kingcobratoto
togel korea 569Jutaan kata 312113Orang-orang telah membaca serialisasi
《kingcobratoto》
PPP akan gugat hasil rekapitulasi nasional KPU******
"Sesuai ketentuan UU, PPP memiliki waktu 3 hari untuk menyikapi hasil rekapitulasi nasional dengan mengajukan ke MK," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu mengejutkan dirinya lantaran PPP gagal memenuhi ambang batas untuk melaju ke Senayan.
Padahal, data internal PPP menunjukkan bahwa partai berlambang ka'bah itu melewati angka 4 persen atau melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Menurut Awiek, hasil perolehan suara KPU berbeda dengan hasil internal PPP.
Oleh karena itu, PPP sudah mempersiapkan tim hukum yang dipimpin pengacara senior Soleh Amin untuk mengajukan gugatan.
"Data-data kami kumpulkan dari DPC dan saat ini sedang verifikasi," jelasnya.
Kendati demikian, dia mengatakan PPP menghormati hasil rekapitulasi nasional yang diumumkan KPU sebagai bagian dari tahapan pemilu sesuai ketentuan UU Pemilu, yakni 35 hari setelah pemungutan suara.
Awiek pun meminta seluruh caleg PPP dan kader PPP untuk tetap semangat ikut mengawal perjuangan di MK. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya atas perjuangan dan kontribusi dalam menjaga partai warisan ulama ini.
Sebelumnya, rekapitulasi nasional suara pemilihan legislatif (pileg) 2024 telah selesai. Berdasarkan hitungan secara manual ada 8 parpol yang meraih suara di atas 4 persen, sehingga dinyatakan lolos parlemen, sedangkan PPP dan PSI tidak mencapai 4 persen.
Berdasarkan pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa syarat partai politik lolos parlemen adalah memenuhi ambang batas parlemen yakni minimal 4 persen suara nasional.
Pada pemilu 2024 ini, suara sah pileg secara nasional tercatat 151.796.630 yang berasal dari 84 daerah pemilihan (dapil).
Dihitung secara manual dari data yang telah diumumkan KPU, terdapat 8 partai politik yang meraih suara lebih dari 4 persen. Di antaranya, PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, Partai Demokrat, PKS, dan NasDem.
PPP yang pemilu 2019 lolos parlemen, kini terancam tak lolos. Raihan suara PPP secara nasional yakni 5.878.777 suara atau setara dengan 3,87 persen dari suara sah nasional sebesar 151.796.630 suara.
Baca juga: Tanggapi Sirekap, PPP minta kader untuk kawal suara Pemilu 2024
Baca juga: PPP sambut baik putusan MK hapus ambang batas parlemen 4 persen
Baca juga: PPP: Ada dorongan jadi oposisi untuk pemerintahan baru
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
KPU RI tetapkan Prabowo******
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
"Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.18.19 menit WIB," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu malam.
Hasyim mengungkapkan pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara. Sementara itu, lanjut dia, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 27.040.878 mendapatkan suara.
Adapun total surat suara sah, menurut dia, berjumlah 164.227.475 suara.
Sebelumnya, KPU RI menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional untuk 128 wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) mulai Rabu (28/2) hingga Senin (18/3).
Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi nasional per Sabtu (9/3) hingga Rabu (20/3) pukul 19.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara pilpres pada 38 provinsi di tingkat nasional.
Ke-38 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.
Selanjutnya Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh
Berikutnya Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua.
Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi, sedangkan Anies-Muhaimin meraih perolehan suara terbesar di dua provinsi. Sementara itu, Ganjar-Mahfud tidak memenangi satu pun provinsi.
Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3.
Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.
Disebutkan dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI.
Baca juga: KPU RI sebut pengumuman hasil Pemilu 2024 disampaikan usai buka puasa
Baca juga: Massa pendukung hasil Pemilu 2024 padati depan gedung KPU
Baca juga: Massa penolak hasil Pemilu 2024 mulai bakar sampah di depan gedung KPU
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).
Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.
Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)
Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.
"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.
Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.
Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.
"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.
Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.
Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.
"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.
Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).
Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.
Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.
FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.
Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(rir/rir)Label：singa 123 slot、situs slot 603、erek erek mobil pribadi
Terkait：mansion77、link kakek zeus gratis、slot gacor terpercaya hari ini、31 di erek erek、kartu kredit kredivo unlimited、mami slot 4d、slot demo 77、wd88、erek erek 2d 65、aplikasi laku laku
bab terbaru：maxwin gacor slot（2024-07-12）
Perbarui waktu：2024-07-12
- Bab 1 datukplay77
- Bab 2 meteorqq
- Bab 3 cara dapat uang dari neo+
- Bab 4 pokerbo
- Bab 5 situs slot kemenangan tinggi
- Bab 6 contoh voucher belanja
- Bab 7 pinjam ke bank bca
- Bab 8 indo777
- Bab 9 doremi play77
- Bab 10 angka jitu brunei 14
- Bab 11 daftar slot zeus via dana
- Bab 12 buku mimpi tawon
- Bab 13 pragmatic99
- Bab 14 erek erek 2d 68
- Bab 15 prediksi sidney jp paus hari ini
- Bab 16 semua link slot
- Bab 17 daftar slot gacor terbaru
- Bab 18 situs bo slot paling gacor
- Bab 19 raja77
- Bab 20 buku mimpi 2d 07
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah6307bab
Kekuatan istri
apk slotSatuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).
Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.
Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)
Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.
"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.
Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.
Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.
"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.
Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.
Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.
"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.
Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).
Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.
Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.
FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.
Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(rir/rir)Raja Dewa Dandy
gacor188
Kalau 1.000 kan enggak muat di sidang MK kan he..he, terlalu banyakJakarta (ANTARA) - Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra merespon dengan tawa upaya Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang akan mengerahkan 1.000 advokat untuk menggugat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.
"Kalau 1.000 kan enggak muat di sidang MK kan he..he, terlalu banyak," kata Yusril sambil tertawa saat ditemui di kediaman Prabowo Subianto di kawasan Kartanegara, Jakarta Selatan, Rabu malam.
Yusril mengatakan persidangan nantinya hanya boleh diwakilkan oleh beberapa kuasa hukum yang merepresentasikan penggugat dan tergugat.
Pihaknya sendiri memastikan tidak akan menempatkan banyak perwakilan kuasa hukum di dalam ruang sidang MK.
"Kemungkinan pasti akan dibatasi oleh MK, berapa orang yang boleh masuk ke ruang sidang ya nanti kami akan Insya-Allah bergantian. Paling yang tetap hadir itu ya ketua sekretaris dan para wakil ketua," tutur Yusril.
Terkait kesiapan menghadapi gugatan di MK, Yusril mengaku Koalisi Indonesia Maju sudah melakukan persiapan dengan matang.
Baca juga: Yusril jadi ketua tim hukum wakili Prabowo Gibran bertarung di MK
Baca juga: Ketua MK: Hakim yang tangani perkara PHPU dapat bantuan keamanan
Dia memastikan akan memimpin langsung tim kuasa hukum yang terdiri dari 35 orang untuk membela Prabowo-Gibran di meja hijau persidangan MK.
Sejumlah 35 orang itu terdiri dari perwakilan berbagai kader partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo-Gibran.
"Ada beberapa, kalau enggak salah ada tiga dari Gerindra ada tiga dari Golkar juga ada dari Demokrat juga tiga, selebihnya advokat profesional," tutur Yusril.
Dengan persiapan tersebut, Yusril dan jajaran KIM yakin dapat memenangkan gugatan dari kubu 01 dan 03 di MK.
Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3.
Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.
Disebutkan dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Badak
situs slot yang paling gacor hari ini
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) alias BTNNixon Napitupulu menyebut 90,94 persen akad kredit pemilikan rumah (KPR) rumah subsidimelalui bank yang ia pimpin dilakukan kaum milenial.
"Realisasi KPR subsidi hingga Juli 2023 (2020-2023) didominasi kaum milenial. Jadi, 90 persen yang akad dengan BTN adalah para milenial," katanya dalam Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, Selasa (8/8).
