slot online terbaik

Catatan Gadis Emas

icafe4d

BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN******

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.

Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.

Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI 

Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.

Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.

Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.

Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit

Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.

"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.

Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.

Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Naruto: Aktor Terbaik

menangbet

Menjaga optimisme pasar modal di tengah dinamika pascapemilu******

... investor-investor global selalu menyampaikan tone (nada) positif tentang Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - Pesta demokrasi 5 tahunan yang memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden baru mereka telah usai, namun euforianya masih berlanjut di berbagai sektor, termasuk pasar modal.

Indeks Saham Harga Gabungan (IHSG) pada Kamis pagi (15/2), atau sehari setelah pemilu berlangsung, dibuka menguat 127,89 poin atau 1,77 persen ke posisi 7.337,63. Indeks tersebut juga ditutup menguat 93,54 poin atau 1,30 persen ke posisi 7.303,28 dibandingkan penutupan sebelumnya.

Sementara itu, pada Jumat (16/2) yang merupakan H+2 pencoblosan, IHSG dibuka menguat 42,30 poin atau 0,58 persen ke posisi 7.345,58. Sedangkan pada sesi penutupannya, IHSG menguat 32,26 poin atau 0,44 persen ke posisi 7.335,54.

Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan bahwa penguatan indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut dipengaruhi oleh hasil hitung cepat atau quick countpilpres dari berbagai lembaga survei.

Tidak peduli siapa yang memenangi kontes politik tersebut, namun selama telah ada prediksi hasil pemilihan, hal itu dapat memicu penguatan IHSG karena investor yang semula memilih untuk tunggu dan lihat atau wait and see, kini sudah mulai dapat menentukan arah investasi mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa lancarnya pelaksanaan pemilu dapat menumbuhkan kepercayaan investor yang dapat membawa angin positif bagi pasar.

Pengamat pasar modal dan TrainerPPA FEB Universitas Indonesia Budi Frensidy menuturkan bahwa walaupun lebih banyak dinamika dalam pesta demokrasi kali ini, pasar akan selalu bereaksi positif jika pemilihan berjalan lancar, sama seperti pemilihan-pemilihan sebelumnya.

Melihat data pergerakan IHSG setiap kali pemilihan presiden secara langsung digelar sejak 2004 hingga 2019, kinerja indeks saham tersebut memang cenderung membaik usai pemilihan berlangsung.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik pun menyatakan bahwa terlepas dari adanya pesta demokrasi di Indonesia tahun ini, investor tetap percaya terhadap potensi perekonomian Tanah Air.

Hal ini karena yang menjadi perhatian utama investor adalah persoalan fundamental, yakni terkait situasi perekonomian domestik serta profil perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI.

“Di saat kami melakukan roadshowke luar negeri bertemu dengan investor-investor global, mereka selalu menyampaikan tone (nada) positif tentang Indonesia,” ucapnya.

 

Mungkin berubah

Meskipun tren positif penguatan IHSG telah terjadi selama 2 hari pascapemilu tahun ini, namun tahapan pemilu masih belum usai dan hal tersebut masih dapat berdampak terhadap pergerakan indeks saham tersebut.

Hingga sebulan ke depan, yakni saat penetapan pemenang Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, Riefky menyatakan bahwa sentimen pasar masih mungkin berubah.

Hal ini dikarenakan hasil quick countlembaga survei bukan merupakan hasil pilpres yang mutlak. KPU masih harus menyelesaikan berbagai prosedur sebelum mengumumkan siapa pemimpin baru pilihan rakyat.

Selain itu, hingga kini masih banyak dinamika yang terjadi di tengah masyarakat sebagai respons atas hasil hitung cepat yang telah diumumkan berbagai lembaga survei pada hari yang sama dengan penyelenggaraan pilpres 14 Februari lalu.

Menurut Riefky, perkembangan day-to-daydari situasi politik domestik masih akan sangat memengaruhi sentimen investor, terutama yang berasal dari luar negeri sehingga aliran modal yang masuk masih relatif tidak dapat diprediksi.

Sementara itu, Budi Frensidy menambahkan bahwa tidak hanya perkembangan politik dan pengumuman pemenang pilpres oleh KPU, sentimen pasar juga dipengaruhi oleh kabinet baru yang terbentuk nanti.

