mpobos

demoslot id 102Jutaan kata 708998Orang-orang telah membaca serialisasi

《mpobos》

Keluarga Brigadir J gugat Ferdy Sambo hingga Presiden Rp7,5 miliar******

alasan diajukan gugatan perdata atas kasus tewasnya Brigadir J itu karena apa yang dimiliki oleh korban sampai saat ini belum dikembalikan

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menggugat secara perdata Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Kapolri, Menteri Keuangan, dan Presiden RI sebanyak Rp7,5 miliar atas terbunuhnya Yosua.

"Dia (Yosua) itu polisi aktif, apabila pensiun sampai usia 53 atau 58 tahun, maka dia memiliki masa bakti 30 tahun lagi. Dan itu ada hak 30 tahun lagi mendapatkan gaji dari negara," kata Ketua Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak di Jakarta, Selasa.

Kamaruddin mengatakan untuk yang tergugat yaitu lima pelaku utama pembunuhan berencana, Negara Republik Indonesia Cq Kapolri, turut tergugat satu Presiden, dan turut tergugat dua Menteri Keuangan.

Menurut dia alasan keluarga melakukan gugatan karena sudah dirugikan atas meninggalnya Yosua Hutabarat yang dibunuh oleh para terpidana.

Ia menjelaskan alasan diajukan gugatan perdata atas kasus tewasnya Brigadir J itu karena apa yang dimiliki oleh korban sampai saat ini belum dikembalikan.

"Mengenai isi gugatan itu di antaranya, uang Yosua sebesar Rp200 juta dicuri. Kita sudah minta juga tidak ada jawaban sampai hari ini, ada juga pencurian pemberian dari Kapolri yaitu pin emas itu berharga bagi keluarganya. Tapi ketika diminta mereka saling tuding, oleh karena itu supaya tegas jawabannya diminta untuk datang pada persidangan," katanya.

Komarudin menambahkan kerugian yang dialami oleh kliennya setelah dihitung mencapai Rp7,5 miliar dan itu merupakan kerugian materiil.

"Ada juga kerugian in materiil yang akan kami ajukan pada sidang perdata di PN Jaksel," katanya.

Pada sidang perdata perdana yang digelar di PN Jaksel semua tergugat tidak menghadiri persidangan, mereka telah diberikan surat oleh PN Jaksel dan sudah diterima oleh orang yang berada satu rumah maupun satu kantor.

Hanya satu surat dari PN Jaksel yang tidak diterima oleh tergugat Richard Eliezer, karena alamat yang dituju tidak ada yang mengenal yang bersangkutan.
Baca juga: Bareskrim periksa Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka
Baca juga: Keluarga Brigadir Yosua kecewa terhadap putusan MA
Baca juga: Keluarga minta nama baik Brigadir J dipulihkan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

"Exhuma" ditonton lebih dari dua juta orang dalam empat hari******

Jakarta (ANTARA) - Film bertabur bintang "Exhuma" tampil mengesankan pada akhir pekan penayangan perdananya di box office Korea Selatan dan jumlah penontonnya telah melampaui dua juta orang dalam empat hari.

Menurut data Dewan Film Korea yang dikutip oleh Soompi pada Senin, jumlah orang yang menonton "Exhuma" di bioskop melampaui dua juta pada 25 Februari 2024.

Jumlah penonton film misteri okultisme yang dibintangi oleh Kim Go-eun, Lee Do-hyun, Yoo Hae-jin, dan Choi Min-sik itu total mencapai 2.299.706 orang pada Senin pukul 07.00 waktu Korea Selatan, setelah empat hari berturut-turut bertengger di puncak box office.

Film tentang upaya dua pengusir setan yang diperankan oleh Kim Go-eun dan Lee Do-hyun, seorang ahli pemakaman (Yoo Hae-jin), dan seorang pakar feng shui (Choi Min-sik) untuk memindahkan sebuah kuburan misterius dengan imbalan sejumlah besar uang itu mendapat sambutan hangat dari penonton Korea Selatan pada awal penayangannya.

"Exhuma" juga menorehkan prestasi luar biasa dengan jumlah penonton sampai 1.963.564 orang hanya dalam satu akhir pekan penayangan, dari 23 sampai 25 Februari 2024.

Baca juga: Choi Min-sik fokus wujudkan keseimbangan dalam akting di "Exhuma"
Baca juga: Sutradara Korea Selatan dapat penghargaan di Festival Film Berlin

Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa lembaganya menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Bagja mengatakan bahwa data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Bagja mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang

Adapun dua tren itu, kata dia, masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Adapun temuan dan laporan yang diterima Bawaslu tersebut, belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：ravaslot、judi slot gacor gampang menang、slot online terbaru

Terkait：kakekmerah4d、pinjam uang akulaku、pemain online slot、bidadari29、rtp menara368、erek erek potong rambut、stars77 slot rtp、max slot 777、unsur5、play slot 123

---

---

bab terbaru：kacaqq（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08