juara slot88

Tidak beruntung di laut

PUPR Buka Suara soal Batal Uji Coba Tol Tanpa Setop di Bali******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal batalnya uji coba sistem bayar tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Tol Bali Mandara.

Uji coba sistem MLFF itu sedianya dilakukan pada Kamis (1/6) kemarin. Namun, hal itu batal karena kisruh internal PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) selaku operator. RITS merupakan anak usaha dari perusahaan asal Hungaria, Roatex Ltd. Zrt.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi menyangkut permasalahan internal ini dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Meski begitu, Endra menyebut kerja sama bilateral antara Indonesia-Hungaria dalam menggarap proyek MLFF ini masih akan terus berlanjut.

Saat ditanya mengenai timeline uji coba dari sistem tersebut, ia belum dapat memastikannya. Pendalaman masih terus dilakukan dalam penyusunan timeline terbaru dari penerapan sistem bayar tol tanpa setop ini.

"Kami akan pelajari dulu penyesuaian rencana kerjanya ke depan," ucap Endra.

Lihat Juga : 5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit

Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan mengatakan uji coba sistem MLFF yang rencananya mulai digelar di Bali harus ditunda karena kisruh internal.

"Kenapa tidak bisa? Karena sampai tenggat waktu yang disediakan, kami belum dapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor, belum bisa men-deliver ke kami," katanya di kantor Roatex, Selasa (30/5) lalu.

Ia menjelaskan kronologi sampai permasalahan itu bisa terjadi. Ia menjelaskan manajemen Roatex Indonesia dengan kontraktor dan jajaran manajemen dari Hungaria berbeda pandangan. Pihak Hungaria bersikeras agar teknologi bayar tol tanpa setop yang diterapkan di negaranya diterapkan bulat-bulat di RI.

"Tapi kami menginginkan teknologi ini diterapkan di Indonesia dengan kondisi Indonesia. Jadi teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara," katanya.

Selain soal teknologi, ia menjelaskan perbedaan pandangan juga menyangkut pengelolaan tol. Menurutnya, semua tol di Hungaria dikelola oleh pemerintah. Sementara di Indonesia, tol dikelola oleh swasta.

"Swasta yang memungut pengembalian modal dari tarif tol. Itu membuat mereka khawatir karena saat merancang sistem ini yang kami janjikan akan menjamin pendapatan badan usaha jalan tol 100 persen. Tapi, sampai saat ini dari teknologi yang kita coba belum bisa memenuhi KPI pemerintah," katanya.

"Masalah itu yang membuat ada potensial lost 20 persen sehingga kita belum bisa menerapkan teknologinya," tambahnya.

Ia mengatakan manajemen perusahaan sebenarnya sudah berupaya menyelesaikan perbedaan pandangan itu sejak Agustus tahun lalu. Tapi sayang, upaya itu gagal. Yang terjadi katanya, jajaran direksi dari PT Rotex indonesia khususnya yang dari Indonesia sejak 22 Mei malah diberhentikan.

"Kita diberhentikan. Jadi saya ini sudah tidak lagi secara legal sebagai dirut, diganti sama orang Hungaria. Jadi sekarang direksi PT Rotex Tol system dua-duanya dari Hungaria," katanya.

Informasi pemberhentian itu dibenarkan oleh Direktur PT Roatex Indonesia Gyula Orosz. Gyula menegaskan Musfihin sudah tidak lagi memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi terkait dari proyek MLFF sejak 22 Mei 2023.

"Berdasarkan hasil keputusan rapat pemegang saham Musfihin sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT Roatex Indonesia Toll System. Jadi Musfihin tidak lagi memiliki kapasitas untuk bicara mengatasnamakan PT Roatex Indonesia Toll System," tegasnya.

Meski ada masalah, ia mengatakan proyek tetap berjalan. Ia membuka kemungkinan nantinya teknologi yang diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia.

