petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

sor777

slot gacor cashback 100 562Jutaan kata 615123Orang-orang telah membaca serialisasi

《sor777》

Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara******

Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hasil pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) rawan pada pemilu 2024 dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (11/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc/pri.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengimbau masyarakat tidak menciptakan konflik menjelang hari pemungutan suara pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta setiap orang dapat menjaga iklim politik tetap kondusif sehingga aktivitas yang dapat mengganggu itu sebaiknya dihindari.

“Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” kata Bagja menjawab pertanyaan wartawan soal film dokumenter “Dirty Vote” saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.

Terkait kritik yang ditujukan ke Bawaslu dalam film itu, Bagja mempersilakan masukan-masukan itu ditujukan kepada lembaga yang saat ini dia pimpin.

“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Menurut Bagja, Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dia menyerahkan penilaian atas kinerja Bawaslu itu sepenuhnya kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive(mengendalikan, red.) perspektif masyarakat,” kata Bagja.

Dia pun menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara. “Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Bawaslu RI.

Film dokumenter “Dirty Vote” pada Minggu siang dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Dalam waktu kurang lebih 8 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat satu juta lebih orang dan dan disukai oleh 117.000 lebih pengguna YouTube.

Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS
Baca juga: Bawaslu soal film Dirty Vote: Silakan kritik, kami bekerja sesuai UU
Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dewan Pers dan 3 capres******

Dewan Pers dan 3 capres-cawapres gelar Deklarasi Kemerdekaan Pers
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri Deklarasi Kemerdekaan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/am.
Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih dan satu-satunya rujukan informasi
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers dan tiga pasangan capres-cawapres menggelar 'Deklarasi Kemerdekaan Pers' serta penandatanganan Komitmen Kemerdekaan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Sabtu malam

Deklarasi tersebut dihadiri oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diwakili oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani, sedangkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo hadir secara virtual dan juga diwakili oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan kemerdekaan pers adalah salah satu simbol reformasi dan serta lambang tegak-nya demokrasi.

"Demokrasi akan tegak apabila pers dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak manapun, sebaliknya merupakan penanda goyah-nya demokrasi apabila pers menjadi terbelenggu represi dan kehilangan independensi," kata Ninik di Gedung Dewan Pers.

Ninik juga mengingatkan kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang statis. Kemerdekaan pers akan menghadapi dinamika sekaligus tantangan baik dari dalam lingkungan pers maupun dari luar.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya informasi dan disinformasi maupun malainformasi.

"Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih dan satu-satunya rujukan informasi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan Kemenkominfo mendukung Deklarasi Komitmen Kemerdekaan Pers dan mendukung pemilu yang damai, jujur, dan adil.

"Kebebasan pers indikator yang penting, alhamdulillah selama reformasi berjalan dan setelah melewati beberapa pimpinan nasional komitmen itu cukup kuat dan lewat Pemilu 2024 ini kita harapkan kompetisi yang adil dan tentu saja pemilu damai," ujarnya.

Kemudian capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan saat ini Indonesia sedang menjalani proses demokrasi dan ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Namun secara garis besar bisa dikatakan sebuah tempat masuk kategori demokrasi jika pertama mempunyai pemilu yang jujur, adil dan transparan, kedua memberikan ruang bagi oposisi dan yang ketiga memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi.

"Kalau kita ambil tiga bagian itu, maka media memiliki peran yang sangat mendasar untuk menjaga itu dan kami kami yang berada di pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam sebuah demokrasi untuk menjaga ruang agar tiga ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Tiga paslon siap hadir di Deklarasi Kemerdekaan Pers

Selanjutnya perwakilan Prabowo Subianto, Rosan Roeslani mengatakan Prabowo sangat menjunjung tinggi kebebasan pers dan mengatakan kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi.

"Pak Prabowo tidak bisa hadir pada malam hari ini, tapi beliau sangat menjunjung tinggi kebebasan pers karena kita adalah negara demokrasi yang besar di dunia. Kebebasan pers adalah salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri," ujarnya.

Sementara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang hadir secara virtual menyampaikan apresiasi-nya kepada segenap insan pers yang telah memberitakan berbagai hal seputar kampanye dan pemilu, serta menyadari media punya peran penting dalam mengedukasi masyarakat.

