petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

jantan slot

erek 95 462Jutaan kata 706009Orang-orang telah membaca serialisasi

《jantan slot》

TPS di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan******

TPS di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan
Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia (kedua kiri) meninjau lokasi TPS yang berada di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan.

"Memang selama ini dari pemilu ke pemilu itu catatannya selalu ada masalah," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan, Atiq Amalia di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, di Kalibata City pada Pemilu 2024 terdapat 13 TPS yang dipusatkan di beberapa lapangan di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Kalibata City yang berada di Kecamatan Pancoran, memang memerlukan perhatian khusus sehingga perlu adanya antisipasi. Untuk itu pihaknya meninjau lokasi tersebut sebelum dan saat hari pemungutan suara.

"Memang perlu mendapat perhatian khusus, termasuk kami besok akan turun bersama wali kota," tuturnya.

Atiq menambahkan, di pemilu sebelumnya, keributan yang terjadi di Kalibata City dikarenakan adanya warga yang memaksa untuk bisa menyalurkan hal suaranya. Padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut karena mereka kebanyakan merupakan pendatang.

Baca juga: Bawaslu Jaksel ingatkan saksi parpol tak hanya awasi suara partainya
Baca juga: Jakarta Selatan sudah turunkan 56 ribu APK peserta Pemilu 2024
 
Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia memberi keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan
Untuk mengantisipasi keributan, kata Atiq, sudah disepakati agar yang membuat keributan ditarik keluar TPS supaya tidak mengganggu jalannya pemungutan suara.

Menurut dia, hal itu telah dikoordinasikan dengan pengelola, Panwascam dan petugas terkait jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu harus dipastikan tidak ada keributan di TPS dan penyelesaian masalah dilakukan di luar TPS.

"Keributan biasanya dikarenakan penghuni menyodorkan KTP supaya bisa memaksa untuk memilih di sana. Dari pemilu ke pemilu selalu ada masalah seperti itu," katanya.

Selain di Kalibata City, TPS yang rawan keributan lainnya adalah di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI. Kasusnya pun serupa.

"Ada berapa ya titiknya, seperti di Kalibata City dan di sini (Rumah Jabatan Anggota DPR) juga ada. Di sini juga sama kasusnya, mereka tidak mendaftarkan, hanya menggunakan KTP. Jadi mereka memaksa juga untuk mencoblos," kata Atiq.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur******

Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Abdu Faisa/pri.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan surat suara yang sudah dicoblos, terhimpun dari kotak suara keliling (KSK) maupun pos, tidak dihitung.

"Tidak dilakukan penghitungan dan diulang prosesnya dengan metode pos dan kotak suara keliling," kata Bagja.

Bagja menyebut kejadian dalam video tentang sejumlah surat suara yang dikuasai lalu dicoblos di Kuala Lumpur adalah benar dan menjadi salah satu alasan Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di sana.

"Karena terdapat banyaknya rangkaian peristiwa pelanggaran yang kemudian memberikan dampak terhadap pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling di Kuala Lumpur," kata Bagja.

Baca juga: Dubes: Antusiasme WNI pemilih di Kuala Lumpur cukup tinggi

Baca juga: Ketua KPU: Pemungutan suara di Kuala Lumpur lancar, terlayani semua

Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan agar pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur diawali lebih dulu dengan pemutakhiran data pemilih untuk metode pos dan kotak suara keliling.

Pemilih yang sudah terdaftar memilih di tempat pemungutan suara (TPS) tidak boleh masuk dalam basis data pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemutakhiran data pemilih, serta tidak diikutkan dalam pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling.

"Ini untuk menghindari adanya kegiatan mencoblos dua kali," kata Bagja.

Bawaslu juga merekomendasikan panitia pemungutan suara luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur untuk mencari metode selain pos untuk menghindari kejadian yang sama dalam video kembali terulang.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Baca juga: Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos

Baca juga: Pemungutan lewat kotak suara keliling wilayah Kuala Lumpur

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Mendag ungkap alasan stok beras langka di ritel modern******

Mendag ungkap alasan stok beras langka di ritel modern
Arsip foto - Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/aa.
Begini beras itu memang kita lambat kan nanamnya lambat panennya lambat.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan alasan terjadi kelangkaan stok beras di sejumlah ritel modern.

 Zulkifli mengatakan bahwa kelangkaan tersebut terjadi akibat lambatnya masa tanam dan panen.

 "Begini beras itu memang kita lambat kan nanamnya lambat panennya lambat," kata Zulkifli memberikan keterangan seusai menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 179 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu.


Baca juga: Mendag yakin ekonomi tumbuh lebih baik lagi jika Prabowo-Gibran menang
 Untuk mengantisipasinya, ia mengatakan pemerintah telah mengisi kelangkaan tersebut dengan mengimpor beras, namun tentu tidak merugikan petani.