"Kami mempertimbangkan kondisi lokal, tetapi itu adalah salah satu masalah di mana ada beberapa individu yang tidak mau menerima pengalaman Hongaria dalam bidang ini, dan dalam teknologi ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan kartu terbaik

BPS Ungkap Biang Kerok Harga Bawang Kian Mahal******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas penyumbang inflasi pada Mei 2023 adalah bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, ikan segar, telur ayam ras, dan rokok kretek filter.

Dari seluruh komoditas tersebut, yang harganya naik paling tinggi adalah bawang merah. Bawang merah mencatat inflasi 7,92 persen dengan andil 0,03 persen pada bulan lalu.

Bahan makanan kedua yang menyumbang inflasi tertinggi kedua adalah bawang putih sebesar 7,07 persen dengan andil 0,02 persen. Sedangkan komoditas lain masih di bawah 3 persen inflasinya.

Menurutnya, pasokan yang terbatas ini disebabkan karena bawang merah belum memasuki masa panen raya. Sehingga, sejak lebaran lalu harga bawang merah memang masih lebih tinggi dari biasanya.

"Hal ini pernah disampaikan pada Ramadan lalu, pasokan yang masuk belum sebanyak saat panen raya," jelasnya.

Sedangkan, harga bawang putih juga masih mahal dikarenakan stok impor belum masuk semua. Hal ini juga menyebabkan keterbatasan stok di pasaran.

Lihat Juga : Utang RI Bertambah Rp5.125 T di Era Jokowi

"Bawang putih yang kebanyakan impor ditengarai karena impor bawang putih belum masuk secara utuh, maka pasokan di pasar tradisional terbatas, maka harganya tinggi," beber Pudji.

Sementara itu, ada juga komoditas yang harganya menurun pada Mei 2023 lalu. Salah satunya, harga tiket pesawat yang mencatatkan deflasi sebesar 5,26 persen.

Kondisi ini yang membuat inflasi bulanan sepanjang Mei 2023 cukup rendah yakni 0,09 persen (mtm). Sedangkan, inflasi tahunan masih di 4 persen.

"Inflasi bulanan Mei 2023 diredam oleh deflasi kelompok transportasi 5,26 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Rasul Laut

Zulhas soal Ekspor Pasir Laut: Saya Enggak Ikut, Itu Inisiatif KKP******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas buka suara soal kebijakan pemerintah kembali mengizinkan ekspor pasir laut.

Ia mengaku tidak ikut membahas izin ekspor pasir laut yang tertuang dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Menurutnya, aturan itu merupakan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Saya enggak ikut membahas itu. Tapi saya cek ke Setkab (Sekretariat Kabinet) memang betul (ekspor pasir laut diizinkan). Itu inisiatifnya Kementerian Kelautan," kata Zulhas di Gedung DPR, Selasa (6/6).

Zulhas menyebut posisinya sebagai menteri perdagangan membuatnya mau tak mau harus mengikuti PP soal izin ekspor pasir laut.

"Kalau sudah ada PP kan saya ini menteri ya gimana. Kalau enggak suka saya kan mesti keluar, ya mau enggak mau," katanya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang sejak masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Melalui Pasal 6 PP tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Sementara pada Pasal 8, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha; dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Setan Besar dari Sekte Abadi

Garuda Cetak Laba Rp57 T di 2022, Tertinggi Sepanjang Sejarah******

PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) membukukanlababersih sebesar US,81 miliar atau setara Rp57 triliun (asumsi kurs Rp14.982 per dolar AS) pada 2022.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan capaian ini merupakan yang paling baik.

"Laba bersih US,83 miliar ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah," kata Irfan dikutip DetikFinance, Selasa (30/5).

Kemudian, lease cost to revenuetercatat 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 27 persen. Adapun rata-rata pendapatan (average revenue) tiap pesawat tercatat 26.100, sedangkan fixed cost to revenuesebesar 30,62 persen.

Secara total, aset BUMN penerbangan ini tercatat US,14 miliar. Lalu utang perusahaan (liabilitas) mencapai US,8 miliar dan total ekuitas minus US3 juta.

