pinjol resmi cepat cair bunga rendah

Biarkan orang itu pergi

slot gacor saat ini

Gunung Semeru meletus lagi pagi ini, luncurkan abu setinggi 800 meter******

Amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi 131 detik

Jakarta (ANTARA) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan telah terjadi erupsi yang mengeluarkan abu vulkanik setinggi 800 meter dari pusat kawah Gunung Semeru di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
 Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Yadi Yuliandi mengatakan letusan itu terjadi pukul 06.02 WIB dengan kolom abu intensitas sedang berwarna putih hingga kelabu mengarah ke tenggara. "Amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi 131 detik," kata Yadi dalam laporan yang diterima di Jakarta, Senin. PVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari pusat erupsi.

Baca juga: Gunung Semeru mengalami ratusan kali aktivitas kegempaan dalam sehari Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak. PVMBG juga mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius lima kilometer dari puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu. Pada 11 Februari 2024 periode pukul 00.00 hingga 24.00 WIB Gunung Semeru tercatat mengalami 88 kali gempa letusan, delapan kali gempa guguran, 19 kali gempa hembusan, 22 kali gempa harmonik, dan 3 kali gempa tektonik jauh.

Baca juga: Gunung Semeru kembali erupsi dengan letusan setinggi 1 km Sedangkan 12 Februari 2024 dalam periode 00.00 hingga 06.00 WIB, Gunung Semeru telah mengalami 19 kali gempa letusan, satu kali gempa guguran, dan 11 kali gempa hembusan. Gunung Semeru merupakan gunung api paling aktif di Indonesia. Sepanjang tahun lalu, tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami 29.131 kali erupsi. PVMBG terus memantau secara visual dan instrumental Gunung Semeru dari dua pos pengamatan gunung api yang berada di Desa Sumber Wuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang; serta di Desa Argosuko, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang.

Baca juga: Gunung Semeru dua kali erupsi dengan letusan setinggi 600-800 meter

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Lagu Yin Liting Qiaoxia

kaesar888

PPLN London tanggapi video viral WNI tidak bisa mencoblos******

Jakarta (ANTARA) - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) London menanggapi video viral dengan narasi yang menyebutkan sejumlah warga negara Indonesia di Inggris Raya dan Irlandia tidak bisa menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Ketua PPLN London Denny Kurniawan mengatakan pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 dan 003 justru melebihi waktu yang ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yakni pukul 08.00-18.00 atau dalam rentang waktu 10 jam.

"Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 001 dan 003 dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 20.00 waktu setempat. Lebih lama dari waktu yang ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024," kata Denny dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, beredar video sejumlah WNI tidak bisa menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 dan 003 di Kota London, yakni The KIA Oval (Jardine Suite) Kennington, London, SE11 5SS.

Dalam video yang beredar, para pemilih mengatakan telah tiba sebelum pukul 18.00 waktu setempat, tetapi PPLN tidak mempersilakan mereka masuk TPS.

Baca juga: Lebih dari 1.000 WNI mencoblos surat suara pemilu di TPSLN Istanbul

Denny mengatakan bahwa waktu pelaksanaan pemungutan suara yang lebih lama dari ketentuan dilakukan dalam rangka mengakomodasi calon pemilih yang telah berada di dalam gedung yang dijadikan TPS.

Dia menambahkan bahwa ketentuan mengenai aturan kesehatan dan keamanan yang berlaku di Britania Raya dengan menerapkan sistem buka tutup gerbang dan pintu masuk yang menyesuaikan kapasitas gedung dinilai tidak memengaruhi proses pendaftaran pemilih.

"Namun demikian, sistem buka tutup gerbang dan pintu masuk tidak memengaruhi proses pendaftaran pemilih di meja registrasi yang terus-menerus melakukan pendataan pemilih di ruang utama hingga pukul 18.00 GMT," ujarnya.

Oleh sebab itu, Denny mengatakan bahwa tidak diperkenankannya sejumlah WNI untuk menggunakan hak pilihnya karena mereka masih tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di dalam negeri.

"Berkenaan dengan pemilih yang tidak diperkenankan masuk daftar pemilih khusus (DPK), hal ini karena pemilih tersebut sudah terdaftar di DPT dalam negeri," tuturnya.

Baca juga: PPLN Tokyo siapkan 3.500 surat suara bagi pemilih dalam daftar khusus

Ia juga mengingatkan para WNI dapat selalu mengecek data status pemilih sehingga kejadian tersebut tidak terulang pada masa mendatang.

Denny menjelaskan TPS 001 di Kota London menerima sebanyak 1.339 lembar surat suara yang terdiri atas surat suara berdasarkan DPT sebanyak 1.310 lembar ditambah 2 persen surat suara cadangan sebanyak 27 lembar, surat suara return to sender dari pos sebanyak dua  lembar.