 "Tetapi kami sudah isi dengan impor yang banyak dan itu tidak merugikan petani karena harganya tinggi sekarang di petani, harga beras itu kan dibeli Rp11.000-an gabah itu Rp8.000-an," ungkap Zulkifli.

 Ia juga mengatakan untuk mengatasi harga beras yang mahal, pemerintah melalui Perum Bulog menyuplai beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar-pasar, yang awalnya 100 sampai 200 ribu ton ditingkatkan menjadi 250 ribu ton.

 "Untuk mengatasi harga mahal itu pemerintah, Bulog suplai ke pasar-pasar sekarang dari 100 sampai 200 ribu ton per bulan, sekarang ditingkatkan 250 ribu ton," tuturnya.


Baca juga: Presiden sebut kenaikan harga beras disebabkan gangguan distribusi
 Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan saat ini stok beras telah memenuhi sejumlah ritel modern untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

 "Sejak kemarin setelah dari Istana, langsung koordinasi dengan Perpadi, PIBC, Bulog plus Aprindo. Jadi pertama-tama tugas kita mengisi stok di pasar, sudah dua hari ini kita isi terus stok di modern market. Seharusnya sampai dengan Lebaran, stok beras itu aman dan terjaga," kata Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/2).

 Arief menyampaikan setelah diperintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan stabilisasi perberasan nasional, pihaknya langsung gerak cepat bersama pemangku kepentingan lainnya.

 Bapanas bersama Perum Bulog, PT Food Station Tjipinang Raya, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berupaya menstabilkan harga beras. Sebanyak 50 ribu ton beras dari Bulog mulai masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

 "Perintah Bapak Presiden adalah stok beras yang ada di Bulog, yang ada di PIBC, di Food Station BUMD DKI Jakarta, dioptimalkan untuk diguyur ke pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional," tutur Arief saat meninjau stok beras di Gudang PIBC, Jakarta.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:mpo234

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
lancar123 slot
bisa 123 slot
situs pinjaman online
betslots88
pinjaman online tenor 12 bulan bunga rendah
hokiwin77 demo
semua situs judi slot online
buku mimpi berenang
slot wajib maxwin
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs slot resmi 2023
Bab 2 idnsports
Bab 3 nagabol
Bab 4 asik77 slot
Bab 5 rupiahku pinjaman online
Bab 6 gacor
Bab 7 rtp kilau4d
Bab 8 bar slot
Bab 9 duit aman legal atau ilegal
Bab 10 gaskan88
Bab 11 slot qq88
Bab 12 istana911 slot
Bab 13 trik hoki slot
Bab 14 trik maxwin slot
Bab 15 buku mimpi 4d 1001
Bab 16 bocoran slot gacor admin riki
Bab 17 waktu slot gacor
Bab 18 slot8bet
Bab 19 qq5796
Bab 20 bocoran slot gacor admin jarwo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah18bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

gap8 slot
Kardinal Suharyo harap masyarakat menerima apa pun hasil pemilu
Arsip foto - Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo menyampaikan paparannya saat Kuliah Kebangsaan di Wisma Antara, Jakarta, Kamis (17/10/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pd/pri.
Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima
Jakarta (ANTARA) - Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo berharap kepada masyarakat untuk menerima apapun hasil pemilihan umum (pemilu) jika sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. "Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima," katanya saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.
 Suharyo menyatakan ia juga telah berpesan kepada umat yang dilayaninya agar menggunakan haknya untuk memilih, dan tidak golput. "Umat harap memilih, tidak golput," ucapnya. Selain itu, ia juga telah mengimbau umat yang dilayaninya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Sebelumnya, ia juga menegaskan Gereja Katolik tidak memihak pasangan capres-cawapres tertentu, meskipun petinggi gereja bertemu dengan beberapa capres-cawapres. "Jadi, dalam gereja Katolik, pilihan politik itu macam-macam. Kami pimpinan-pimpinan gereja tidak boleh berpihak karena tugas kami adalah mempersatukan. Nanti, kalau berpihak, fungsi pemersatu itu hilang. Kami akan mendukung siapa pun yang akan terpilih lewat proses yang memang sudah diatur oleh undang-undang," tuturnya (26/1).

