slot mahjong ways 2 312Jutaan kata 771395Orang-orang telah membaca serialisasi
《zeusgacor》
Bahlil Blak******
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.
Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).
Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.
"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.
Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.
Lihat Juga :Tarif Tol Trans Jawa Didiskon 20 Persen Saat Mudik, Ini Cara Dapatnya |
Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.
Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.
Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.
"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.
Lihat Juga :REKOMENDASI SAHAMDeret Saham Berpotensi Cuan Pekan Ini |
Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.
"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.
Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.
Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.
"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).
Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.
Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.
Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.
[Gambas:Video CNN]
Presiden sebut menteri akan hadir jika diundang MK******
Ya semua (menteri yang diundang) akan hadir. Karena diundang MK maka akan hadirJakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir dalam persidangan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) jika diundang oleh MK, Jumat (5/4).
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Label:pejuang138、duta168、tafsir mimpi lengkap bergambar
Terkait:slot baru 88、situs slot hacksaw gaming indonesia、erek erek banyak uang、paito raja sgp、situs slot pasti maxwin、erek erek penjahat、29 di erek erek、batikpoker、link slot 4d terbaru、situs yang paling gacor hari ini
bab terbaru:angka ikan gabus togel(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengklaim pemicu lonjakan harga beras karena ada kecurangan dalam distribusi pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menyebut kecurangan itu memicu lonjakan biaya produksi beras. Ia pun membeberkan dalam lima tahun terakhir ada 47 perkara terkait penyelewengan distribusi pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.
"Di 2024 saja ada tujuh perkara. Ada di Babel (Bangka Belitung), Kalbar (Kalimantan Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan beberapa daerah lain," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri di Jakarta, Senin (1/4).
Akibatnya, biaya produksi meningkat dan harga beras menjadi mahal.
"Imbasnya dibebankan kepada konsumen," katanya.
Tak hanya pupuk subsidi, ia mengatakan juga terjadi penyimpangan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan. Bahan bakar subsidi yang harusnya masuk ke SPBU untuk kendaraan pengangkut hasil pertanian, justru masuk ke pertambangan.
Akhirnya petani menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi.
Lihat Juga :ANALISISMenguak Modus Tikus Tambang Rugikan Rp271 T di Kasus Korupsi Timah |
"Akhirnya ini dibebankan juga ke konsumen. Jadi banyak elemen yang mempengaruhi kenaikan harga di petani," katanya.
Kendati, ia tak merinci berapa kuota pupuk maupun BBM subsidi yang diselewengkan sehingga menyebabkan harga beras melambung.
Harga beras sendiri belakangan memang mahal. Lihat saja, harga beras sempat menyentuh rekor Rp18 ribu per kilogram (kg) pada Februari 2024 lalu. Padahal harga eceran tertinggi (HET) hanya mencapai Rp14.400 per kg untuk beras premium.
Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, rata-rata harga beras kualitas super I mencapai Rp17.150 per kg. Sementara, beras kualitas medium I Rp15.900 per kg.
Lihat Juga :Sepak Terjang Robert Bonosusatya yang Terseret Dugaan Korupsi Timah |
Angka tersebut pun masih terbilang mahal. Pasalnya, pada awal 2022 saja harga beras kualitas super masih di level Rp12 ribu per kg. Sedangkan, rata-rata beras medium di level Rp10 ribu.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori pun mempertanyakan seberapa besar pupuk subsidi dan BBM subsidi yang diselewengkan. Menurutnya, jika jumlahnya tak signifikan, dampaknya pun tidak akan sebesar saat ini pada harga beras.
"Kalau jumlahnya enggak signifikan ya dampaknya enggak besar secara nasional. Secara lokal di daerah penyelewengan terjadi dampaknya bisa saja besar," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/4).
Oleh karena itu, karena Satgas Polri tak memiliki rincian data penyelewengan itu, maka sulit untuk memperkirakan dampaknya pada harga beras.
Lihat Juga :Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya |
Ia pun mengamini harga BBM itu penting bagi sektor pertanian. Bukan saja buat memompa air, BBM juga menjadi penggerak alat dan mesin pertanian.
Oleh karenanya, kalau harga BBM mahal tentu membuat ongkos produksi usahatani bertambah mahal. Namun, lagi-lagi ia tak mau berspekulasi kalau data penyelewengan BBM subsidi itu tidak ada.
"Apa mungkin penyelewengan masif di seluruh wilayah? Gak usah berandai-andai jika gak ada data," imbuhnya.
Sementara itu, Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pupuk bersubsidi masih ada hubungannya dengan harga beras, tapi kalau penyelewengan BBM bersubsidi menjadi penyebab lonjakan harga, itu tidak bisa diterima.
Lihat Juga :Tarif Tol Cipali Diskon 20 Persen Saat Mudik Lebaran, Berlaku Hari Ini |
"BBM bersubsidi menjadi biang kerok, saya kira pernyataannya jauh dan cenderung ngawur," ucapnya.
Nailul menilai tidak ada korelasi penyelewengan BBM subsidi terhadap harga beras. Ia berpendapat angkutan pembawa beras tidak menggunakan BBM subsidi.
"Angkutan pembawa beras menggunakan BBM non subsidi? Kan enggak juga," kata dia.
Lebih lanjut, terkait penyaluran pupuk bersubsidi, Nailil berpendapat hal itu sudah bermasalah dari sejak awal penyaluran berbentuk subsidi barang.
