rtp petir388

Kelahiran Kembali Era Puncak

Bahlil Sebut RI******

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan akan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika perusahaan China Xinyi Group batal berinvestasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau jika konflik yang terjadi di daerah tersebut belakangan ini tidak segera diatasi.

Kerugian mulai dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Potensi kerugian muncul dari nilai investasi di Rempang yang tembus Rp300 triliun lebih.

"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil melalui keterangan resmi, Senin (18/9).

Bahlil mengatakan penanaman modal asing (FDI) global terbesar saat ini ada di negara tetangga. Indonesia tengah bersaing menarik investor asing masuk ke dalam negeri.

Atas dasar itulah ia tak ingin masalah Rempang terus berlanjut.

"Ini kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil.

Pulau Rempang dengan luas mencapai 17 ribu hektare (ha) akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.

Menurut Bahlil, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh Xinyi Group.

Perusahaan kaca terbesar di dunia asal China itu berencana akan berinvestasi senilai US,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.

Namun di tengah rencana itu, Rempang justru memanas. Hal itu dipicu konflik agraria yang mewarnai pembebasan lahan untuk proyek tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, warga tak mau digusur dari tempat tinggal mereka. Menanggapi hal tersebut, Bahlil menegaskan pentingnya untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.

Ia pun mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

Bahlil juga menuturkan proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebab, ia juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana.

"Kami harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kamu harus bicarakan," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari total area Pulau Rempang seluas 17 ribu ha itu, akan ada sekitar 10 ribu ha menjadi kawasan hutan lindung.

"Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000( ha yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 ha," imbuh Bahlil.

Sementara, terkait dengan penyiapan lahan pergeseran pemukiman warga, Bahlil menyatakan pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama.

Menurutnya, rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.

Bahlil mengklaim pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta.

Pemerintah juga akan memberikan uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta.

"Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati," sambung Bahlil.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah akan langsung diberikan sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang.

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," jelas Hadi.

Tuan Gila Abadi

Zulhas Sebut RI Batal Impor 1 Juta Ton Beras India******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India.

Hal ini tak lepas dari India yang tengah menyetop ekspor beras demi mengamankan pasokan dalam negeri mereka.

"Oh enggak (enggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detik finance, Senin (4/9).

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8 persen segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," jelas Zulkifli.

Meski demikian, ia mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman. Berdasarkan data yang ia miliki, CBP saat ini 1,6 juta ton.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Indonesia sebelumnya bakal mengimpor beras dari India. Rencana ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso. Ia mengklaim rencana itu sudah ada sejak lama.

Bahkan, kesepakatan atau Memorandum of Understanding(MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya pada 20 Juli 2023 lalu.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi, Senin (14/8) lalu.

Namun, saat itu Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Karenanya, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," tutur Budi.

[Gambas:Video CNN]

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

Karyawan Amazon Terancam PHK Jika Tak Mau Kerja di Kantor******

Karyawan Amazonterancam PHK jika tidak mengikuti rencana perusahaan yang akan kembali mewajibkan pegawai bekerja di kantor.

Dilansir CNN, Selasa (29/8), CEO Amazon Andy Jassy mengonfirmasi hal tersebut setelah laporan Insider mengungkap Jassy meminta karyawan untuk mengikuti rencana kembali bekerja di kantor atau mempertimbangkan bekerja di tempat lain pada acara internal perusahaan baru-baru ini.

Pesan Jassy mencerminkan tekanan berkelanjutan Amazon terhadap staf kantor AS untuk mematuhi kebijakan yang mengharuskan mereka melapor ke kantor fisik setidaknya tiga hari seminggu.

Ia juga memperkirakan mereka yang tidak dapat menerima kebijakan tersebut, prospek mereka untuk tetap bertahan di Amazon akan tampak suram.

Beberapa orang mengunggah di papan pesan di sejumlah situs seperti Reddit dan Blind dalam beberapa pekan terakhir membahas hak-hak hukum bagi karyawan yang mengatakan bahwa mereka dipekerjakan 12 bulan sebelumnya sebagai karyawan virtual dan apakah mereka dapat dipaksa bekerja di kantor.

Insider sebelumnya melaporkan bahwa rekaman sesi tersebut menggambarkan Jassy memberi tahu karyawan yang bandel: "Ini mungkin tidak akan berhasil untuk Anda." Insider juga melaporkan bahwa karyawan dalam rapat internal meminta Jassy untuk memberikan data internal yang membenarkan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pernyataan yang dibagikan Amazon kepada CNN, Jassy menanggapinya dengan mengatakan bahwa kebijakan kembali ke kantor lebih merupakan hasil penilaian berdasarkan penilaian berbagai faktor termasuk hasil bisnis.