Baca juga: Kardinal Suharyo selepas bertemu Prabowo tegaskan gereja tak berpihak

Baca juga: Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Uskup Agung Jakarta berpesan pilih pemimpin dengan hati nurani
Baca juga: Uskup Agung Pontianak ajak umat Katolik sukseskan Pemilu 2024

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Ahli seni bela diri super

slot88jp
Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"
Foto tangkapan layar Zainal Arifin Mochtar (kiri), Bivitri Susanti (tengah), Feri Amsari (kanan), narasumber dalam film "Dirty Vote". (ANTARA/Khaerul)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Pedang Kekacauan

awan4d
Abdee Slank harap pemimpin terpilih dapat terhindar dari KKN
Abdee Slank menggunakan hak suaranya di TPS 31 Potlot, Duren Tiga, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Fitra Ashari/pri.
Jakarta (ANTARA) - Pemain gitar grup band Slank Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank berharap pemimpin yang terpilih nantinya tidak masuk ke dalam jerat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang jadi ujian terberat sebuah negara. "Ujian sebuah negara itu paling berat jika tersangkut Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), banyak negara yang bisa gagal jadi negara maju kalau pemerintahannya termasuk masyarakat masuk dalam jerat KKN," kata Abdee usai menyalurkan hak suaranya di TPS 31 Potlot, Duren Tiga, Jakarta, Rabu. Meski sedang sakit, Abdee tetap memilih untuk tidak menjadi golongan putih (golput) dan menaruh harapan besar bagi pemerintahan yang akan datang. Baginya, era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah memberikan fondasi yang baik untuk diteruskan oleh pemimpin selanjutnya agar pembangunan Indonesia semakin maju dan dilihat oleh mata dunia.
Baca juga: Kaka Slank harap pendidikan bisa gratis pada Pemilu 2024

Baca juga: Bimbim Slank salurkan hak suaranya di TPS 31 Potlot
 Ia pun meyakini jika pemimpin terpilih selanjutnya memiliki visi dan misi yang sama, Indonesia bisa menjadi negara maju yang diakui dunia dalam 15 tahun ke depan. "Nahkoda ini harus orang yang benar-benar tahu bagaimana membawa kita ke negara maju itu, orang yang punya rekam jejak yang bagus terbukti kerjanya dan yang paling penting kita mencari pemimpin yang punya visi kedepannya," ucap Abdee. Sementara itu, Abdee sempat kebingungan ketika melihat kertas suara calon legislatif untuk DPR RI, DPD dan DRPD yang memiliki calon kandidat yang banyak. Namun ia mengaku telah mencari latar belakang beberapa kandidat agar bisa mengenal visi misinya, yang juga ia sebut sebagai salah satu tanggung jawab dirinya sebagai masyarakat yang akan memilih calon wakil rakyat agar tidak asal. "Kalau asal pilih kita jadi memilih orang yang mungkin bukan yang terbaik. Kalau sebagai warga mencari orang yang terbaik untuk menjadi wakil kita," katanya. Selain Abdee, anggota Slank lainnya yang menyalurkan hak suara di TPS yang sama adalah sang vokalis Kaka, penabuh drum Bimbim, serta Bunda Iffet yang datang terpisah.
Baca juga: Kaka Slank tunggu janji pemimpin terpilih soal lingkungan

Baca juga: Berbaju putih, Bimbim Slank mencoblos bareng keluarga

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Hati iblis yang tak terbatas

unik777
Bawaslu telusuri pembakaran logistik pemilu di Kabupaten Paniai
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) memberikan keterangan di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
Sedang dalam penelusuran Bawaslu. Kami sudah memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk turun langsung
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri pembakaran logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

"Sedang dalam penelusuran Bawaslu. Kami sudah memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk turun langsung," kata Lolly di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lanjutan dari Bawaslu setempat, meskipun sempat mengalami kendala komunikasi karena permasalahan sinyal.

Lolly menjelaskan bahwa informasi sementara yang diterima Bawaslu adalah kasus di Kabupaten Paniai terjadi dikarenakan adanya informasi menyesatkan yang menimbulkan kesalahpahaman.

"Informasi sementara sih adanya informasi yang dalam tanda petik menyesatkan, sehingga kemudian terjadi kesalahpahaman. Akhirnya terjadi proses pembakaran, tetapi ini baru informasi awal yang masuk ke Bawaslu, karena itulah kita melakukan penelusuran, ya," ujarnya.

Lolly kemudian mengatakan bahwa kondisi di Kabupaten Paniai berpotensi untuk diadakan-nya pemilu susulan.

"Makanya pendataan sedang dilakukan, seberapa banyak sebenarnya (dampaknya, red). Nah pendataan itulah yang nanti akan menentukan langkah berikutnya itu apa. Kayak, misalnya, (Kabupaten) Demak, (Jawa Tengah), itu kan sudah diputuskan pemilu-nya itu susulan," tuturnya.

Menurut Lolly, berdasarkan kondisi Demak yang tengah mengalami bencana banjir selama hampir sepekan dan mengakibatkan sekitar 21 ribu orang mengungsi, maka pemilu susulan dapat dilakukan. Sementara kondisi di Kabupaten Paniai, kata dia, masih dikaji.