"Terima kasih kepada media yang suda meliput kami, tentu begitu pentingnya suara media untuk bisa mengawal Pemilu ini dan saya juga tidak akan baperankok dengan tulisan-tulisan yang dimunculkan tapi Yang penting itu bisa mengedukasi masyarakat," tuturnya.

Ganjar juga berkomitmen untuk terus mendukung kemerdekaan pers dan mendorong agar pers Indonesia menjadi lebih baik.

"Pers tentu saja makin terbuka makin baik dan akan bisa mengedukasi masyarakat, saya terus terang bagian yang memang mendorong, menjaga, agar persnya bisa lebih baik," kata Ganjar.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs slot korea

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
fastwin77
kumpulan bonus new member 100 to 5x
bandargaming
klikbet77
jam gacor princess starlight
kredivo vs
bimabet
abcslot
akun slot paling gacor
Daftar isi semua bab
Bab 1 voucher gosend desember 2022
Bab 2 senang slot
Bab 3 pinjam uang kur bri
Bab 4 cuan slot 88 login
Bab 5 pinjaman pasti di acc
Bab 6 bola138
Bab 7 max win wild west gold
Bab 8 rtp power4d
Bab 9 game slot yang gacor
Bab 10 gacor 500 slot
Bab 11 slot tergacor hari ini
Bab 12 pinjaman online tanpa ktp
Bab 13 balivegas
Bab 14 arenamega
Bab 15 situs slot resmi gacor
Bab 16 gacor slot online
Bab 17 jos55
Bab 18 gila slot138
Bab 19 cara kredit akulaku tanpa uang muka
Bab 20 djarumtoro
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2887bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

rtp slot dan pola gacor
KPU mulai bagikan formulir pemberitahuan memilih kepada warga Asmat
Tiga warga Bis Agats memeriksa form pemberitahuan memilih yang diterima dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Lapangan Yos Sudarso, Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu (11/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt.
Kabupaten Asmat (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, melalui panitia pemilihan distrik (PPD) mulai membagikan formulir pemberitahuan memilih atau model C6 kepada masyarakat di Distrik Agats.

"Hari ini kita mengadakan sosialisasi sekaligus memberikan formulir pemberitahuan memilih atau model C6 kepada masyarakat yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)," kata anggota PPD Agats, Kabupaten Asmat, Irfan Jaya, di Distrik Agats, Minggu.

Irfan mengatakan sebelumnya PPD telah memberitahukan kepada masyarakat di distrik tersebut soal penjemputan formulir pemberitahuan memilih di Lapangan Yos Sudarso.

Baca juga: KPU distribusikan lagi logistik pemilu untuk tujuh distrik di Asmat

Secara keseluruhan KPU setempat mencatat sebanyak 10.426 orang yang masuk daftar pemilih tetap atau DPT Bis (kampung) Distrik Agats dan tersebar di 41 tempat pemungutan suara (TPS).

Penyerahan formulir pemberitahuan memilih itu dilakukan langsung oleh masing-masing petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) kepada setiap warga yang datang.

"Jadi, petugas KPPS memberikan formulir pemberitahuan kepada masyarakat yang sudah terdaftar dalam DPT," kata dia.

Baca juga: KPU Asmat antisipasi distrik tanpa listrik lewat generator

Sebelum penyerahan formulir pemberitahuan tersebut, petugas KPPS terlebih dahulu memeriksa atau menyesuaikan alamat warga sesuai dengan yang tercantum di kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

"Tujuan kita agar formulir pemberitahuan ini sampai atau diterima oleh orang yang betul-betul terdaftar di DPT," jelasnya.

Khusus bagi masyarakat yang sudah berkeluarga namun tidak bisa datang mengambil formulir pemberitahuan memilih, maka dapat diwakilkan kepada istri atau suami yang disertai bukti kartu keluarga dan KTP-E.

Jumlah DPT Kabupaten Asmat pada Pemilu 2024 sebanyak 80.122 orang dengan 352 TPS yang tersebar di 224 kampung atau desa.

KPU Provinsi Papua Selatan menetapkan DPT tingkat provinsi untuk Pemilu 2024 sebanyak 367.269 orang, dengan 1.770 TPS yang terdiri atas empat kabupaten.

