erek erek mendaki gunung

Anda harus memanggil saya dewi

Pengusaha Pasrah Cukai Rokok Naik, Asalkan Rokok Ilegal 'Dijegal'******

Pengusaha rokokgolongan kecil di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pasrah dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokokmenjadi 10 persen di 2023.

Bahkan, pemilik pabrik rokok Kondang Jaya Putra Agung Prasetyo mengaku bisa memahami jika harga jual rokok nantinya akan lebih mahal di pasaran.

"Kami tidak mempermasalahkan kenaikan tarif cukai rokok tersebut, karena tidak mungkin menolak melaksanakan. Apapun kebijakan pemerintah, tentu pengusaha akan melaksanakannya," imbuh dia dilansir Antara, Jumat (4/11).

Ujung-ujungnya, omzet pengusaha berkurang. Meskipun, sifatnya hanya sementara. Penjualan biasanya akan kembali normal saat peredaran rokok ilegal bisa ditekan.

"Berbeda halnya ketika peredaran rokok ilegal justru semakin masif, sehingga rokok yang legal yang kalah bersaing lantaran harga jual rokok ilegal lebih murah," jelasnya.

Ia mencontohkan rokok filter 16 harga normal bisa dijual hingga Rp28 ribu per bungkus, sedangkan rokok ilegal yang tidak ada pajaknya hanya dijual di pasaran Rp7.000 per bungkus. Konsumen rokok yang daya belinya rendah tentu akan memilih rokok ilegal karena murah.

Oleh karena itu, ia berharap, keseriusan Bea Cukai dalam memberantas, sehingga pasar rokok ilegal bisa diisi dengan produk rokok legal.

Selain itu juga agar produsen rokok, terutama golongan III bisa tetap berproduksi dan turut membantu penerimaan negara lewat cukai.

Sementara itu, pemilik pabrik rokok Rajan Nabadi Kudus Sutrisno mengungkapkan hal yang sama bahwa pihaknya tidak bisa menolak ketika ada kebijakan untuk menaikkan tarif cukai.

Sebagai perusahaan rokok golongan kecil, kata dia, hanya bisa mematuhi dan mengikuti kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Terlebih lagi, kenaikan tarif cukai rokok merupakan hal biasa karena sudah sering terjadi.

[Gambas:Video CNN]

Guang Nao Wu Zun

Lowongan Kerja AS Makin Banyak Meski The Fed Kerek Suku Bunga******

Lapangan pekerjaanyang tersedia diAmerika Serikat (AS) meningkat pada September 2022.

Hal itu mengejutkan para ekonom yang memperkirakan jumlahnya turun di tengah kenaikan suku bunga The Federal Reserves (The Fed). Biasanya, peningkatan suku bunga akan mengerem ekspansi dunia usaha yang berdampak pada lowongan kerja.

Biro Statistik Tenaga Kerja AS mencatat lowongan kerja mencapai 10,7 juta pada September 2022 atau naik 3,8 persen dari Agustus, 10,3 juta.

Job Openings and Labor Turnover Survey(JOLTS) mencatat layanan akomodasi dan makanan menyediakan lowongan pekerjaan baru terbesar. Selain itu, sektor perawatan kesehatan, bantuan sosial, transportasi, pergudangan dan utilitas.

"Jika Anda menunggu tanda-tanda penurunan inflasi tenaga kerja, Anda harus terus menunggu," uja Ekonom Senior Lightcast Ron Hetrick dalam sebuah pernyataan yang dikutipCNN Business, Selasa (1/11).

Namun, laporan JOLTS juga menunjukkan tanda-tanda pendinginan di pasar tenaga kerja. Tercatat, perekrutan turun menjadi hanya di bawah 6,1 juta, level terendah sejak Februari 2021.

Kepala ekonom ZipRecruiter Julia Pollak menerangkan jumlah pekerjaan yang diiklankan di situs web AS juga terus menurun. Selain itu, kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja menyempit.

"Jangan salah, pasar tenaga kerja sedang mendingin," ujarnya dalam sebuah wawancara.

Kepala Ekonom Raymond James Eugenio Aleman menilai pertambahan lapangan kerja September lalu tidak memberikan kepastian yang cukup untuk meyakinkan The Fed bahwa pasar tenaga kerja cukup untuk meredakan kekhawatiran inflasi.

"Peningkatan (dalam lowongan pekerjaan September) hari ini tidak mengimbangi penurunan 890 ribu bulan lalu. Itu merupakan indikasi bahwa pasar kerja masih sangat ketat, dan itu adalah berita buruk bagi Federal Reserve dan inflasi," katanya dalam sebuah pernyataan.

Melihat hal itu, Aleman memperkirakan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin pada Rapat Komite Pasar Terbuka Federal Rabu mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

Kadin Bantah Ancaman PHK Industri Tekstil Terjadi karena Pindah Pabrik******

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang Industri (Kadin) Adi Mahfudz Wuhadji menyebutkan sampai saat ini belum ada anggotanya yang merelokasi pabrikmereka karena mencari upahyang lebih rendah.

"Belum ada (relokasi)," ujar Adi singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/11).

Menurutnya, PHK justru terjadi karena permintaan yang turun di tengah pelemahan ekonomi dunia.

Sebelumnya, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit juga menyebut perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang.

Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya, Rabu (26/10).

[Gambas:Video CNN]

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menduga ancaman PHK yang terjadi di industri padat karya terjadi karena relokasi pabrik.