Untuk tahun ini, Irfan mengungkapkan perusahaan menargetkan kinerja yang semakin solid. Mulai dari kenaikan ebitda, pendapatan usaha, peningkatan pendapatan melalui penguatan dan restorasi armada. Pihaknya juga akan memperkuat tata kelola perusahaan.

Menurutnya, kinerja 2022 juga dipengaruhi penambahan jumlah pesawat serviceable PKPU dengan adanya program reaktivasi pesawat dari 31 pesawat pada Juni 2022 menjadi 44 pesawat serviceable.

"Jumlah pesawat groundedmenurun. Reaktivasi sisa 24 pesawat grounded dilanjutkan tahun 2023," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

sistem tanam acak

Pengusaha Ungkap Pasir Laut Sudah Diekspor Sebelum Diizinkan Jokowi******

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan ekspor pasir lautsebetulnya sudah dilakukan sebelum Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Namun, ekspor tersebut masih terbatas. 

"Kemarin sebelum dibuka ekspor pasir laut ini banyak teman-teman pengusaha sudah terima IUP (izin usaha pertambangan), memang dibatasi. Jadi sebenarnya sudah ada ekspor itu, cuma dibatasi," katanya di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (31/5).

"Kenapa enggak dibuka (ekspor pasir laut)? gitu kan. Pemerintah mendengar aspirasi ini. Tapi sekarang akhirnya banyak yang komentar bahwa ini nanti mempengaruhi dengan kita punya produk di dalam sendiri seperti apa," lanjutnya.

Diana mengatakan saat ini pengusaha masih menunggu kajian lebih lanjut terkait pembukaan ekspor pasir laut. Ia menyebut pasir laut memang saat diminati karena menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengusaha.

"Nah ini yang mudah-mudahan nanti bisa lah dengan pengusaha nya sendiri dengan pemerintah apa yang menjadi kajiannya, kenapa sekarang dibuka bebas itu, kita lihat saja.

Lihat Juga : Goldman Sachs Bakal PHK Ratusan Karyawan Lagi

"Cuannya gede," katanya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Lihat Juga : Produsen Bimoli Buka Suara soal Denda KPPU Rp40 M Imbas Timbun Migor

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

[Gambas:Video CNN]

Dimana pedangku?

Wamendag Nilai UU Anti Deforestasi Eropa Rugikan Petani Sawit******

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menilai Undang-Undang Anti-Deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa (UE) merupakan bentuk diskriminatif. UU itu dinilai merugikan petani kelapa sawithingga kopi.

UE resmi memberlakukan UU Anti-Deforestasi sejak 16 Mei 2023. Dengan adanya aturan itu, UE akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap menyebabkan deforestasi, termasuk sawit dan kopi.

"UU deforestasi ini jelas sesuatu yang sifatnya diskriminatif merugikan, dan tentunya tidak sesuai dengan apa yang selalu disemangati oleh prinsip-prinsip perjanjian perdagangan internasional," kata Jerry di Gedung DPR, Selasa (6/6).

Jerry yakin UU Anti-Deforestasi yang diberlakukan UE tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga masyarakat global.

"Bayangkan yang dikaji dalam hal ini ada banyak, tidak hanya satu produk. Ada kopi, CPO, dan lain-lain, sampai cokelat juga ada. Ini kan merugikan petani-petani kita yang selama ini mengandalkan mata pencahariannya dengan bertani," katanya.

Lihat Juga : Waskita Respons Tudingan Wamen BUMN soal Manipulasi Laporan Keuangan

Jerry mengatakan pemerintah akan tetap mengekspor CPO, kopi, dan lainnya yang dilarang. Jika terjadi sengketa, pemerintah akan membawanya ke forum internasional seperti World Trade Organization (WTO).

Ia menyebut pemerintah akan memastikan adanya kesetaraan dan tidak boleh ada kebijakan diskriminatif dalam perdagangan internasional.

"Tidak boleh ada kebijakan yang berat sebelah. Dan tentunya memastikan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai hak untuk itu," kata Jerry.

[Gambas:Video CNN]