mega slot 88 link alternatif

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Dapat 3 Gugatan PKPU Baru, Waskita Siap Ikuti Proses Hukum******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk kembali menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Setidaknya, ada tiga gugatan yang mereka hadapi.

Gugatan PKPU pertama datang dari PT Mata Langit Nusantara dan CV Anugerah Pertiwi. Kedua, PKPU dimohonkan oleh PT Asri Kemasindo. Ketiga, PT Wahyu Graha Persada dan CV Ferry Pratama Tunggal memohonkan gugatan serupa.

Waskita menegaskan tiga gugatan PKPU itu tidak berdampak signifikan kepada kegiatan usaha perseroan, baik secara operasional dan keuangan. Mereka juga siap menghadapi gugatan itu.

Emiten berkode WSKT itu mengaku mendapat panggilan sidang pada 28 Agustus 2023 atas 3 gugatan PKPU. Nantinya, sidang bakal digelar pada 5 September 2023.

Waskita mengungkapkan pihaknya masih dalam proses restrukturisasi utang kepada kreditur perbankan dan obligasi.

Mereka mengusulkan penundaan pembayaran kewajiban kepada kreditur perbankan dan obligasi atau standstill sebagai bagian dari proses restrukturisasi utang. Usul ini ditempuh demi menjaga likuiditas perseroan.

"Meskipun per 30 Juni 2023 Waskita Karya masih memiliki kas Rp4,6 triliun, untuk dapat menggunakan sebagian besar dari kas tersebut perseroan memerlukan persetujuan kreditur. Saat ini perseroan berfokus mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditur perbankan dan obligasi atas usulan restrukturisasi," tandas Waskita.

PN Jakarta Pusat sebelumnya menolak permohonan PKPU terhadap Waskita Karya yang diajukan Donny Hartarto Lasmana selaku salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018. Donny kecewa hakim menolak permohonannya imbas masalah wali amanat.

"Sebenarnya kami kecewa, tadi kan alasannya harus wali amanat, sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu wali amanat," katanya usai putusan pengadilan di PN Jakpus, Kamis (24/8).

"Sementara, selama ini kita lihat Waskita paling adil harus diputus PKPU, terlepas harus dari wali amanat. Tapi enggak apa-apa, mungkin majelis hakim punya pertimbangan lain," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Elang Arad

DPR Duga Beda Alokasi dan Realisasi Jadi Penyebab Pupuk Subsidi Langka******

Komisi IV DPR menyoroti perbedaan alokasi dan realisasi kontrakpupuk subsidi antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia. Ia menduga kondisi itu menjadi penyebab kelangkaan pupuk subsidi.

"Kita semua tahu dari presiden sampai seluruh jajaran termasuk anggota DPR, DPRD Kotamadya, DPRD provinsi setiap turun ke bawah pasti ditanyakan masalah pupuk, kelangkaan pupuk," kata Sudin dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (30/8).

Sudin mengatakan Kementan mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 7,85 juta ton pada 2023. Namun, dalam kontrak Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Pupuk Indonesia, realisasinya hanya 6,68 juta ton.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menjelaskan realisasi kontrak subsidi pupuk subsidi memang hanya 6,68 juta ton dan alokasi 7,65 juta ton.

Menurutnya, masalah terletak pada anggaran Kementan untuk pupuk subsidi sebesar Rp25 triliun yang cukup hanya untuk 6,68 juta ton.

"Karena kondisi anggaran kita cuma Rp25 triliun mampunya segitu untuk harga pokok penjualan (HPP) pupuk subsidi," kata Ali.

Maka dari itu, Kementan meminta tambahan anggaran pupuk subsidi ke Kementerian Keuangan. Dengan begitu, alokasi 7,65 juta ton pupuk subsidi diharapkan bisa terpenuhi.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kesimpulan dari Kementerian Keuangan," kata Ali.

[Gambas:Video CNN]

Bawa iPad Anda ke dunia lain

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

1,4 Juta Keluarga Rawan Stunting Akan Terima Bansos Telur dan Ayam******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemberian bantuan panganberupa telur dan daging ayam yang disalurkan mulai September 2023.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos telur dan ayam akan diberikan kepada 1,4 juta keluarga rentan stunting (KRS).