"Kita lihat apakah ini masuk kejadian luar bisa atau tidak. Makanya memang informasi akurat dari lapangan itu yang sampai saat ini dibutuhkan supaya kita tidak salah ambil tindakan," katanya.

Oleh sebab itu, Lolly mengingatkan semua pihak untuk menjadikan kejadian di Kabupaten Paniai sebagai perhatian bersama.

Baca juga: Bawaslu RI: Kalau tunjangan naik, harusnya kinerja semakin bagus

"Ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai ada informasi yang tidak benar kemudian membuat reaksi tidak terkendali, sehingga kemudian yang dirugikan itu banyak pihak. Jadi kita berproses ya," ujar Lolly.

Sementara itu, Lolly mengingatkan para jurnalis dalam mewartakan sebuah peristiwa untuk memerhatikan keakuratan, sehingga peristiwa di Kabupaten Paniai tidak berulang di daerah lain.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Bunga dan Selir Iblis

pinjam dana 10 juta
BI: Utang luar negeri Indonesia meningkat jadi 407,1 miliar dolar AS
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak/am.
Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar 407,1 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,02 persen (yoy),
Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV-2023 meningkat menjadi 407,1 miliar dolar AS atau tumbuh 2,7 persen secara year on year (yoy). "Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar 407,1 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,02 persen (yoy)," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Kamis. Erwin menuturkan peningkatan tersebut terutama bersumber dari transaksi ULN sektor publik. Selain itu, peningkatan posisi ULN pada triwulan IV-2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah. Baca juga: BI: Utang luar negeri Indonesia tetap terkendali pada November 2023 ULN pemerintah tetap terkendali serta dikelola secara terukur dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan IV-2023 sebesar 196,6 miliar dolar AS atau tumbuh 5,4 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek. Kenaikan ULN pemerintah juga dipengaruhi oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Baca juga: BI: Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Januari 2024 meningkat Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,7 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,9 persen), jasa pendidikan (16,6 persen), konstruksi (14,1 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,7 persen). "Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah," ujar Erwin. Selanjutnya, ULN swasta tetap terkendali serta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar 197,0 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan III-2023 sebesar 3,5 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen (yoy) dan 1,8 persen (yoy).

Baca juga: Pemerintah serap dana Rp24 triliun dari lelang tujuh seri SUN Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,7 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta. Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,7 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,6 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Teman buku terkuat

garuda138
PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf usai menyalurkan hak pilihnya di TPS 10 The Gayungsari, Kecamatan Gayungsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Willi Irawan/am.
Ini pilihan rakyat, kita terima. Memang kadang tidak sesuai dengan hati kita, tapi harus kita terima
Surabaya (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta semua pihak menghormati hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena merupakan pilihan dari rakyat.

"Ini pilihan rakyat, kita terima. Memang kadang tidak sesuai dengan hati kita, tapi harus kita terima. Kita ucapkan selamat bagi yang menang. Yang belum menang, medan pengabdian bisa dipilih, banyak sekali. Mereka orang hebat semua," kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf saat dihubungi di Surabaya, Rabu.

Menurut Gus Ipul,, sapaan akrabnya, hasil Pilpres merupakan pilihan rakyat yang harus dihormati bersama, sebab kontestasi tersebut tidak terjadi kali ini saja, namun setiap lima tahun sekali.

Ia menilai sistem pemilihan umum (Pemilu) sudah dibangun, dilengkapi dan disempurnakan, sehingga peluang untuk melakukan kecurangan semakin kecil.

Dia pun mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan mengikuti semua proses sampai pengumuman pemenang pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tidak perlu ada pengerahan massa, tidak perlu ada hal-hal yang mungkin mengganggu proses ini. Biar ini pilihan rakyat kita hargai dulu. Kalau ada kecurangan, dikumpulkan bukti dan diproses sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Bagi pendukung yang menang, lanjut dia, mari iringi dengan berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa mudah-mudahan kemenangan ini membawa manfaat untuk rakyat.

"Jadi yang menang mari berdoa, bagi yang kalah, mari kita terima sebagai sebuah pilihan rakyat," katanya. 

Baca juga: Gus Ipul harap pencoblosan berjalan lancar

Baca juga: Gus Ipul: Mekanisme Pemilu telah diatur agar tidak ada kecurangan

Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sejauh ini masih unggul dalam hasil hitung cepat (quick count) sementara dari beberapa lembaga survei.

Beberapa lembaga survei seperti Charta Politika, KedaiKOPI, dan Populi Center dalam hasil hitung cepat (quick count)mereka memprediksi pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam perolehan suara Pilpres 2024. Lembaga-lembaga itu, berdasarkan hasil hitung cepat, juga memperkirakan pemilihan presiden-wakil presiden berlangsung satu putaran dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran.

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024