Dia menambahkan bahwa Amazon hanya memiliki sedikit data untuk mendukung kebijakan kerja jarak jauh yang tidak terbatas, dan bahwa perusahaan harus mengambil keputusan berdasarkan data yang terbatas di masa lalu.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa Insider secara akurat melaporkan prediksi Jassy mengenai karyawan yang tidak mematuhi mandat kembali bekerja. (CNN diizinkan untuk memparafrasekan, tetapi tidak secara langsung mengutip pernyataan Jassy.)

Secara terpisah, perusahaan tersebut mengatakan kepada CNNbahwa Amazon telah menekankan bahwa pendekatannya terhadap pekerjaan jarak jauh akan berkembang seiring dengan kondisi pandemi.

Awal bulan ini, Amazon mengirimkan email kepada beberapa karyawan yang menunjukkan perusahaan mengetahui bahwa mereka tidak masuk ke kantor sesering yang diperlukan.

Sinyal Amazon kepada para pekerja bahwa mereka melacak kehadiran mereka muncul setelah lebih dari 1.000 karyawan perusahaannya melakukan pemogokan pada Mei untuk memprotes kebijakan kantor. Penyelenggara pemogokan menyebut pendekatan perusahaan tersebut sebagai mandat yang "kaku dan universal".

[Gambas:Video CNN]

Angin adalah riak dedaunan

Taipan Mesir Pemilik Toserba Harrods Mohamed Al Fayed Tutup Usia******

Miliarder MesirMohamed Al Fayed pemilik departement store Harrodsmeninggal dunia pada Rabu (30/8). Fayed dikenal lantaran menuding keluarga Kerajaan Inggris dalang di balik kematian putranya, Dodi, dengan Putri Diana pada 1997 silam.

Fayed meninggal di usia 94 tahun tepat sehari sebelum peringatan 26 tahun kematian Dodi dan Diana.

Lihat Juga : EDUKASI KEUANGAN3 Tanda Kondisi Keuangan Siap Buat Menikah

Dia membangun kekayaan keluarganya di bidang real estate, perkapalan, dan konstruksi, pertama di Timur Tengah dan Eropa.

Fayed memperluas bisnisnya ke Eropa terutama Inggris. Perusahaan Al Fayed bisa dikatakan memiliki kesuksesan dan kemapanan seperti Harrods, Fulham, dan hotel Ritz di Paris. Namun, ia tetap dianggap sebagai orang asing di Inggris yang ditoleransi tetapi tidak dibanggakan.

Fayed pernah berselisih dengan pemerintah Inggris karena ditolak pengajuan status kewarganegaraan. Padahal, saat itu dia terhitung telah tinggal puluhan tahun di Inggris.

Fayed akhirnya mendapat status penduduk Inggris pada 1974.

Fayed dikenal sebagai sosok menawan tapi otokratis dan blak-blakan. Ia juga memiliki sifat pendendam dan dikenap suka membual serta melebih-lebihkan sesuatu. Usai kematian sang putra, Fayed mendediksikan waktunya selama 10 tahun untuk membuktikan bahwa Putri Diana dan anaknya dibunuh ketika mobil mereka menabrak terowongan jalan raya di Paris saat kabur dari kejaran paparazzi.

Tanpa didukung oleh bukti apa pun, menurut pemeriksaan atas kematian Diana, dia mengklaim bahwa Diana sedang mengandung anak Dodi dan menuduh Pangeran Philip, suami ratu, memerintahkan dinas keamanan Inggris untuk membunuhnya agar dia tidak bisa menikah dengan seorang Muslim dan melahirkan bayinya.

Dikutip Reuters, Fayed pernah membuat heboh dunia bisnis Inggri saat dirinya mengakuisisi penuh Harrods, salah satu toko paling terkenal di dunia, pada 1985. Akuisisi ini menjadi perselisihan bisnis paling sengit di Inggris.

Pada 1994, Fayed juga terseret skandal lantaran kepergok menyuap politikus untuk melayangkan pertanyaan titipannya di parlemen.

Naga perang datang ke pintu

Cerita Bahlil soal Anggaran Benahi Investasi Rp800 M Ditolak Kemenkeu******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia curhat soal minta anggaran tambahan Rp800 miliar untuk membenahi proses izin usaha melalui Online Single Submission(OSS), tetapi ditolak Kementerian Keuangan.

Menurutnya, OSS di kementeriannya sekarang masih seperti mobil Avanza. Padahal, Bahlil mengaku dituntut Jokowi untuk membuat sistem pengurusan izin investasi itu bisa secepat gerak mobil Mercedes alias Mercy.

