judi onlen slot terpercaya

akun profesional kaisar

roda4d

Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM******

Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Karier Pesawat Dandy

buku mimpi 31

Melalui Pelatihan Ekspor AKI, Menparekraf Nilai Ekspor Ekraf Meningkat Hingga 28 Miliar Dolar AS******

(ANTARA)- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan mengadakan program Kelas Ekspor bagi Alumni Apresiasi Kreasi Indonesia. Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) merupakan program pengembangan ekonomi kreatif melalui pengembangan kapasitas pelaku usaha kreatif dan fasilitasi perluasan akses pasar produk kreatif pada subsektor kuliner, kriya, fesyen, musik, film dan aplikasi yang diselenggarakan di 16 Kota/Kabupaten di Indonesia, dimana penyelenggaraan AKI tahun ini menginjak tahun keempatnya.
Sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam AKI 2024, Kelas Ekspor sendiri bertujuan untuk membantu para alumni AKI dari tahun 2021 hingga 2023 memahami proses ekspor secara mendalam. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, mengatakan PPEJP merupakan pusat pelatihan ekspor yang saat ini telah melahirkan lebih dari 80 topik pelatihan dari berbagai level. Seperti cara menemukan pasar ekspor yang potensial, memahami regulasi dan hukum ekspor, mengelola logistik dan pengiriman, serta cara menghitung biaya dan keuntungan.
"Salah satu keunggulan disini adalah materi yang sangat komprehensif dan didukung oleh tenaga pengajar yang hampir semuanya merupakan praktisi dengan kompetensi di bidangnya masing-masing," ujar Isy. Program Kelas Ekspor AKI 2024 mencakup berbagai aspek pelatihan penting dari ekspor, termasuk pengertian, tujuan, prosedur, dan biaya yang terlibat. Dalam kelas ini, peserta diajarkan tentang berbagai elemen ekspor,
Peserta terpilih diikutsertakan pada pelaksanaan Kelas Ekspor AKI “Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi” yang dilaksanakan pada tanggal 1-8 Maret 2024 di Pusat Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Tiga tahun terselenggaranya Apresiasi Kreasi Indonesia telah mengumpulkan sebanyak kurang lebih 1.200 pelaku ekraf yang terdata sebagai alumni AKI. Kemenparekraf sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan fasilitasi dengan membantu pengembangan usaha pelaku ekraf khususnya alumni AKI utk scale up dan siap masuk ke dalam pasar Internasional
Secara garis besar, Kelas Ekspor merupakan investasi berharga bagi pelaku ekraf yang ingin memasuki pasar ekspor atau meningkatkan operasi ekspor mereka. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, pelaku ekraf dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan mencapai sukses dalam usahanya memasuki pasar internasional. Seperti dijelaskan Sandiaga Salahudin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), rata-rata alumni AKI mengalami kenaikan omset penjualan 15-30% setelah lulus dari AKI. Karena itu Kelas Ekspor merupakan program strategis lanjutan untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekraf.
Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan kontribusi sektor ekonomi kreatif khususnya dari sisi ekspor dapat mencapai 25 hingga 28 miliar dolar AS di tahun ini demi mendorong terciptanya peluang usaha dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.  "Nilai tambah ekonomi kreatif (tahun) 2023 telah menembus Rp 1.415 triliun, di atas target Rp 1.300 triliun. Tapi kita punya PR (pekerjaan rumah) di nilai ekspor ekonomi kreatif dimana ini peluangnya lebih besar sebetulnya," kata Menparekraf Sandiaga saat membuka kegiatan Kelas Ekspor AKI dengan tema "Pelatihan Manajemen Ekspor Impor Dengan Simulasi", Jumat (1/3/2024) di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Jakarta Barat.
Kegiatan Kelas Ekspor diawali dengan proses pendaftaran pada tanggal 5-11 Februari 2024, khusus bagi para alumni AKI tahun 2021-2023. Sebanyak 112 pelaku ekraf alumni AKI 2021-2023 mendaftar Kelas Ekspor dengan rincian 28 jenama fesyen, 53 jenama kuliner, dan 31 jenama kriya. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan proses kurasi pada tanggal 19 Februari 2024 oleh seorang Praktisi Ekspor, Bapak Mohammad Andriza Syarifudin sebagai kurator peserta.
Kurator melakukan proses kurasi sesuai dengan kriteria penilaian dan penjurian yang mengacu pada kriteria/ketentuan dari Pusat Pelatihan SDM Ekspor Jasa Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Setelah dikurasi akhirnya dari 112 pendaftar terpilih sebanyak 40 pelaku ekraf sebagai peserta Kelas Ekspor AKI 2024. Dari 40 jenama yang lolos seleksi Kelas Ekspor AKI 2024, 10 diantaranya dari fesyen, 12 dari kriya dan 18 dari kuliner. Menariknya ada 28 wanita yang menjadi peserta dan 12 pria.
Beberapa jenama yang ikut dari bidang fesyen seperti; Ma.ja Watch (Tangerang Selatan), Apikmen ((Tangerang Selatan), Creative Batik 9Yogyakarta) dan Zee Collection (Purwokerto. Ada juga beberapa jenama dari bidang kriya seperti M.A.R.S Genuine Leather (Yogyakarta), Bengok Craft (Semarang) dan CV Solo Beat International (Solo). Dan benerapa jenama dari bidang kuliner seperti Saladin Kentang Magic (Bogor), Dapur Sehati (Situbondo).