Jika kabinet yang tersusun nanti sesuai dengan ekspektasi pasar, maka hal tersebut akan memberikan dampak positif untuk bursa.

Sepertinya, selama belum ada keputusan final dari KPU dan pemerintahan baru belum sepenuhnya terbentuk, sentimen pasar juga belum benar-benar ajek.

 

Menjaga optimisme

Kekhawatiran investor terhadap dampak dinamika tahun politik pada pasar modal memang telah muncul jauh sebelum Pemilu dan Pilpres 2024 berlangsung.

BEI mencatat bahwa pada 2019, jumlah investor hanya mencapai sekitar 2,5 juta, sementara kini angka tersebut melonjak menjadi 12,1 juta. Artinya, ada tambahan sekitar 9,6 juta investor baru dalam 5 tahun terakhir.

“Ini adalah pemilu pertama mereka sebagai seorang investor. Tentu perasaan nervous (waswas)mungkin ada,” ujar Jeffrey Hendrik.

Hal inilah yang mendorong pihaknya untuk menyelenggarakan Capital Market Summit & Expo 2023 pada 26-28 Oktober lalu dengan “Investor sebagai Pemenang di Tahun Politik” sebagai tema seminar utama dan “Jurus Investor Kejar Cuan di Tahun Politik” sebagai topik dalam pembahasan market outlook.

Pada acara tersebut, BEI mengundang para investor kawakan yang telah menghadapi gejolak pasar selama lima hingga enam kali pemilihan presiden dan berhasil bertahan hingga kini untuk berbagi pengalaman dengan investor-investor baru.

Upaya ini tentunya diharapkan dapat mengangkat optimisme dan menjaga semangat para investor baru tersebut.

Selain itu, BEI juga berupaya untuk terus meningkatkan minat investor terhadap pasar modal Tanah Air dengan bertransformasi menjadi bursa yang multi-assetyang dapat memberikan lebih banyak pilihan produk bagi para investor. Apalagi, Indonesia memiliki prospek dalam pengembangan pasar modal syariah.

BEI sejauh ini telah mengembangkan berbagai produk ekuitas, fixed income investment, waran terstruktur, produk derivatif, serta produk bursa karbon.

Kini bursa efek tersebut juga sedang mempersiapkan beberapa peraturan baru untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada para investor agar bisa menjalankan strategi investasi mereka.

Dengan begitu, pasar modal Indonesia diharapkan makin bertumbuh dengan total transaksi yang kian bertambah di tengah dinamika tahun politik yang membuat segala hal masih mungkin berubah.








 




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

topwin138

Jimly: Informasi Anwar Usman kembali jabat Ketua MK adalah hoaks******

Karena belum ada putusan dari pengadilan

Surabaya (ANTARA) - Jimly Asshiddiqie menegaskan informasi sebagaimana telah beredar di masyarakat yang memberitakan Anwar Usman kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) adalah hoaks. "Karena belum ada putusan dari pengadilan," katanya saat dikonfirmasi ketika menghadiri Forum Hukum yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menetapkan pelanggaran etik terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman sehingga harus dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK itu memastikan belum ada putusan tetap atau inkrah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan putusan-nya. Jimly meluruskan yang telah diputus inkrah oleh PTUN Jakarta terkait permohonan Anwar Usman untuk membatalkan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK yang baru adalah penolakan terhadap Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan sebagai pemohon intervensi pihak ketiga dalam perkara tersebut. "Sedangkan pokok perkaranya masih dalam putusan sela.Putusan sela belumlah final," ujarnya menandaskan.

Baca juga: MK pastikan gugatan Anwar Usman di PTUN belum diputus

Baca juga: Anwar Usman kembali jadi Ketua MK pada 15 Februari, benarkah? "Putusan sela itu masih dalam proses pemeriksaan. Lalu muncul permohonan dari Prof Denny supaya bisa ikut intervensi sebagai pihak ketiga dari luar. Nah itu ditolak oleh pengadilan. Cuma itu putusan-nya. Jadi tidak ada bahwa nanti Anwar Usman kembali jadi Ketua MK. Tidak ada itu. Pengadilan belum menjatuhkan putusan," paparnya. Jimly adalah salah satu dari tiga orang yang ditunjuk MK dalam tim MKMK yang bersifat ad hocatau sementara untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik pasca-putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Masa jabatannya hanya sebulan. Terkait gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman terhadap putusan-nya di MKMK, Ketua MK pertama periode 2003--2009 itu meminta masyarakat bersabar menunggu putusan inkrah dari PTUN Jakarta. "Sabar dululah, kita tunggu putusan dari PTUN Jakarta," ucapnya.

