visitorbet

Penginapan Youyaoqi

kingcobratoto

aespa akan menyambangi Jakarta dalam rangkaian tur konser******

Jakarta (ANTARA) - Grup idola aespa akan menyambangi Jakarta pada Agustus dalam rangkaian tur konser dunia bertajuk "2024 aespa LIVE TOUR SYNK: PARALLEL LINE".

SM Entertainment selaku agensi aespa menyampaikan jadwal konser "2024 aespa LIVE TOUR SYNK: PARALLEL LINE" melalui akun Instagram resmi grup pada Senin.

Rencananya, aespa memulai tur konser dari Seoul, Korea Selatan, pada 29-30 Juni 2024, lalu melanjutkan tur ke Jepang.

Di Jepang, mereka direncanakan manggung di Fukuoka pada 6-7 Juli, Nagoya pada 10-11 Juli, Saitama pada 14-15 Juli, dan Osaka pada 27-28 Juli.

Selain itu, aespa dijadwalkan tampil di Singapura (20 Juli), Hong Kong (3 Agustus), Taipei (10 Agustus), Jakarta (24 Agustus), Sydney (31 Agustus), Melbourne (2 September), Makau (21 September), dan Bangkok (28-29 September).

Baca juga: aespa buka konser dengan lagu "Girls"

Informasi jadwal konser aespa mengindikasikan kemungkinan tur masih berlanjut ke kota yang lain, karena ada kata "dan lainnya" setelah jadwal konser di Bangkok.

Sampai saat ini, promotor belum mengumumkan lokasi dan detail penyelenggaraan konser "2024 aespa LIVE TOUR SYNK: PARALLEL LINE" di Jakarta.

Konser "2024 aespa LIVE TOUR SYNK: PARALLEL LINE" pada Agustus akan menjadi lawatan kedua aespa ke Indonesia.

Grup idola itu pada Juni 2023 menggelar konser "Synk: Hyper LINE in Jakarta" di Indonesia Exhibition Convention (ICE) BSD, Tangerang Selatan.

Karina, Giselle, Ning Ning, dan Winter tampil memukau membawakan lagu hit seperti "Girls" dan "Black Mamba" dalam konser tersebut.

Baca juga: Nominasi MAMA Awards 2023, dari SEVENTEEN hingga aespa
Baca juga: Im Siwan dan Winter aespa berkolaborasi nyanyikan lagu "Win For You"
 

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Pengawal pribadi dari dunia lain

pinjaman online cair ke dana

KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Betty Epsilon Idroos mengungkapkan masih ada 1.223 tempat pemungutan suara yang data formulir model C hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan keterangan pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap.

"Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan data hari ini, 19 Februari 2024, hari keenam pukul 08.52 WIB masih terdapat 1.223 dari 800 ribuan TPS yang mengalami kesalahan data. Setelah sistem membaca, ada data tidak sesuai," kata Betty saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta Senin, malam.

Menurut dia, kesalahan pemasukan data itu terjadi lantaran foto data formulir model C hasil penghitungan suara yang dikirim petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) ke aplikasi Sirekap tidak bisa terbaca oleh sistem.

Akibatnya terjadi perbedaan angka antara data formulir C hasil penghitungan suara dengan yang tersimpan di aplikasi Sirekap.

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Aplikasi Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis (optical mark recognition/OMR) dan pengenalan karakter optis (optical character recognition/OCR).

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat difoto dan langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty beserta jajaran KPU RI memastikan akan melakukan evaluasi sistem Sirekap agar kendala tersebut tidak terjadi lagi.

"Segala bentuk evaluasi nanti akan kita lihat dari sisi teknologinya, dari sisi infrastruktur, dari sisi pengguna manusianya. Yang pasti, ikhtiar KPU adalah menyampaikan bahwa ini harus dilaksanakan setransparan mungkin," katanya.

Baca juga: KPU klaim salah input Sirekap karena kesalahan manusia dan sistem

Dia melanjutkan saat ini ada sekitar 1,6 juta petugas KPPS yang bertugas di 823.220 tempat pemungutan suara (TPS) memiliki akun apliaksi Sirekap.

Betty memastikan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh demi perbaikan sistem pada masa depan.

Pada kesempatan sama, anggota KPU RI Idham Holik mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena KPU telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di aplikasi Sirekap.

Walaupun demikian, Idham memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Baca juga: KPU: Dokumen C1 pilpres dari 64,8 persen TPS telah dimasukkan Sirekap
Baca juga: Fraksi PKS minta KPU evaluasi penghitungan suara Sirekap

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bai Yeyi

main slot link alternatif

Gunung Semeru erupsi setiap hari dalam sepekan terakhir******

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) mengalami erupsi setiap hari dalam sepekan terakhir pada pertengahan Februari 2024.

Pada Sabtu ini, gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dengan Malang, Jawa Timur tersebut mengalami erupsi dua kali pada pukul 06.56 dan 15.25 WIB.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, dalam laporan tertulis menyebutkan bahwa erupsi Semeru yang terjadi pada 17 Februari 2024, pukul 06.56 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak (4676 mdpl).

"Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 208 detik," katanya di Pos Pengamatan Gunung Semeru di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, Sabtu.

Gunung Semeru erupsi kedua kalinya pada sore hari pukul 15.25 WIB dengan tinggi kolom erupsi tidak teramati dan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 100 detik.

Pada Jumat (16/2) terjadi erupsi sebanyak dua kali yakni pada pukul 16.37 WIB dan 17.20 WIB dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 700 meter di atas puncak.

Baca juga: PVMBG rekam getaran banjir lahar hujan Gunung Lewotobi Laki-laki

Pada Kamis (15/2), Gunung Semeru tercatat empat kali erupsi yakni pukul 1.30 WIB, kemudian pada pukul 4.59 WIB, erupsi kembali pada pukul 6.28 WIB dan 10.54 WIB.

Sebelumnya pada Rabu (14/2) erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa itu terjadi sebanyak dua kali yakni 15.40 WIB dan 14.56 WIB, pada Selasa (13/2) erupsi juga terjadi dua kali yakni pukul 20.36 WIB dan 23.33 WIB, erupsi Gunung Semeru juga terjadi pada Senin (12/2) pukul 6.02 WIB.

Status Gunung Semeru pada level III atau siaga, sehingga masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Masyarakat tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Baca juga: PVMBG: Gunung Semeru sedang tidak baik-baik saja
Baca juga: Guguran lava meluncur 189 kali dari Gunung Merapi

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Xingwutongshen

slot 88 terpercaya

Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi******

Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa.

Presiden Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.

Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Baca juga: THN AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud siap laporkan dugaan kecurangan pemilu

Baca juga: Migrant CARE lapor dugaan pelanggaran pemilu di Malaysia ke Bawaslu RI

Partai pengusung Pasangan Capres dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md (Ganjar-Mahfud) yang berada di di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.

Ganjar menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan dan PPP, telah disampaikan-nya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada Minggu (15/2).

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kode Seni Bela Diri Samsara

slot gacor bulan ini

Bapanas pastikan keseimbangan pada semua lini rantai pasok pangan******

Fokus pemerintah adalah menjaga keseimbangan di semua lini rantai pasok pangan, terutama di tingkat produsen

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan bahwa keseimbangan pada semua lini rantai pasok pangan tetap terjaga dengan baik terutama dalam menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Fokus pemerintah adalah menjaga keseimbangan di semua lini rantai pasok pangan, terutama di tingkat produsen,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja mengecek ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Perum Bulog Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dia menyampaikan bahwa meskipun kondisi nilai tukar di petani khususnya tanaman pangan padi dan jagung dalam kondisi yang sangat baik untuk petani, tetapi pihaknya masih akan tetap menyeimbangkan hingga sampai hilir.

“Saya telah meminta Bapak Dirut Bulog untuk menyeimbangkan harga di tingkat petani, harga petani tetap harus dijaga. Ini juga pesannya Bapak Presiden (Jokowi). Walaupun importasi dilakukan, tetapi importasi ini dilakukan secara terukur," jelas Arief.

Baca juga: Bapanas tingkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat ke arah B2SA

Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras 185 ribu ton per awal Februari

Menurut Arief, pada musim panen nanti yang diperkirakan Maret dan April, bisa menghasilkan stok beras 3,5 juta ton. Bahkan dia berharap bisa mencapai hingga 5 juta ton.

Arief menerangkan bahwa meskipun langkah importasi dilakukan, tapi kepentingan petani harus senantiasa dijaga. Langkah tersebut sebagai upaya untuk memastikan pasokan pangan yang memadai dan stabil di seluruh Indonesia.

“Kami semua sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, baik untuk ketersediaan maupun pasokan ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Stok beras di Bulog saat ini 1,4 juta ton," terang Arief.

Selain melakukan pengecekan stok beras, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Arief menuturkan pengguliran bantuan pangan beras telah dimulai kembali serentak di seluruh Indonesia. Langkah tersebut sebagai strategi pemerintah dalam menghadapi "peak season" nanti.

“Jadi Bapak Presiden ini selalu cek kondisi stok beras dan kita harapkan sampai dengan nanti 'peak season', puasa dan lebaran, kondisi perberasan kita tetap dijaga dengan baik," tambah Arief.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan stok dan penyaluran bantuan pangan di Gudang Bulog Cibitung Bekasi, Jawa Barat yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan.

Baca juga: Bapanas: Bantuan pangan beras kembali disalurkan

Baca juga: Bapanas percepat konversi beras SPHP dan komersial ke kemasan 5 kg

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bagaimana menghadapi transformasi

crazyrich88

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kooperatif penuhi panggilan KPK******

Yang bersangkutan (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali) saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik

Jakarta (ANTARA) - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali hari ini kooperatif hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

"Yang bersangkutan (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali) saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya dalam perkara yang sama.

Ketiga saksi tersebut yakni ASN Pemda Sidoarjo Surendro Nurbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto alias Irwan dan pihak swasta Robbin Alan Nugroho.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Untuk diketahui, KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Baca juga: KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK geledah rumah dinas Bupati Sidoarjo

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024