Baca juga: KPU Asmat mulai distribusikan logistik ke distrik terluar
Baca juga: Polisi kirim ratusan personel kawal distribusi logistik di Asmat
Baca juga: KPU siapkan opsi distribusi logistik pemilu gunakan helikopter

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

bintang parkour

togel 2023
Polri imbau masyarakat jaga persatuan jelang hari pencoblosan
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari mendatang. "Kepada seluruh masyarakat mari bergandengan tangan, menguatkan kembali Kebhinekaan sambil menanti terpilihnya pemimpin nasional dan wakil-wakil rakyat yang baru," kata Sandi dalam keterangan yang dibagikan di Jakarta, Minggu.
Jenderal polisi bintang dua itu menegaskan, Polri bersama TNI dan seluruh komponen bangsa siap menjaga keamanan proses pemilu hingga tuntas.

Dia menyebut, Polri diberikan tanggung jawab dalam menjaga keamanan untuk mendukung terselenggaranya Pemilu 2024 yang aman, damai, dan bermartabat.

Namun, lanjut dia, sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat (katibmas) di Tanah Air berjalan kondusif dikarenakan kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Sandi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, untuk bersama-sama menciptakan keteduhan dan kondusivitas menjelang pencoblosan hingga terpilihnya kepemimpinan nasional dan anggota legislatif.

"Polri mengucapkan terima kasih kepada semua elemen bangsa yang telah membantu Polri merawat perbedaan preferensi politik masyarakat selama setahun terakhir, namun tetap dalam semangat kekeluargaan dengan menjaga toleransi dan semangat Kebhinekaan dalam frame Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Sandi.

Selain itu, dalam memastikan pengamanan keamanan di daerah rawan kamtibmas dan geografi saat Pemilu 2024, Sandi menyebut Mabes Pori dan polda jajaran telah mengantisipasi hal tersebut.

Dia mengatakan Polri melalui Operasi Mantap Brata 2024 telah memetakan potensi kerawanan kamtibmas dan juga geografis.

"Pengamanan kerawanan dalam Operasi Mantap Brata 2024 diantisipasi dengan pola preemtif maupun preventif yang dikedepankan," ujarnya.

Kemudian, Polri hadir di tengah-tengah masyarakat melalui Bhabinkamtibmas, patroli perintis presisi dan asistensi seluruh personel Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

"Serta bekerja sama dengan seluruh stakeholders seperti TNI, pemda, KPU dan Bawaslu termasuk seluruh elemen masyarakat," kata Sandi memaparkan.

Di sisi lain, Sandi juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan kritik dan sarannya kepada Polri dalam pengamanan Pemilu 2024.

"Diucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran kepada Polri dalam merawat demokrasi selama rangkaian proses Pemilu 2024," ujar Sandi.
Baca juga: Golput bukanlah pilihan yang tepat
Baca juga: Polda Sulteng bentuk pasukan respons cepat "Power of Hand' Pemilu 2024
Baca juga: Polri perketat pengawalan surat suara tercoblos dari luar negeri 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

situs judi online24jam
Samsat dan SIM Keliling Jakarta ditiadakan hingga 15 Februari 2024
Arsip foto- Warga membayar biaya mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di bus pelayanan Samsat Keliling di Ciputra Mall, Jakarta, Kamis (28/12/2023). ANTARA FOTO/Aloysius Lewokeda/wpa/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pada masa Operasi Mantap Brata atau Pengamanan Pemilu 2024 pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling Polda Metro Jaya ditiadakan dan akan kembali melayani pada 16 Februari.

"Tanggal 12 sampai dengan 15 Februari 2024 pelayanan gerai dan samling (samsat keliling) ditiadakan," demikian pengumuman resmi dari TMC Polda Metro Jaya yang dikutip di Jakarta, Senin.

Pada tanggal 12, 13, dan 15 Februari 2024 layanan pengesahan dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta, hanya dapat dilakukan di Samsat Induk.

Sedangkan pada tanggal 14 Februari 2024 bertepatan dengan libur nasional dalam rangka pemungutan suara, maka seluruh pelayanan samsat ditiadakan, baik di Samsat Induk, gerai maupun samling.

"Pelayanan gerai dan samling dibuka kembali pada tanggal 16 Februari 2024," tulis TMC Polda Metro Jaya.