Nixon mengklaim hari ini dilakukan akad KPR lebih dari 10 ribu orang secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Puri Delta Tigaraksa ada 201 orang yang melakukan akad, baik untuk rumah subsidi maupun nonsubsidi.
Capaian tersebut meningkat pada tahun berikutnya, yakni menyentuh 96.700 unit rumah subsidi senilai Rp13,72 triliun. Lalu, pada 2022 angkanya naik menjadi 123.133 unit senilai Rp18 triliun. Khusus pada Juli 2023 angkanya menyentuh 62.672 unit dengan nilai Rp9,4 triliun.
"Tahun ini BTN akan mengakadkan 182 ribu lebih rumah dari Januari. Mudah-mudahan Oktober sudah habis, dari 230 ribu kuota yang diberikan pemerintah di 2023 ini," ucapnya.
Bahkan, Nixon menyebut BTN berinovasi dengan menawarkan bundling KPR rumah subsidi dengan motor listrik. Menurutnya, warga cukup antusias dengan penawaran tersebut.
"Kita sambungkan dengan motor listrik. Jadi, di BTN menjualnya di-bundling. Beli KPR, sisa limitnya ditawarkan motor listrik. Ini sangat berguna untuk efisiensi penggunaan energi," tutup Nixon.
(skt/agt)Diluo
slot terbaik dan tergacor
Kami sudah cek ke Kedutaan Rusia, juga tidak ada, hoaks ituJakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menepis adanya isu tentang 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran Ukraina.
"Kami sudah cek ke Kedutaan Rusia, juga tidak ada, hoaks itu," kata Agus ditemui usai rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Selain telah melakukan pengecekan data, Agus menyebut bahwa isu tersebut tidak benar karena di Indonesia tidak menganut konsep tentara bayaran.
"Karena kita tentara sukarela atau militer wajib yang direkrut melalui perekrutan yang ada di wilayah-wilayah, Tamtama, Bintara, Perwira, ada Akmil, dan seperti yang saya sampaikan tadi, militer wajib," ucapnya.
Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga memastikan bahwa tidak mungkin ada 10 WNI yang merupakan prajurit TNI menjadi tentara bayaran Ukraina.
"Kalau kami (prajurit TNI) enggak mungkin, pulang kampung aja ketahuan, apalagi ke sana," kata Maruli ditemui pula usai rapat dengan Komisi I DPR.
Sebab, ujarnya lagi, pihaknya akan mengetahui sekiranya ada prajurit TNI yang tidak ada sebab pihaknya melakukan apel setiap pagi.
Baca juga: Kemlu nilai laporan 10 WNI jadi tentara bayaran Ukraina perlu didalami
"Tidak mungkin, kalau dari TNI sudah terorganisasi, pakai tiket (untuk pergi ke negara lain) kan pasti ketahuan," ucapnya.
Maruli menyebut bahwa isu adanya 10 WNI yang menjadi tentara bayaran Ukraina belum dapat dibuktikan kebenarannya sebab yang mengeluarkan laporan terkait adalah Kementerian Pertahanan Rusia.
Sebelumnya, Jumat (15/3), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menilai laporan tentang 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran Ukraina perlu didalami lebih lanjut.
"Informasi tersebut perlu didalami lebih lanjut," kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal melalui keterangannya di Jakarta.
Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia merilis data dari Kementerian Pertahanan Rusia yang mencatat dan mendata semua tentara bayaran asing yang tiba di Ukraina untuk berpartisipasi dalam pertempuran.
Mereka mencatat bahwa sejak 24 Februari 2022, terdapat sekitar 13.387 tentara bayaran asing telah memasuki Ukraina, dan mengonfirmasi bahwa 5.962 tentara bayaran asing telah tewas.
Mereka juga menyebut Polandia menjadi penyumbang tentara bayaran paling banyak, yaitu sekitar 2.960 orang, dengan 1.497 di antaranya telah tewas.
