coktogel

Sekilas tentang melampaui

bonus138 rtp

Moeldoko: Kenaikan pangkat Prabowo tidak punya kepentingan apapun******

Medan (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar kenaikan pangkat jenderal bintang empat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak terus menjadi polemik karena tidak memiliki kepentingan atau bentuk transaksi politik.

"Saya pikir sudah cukup tidak perlu lagi dipolemikkan karena pemberian itu tidak punya kepentingan apapun, tidak ada transaksi politik dan seterusnya," kata Moeldoko ditemui media usai Kuliah Umum Peluang dan Tantangan Kaum Muda Menuju Indonesia Emas 2045 di kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, Jumat (1/3).

Moeldoko menjelaskan bahwa Menhan Prabowo diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak gaji. Dia juga mendapatkan penghargaan bintang Yudha Dharma Utama, yang merupakan penghargaan tertinggi di militer dan diberikan kepada orang-orang berprestasi.

"Di dalam pemberian kemarin Pak Presiden sangat clear ini adalah bentuk apresiasi dari negara dan peneguhan kepada yang bersangkutan di dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara yang lebih peneguhan pengabdian," ujarnya.

Sebelumnya, dalam Rapim TNI Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta pada Rabu (28/2), Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat istimewa dari purnawirawan jenderal bintang tiga menjadi jenderal bintang empat kehormatan dari Presiden RI Joko Widodo.

Presiden menganugerahkan penghargaan kepada Menhan Prabowo karena dinilai berjasa dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa secara khusus di bidang pertahanan dan keamanan.

"Saya ingin menyampaikan penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara," ujar Presiden dalam acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Naik pangkat jenderal bintang empat, Prabowo: Kayaknya berat ya
Baca juga: Menko Hadi nilai pemberian bintang empat ke Prabowo sesuai prosedur
Baca juga: Jokowi tepis kenaikan pangkat Prabowo bagian dari transaksi politik

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Master Yuemang

gacor judi

Luhut Sewot dan Tantang BRIN soal TKA China Usai Sembuh dari Sakit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menantang peneliti BRIN yang menyebut serbuan tenaga kerja asing (TKA) Chinasangat besar dibandingkan nilai investasinya.

Gaji TKA China sebelumnya disebut BRIN belasan kali lipat besar dibanding pekerja lokal.

Luhut yang baru kembali bekerja usai sakit, meminta peneliti tersebut menunjukkan data TKA itu kepadanya.

Adapun soal gaji TKA China tinggi, Luhut menjelaskan investasi padat modal berbeda dengan padat karya dalam menyerap tenaga kerja. Ada tawaran gaji yang lebih tinggi saat memboyong pekerja asing ke Indonesia.

"Tiongkok itu perusahaan-perusahaan yang efisien. Dia akan bayar gaji lebih mahal kalau bawa tenaga kerja dari luar," ia menegaskan.

Luhut meragukan data yang menyebut ada mobilisasi TKA China dalam jumlah jumbo, jika mengingat perusahaan di Negeri Tirai Bambu  bekerja lebih cepat dan efisien.

"Di bidang tertentu, kita akui mereka kerjanya lebih efisien dan cepat. Jadi saya enggak yakin bahwa China akan bawa ramai-ramai pegawainya kemari. Mungkin (terjadi) di bidang konstruksi yang butuh cepat. Jadi, Anda bawa saja BRIN-nya ketemu saya," pungkasnya.

Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Triyono meneliti tentang investasi China dan hubungan industrial di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

Ia melaporkan investasi China tak sebanding besarnya dengan jumlah TKA asal negaranya yang diboyong serta. Data pekerja asing itu Triyono ambil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Hal itu ia ungkapkan dalam diskusi Refleksi Satu Dekade Relasi Indonesia-China di Era Belt and Road pada 26 Oktober silam.

"Pada 2022, RRT itu berkontribusi sekitar 59.320 tenaga kerja (asing). TKA China ini mencapai 44,49 persen. Sangat mencengangkan, padahal jumlah investasi China masih kalah jauh dengan Singapura," kata Triyono, disiarkan dalam Youtube BRIN.

Triyono mengatakan pada 2022, investasi Singapura sebesar US.281 juta, sedangkan TKA asal negaranya yang dibawa ke Indonesia cuma 1.811 pekerja atau 1,35 persen saja.

Di tahun yang sama, investasi China menempati urutan kedua tertinggi, yakni US.226 juta, dan TKA lokal yang dibawa ke Tanah Air sebanyak 59.320 orang.

Menurutnya, mobilisasi TKA China ini terjadi lantaran kekhasan model kapitalisme China.

