belanja bayar nanti

prediksi tarikan jp paus facebook 180Jutaan kata 378941Orang-orang telah membaca serialisasi

《belanja bayar nanti》

Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count******

“Kedamaian bahwa enak kepenak dalam hidup itu terwujud jika ada sikap rida, ikhlas menerima. Jika ada sikap belum menerima atau belum ikhlas, di Indonesia sudah ada jalannya. Sudah ada aturannya. Sudah jadi undang-undang, bisa memulai tahapan di Bawa

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan selama menunggu hasil real count Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Sikap kita jelas adalah seluruh rakyat warga negara Indonesia untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah karena pengembangan quick count seperti survei,” kata Marsudi dalam acara deklarasi Seruan Pemuka Agama, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Pria yang akrab disapa Kiai Marsudi tersebut mengharapkan tokoh agama, adat, budaya, dan lainnya untuk menyerukan ajakan menjaga bangsa ini untuk menjadi negara yang nyaman, aman, dan damai di lingkungan atau di daerahnya masing-masing. “Kedamaian bahwa enak kepenakdalam hidup itu terwujud jika ada sikap rida, ikhlas menerima. Jika ada sikap belum menerima atau belum ikhlas, di Indonesia sudah ada jalannya. Sudah ada aturannya. Sudah jadi undang-undang, bisa memulai tahapan di Bawaslu,” ujarnya. Ia mengingatkan untuk tidak menciptakan permainan di luar hukum dan kekerasan selama menunggu hasil penghitungan. “Jangan sampai nanti ada permainan di luar hukum. Jangan ada kekerasan, tapi ayukita adalah menjadi negarawan atau menjadi bangsa yang menjunjung tinggi tentang hukum,” kata dia. Kiai Marsudi mengingatkan pula agar masyarakat harus bisa membedakan antara pemilu dengan hubungan dalam bermasyarakat. “Pilihan politik boleh berbeda, bangsa kita tetap satu, maka dengan demikian kita hendaknya saling melihat satu sama lain dengan kasih sayang. Jika demikian, maka dunia ini akan tercerahkan, dipenuhi kegembiraan, jiwa menjadi tentram, hati menjadi segar, bahagia akan muncul, kondisi hamba-hamba membaik, bangsa Indonesia akan tambah keberkahannya,” kata dia. Acara deklarasi Seruan Pemuka Agama digelar oleh Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) di Pura Aditya Jaya, Jakarta, pada Jumat. Dalam acara itu, diserukan deklarasi yang berisi ajakan agar masyarakat Indonesia bersabar dan menjaga lingkungan yang kondusif selama menunggu hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jumlah petugas pemilu meninggal bertambah, capai 57 orang******

Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu, masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 57 petugas pemilu dari sejumlah kelompok antara lain Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), perlindungan masyarakat, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), meninggal per data 17 Februari 2024.

Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diterima di Jakarta, Minggu, menunjukkan kematian tersebut terdiri dari 29 anggota KPPS, 10 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), sembilan saksi, enam petugas, dua panitia pemungutan suara, serta satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun berdasarkan usia, empat petugas berusia 17-20 tahun, tujuh petugas berusia 21-30 tahun, delapan petugas berusia 31-40 tahun, 18 petugas berusia 41-50 tahun, 15 petugas berusia 51-60 tahun, dan lima petugas berusia di atas 60 tahun.

Penyebab kematian tertinggi para petugas adalah penyakit jantung (13 kejadian), kemudian kecelakaan (8 kejadian), gangguan pernapasan akut (ARDS) dan hipertensi masing-masing sebanyak lima kejadian.

Selain itu penyakit serebrovaskular sebanyak empat kejadian, kegagalan multiorgan dan syok septik masing-masing sebanyak dua kejadian, serta sesak nafas, asma, dan diabetes melitus masing-masing sebanyak satu kejadian.

Baca juga: Kiat menjaga kesehatan untuk KPPS, caleg, dan timses pasca Pemilu

Penyebab kematian 15 orang lagi masih dikonfirmasi.

Angka kematian tertinggi ditemukan di Jawa Barat (13), Jawa Timur (12), Jawa Tengah (11), dan  DKI Jakarta (6).

Adapun di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, masing-masing ada dua petugas meninggal. Sementara di Riau, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, masing-masing ada petugas meninggal.

Sementara itu sebanyak 8.381 petugas pemilu dirawat dengan pasien terbanyak yaitu anggota KPPS (4.281 orang), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 1.040 orang, dan petugas sebanyak 1.034 orang. Kemudian saksi sebanyak 707 orang, anggota Linmas sebanyak 694, anggota Bawaslu sebanyak 381, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak 244 orang.

Baca juga: Kemenkes catat 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024

Menurut rentang usia, pasien berumur 17-20 tahun sebanyak 531 orang, 21-30 tahun sebanyak 2.424, 31-40 tahun sebanyak 1.967 orang, 41-50 tahun 2.049 orang, 51-60 tahun sebanyak 1.161 orang, dan 60 tahun ke atas sebanyak 249 orang.

Para pasien tersebut dirawat karena mengidap berbagai penyakit antara lain penyakit pada kerongkongan, lambung dan usus 12 jari, hipertensi, infeksi saluran pernafasan bagian atas akut, gangguan jaringan lunak, radang paru-paru, infeksi usus, dan penyakit telinga bagian dalam.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pada Kamis (15/2)  sekitar 15 persen dari petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berusia di atas 55 tahun.

"Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu, masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol," kata Nadia.

Baca juga: Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

MPR minta pemerintah beri santunan keluarga petugas KPPS meninggal******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah atau pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) untuk memberikan kompensasi atau santunan layak kepada keluarga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Adapun sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia, yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

"Saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya sejumlah petugas KPPS saat bertugas mengawal pemilu," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Ke depan, Bamsoet meminta pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya antisipasi agar tingkat kematian tak meningkat sesudah hari penyelenggaraan pemilu, salah satunya dengan tetap menyiapkan posko kesehatan berisikan tim medis siaga pemilu.

Dengan begitu, diharapkan apabila ada petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan pasca bertugas dapat segera diberikan penanganan oleh tim medis sedini dan seoptimal mungkin.

Dirinya turut meminta pemerintah bersama pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat membuka posko aduan bagi keluarga petugas penyelenggara Pemilu 2024 dan aparat perlindungan masyarakat (linmas) yang belum memperoleh haknya seperti upah ataupun jaminan kesehatan.

"Posko aduan tersebut termasuk juga ditujukan bagi anggota keluarga petugas yang meninggal dunia namun belum mendapat kompensasi," tuturnya.

Bamsoet pun berharap pemerintah bisa memberikan apresiasi terhadap kinerja para petugas KPPS yang diketahui melaksanakan tugasnya hingga malam hari, salah satunya dengan mempercepat pencairan honor yang layak bagi petugas KPPS serta petugas lainnya yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu.

Pasalnya, menurut dia, para petugas penyelenggara pemilu berhak memperoleh apa yang menjadi haknya karena beban kerja yang berat tersebut.

Baca juga: Dua anggota kpps di Makassar meninggal diduga kelelahan

Baca juga: Seorang KPPS di Kendal meninggal saat penghitungan suara Pemilu 2024

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot langsung jp、slot62、kredit lazada

Terkait：cuaca 88 slot login、garuda888、erek erek ular 4d、rtp surgaplay、kredivo di tokopedia、cara mendapatkan voucher gratis ongkir shopee 0 rupiah、jam gacor olympus hari jumat、slot online resmi terpercaya、alexiztogel、pinjam uang limit besar

---

---

bab terbaru：ringan pinjaman online（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08