Sementara itu, mereka juga mencatat 10 tentara bayaran dari Indonesia, dengan empat di antaranya telah tewas.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Tempat Perburuan Gen Super
asiaslot88
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Orang Suci tidak terkalahkan
pinjaman online bunga rendah bayar bulanan
Kami telah mengajak kawan-kawan jurnalis untuk bersama-sama mengupdate informasi terkait perkembangan pasar modal saat ini.Pangkalpinang (ANTARA) - Bursa Efek Indonesia (BEI) Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel-Babel berupaya mencegah masyarakat terjebak dalam investasi ilegal dengan meningkatkan sosialisasi pemahaman perkembangan pasar modal.
"Kami telah mengajak kawan-kawan jurnalis untuk bersama-sama mengupdate informasi terkait perkembangan pasar modal saat ini, karena jumlah investor pasar modal terus meningkat," kata Kepala BEI Pangkalpinang Fahmi Al-Kahfi, di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan pada 2023 aktivitas edukasi dan literasi terkait pasar modal sudah merata ke tujuh kabupaten kota di Babel yang dikemas dalam 500 kegiatan dan didukung OJK Sumsel-Babel.
Berdasarkan data, hingga Desember 2023 jumlah investor di Babel sebanyak 58.000, dengan 60 persennya didominasi kelompok milenial dan generasi Z rentang usia 18-35 tahun.
"Ini artinya masyarakat Babel generasi tersebut sudah mulai memberanikan diri dan terbuka wawasannya bahwa investasi itu penting karena mereka juga merasakan dampak COVID-19, dimana keluarga hanya bergantung pada satu pendapatan karena imbas dari pandemi dimana ada orangtua yang di-PHK sehingga dari situ mereka sadar pentingnya berinvestasi dan punya instrumen investasi yang banyak itu penting agar dapat mengantisipasi ketidakstabilan ekonomi keluarga," katanya pula.
Dengan fokus bersama OJK untuk memberi informasi ke masyarakat terkait kebijakan mengelola keuangan, diharapkan masyarakat yang dulu pemahamannya tentang pasar modal adalah saham, bisa lebih terbuka wawasannya karena pasar modal punya banyak instrumen investasi yang bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan dan profil risiko masing-masing.
Ia mencontohkan, jika memilih yang berisiko tinggi bisa langsung ke saham, untuk risiko yang kecil ada obligasi, dan ada juga reksadana yang bisa beli saham tapi belum mau dieksekusi.
"Ada beragam macam instrumen investasi yang bisa disesuaikan dengan profil risiko dan kondisi keuangan masyarakat, sehingga fokus kami adalah literasi dan edukasi. Kami bersama OJK akan terus melakukan edukasi sampai ke pelosok dan tahun ini kami akan coba ke luar pulau," ujarnya lagi.
Dia menambahkan, semakin maraknya tawaran investasi saat ini, banyak masyarakat yang terjebak dalam investasi ilegal karena masyarakat belum teredukasi, bahkan masih banyak masyarakat yang melihat saham itu adalah salah satu permainan judi slot.
"Kita berharap di tengah maraknya investasi yang berkembang dengan berbagai macam modus, masyarakat bisa menerima informasi dulu bagaimana investasi bodong itu agar mereka lebih bijaksana mengelola keuangan dengan instrumen investasi," katanya pula.
Analis Deputi Direktur BPK OJK Sumsel-Babel Wahyu Krisnanto mengapresiasi BEI Pangkalpinang yang sudah membantu OJK melakukan literasi dan edukasi keuangan ke semua kelompok masyarakat di daerah.
"Kami juga menggelar rangkaian kegiatan gebyar keuangan syariah dalam bentuk edukasi keuangan ke berbagai pihak," katanya lagi.
Baca juga: Kapitalisasi pasar modal RI capai Rp11.692 triliun per 15 Maret 2024
Baca juga: Pasar modal di Kepri tumbuh menjadi 185.796 investor
Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta/Elza Elvia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
《kingcobratoto》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，akulaku vs kredivoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kingcobratoto》bab terbaru。