersebut, maka semua lintas sektor, OPD dan instansi terkait bersama-sama bersatu padu menangani warga yang terdampak bencana banjir.

"Jadi, kita akan bersama-sama bersatu padu untuk menangani warga kita yang terdampak bencana banjir di enam kecamatan itu," katanya.

Baca juga: Banjir di Kapuas Hulu makin meluas, warga terdampak capai 50.240 orang
Baca juga: BPBD: Dua rumah rusak dan 30.169 warga Kapuas Hulu terdampak banjir
Baca juga: Barito Utara tetapkan status tanggap darurat bencana banjir

Pewarta: Kasriadi/All Ikhwan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

istri parit

pinjol ojk cepat cair bunga rendah

Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Putri Berubah

kaswari77

Presiden ke Jateng serahkan sertifikat tanah hingga hadiri apel santri******

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

tangan erek erek

Jokowi: Kenaikan pangkat istimewa bagi Prabowo atas usul Panglima TNI******

Jadi, semuanya memang berangkat dari bawah.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan pemberian kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto berdasarkan usulan dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Demikian disampaikan Presiden RI Joko Widodo usai memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto di sela acara Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2024 bertema Siap Wujudkan Pertahanan Keamanan untuk Indonesia Maju di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu.

"Jadi, semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan," kata Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2022 Prabowo sudah menerima anugerah Bintang Yudha Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara.

Pemberian anugerah Bintang Yudha Dharma Utama tersebut telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Jokowi mengatakan bahwa implikasi penerimaan anugerah Bintang Yudha Dharma Utama tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Selanjutnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengusulkan agar Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat pangkat secara istimewa.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat istimewa dari purnawirawan jenderal bintang tiga menjadi jenderal bintang empat kehormatan dari Presiden RI Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, menganugerahkan penghargaan itu kepada Menhan RI karena berjasa dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, terutama bidang pertahanan dan keamanan.

Baca juga: Prabowo terima kenaikan pangkat dari Presiden Jokowi
Baca juga: Jokowi tepis kenaikan pangkat Prabowo bagian dari transaksi politik

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

akun tergacor hari ini

Hakim vonis 14 tahun terdakwa pembunuh pasutri pengusaha Tulungagung******

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Rabu menjatuhkan vonis bersalah kepada terpidana Edi Purwanto alias Glowoh karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan membunuh pasangan suami istri pengusaha kolam renang, Tri Suharno dan Ning Rahayu.

"Menyatakan terdakwa Purwanto alias Glowoh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan subsider. Menjatuhkan pidana kurungan terhadap Edi Purwanto dengan pidana penjara selama 14 tahun," kata Hakim Nanang pada sidang putusan yang digelar di ruang Cakra, gedung PN Tulungagung, Rabu.

Putusan itu sendiri sempat diwarnai perbedaan sikap/pandangan antara ketiga hakim yang menyidangkan kasus tersebut.

Putusan majelis hakim tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan dakwaan primer hukuman mati yang diajukan JPU.

Proses pengambilan keputusan dalam sidang itu sempat diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opiniondi antara majelis hakim.

Ketua majelis hakim dan hakim anggota satu berpendapat jika pasal 340 atau pembunuhan berencana yang diterapkan dalam dakwaan primer JPU tidak terpenuhi, sedangkan hakim anggota dua berbeda pendapat dan menyatakan unsur pembunuhan berencana telah terpenuhi.

Salah satu unsur pembunuhan berencana yang disebutkan oleh hakim anggota dua adalah barang bukti tali karet dan potongan sandal yang dibawa terdakwa dari rumah. Barang bukti itu kemudian digunakan sebagai alat untuk mengikat dan menyumpal kedua korban.

Sidang tersebut sempat riuh karena keluarga korban merasa tidak terima dengan vonis hakim yang dinilai terlalu ringan.

Keluarga korban, Gustama merasa putusan hakim tersebut tak adil.

Gustama sempat meluapkan emosinya di halaman Pengadilan Negeri Tulungagung pasca putusan sidang.

"Masak (menghilangkan) dua nyawa cuma 14 tahun,” kata Gustama dengan nada geram.

Gustama bahkan menyamakan hukuman Glowoh seperti hukuman terhadap maling.

Padahal seharusnya Glowoh dihukum mati sesuai tuntutan Jaksa.

Pihak keluarga meminta pada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan banding.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulungagung, Amri Rahmanto Sayekti mengatakan pihaknya menghargai proses hukum yang berlaku.

Pihaknya akan memanfaatkan waktu yang diberikan hakim untuk menerima atau mengajukan banding putusan tersebut.

Pihaknya bakal melaporkan putusan tersebut pada pejabat di atasnya secara berjenjang.

Dirinya akui dalam putusan itu ada dissenting opinion(pendapat berbeda) pada majelis hakim.
Baca juga: Polisi pastikan pasutri pengusaha kolam renang tewas dibunuh
Baca juga: Polisi tahan pelaku pembunuhan pasutri pengusaha kolam renang
Baca juga: Polisi: Pelaku pembunuhan pasutri sempat kabur dan bersembunyi
Pihaknya akan mempelajari putusan hakim yang akan digunakan jika mengajukan banding.

"Namun keputusan hakim bersifat mutlak," katanya.

《situs 2023》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot terpercaya mudah menangHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs 2023》bab terbaru。