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

ceme

Polisi menghalau warga yang akan saling serang di Lombok Tengah******

“Kami dibantu personel BKO dari Satuan Brimob Polda NTB berhasil memukul mundur massa dari Desa Ketare yang ingin melakukan penyerangan ke Desa Segala Anyar,”

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Polres Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil menghalau warga Desa Ketare Kecamatan Pujut yang ingin melakukan penyerangan ke Dusun Kadek Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut di Jalan Bypass BIL – Mandalika.

“Kami dibantu personel BKO dari Satuan Brimob Polda NTB berhasil memukul mundur massa dari Desa Ketare yang ingin melakukan penyerangan ke Desa Segala Anyar,” Kata Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat, SIK usai membubarkan massa di Praya, Selasa.

Ia mengatakan mengatakan sekitar pukul 10.00 wita ratusan warga dari Desa Ketare dengan menggunakan senjata tajam berkumpul di jalan Bypass BIL - Mandalika untuk melakukan penyerangan. Massa kemudian berhasil di halau oleh barikade Polisi yang telah berjaga di perbatasan kedua desa yang terlibat bentrokan tersebut.

“Kami lakukan langkah tegas terukur di samping negosiasi dengan tembakan peringatan dan tembakan flashball untuk membubarkan konsentrasi massa yang berkumpul,” ujarnya.

Penyerangan yang akan dilakukan warga Desa Ketare hari ini di picu lantaran aksi yang sebelumnya pecah antara warga Desa Ketare dengan warga Desa Segala Anyar, Rabu (7/2) dan mengakibatkan warga Desa Ketare meninggal dunia.

Iwan meminta agar masyarakat bisa menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak Kepolisian.

“Saya meminta kepada saudara saya masyarakat Desa Ketare jangan terprovokasi, serahkan kepada kami sebagai aparat penegak hukum, kasih kami waktu untuk menyelesaikan kasus ini,” katanya.

Iwan menyampaikan agar masyarakat Kabupaten Lombok Tengah khususnya masyarakat Desa Ketare untuk menghentikan aksi tersebut.

“Kasihan masyarakat kita akibat dari kejadian ini banyak masyarakat yang terganggu aktivitas sehari-hari, masyarakat tidak bisa bertani di area ini karena ketakutan dan juga anak-anak kita yang masih sekolah menjadi trauma akibat kejadian ini,” katanya.

Untuk situasi saat ini di lokasi dalam keadaan kondusif, karena masa sudah bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing. Personel gabungan TNI-Polri masih disiagakan di lokasi untuk mencegah terjadinya penyerangan susulan.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan bersinar di langit

cara belanja cicilan kredivo

Usul embargo senjata terhadap Israel, PBB sebut ada "risiko genosida"******

Jenewa (ANTARA) - Pelapor Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia Mary Lawlor mengusulkan pemberlakuan “embargo senjata” terhadap Israel sebagai respons atas serangan di Jalur Gaza.

“Kita harus membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke sana dan harus ada pula embargo senjata,” ujar Lawlor tentang situasi di Gaza, pelanggaran HAM, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghentikan pengeboman Israel.

“Dalam pandangan saya, negara mana pun yang memicu konflik ini dengan memasok senjata ke Israel harus berhenti melakukannya, karena Israel tidak memahami tindakannya saat ini,” kata dia.

Lawlor mengatakan bahwa dia telah memantau dengan cermat situasi di Gaza sejak 7 Oktober dan bahwa ada orang-orang yang “kelelahan, terkepung dan tidak berdaya” di Gaza.

Dia berpendapat situasi di sana sangat mengerikan, warga Gaza berkali-kali diminta pergi ke tempat yang aman dan mereka berakhir di Kota Rafah.

"Sekarang orang-orang itu diminta pergi ke tempat lain dan mereka tidak punya tempat tujuan," katanya, seraya menambahkan bahwa mereka juga tidak memiliki cukup makanan dan obat-obatan.

Separuh penduduk Gaza saat ini tinggal di Rafah, katanya.