Sementara jumlah pemilih yang memberikan hak suara di TPS 001 sebanyak 1.163 orang.

Kemudian untuk TPS 003 di London menerima sebanyak 1.887 lembar surat suara, dengan rincian surat suara berdasarkan DPT sebanyak 1.850 lembar ditambah 2 persen surat suara cadangan sebanyak 37 lembar. Sedangkan jumlah pemilih yang memberikan hak suara tercatat 1.114 orang.

Untuk TPS 002 di Manchester menerima surat suara sebanyak 332 lembar, dengan rincian surat suara berdasarkan DPT sebanyak 302 lembar ditambah 2 persen surat suara cadangan sebanyak 7 lembar dan surat suara return to sender dari pos sebanyak 23 lembar. Jumlah pemilih yang memberikan hak suara tercatat 332 orang.

Baca juga: Pemungutan suara di TPSLN Ankara diramaikan bazar kuliner Indonesia

Denny menjelaskan bahwa surat suara yang diterima oleh PPLN London adalah sesuai jumlah DPTLN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri) ditambah surat suara cadangan sebanyak 2 persen, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Salah satu dari tiga TPS, yakni TPS 002 di Kota Manchester tidak memiliki surat suara tersisa sehingga tercatat puluhan orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

"Sebanyak 78 orang calon pemilih yang telah mendaftar nomor antrian tidak dapat memilih karena surat suara yang tersedia telah habis. Kami mengapresiasi calon pemilih yang telah bersabar menunggu hingga pemungutan suara berakhir dan dapat menerima keadaan tidak dapat memilih karena surat suara telah habis," kata Denny.

Sementara mengenai surat suara sisa di TPS, Denny mengatakan panitia telah melakukan pencoretan sehingga tidak dapat digunakan oleh pemilih lainnya.

"Dan dicatat oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dengan disaksikan oleh seluruh saksi dari pasangan calon dan partai peserta pemilu sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum," katanya.

Baca juga: KPU segera koordinasi dengan PPLN Jeddah soal surat suara tercoblos

Sebelumnya, akun media sosial X, @gobuddyvlr, mencuit pada Selasa pukul 1.34 WIB;

"DIRTY VOTE" benar adanya!

Ada ratusan masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan melakukan pemilihan di Inggris, menurut ketua PPLN UK ada health & safety regulations.

Ketua PPLN menggunakan security untuk menghalangi masyarakat melakukan voting.

Cuitan tersebut hingga Selasa pukul 21.50 WIB mencapai sekitar 14.000 unggah ulang, 1.852 kutipan, 35.000 akun menyukai, dan 2,5 juta tayangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: WNI di Maroko tempuh ratusan kilometer demi memilih di TPS Rabat

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

latihan kecil

hari ini slot yang gacor

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sutra Kaisar Prasejarah

buku mimpi buang air besar 2d

Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas******

Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik,
hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.

"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi.
Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.

Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas

"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran

Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

peradaban yang jauh

mcdbola slot

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ahli seni bela diri super

senang77 slot login

Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang meninggal diduga kelelahan******

Tangerang (ANTARA) - Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Tangerang, Banten dilaporkan meninggal dunia, dan diduga akibat kelelahan saat melaksanakan tugas pada Pemilu 14 Februari 2024.

Informasi yang diperoleh  di Tangerang, Kamis, bahwa petugas KPPS itu bernama Satriawan dengan usia sekitar (44), warga Pasar Kemis.

Kepala Puskesmas Pasar Kemis dr Salwah, membenarkan kabar meninggalnya seorang petugas KPPS tersebut.

"Iya, betul. Ada petugas KPPS dilaporkan meninggal, dari informasi yang kami terima meninggal pada pukul 19.30 WIB," katanya.

Ia menerangkan, sebelum dinyatakan meninggal dunia, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) itu tidak sadarkan ketika proses penghitungan surat suara berlangsung. Para petugas di lokasi langsung memberikan bantuan medis dengan membawanya ke klinik terdekat sebagai upaya penanganan.

Namun, tak lama setelah diperiksa petugas kesehatan, kondisinya kian kritis hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.

"Dari laporan, petugas KPPS ini awalnya pingsan, kemudian dibawa ke klinik terdekat. Dan begitu sampai dan diperiksa sudah meninggal," jelasnya.

Dia menyampaikan bahwa  almarhum Satriawan  bertugas sebagai KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 86, Kelurahan Sindang Sari.

Ia diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi.

"Dari keterangan pihak keluarga memang dia ini memiliki darah tinggi, karena hasil pemeriksaan tensi tekanan darahnya itu sampai 140," ujarnya.

Mengenai penyebab pasti atas meninggalnya petugas KPPS itu, tim kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan penelitian lebih dalam.

"Untuk lebih pastinya nanti kami sampaikan lagi, karena sekarang petugas medis juga masih di lapangan untuk pengecekan," kata dia.

 

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024