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Pahlawan yang Berakhir

39 di erek erek

Wamenaker dan Dubes RI bahas perluasan kesempatan kerja di Jepang******

Peningkatan jumlah peserta pemagangan menunjukkan besarnya antusias anak muda Indonesia untuk meningkatkan kompetensinya melalui pemagangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor bertemu Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi membahas program pemagangan dan perluasan kesempatan kerja di Tokyo, Jepang pada Senin.

"Kemnaker terus berperan meningkatkan kompetensi SDM melalui pemagangan luar negeri, serta perluasan kesempatan kerja di luar negeri," kata Wamenaker Afriansyah dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari ini.

Dalam pertemuan yang diadakan di KBRI Tokyo itu, Wamenaker mengatakan jumlah peserta program pemagangan dari Indonesia ke Jepang senantiasa menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022 telah diberangkatkan sebanyak 8.736 peserta pemagangan ke Jepang.

Kemudian pada tahun 2023, peserta yang mengikuti program pemagangan bertambah menjadi 13.396 orang.

"Peningkatan jumlah peserta pemagangan menunjukkan besarnya antusias anak muda Indonesia untuk meningkatkan kompetensinya melalui pemagangan," tutur Afriansyah.

Baca juga: Wamenaker minta pengembangan potensi generasi muda terus dilakukan

Baca juga: Kunjungi Jerman, Menaker ingin kembangkan kerja sama ketenagakerjaan

Sementara dalam hal penempatan tenaga kerja, Kemnaker memastikan berupaya mengembangkan kerja sama untuk memudahkan pekerja migran Indonesia agar dapat mengikuti program Specified Skilled Workers (SSW).

Terkait partisipasi Indonesia dalam program SSW dalam hal ini Kemnaker telah memiliki Memorandum of Cooperation (MoC) dengan pemerintah Prefektur Miyagi tentang Percepatan Penempatan dan Penerimaan Pemagangan Teknis Indonesia, Specified Skilled Workers dan Teknisi ke Jepang.

Selain MoC dengan Prefektur Miyagi, Kemnaker juga telah menandatangani MoC dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) bertujuan untuk mengembangkan SDM agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di kedua negara. Termasuk solusi untuk meningkatkan jumlah peserta program SSW dari Indonesia.

"Saya ingin melalui MoC ini hubungan diplomasi di bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang semakin diperkuat," ujar Wamenaker Afriansyah.

