bo slot gacor hari ini

pinjol resmi ojk bunga rendah 43Jutaan kata 634088Orang-orang telah membaca serialisasi

《bo slot gacor hari ini》

Penumpang angkutan udara di Babel menurun 23,72 persen******

Penurunan ini karena turunnya jumlah penumpang pada Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dan HAS Hanandjoeddin Belitung.

Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mencatat jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat dari Kepulauan Babel pada Januari 2024 sebanyak 63,98 ribu orang, atau turun 23,72 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya 83,87 ribu orang.

"Penurunan ini karena turunnya jumlah penumpang pada Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dan HAS Hanandjoeddin Belitung," kata Kepala BPS Provinsi Kepulauan Babel Toto Haryanto Silitonga, di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan pada Januari tahun ini, jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat di Bandara Depati Amir Pangkalpinang sebanyak 43,01 ribu orang atau turun 23,05 persen dibandingkan Desember 2023 mencapai 55,05 ribu orang.

Demikian juga jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat di Bandar Udara HAS Hanandjoeddin Belitung sebanyak 20,97 ribu orang atau turun 16,84 persen dibandingkan bulan sebelumnya 27,98 ribu orang.

"Apabila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu Januari 2023, jumlah penumpang yang berangkat turun sebesar 16,11 persen," katanya lagi.

Dia menyatakan berdasarkan kedatangan, jumlah penumpang yang datang ke bandar udara di Provinsi Kepulauan Babel selama Januari 2024 sebanyak 70,00 ribu orang dan turun sebesar 18,61 persen dibanding bulan sebelumnya.

Penurunan ini dipicu oleh penurunan jumlah penumpang pada Bandar Udara Depati Amir dan Bandar Udara HAS Hanandjoeddin, masing-masing 16,38 dan 23,19 persen.

"Jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu Januari 2023, kedatangan penumpang tercatat turun sebesar 16,11 persen," katanya pula. 
Baca juga: H+3, penumpang di Bandara Pangkalpinang capai 4.098 orang
Baca juga: Penumpang pesawat di Bandara Pangkalpinang terapkan prokes COVID-19

Pewarta: Aprionis
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono berharap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen dapat membangun parlemen yang merepresentasikan suara rakyat. Menurutnya, sistem perpolitikan parlemen Indonesia saat ini selalu terganjal dengan ambang batas empat persen yang pada akhirnya membuang banyak suara pemilih yang memilih partai-partai yang tidak masuk dalam nominal batasan tersebut. "Adanya keputusan MK ini diharapkan ke depan menjadi representasi suara pemilih atau suara rakyat yang mana bisa menghasilkan parlemen yang cukup dapat meningkatkan kinerja fungsi-fungsi legislatif," kata Arfianto ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.
Maksud dari fungsi legislatif di parlemen, lanjut dia, yakni fungsi-fungsi pengawasan, pembuatan undang-undang, serta menjaring aspirasi masyarakat.
 "Bukan yang hanya seperti adanya saat ini, hanya menjalankan perintah ketua partai politik atau fraksi, terus juga hanya untuk ‘menjadi stempel’ dari undang-undang yang diajukan pemerintah, tapi diharapkan kinerja dari parlemen ke depan dengan adanya hal ini bisa lebih baik," ujarnya. Terkait adanya kekhawatiran bahwa putusan tersebut dapat menimbulkan sistem multipartai yang ekstrem di parlemen, ia mengatakan hal itu tidak akan terjadi.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

"Bagi saya ini bukan multipartai yang ekstrem. Kalau multipartai yang ekstrem itu kan memang bayangannya adalah terbagi dalam berbagai ideologi, ideologi partai politik, seperti (pemilu) tahun 1955 misalkan," ujarnya.

Menurutnya, putusan MK adalah untuk menegaskan agar suara rakyat tidak banyak yang terbuang serta meningkatkan kinerja legislatif. "Ini (putusan MK) bukan menghasilkan multipartai yang ekstrem, tapi lebih bagaimana merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya," tegasnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jepang akan wajibkan perusahaan laporkan emisi gas rumah kaca******

Tokyo (ANTARA) - Badan pengawas keuangan Jepang mempertimbangkan untuk mewajibkan perusahaan yang terdaftar di bursa efek Tokyo untuk mengungkapkan informasi mengenai emisi gas rumah kaca di seluruh rantai pasokan mereka.

Badan Jasa Keuangan tersebut akan membentuk sebuah panel pada bulan ini untuk membahas rincian kebijakan yang diharapkan dapat mendukung upaya global untuk mempercepat dekarbonisasi, sesuai dengan rencana yang diusulkan pada pertemuan Dewan Sistem Keuangan.

Salah satu pilihan adalah terlebih dahulu menargetkan perusahaan-perusahaan besar yang menghadapi peningkatan pengawasan dari investor institusi global, daripada menerapkan aturan yang sudah ada pada sekitar 1.600 perusahaan yang terdaftar di Pasar Utama secara bersamaan, menurut rencana pemerintah.

Jepang berupaya membentuk standar pengungkapan berkelanjutan berdasarkan standar yang diumumkan pada 2023 oleh Badan Standar Keberlanjutan Internasional (ISSB), sebuah badan global yang menetapkan aturan pelaporan keuangan. Rancangan standar negara tersebut diharapkan akan dirilis pada akhir Maret.

Sejak dimulainya tahun bisnis hingga  2023, perusahaan-perusahaan Jepang diminta untuk memasukkan informasi dalam laporan keuangan mereka tentang bagaimana mereka mengatasi permasalahan berkelanjutan, selain informasi seperti kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa perusahaan sudah mengungkapkan data emisi, meski tanpa permintaan khusus untuk melakukannya.

Ketika emisi gas rumah kaca dianggap sebagai penyebab pemanasan global, Uni Eropa memperkuat aturan pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan. Langkah serupa juga dilakukan di Amerika Serikat.

Pemerintah Jepang telah menetapkan target untuk mencapai netralitas karbon pada 2050 dengan berupaya mendorong lebih banyak investasi sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan ramah lingkungan.

Dalam survei terhadap sekitar 11.300 perusahaan yang dilakukan tahun lalu oleh firma riset Teikoku Databank, 17,3 persen mengatakan upaya dekarbonisasi akan berdampak negatif, sementara 14,1 persen menjawab bahwa operasional akan terkena dampak positif. Perusahaan-perusahaan lainnya mengatakan mereka memperkirakan dampaknya kecil atau tidak yakin.


Sumber: Kyodo-OANA
Baca juga: Kota di Jepang wajibkan penggunaan multibahasa pada aturan sampah
Baca juga: Jepang enggan percepat dekarbonisasi ketenagalistrikan G-7
Baca juga: Jepang menyimpang dari komitmen emisi gas rumah kaca

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：parisslot、balivegas88、kingbet188

Terkait：bet 10 ribu、slot terkenal di dunia、situs judi slot resmi dan terpercaya、voucher lazada gratis ongkir 2022、rtp mpo888、situs slot real、cara menghasilkan uang tanpa mengundang teman、game slot mudah、bintang168、cara dapat uang instan dari internet

---

---

bab terbaru：voucher ongkir tokopedia（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04