"Bagaimana Anda bisa membenarkan pembunuhan perempuan dan ibu yang memiliki banyak anak?’’ kata dia.

Tentang perkembangan di Rafah, Lawlor mengatakan perlu ada kepastian soal gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk ke Gaza.

“Secara teknis, Israel sebagai kekuatan pendudukan tidak seharusnya melancarkan perang terhadap wilayah yang didudukinya,” kata Lawlor.

Dia menyoroti bahwa meskipun dunia menyadari apa yang terjadi di Gaza, negara-negara lain tidak mampu atau tidak mau melakukan intervensi.

Lawlor mengatakan bahwa menghentikan pendanaan bagi UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi pengungsi Palestina, adalah hal yang gila karena hanya UNRWA yang melayani warga Gaza, sekolah, dan rumah sakit di wilayah kantong Palestina itu.

“Penyelidikan atas tuduhan terhadap UNRWA sedang berlangsung. Orang-orang (Gaza) yang putus asa itu tidak boleh dibiarkan menjadi korban politik antarnegara,” katanya.

Israel menuduh staf UNRWA tersebut terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober.

Situasi di Gaza saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Internasional, dan Lawlor menekankan bahwa pengadilan PBB akan memutuskan situasi di Gaza.

“Entah (keputusan) itu genosida atau tidak, tapi saya katakan ada risiko genosida (di Gaza),” katanya.

Dia mengatakan negara-negara seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa, yang punya pengaruh ke Israel, memiliki peran sangat penting. Mereka memikul tanggung jawab besar untuk menghentikan perang Israel di Gaza

Jika negara-negara itu memilih abstain atau memveto resolusi di Dewan Keamanan PBB, "Bagi saya, itu tidak bisa dimaafkan," kata dia.

Sumber: Anadolu

Baca juga: G7 dukung pendirian negara Palestina, serukan perang Israel dihentikan
Baca juga: AS dan negara-negara Arab susun rencana pendirian negara Palestina
 

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Paviliun Tianxuan

gacor33

Kejagung sebut penanganan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo masih berlanjut******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo masih berjalan mulai dari penyidikan, pemberkasan hingga persidangan.

“Tim penyidik masih terus mendalami beberapa pihak, sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan penyidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kasus ini,” kata Ketut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ketut memastikan harapan masyarakat agar Kejaksaan Agung melanjutkan pengusutan tuntas perkara korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ditindaklanjuti, terbukti perkara tersebut masih terus berproses hingga saat ini.

“Seluruh proses ini dilakukan demi penyelamatan keuangan negara,” katanya.

Terkait penetapan tersangka baru, Ketut menyampaikan bahwa hal itu merupakan kewenangan penuh yang dimiliki oleh tim penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yakni dengan menggali semua alat bukti yang terungkap dalam proses penyidikan dan persidangan.

“Dalam hal membangun konstruksi yuridis dan pembuktian untuk pengembangan perkara, sangat tergantung pada alat bukti di proses penyidikan dan yang terungkap di persidangan,” ujarnya.

Ketut menekankan bahwa Kejaksaan Agung tidak stagnan atau berhenti dalam pengusutan perkara yang merugikan keuangan negara Rp8,32 triliun tersebut.

“Sepanjang alat bukti cukup, maka siapapun tetap akan dilakukan pemeriksaan untuk didalami guna perkembangan perkara,” kata Ketut.

Perkara ini melibatkan 16 orang sebagai tersangka.

Dari 16 tersangka itu, enam tersangka telah proses persidangan tingkat banding, yakni Anang Achmat Latif, Yohan Suryanto, Gelumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, irwan Hermawan, dan Johnny G Plate.

Berikutnya, Windy Purnama dan Muhammad Yusriski Muliawan juga sudah tahap persidangan tingkat pertama.

Tersangka lainnya, yakni Jemmy Sutjiawan, Elvano Hatorangan, M Ferriandi Mirza, Walbertus Natalius Wisang (tersangka Pasal 21), Naek Parulian Washington Hutahaean atau Edward Hutahaean (tersangka Pasal 15) dan Sadikin Rusli (tersangka Pasal 15).

Selanjutnya tersangka ke-15 berinisial MAK merupakan Kepala Humas Development UI dan Acshanul Qosasih, anggota BKP RI.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024