Baca juga: Wamenaker: Perusahaan wajib mengumumkan lowongan pekerjaan

Baca juga: Menaker-Dubes RI bahas kelanjutan penempatan PMI kesehatan di Kuwait
 

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

kartu hitam

togelgol

Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM******

Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Sistem monster kekerasan paling kuat

slot terbesar dan terpercaya

Politik kemarin, perairan IKN rawan hingga dorongan PPP jadi oposisi******

Jakarta (ANTARA) - ​​​​​​Berbagai peristiwa politik kemarin, Kamis (29/2), menjadi sorotan di antaranya TNI AL yang menyatakan perairan di dekat IKN rawan hingga adanya dorongan PPP menjadi oposisi terhadap pemerintahan baru.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat Ibu Kota Nusantara (IKN) rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Presiden Joko Widodo menyebut saat ini banyak investor antre untuk berinvestasi di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Yang antre ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melakukan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur di IKN, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

PPP: Ada dorongan jadi oposisi untuk pemerintahan baru

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan(PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa muncul dorongan dari berbagai daerah agar partainya menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.

"Dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada bahkan dari daerah," ujar pria yang akrab disapa Romy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Hal itu menyusul pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno yang terbuka bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Baca selengkapnya di sini.

Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024

Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Baca selengkapnya di sini.

TNI AU bakal tambah dua skuadron drone di Tarakan dan Malang

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI R. Agung Sasongkojati mengatakan TNI AU bakal menambah dua skuadron pesawat nirawak (drone) di Tarakan, Kalimantan Utara dan Malang, Jawa Timur, sehingga Indonesia akan memiliki total empat skuadron drone.

“Kita akan menambah dua skuadron lagi. Saat ini kita sudah punya skuadron drone, yaitu Skuadron 51 di Pontianak dan Skuadron 52 di Natuna. Kita akan tambah lagi dengan dua skuadron, yaitu 53 di Tarakan dan 54 di Abdurachman Saleh di Malang,” ucap Agung ditemui di Gedung Puri Ardhya Garini, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis.

Kadispenau menjelaskan bahwa saat ini TNI AU masih mengoperasikan drone jenis ANKA dan CH4. Nantinya, kata dia, skuadron baru tersebut akan diisi oleh drone ANKA yang dibeli dari Turki.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

mahirtoto

Pasangan Prabowo******

Kendari (ANTARA) - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka  di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara, memperoleh suara sebanyak 72,53 persen pada Pemilu 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mubar La Tajudin di Laworo, Senin, mengatakan dari total jumlah suara sah sebanyak 51.636,  pasangan Prabowo - Gibran meraup suara sebanyak 37.456  atau 72,53 persen.

"Pasangan Prabowo - Gibran di Mubar mendapatkan suara yang tertinggi yaitu 72, 53 persen," jelas Tajudin.

Sedangkan untuk pasangan Anies  Baswedan - Muhaimin Iskandar berada di posisi kedua dengan meraih suara 11.147 atau 21, 58 persen.

"Dan, pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud Md hanya mengumpulkan suara 3.033 atau 5, 87 persen," paparnya.

Menurutnya, pasangan Prabowo - Gibran di seluruh kecamatan di Mubar selalu mengungguli dua pasangan lainnya.

"Di 11 kecamatan yang ada, pasangan Prabowo - Gibran menang telak, menyusul pasangan Anies - Muhaimin dan urutan terakhir adalah pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD," ujarnya.

Tajudin menambahkan jumlah partisipasi pemilih di Mubar pada Pemilu 2024 mencapai 52.899 orang.

Dari jumlah pemilih tersebut terdapat suara sah sebanyak 51. 636 dan suara tidak sah 1.253.

"Jumlah DPT dan DPTb itu ada 60.288 orang. Dan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 52.899 orang. Maka partisipasi pemilih kita itu ada di kisaran lebih 87 persen," katanya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.
 

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024