Lihat Juga :Menhub Imbau Pemudik Jangan Buru-buru Tinggalkan Kampung Halaman |
Jadi, pemerintah memberikan subsidi ke pabrik pupuk, kemudian pabrik pupuk menyalurkan melalui agen dan distributor. Kemudian, dijatah dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani.
Nailul mengatakan letak permasalahan subsidi pupuk justru di situ. Seringkali pupuk bersubsidi tidak didapatkan oleh petani.
Kesulitan terjadi mulai dari tingkat distributor, di mana pupuk bersubsidi stoknya sangat tipis. Pedagang pun akan memainkan cara tertentu agar petani membeli pupuk non subsidi.
"Celakanya, anggaran pupuk bersubsidi seringkali disunat. Akibatnya petani hanya mendapatkan pupuk bersubsidi 20 persen dari kebutuhannya," imbuh Nailul.
Lihat Juga :Pemerintah Berencana Revisi Aturan Harga Gabah |
Adapun petani sisanya membeli pupuk non subsidi yang harganya naik akibat perang Ukraina-Rusia. Maklum, ketegangan geopolitik itu menyebabkan bahan baku pupuk meningkat harganya.
Soal pupuk ini, belakangan juga diakui Menteri Pertanian Andi Amran membuat produksi pada turun. Hal ini khususnya menyangkut sistem dan izin pengambilan pupuk subsidi.
Selain itu, penyebab lainnya adalah fenomena El Nino.
Amran mengatakan ada 20 persen petani terutama di Papua dan Kalimantan yang tidak bisa mengambil pupuk subsidi. Di sisi lain, pupuk juga mulai langka.
"Karena harga bahan baku pupuk tingkat dunia anik dua kali lipat sehingga kuantumnya turun 50 persen," katanya.
Untuk mengatasi penurunan produksi, Amran mengatakan solusi cepat yang pihaknya lakukan adalah dengan memompa air sungai ke sawah. Kementan pun menggelontorkan Rp5,8 triliun untuk membeli pompa.
Menurut Amran pompanisasi merupakan solusi cepat dibanding cetak sawah yang baru bisa panen dua hingga tiga tahun kemudian.
"Kalau pompanisasi satu minggu kemudian bisa menghasilkan pangan," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Sebenarnya Permendikbud itu tidak meniadakan itu (pramuka) tetapi menggeserJakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendukung keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem A. Makarim yang menyatakan bahwa pramuka tidak lagi menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.
Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).
Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.
"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.
Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.
Lihat Juga :Tarif Tol Trans Jawa Didiskon 20 Persen Saat Mudik, Ini Cara Dapatnya |
Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.
Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.
Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.
"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.
Lihat Juga :REKOMENDASI SAHAMDeret Saham Berpotensi Cuan Pekan Ini |
Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.
"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.
Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.
Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.
"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).
Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.
Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.
Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.
[Gambas:Video CNN]
Kepala Badan PanganNasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.
Arief menargetkan pembahasan revisi HPP gabah rampung pekan ini. Namun ia tidak menjelaskan apakah HPP gabah akan naik.
"Kita akan siapkan untuk menghitung HPP bersama. Apabila memang bisa kita selesaikan satu minggu bersama stakeholderpangan, sekitar petani, teman-teman petani, bersama Pak Mndag," katanya dalam acara Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Jelang Idul Fitri 2024, di Kantor Perum Bulog Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (1/4).
"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.
Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.
"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan HPP gabah saat ini memang sudah tidak relevan. Menurutnya, petani ingin HPP GKP di tingkat petani naik ke Rp6.000 per kg.
"Iya harapan petani begitu (HPP baru) karena banyak (biaya) yang naik," imbuhnya.
Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.
Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024
PemerintahItalia menyiapkan dana investasi hingga 1 miliar euro atau sekitar Rp17 triliun (asumsi kurs Rp17 ribu per euro) untuk mendukung proyek pengembangan kecerdasan buatan (AI).
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengumumkan rencana itu saat berbicara di sebuah acara di Roma pada Selasa (12/3), dua hari sebelum negaranya menjadi tuan rumah pertemuan para menteri teknologi G7 di mana AI akan menjadi agenda utama.
Investasi akan digunakan untuk mempromosikan proyek kecerdasan buatan dan menyerukan "aturan etis" terkait penggunaannya.
Selain itu, Italia juga sedang menyusun undang-undangnya sendir terkait penggunaan AI.
"Ini adalah teknologi yang dapat mengeluarkan seluruh potensi positifnya hanya jika pengembangannya dilakukan dalam batasan aturan etika yang mengutamakan manusia, hak dan kebutuhannya," katanya.
Pesatnya perkembangan AI menjadi topik perhatian global, dipicu oleh peluncuran ChatGPT pada 2022, sebuah program generatif dari OpenAI Microsoft yang dapat menulis cerita, membuat gambar, menulis kode komputer, dan banyak lagi dari perintah teks sederhana.
Meloni mengatakan AI akan menjadi prioritas kepresidenan Italia tahun ini di kelompok tujuh negara terkaya dunia (G7).
Pada pertemuan para menteri G7 di Verona dan Trento pada Kamis dan Jumat lalu, Roma berharap dapat bekerja menuju "perangkat untuk pengembangan dan penggunaan semua sistem AI di sektor publik yang beretika dan berpusat pada manusia".
Italia juga berupaya mengembangkan "mekanisme yang tepat untuk pemantauan sukarela" terhadap penerapan kode etik tidak mengikat yang disepakati oleh negara-negara G7 tahun lalu untuk perusahaan pengembang sistem AI paling canggih.
[Gambas:Video CNN]
《zeusgacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek erek 3d angkaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《zeusgacor》bab terbaru。