"Avanza jangan disuruh lari 160 km per jam, nanti terbalik di jalan tol atau jangan disuruh orang hidup nyaman di Avanza. Kalau kita mau pakai mobil bagus, Mercy, 160 km/jam pasti licin, stabilizer-nya pasti jalannya bagus. Penting ini pimpinan, jangan sampai menteri investasi dikira tidak bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat lewat bapak/ibu dewan terhormat, tanyakan kepada Kementerian Keuangan kenapa ini tidak terjadi," sindir Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

Ia menegaskan Kementerian Investasi/BKPM sudah mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali. Oleh karena itu, Bahlil amat berharap anggaran tambahan senilai Rp800 miliar itu bisa cair.

Terlepas dari itu, ia berkelakar soal pencapaian yang diraih kementeriannya. Menurutnya, capaian tersebut bukan buah hasil kerja keras anak buahnya di Kementerian Investasi/BKPM.

"Bagus, bagus. Jadi, kita sudah WTP 15 kali, bukan karena kerja staf saya bagus, tapi karena uangnya kecil," kelakar Bahlil disambut gelak tawa para peserta raker, termasuk Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Bahlil getol mempromosikan OSS. Ia menegaskan seluruh urusan administrasi pengurusan izin usaha berhasil dipangkas menggunakan sistem tersebut, termasuk untuk UMKM.

Ia tak ingin pengalaman pahit yang menimpanya terulang. Menurutnya, dulu marak terjadi praktik 'titip duit' dalam urusan mengurus izin usaha.

"Dulu waktu saya bikin izin (usaha), setiap meja (pejabat) harus ada yang saya tinggalkan (Bahlil menunjukkan gestur memberikan uang). Dengan pengalaman itu, saya bilang tidak boleh lagi lewat-lewat meja, semua lewat OSS dan buat UMKM semuanya gratis," jelas Bahlil dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

"Jadi, untuk izin-izin lewat OSS, termasuk sertifikat halal tidak ada bayar-bayar, dibiayai negara. Makanya pakai OSS," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

penerbangan putus asa

Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator******

Pengusaha merespons rencana pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan pemilik dan pengelola gedung menerapkan penyemprotan uap air menggunakan mist generatoruntuk menekan tingkat polusi udara.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pengusaha akan diberatkan jika Pemprov DKI tidak memberikan bantuan melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasalnya pelaku usaha Indonesia saat ini didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

"Ya iya lah (memberatkan). Ini kita kalau ngomong perusahaan, perusahaan yang mana. Kalau perusahaan besar enggak apa-apa. Kalau kita kan Indonesia ekonomi kita 97 persen UMKM. Beli semua (mist generator) kan enggak mungkin," kata Shinta di sela-sela acara ASEAN Women CEO Forum di Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (2/9).

Shinta mengatakan pengusaha bukan tidak mau mendukung upaya menekan polusi Jakarta. Namun, setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Karenanya, kata Shinta, kewajiban membeli mist generator menggunakan biaya sendiri hanya bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan besar.

"Kita enggak bisa menyamaratakan (semua perusahaan) dan kita enggak bisa mengatakan ini keharusan," kata Shinta.

Pemilik gedung tinggi di Jakarta

Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov DKI berencana meminta pemilik gedung tinggi untuk menyemprotkan uap air dari atas gedung. Menurut KLHK, alat tersebut efektif untuk mengatasi polusi udara Jakarta. 

Alat diimbau untuk dipasang di empat sisi agar efektif.

Pemprov DKI sendiri hingga saat ini belum menentukan gedung-gedung yang wajib memasang alat, dari total 1300 gedung yang memiliki delapan lantai atau lebih.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak akan memberikan bantuan anggaran daerah terkait pembiayaan mist generatordi gedung perusahaan swasta untuk menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Ia menyebut pembiayaan alat tersebut akan ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Terlebih, menurutnya, harga alat itu masih relatif terjangkau.

"Enggak ada (bantuan anggaran), ya beli masing-masing. Itu tidak terlalu mahal kok," ujar Heru di Astra Tower, Jakarta, Selasa (29/8).

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid sempat merespons rencana Pemrov DKI Jakarta tersebut. Ia mengatakan upaya menekan tingkat polusi udara harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pengusaha.

Arjsad mengatakan pengusaha adalah bagian dari masyarakat yang harus peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu pengusaha mendukung upaya menekan tingkat polusi, tetapi harus dengan cara yang terbaik.

"Kami mendukung upayanya tinggal mencari mana yang terbaik. Saya rasa semua pengusaha merupakan bagian dari masyarakat dan siap menjadi agen mengurangi polusi udara," kata Arsjad.