Perlu diketahui, layanan di gerai dan samling hanya pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan. Sedangkan untuk perpanjangan STNK dan ganti plat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat.

Sementara syarat untuk perpanjangan atau membayar pajak kendaraan bermotor yaitu membawa beberapa dokumen yang diperlukan seperti KTP, BPKB dan STNK asli masing-masing disertai lampiran fotokopi.

Baca juga: Polda Metro tiadakan layanan gerai dan SIM keliling hingga 15 Februari
Baca juga: Info BMKG: Cuaca Jakarta Senin pagi berawan malam hujan ringan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Roh Kaisar yang Biadab

slot resmi terpercaya
Lima mitos dan fakta seputar kejang dan epilepsi
Arsip Foto - Petugas medis melakukan aksi solidaritas pada Hari Epilepsi Sedunia di Surabaya, Jawa Timur. (ANTARA/M Risyal Hidayat)
Jakarta (ANTARA) - Pada peringatan Hari Epilepsi Internasional, tanggal 12 Februari 2024, Konsultan Senior Ahli Saraf dan Kepala Departemen Neurologi Rumah Sakit Global di Mumbai, India, Dr. Pankaj Agarwal menyampaikan lima mitos dan fakta seputar kejang dan epilepsi.

Dia mengemukakan pentingnya masyarakat memahami bahwa epilepsi bukan hanya menyebabkan kejang sesekali, tetapi juga berdampak pada kondisi fisik, mental, dan emosional penderitanya.

"Kurangnya kesadaran ini dapat menyebabkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap mereka yang hidup dengan epilepsi, sehingga semakin memperumit kehidupan sehari-hari mereka," kata Agarwal sebagaimana dikutip oleh Hindustan Times pada Senin.

Menurut dia, pemahaman yang tidak memadai tentang epilepsi dapat menyebabkan pengobatan yang tertunda atau tidak tepat bagi mereka yang mengalami kondisi tersebut.

Oleh sebab itu, Agarwal menjelaskan beberapa mitos dan fakta tentang epilepsi.

Mitos 1- Epilepsi sangat jarang terjadi di dunia
Faktanya, kondisi epilepsi berdampak pada jutaan orang, khususnya di India, dan epilepsi merupakan kelainan neurologis yang umum.

Faktor seperti cedera kepala, infeksi otak, stroke, tumor otak, penyakit Alzheimer, malformasi otak, dan kecenderungan genetik diketahui berkontribusi terhadap perkembangannya.

Mitos 2- Epilepsi dan kejang sama saja
Faktanya, kejang dapat terjadi ketika ada gangguan sementara pada aktivitas listrik otak dan hanya sedikit orang yang mengalami kejang pada tahap tertentu dalam hidup mereka. 

Penting untuk diperhatikan bahwa mengalami kejang tunggal tidak selalu mengindikasikan epilepsi. Kondisi epilepsi adalah kelainan neurologis yang ditandai dengan kejang berulang.

Mitos 3- Epilepsi selalu menyebabkan kejang-kejang, yang mencakup gemetar dan gerakan menyentak
Faktanya, kejang dapat muncul dalam berbagai bentuk, dan masing-masing memiliki gejala yang berbeda.

Ini dapat berupa gejala motorik seperti gerakan menyentak, kelemahan atau kekakuan otot, dan kedutan. Gejala non-motorik juga dapat terjadi, seperti tatapan mata yang ganjil, perubahan sensasi, emosi, pemikiran atau kognisi, dan berkurangnya gerakan.

Mitos 4- Epilepsi selalu dipicu oleh lampu berkedip, video gim, atau stres
Faktanya, bentuk epilepsi tersebut lebih banyak terjadi pada individu yang lebih muda, dan frekuensinya cenderung menurun seiring dengan pertambahan usia.

Pemicu kejang berbeda dari orang ke orang dan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kurang tidur, stres, penggunaan alkohol atau obat-obatan, demam atau penyakit, perubahan hormonal, nutrisi, atau penggunaan obat-obatan tertentu.

Mitos 5- Epilepsi adalah suatu kondisi kejiwaan
Faktanya, epilepsi merupakan kelainan neurologis yang disebabkan oleh aktivitas listrik otak yang tidak normal, dan sering kali disertai dengan depresi dan kecemasan.