Lihat Juga : Jokowi Dapat Bisikan Sri Mulyani soal Harga Minyak 2024

"Model kapitalisme China itu memiliki kekhasan yaitu dikuatkan dengan SDM yang besar, khususnya pekerja mudanya dan mereka miliki dedikasi tinggi dan daya juang bekerja," ungkapnya.

"Ini mengakibatkan kalau ada investasi berjalan, selalu disertai dengan pengiriman tenaga kerja China. Hal ini menimbulkan berbagai gejolak, misalkan dari serikat buruh atau masyarakat setempat," imbuh Triyono.

Ia juga menyoroti kesenjangan upah antara pekerja lokal dengan TKA China yang luar biasa. Upah tinggi ini berakar dari diterbitkannya UU Ketenagakerjaan China pada 2007.

"Ada penelitian Li 2023, dia menyebut setelah adanya uu ini, upah buruh China naik drastis. Misalkan dibandingkan (pekerja) Indonesia, China itu 13 kali lipatnya," ujar Triyono.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

6d pcso paito

Luhut Sewot dan Tantang BRIN soal TKA China Usai Sembuh dari Sakit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menantang peneliti BRIN yang menyebut serbuan tenaga kerja asing (TKA) Chinasangat besar dibandingkan nilai investasinya.

Gaji TKA China sebelumnya disebut BRIN belasan kali lipat besar dibanding pekerja lokal.

Luhut yang baru kembali bekerja usai sakit, meminta peneliti tersebut menunjukkan data TKA itu kepadanya.

Adapun soal gaji TKA China tinggi, Luhut menjelaskan investasi padat modal berbeda dengan padat karya dalam menyerap tenaga kerja. Ada tawaran gaji yang lebih tinggi saat memboyong pekerja asing ke Indonesia.

"Tiongkok itu perusahaan-perusahaan yang efisien. Dia akan bayar gaji lebih mahal kalau bawa tenaga kerja dari luar," ia menegaskan.

Luhut meragukan data yang menyebut ada mobilisasi TKA China dalam jumlah jumbo, jika mengingat perusahaan di Negeri Tirai Bambu  bekerja lebih cepat dan efisien.

"Di bidang tertentu, kita akui mereka kerjanya lebih efisien dan cepat. Jadi saya enggak yakin bahwa China akan bawa ramai-ramai pegawainya kemari. Mungkin (terjadi) di bidang konstruksi yang butuh cepat. Jadi, Anda bawa saja BRIN-nya ketemu saya," pungkasnya.

Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Triyono meneliti tentang investasi China dan hubungan industrial di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

Ia melaporkan investasi China tak sebanding besarnya dengan jumlah TKA asal negaranya yang diboyong serta. Data pekerja asing itu Triyono ambil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Hal itu ia ungkapkan dalam diskusi Refleksi Satu Dekade Relasi Indonesia-China di Era Belt and Road pada 26 Oktober silam.

"Pada 2022, RRT itu berkontribusi sekitar 59.320 tenaga kerja (asing). TKA China ini mencapai 44,49 persen. Sangat mencengangkan, padahal jumlah investasi China masih kalah jauh dengan Singapura," kata Triyono, disiarkan dalam Youtube BRIN.

Triyono mengatakan pada 2022, investasi Singapura sebesar US.281 juta, sedangkan TKA asal negaranya yang dibawa ke Indonesia cuma 1.811 pekerja atau 1,35 persen saja.

Di tahun yang sama, investasi China menempati urutan kedua tertinggi, yakni US.226 juta, dan TKA lokal yang dibawa ke Tanah Air sebanyak 59.320 orang.

Menurutnya, mobilisasi TKA China ini terjadi lantaran kekhasan model kapitalisme China.

Lihat Juga : Jokowi Dapat Bisikan Sri Mulyani soal Harga Minyak 2024

"Model kapitalisme China itu memiliki kekhasan yaitu dikuatkan dengan SDM yang besar, khususnya pekerja mudanya dan mereka miliki dedikasi tinggi dan daya juang bekerja," ungkapnya.

"Ini mengakibatkan kalau ada investasi berjalan, selalu disertai dengan pengiriman tenaga kerja China. Hal ini menimbulkan berbagai gejolak, misalkan dari serikat buruh atau masyarakat setempat," imbuh Triyono.

Ia juga menyoroti kesenjangan upah antara pekerja lokal dengan TKA China yang luar biasa. Upah tinggi ini berakar dari diterbitkannya UU Ketenagakerjaan China pada 2007.