"Dananya sekitar Rp400 miliar. Sudah disetujui pak presiden," kata Arief di sela-sela acara ASEAN Investment Forum 2023 di Jakarta, Minggu (3/9).

Pemberian bansos ini diharapkan bisa menyerap daging dan telur ayam dari peternak. Pasalnya peternak selama ini langsung memotong ayam jika terjadi kelebihan stok.

"Biasanya kalau supply dan demand enggak seimbang, ayamnya di-cutting. Hari ini kita mau bilang enggak usah di-cutting, kita pakai saja, diserap untuk program pemerintah," pungkasnya.

Lihat Juga : Airlangga Sebut ASEAN Perlu Bersatu dalam Perdagangan Karbon

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan menyalurkan bansos beras kepada 21 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Program Keluarga Harapan (PKH) mulai September.

Adapun program bantuan pangan ini akan berlangsung selama tiga bulan, yakni September hingga November 2023. Di mana untuk beras, masing-masing KPM akan mendapatkan 10 kg per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Erick Thohir Beberkan Skema Merger Garuda, Pelita dan Citilink******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan proses merger maskapai Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air.

Nantinya, maskapai Garuda akan tetap ada. Sementara Citilink dan Pelita Air akan digabung menjadi satu. 

"Garudanya tetap sendiri, Citilink dan Pelita (dilebur), karena Garudanya kan sudah bagus. Citilink dan Pelitanya kita lebur," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (31/9).

"Jadi Citilink nanti akan punya dua lisensi, Citilink dan Pelita. Begitu Pelita kita ambil dari Pertamina ke Citilink, jadi nanti satu grup, Garuda di atas, Citilink sama Pelita di bawah," kata Tiko, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Erick menargetkan proses merger ditargetkan rampung tahun ini atau awal tahun depan. Namun, ia mengatakan merger tersebut tidak akan langsung menurunkan harga tiket pesawat.

"Enggak bisa cepat. Kalau jumlah pesawatnya nambah, kompetisinya terbuka, ya tiketnya menurun. Hari ini kan kita hanya bisa kontrol 35 persen (maskapai penerbangan), 65 persen swasta," kata Erick.

Sebelumnya, Erick menyebut ada dua alasan dibalik merger perusahaan maskapai milik BUMN. 

Pertama,menjadikan industri penerbangan negara lebih efisien. Efisiensi ini sendiri merujuk pada kebijakan yang pernah dilakukan Erick Thohir saat memerger empat Pelindo menjadi satu pada 2021 lalu.

Kedua,memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick mengatakan industri penerbangan di dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Tianqi

Pengusaha Respons Gedung Swasta Wajib Beli Sendiri Alat Water Mist******

Pengusaha merespons rencana Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pemilik dan pengelola gedung menerapkan penyemprotan uap air (water mist) untuk menekan tingkat polusi udara. Namun, Pemprov DKI tak akan memberikan bantuan anggaran daerah.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid mengatakan upaya menekan tingkat polusi udara harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pengusaha.

"Apa pun usaha yang bisa mengurangi supaya polusi udara tidak tinggi dan supaya udara yang kita hirup lebih sehat, upaya apa pun akan baik, tinggal dicari mana yang terbaik," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/8).

"Kami mendukung upayanya tinggal mencari mana yang terbaik. Saya rasa semua pengusaha merupakan bagian dari masyarakat dan siap menjadi agen mengurangi polusi udara," kata Arjsad.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak akan memberikan bantuan anggaran daerah terkait pembiayaan alat penyemprot uap air (water mist) di gedung perusahaan swasta untuk menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Ia menyebut pembiayaan alat water mist tersebut akan ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Terlebih, menurutnya, harga alat itu masih relatif terjangkau.

"Enggak ada (bantuan anggaran), ya beli masing-masing. Itu tidak terlalu mahal kok," ujar Heru di Astra Tower, Jakarta, Selasa (29/8). 

[Gambas:Video CNN]