Baca juga:
Dokter: Jangan panik ketika anak kejang
Guru Besar Unair ciptakan terobosan baru penanganan epilepsi

Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

pakaian wanita

dana777
Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan beraspada masyarakat
Seorang satpam berjalan di samping tumpukan beras di gudang Bulog wilayah NTT di desa Bolok, Kupang, NTT, Senin (6/2/2023). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/nym. (Antara Foto/Kornelis Kaha)
Jakarta (ANTARA) - Satuan tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan dan monitoring di hulu dan hilir terkait ketersediaan dan distribusi beras serta kecukupan stok beras yang ada pada masyarakat. Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Jakarta, Senin, mengatakan pengawasan dilakukan sebagai upaya Satgas Pangan Polri dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras. "Satgas Pangan Polri menyatakan terus melakukan monitoring dan pengawasan terkait ketersediaan dan pendistribusian beras," kata Whisnu. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, kegiatan monitoring yang dilakukan di tingkat hulu dengan memastikan tidak adanya kendala bagi petani beras dalam memproduksi hasil sawahnya. "Monitoring juga tingkat hilir agar tidak terjadi simpul-simpul yang dapat menghambat kelancaran jalur distribusi sampai ke konsumen," ujarnya. Selain itu, lanjut Whisnu, kegiatan pencegahan (preventif) lainnya berupa pengecekan rutin oleh Satgas Pangan bersama kementerian/lembaga terkait serta dinas provinsi di masing-masing wilayah terhadap beberapa tempat penyimpanan atau gudang beras. "Hal ini untuk memastikan tidak terjadinya penimbunan beras atau tindakan lain yang dilakukan oleh oknum spekulan," katanya. Hasil monitoring yang dilakukan Satgas Pangan Polri terkait kenaikan harga beras di sejumlah daerah, kata Whisnu, disebabkan beberapa faktor seperti gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan dan air sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi beras. Namun, lanjut dia, terkait hal tersebut sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi oleh kementerian/lembaga terkait. Whisnu menekankan, pemerintah telah melakukan upaya-upaya menstabilkan harga serta ketersediaan beras di pasaran, dan memastikan pasokan mencukupi sampai saat ini. "Dalam hal ini, Satgas Pangan memastikan bahwa stok/ketersediaan beras masih mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat," kata Whisnu. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Arprindo) mengeluh kesulitan mendapat pasokan beras tipe premium lokal kemasan 5 kilogram. Menurut Ketua Umum Arprindo Roy Nicholas Mandey, kelangkaan beras premium di ritel-ritel modern disebabkan tingginya harga beras di produsen, sehingga banyak peritel memilih tidak memasok beras premium ke ritelnya. Dia menyebut peningkatan harga beras premium cukup signifikan, dari sekitar Rp13.000 per kilogram menjadi Rp16.000-Rp17.000 per kilogram. Sementara itu berdasarkan panel harga Bapanas (12/2), harga beras melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET). Harga beras jenis premium saat ini mencapai Rp15.860 per kilogram, sementara HET beras tersebut berkisar Rp12.900-Rp14.800 per kilogram.
 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Semangat bela diri saya adalah Pangu

pasarbaris
Jokowi terbitkan perpres baru naikkan tunjangan pegawai Setjen Bawaslu
Tangkapan layar - Lembar salinan Perpres RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (12/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam lembar salinan perpres yang dilansir dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Selasa, besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan, mulai dari sebesar Rp1.968.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp29.085.000 untuk kelas jabatan 17.

"Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku," demikian petikan Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tersebut.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (12/2). Perpres tersebut dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Baca juga: Bawaslu Maluku: Temuan dugaan pelanggaran Gibran di Ambon tak terbukti

Ketentuan itu sekaligus mencabut Perpres Nomor 122 Tahun 2O17 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sebelumnya berlaku per 15 Desember 2017.

Dalam perpres yang lama, nilai tunjangan kinerja lebih rendah dari perpres terbaru, yakni dengan besaran nominal mulai dari Rp1.766.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp24.930.000 untuk kelas jabatan 17.

"Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian petikan Pasal 13 pada perpres terbaru.

Baca juga: Soal putusan DKPP, Bawaslu sebut pencalonan Gibran tidak bermasalah

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024