"Ada penelitian Li 2023, dia menyebut setelah adanya uu ini, upah buruh China naik drastis. Misalkan dibandingkan (pekerja) Indonesia, China itu 13 kali lipatnya," ujar Triyono.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

cambodia

Otorita Klaim Investasi Masuk IKN Tembus Rp41,4 T di 2023******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengklaim berhasil meraih total realisasi komitmeninvestasiRp41,4 triliun di Nusantara sepanjang 2023.

Kepala OIKN Bambang Susantono menyebut nilai tersebut berasal dari tiga rangkaian peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap 1 hingga tahap 3 pada tahun ini.

Menurutnya, aliran investasi itu menunjukkan investor sangat percaya diri masuk ke proyek IKN.

Ia menyebut aliran investasi Rp41,4 triliun itu berasal dari beberapa perusahaan. Aliran pertama yang masuk sebesar Rp23 triliun pada groundbreaking tahap 1 yang berlangsung pada 21-23 September 2023.

Pada tahap ini, ada 10 perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan.

Perusahaan itu adalah Agung Sedayu Group (pemimpin konsorsium), Salim Group, Sinar Mas, Pulau Intan, Djarum, BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra Group.

Sementara aliran kedua sebesar Rp13,1 triliun, yang masuk pada groundbreaking tahap 2 yang berlangsung pada 1-2 November silam.

Aliran investasi ini datang dari Kementerian Perhubungan, Mayapada, Pakuwon Group, JIS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia.

Sementara itu sisanya masuk pada groundbreaking tahap 3 yang dilaksanakan Jokowi pekan ini.

Bambang optimis aliran investasi itu ke depan akan semakin banyak. Keyakinan itu berdasarkan pada 330 Letter of Intention (LOI) atau surat peminatan investasi yang masuk ke OIKN hingga saat ini.

Lihat Juga : Tokopedia Beber Alasan TikTok Shop Masih Transaksi di Platform Sendiri

LOI itu bahkan ada yang berasal dari investor Singapura, Jepang, China dan Malaysia. Keyakinan juga ia dasarkan pada sejumlah 'gula' yang diberikan pemerintah dalam rangka menarik investasi ke IKN.

Pemerintah tercatat memang memberikan berbagai insentif dan kompensasi kepada korporasi yang berminat berinvestasi di IKN. Insentif tertuang dalam PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Insentif dan kompensasi tersebut antara lain Pajak penghasilan badan (PPh) badan sebesar nol persen selama 10 tahun, Pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar nol persen, Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar nol persen, Bea masuk sebesar nol persen, Pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar nol persen selama 10 tahun.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

kaisar kuno

panen138 rtp

Mendes: Partisipasi warga pada pembangunan desa perlu dimaksimalkan******

Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan segenap perangkat desa bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu dimaksimalkan. “Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal,” kata Gus Halim, sapaan Abdul Halim Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Diakuinya, pembangunan desa agar optimal tidak cukup hanya diserahkan kepada perangkat desa, tetapi juga harus ada partisipasi warga dan tokoh masyarakat setempat.

Baca juga: Kemendes paparkan capaian pembangunan desa dalam forum internasional Hal itu dia sampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Akuntabilitas Sosial di Jakarta, Kamis (29/2). Selanjutnya Gus Halim menyampaikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bermacam-macam, antara lain warga desa dapat ikut merumuskan atau terlibat dalam musyawarah desa (musdes) dan memantau pembangunan desa yang sedang berlangsung. Namun ia menyayangkan keberadaan pihak-pihak yang menghentikan proses partisipasi warga tersebut dengan berencana mengubah pola musdes yang selama ini melibatkan tokoh masyarakat.

Gus Halim mengatakan pihak-pihak itu ingin mengubah pola musdes menjadi lebih formal, seperti di lingkungan pemerintah kabupaten dan provinsi, padahal kondisi desa tidak dapat disamakan dengan penyelesaian masalah yang ada di kabupaten dan provinsi.

Baca juga: Mendes PDTT: Penguatan literasi dorong percepatan pembangunan desa “Pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa itu beda jauh. APBD cukup diselesaikan oleh bupati dan DPRD, di desa tidak bisa begitu,” ucap Gus Halim. Ia pun mengatakan pola musdes yang melibatkan masyarakat justru akan membuat pemerintah desa menjadi pemerintah yang paling transparan karena mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang selalu melibatkan warga desa. "APBDes pun harus dipublikasikan di tempat-tempat strategis yang dapat dilihat kapan saja oleh warganya, sementara APBD Kabupaten, jangankan masyarakat baca, tahu bukunya aja enggak, apalagi isinya," ujar Gus Halim.

Baca juga: Wamendes: Penurunan angka kemiskinan desa masih jadi tantangan besar

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kisah reboot Fahai

pragmatic slot gacor

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024