Dugaan ia dasarkan pada kinerja ekspor industri tekstil belakangan ini. Menurutnya, kinerja ekspor padat karya seperti tekstil masih cukup bagus.

Berdasarkan data yang dimilikinya, hingga September 2022, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan tumbuh 19,4 persen. Kemudian, ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen.

"(Makanya) Akan kita perhatikan lebih detail fenomena relokasi dari posisi manufaktur di Indonesia, terutama dari daerah yang relatif upahnya tinggi ke daerah yang relatif upahnya rendah," ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (3/11).

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

YLKI Usul Sederhanakan Cukai Agar Rokok Murah Tak Banjiri Pasar******

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno menyarankan penyederhanaan layercukaiagar rokok murahtidak membanjiri pasar. Hal ini menyusul maraknya rokok murah legal yang bebas ditemukan di pasaran.

Ia menjelaskan bahwa layer cukai di Indonesia beragam, mulai dari sigaret kretek mesin (SKM) hingga sigaret putih mesin (SPM).

"Masalahnya adalah, misal SKM 1 dan SKM 2 itu ada selisih cukai per batangnya cukup tinggi. Makanya, perusahaan rokok downgrading. Jadi memproduksi rokok dengan harga lebih murah. Industri-industri rokok besar pun sekarang mengeluarkan produk baru dengan harga lebih murah, untuk menyiasati itu (layer cukai)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/11).

"Jadi kalau sekarang ada 10 (layer cukai), disederhanakan jadi 4. Jadi SKM A dan B, SPM A dan B. Ini harganya bisa dikendalikan, jadi antara harga rokok terkenal dan baru tidak berbeda jauh. Kalau sekarang kan harganya jadi agak tinggi. Ini jadi permasalahan regulasi yang akhirnya disiasati industri," jelas Agus.

"Kalau disederhanakan, permasalahan hilang. Jadi meski turun kelas pun, harga yang dipasarkan di lapangan tidak akan jauh beda dan negara tetap akan mendapatkan keuntungan. Jadi cukai yang masuk ke negara akan dalam struktur yang tinggi," sambungnya.

Persoalan layer cukai dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Dalam aturan tersebut ada 9 golongan pengusaha pabrik hasil tembakau, mulai dari sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan (SKT), sigaret putih tangan (SPT), sigaret kretek tangan filter/sigaret putih tangan filter (SKTF/SPTF), tembakau iris (TIS), klobot (KLB), sigaret kelembak kemenyan/klobot (KLM), hingga cerutu (CRT).

SKM, SPM, dan KLM terbagi ke dalam 2 golongan, lalu SKT atau SPT mempunyai 3 golongan, sedangkan sisanya tanpa golongan.

Untuk urusan tarif cukai per batang, tertinggi adalah CRT dengan harga jual eceran (HEJ) per gram/batang lebih dari Rp198 ribu dipatok cukai per batang atau gramnya Rp110 ribu. Sedangkan yang paling murah adalah TIS dengan HEJ Rp55 hingga Rp180 dipatok cukai seharga Rp10 per batang.

Untuk SKM golongan 1 tarif cukai per batangnya adalah Rp985 dan golongan 2 Rp600, SPM golongan 1 Rp1.065 dan golongan 2 Rp635, SKT atau SPT golongan 1 di angka kisaran Rp345 hingga Rp440 dan golongan 2 Rp205, lalu golongan 3 Rp115 per batang. Sedangkan SKTF atau SPTF dikenakan tarif cukai Rp985 per batang.

Sementara itu, penyederhanaan layer tarif cukai sudah sempat disinggung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

"Penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara bertahap mulai 2018 sampai dengan 2021," bunyi Pasal 18 ayat 1 PMK tersebut. 

Adapun dalam pasal 18 ayat 2 dirinci sebagai berikut: 10 (sepuluh) strata tarif mulai 2018; 8 (delapan) strata tarif mulai 2019; 6 (enam) strata tarif mulai 2020; 5 (lima) strata tarif mulai 2021.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Kaisar Wu Nian

Jokowi Wajibkan Industri Serap Garam Petani Paling Lambat 2024******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan industri menyerap garam produksi petani lokal. Kewajiban itu ia tuangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Beleid tersebut mengatur peran pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sentra garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Kebutuhan garam yang dimaksud termasuk garam konsumsi dan garam kebutuhan industri.

Dalam pasal 2, garam kebutuhan industri yaitu industri pangan, penyamakan kulit, pakan ternak, pengasinan ikan, peternakan dan perkebunan, sabun dan deterjen, tekstil, pengeboran minyak, farmasi, kosmetik dan water treatment.

Selain itu, dalam aturan tersebut pemerintah juga mempercepat pembangunan pergaraman nasional dilakukan pada sentra ekonomi garam rakyat atau SEGAR.

SEGAR ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Kriterianya memiliki lahan untuk produksi garam, tersedianya sarana dan prasarana, terdapat pangsa garam, dan dapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

Aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional ini akan ditetapkan setiap lima tahun, dengan pendanaan berasal dari APBN, APBD atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Saya membunuh Guru

Kemnaker Mulai Terima Informasi PHK Massal di Industri Padat Karya******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai mengambil tindakan setelah menerima beberapa informasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengaku ada informasi terkait PHK massal di Indonesia, khususnya di sektor garmen, tekstil hingga alas kaki.

"Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," katanya dalam rilis resmi, Rabu (2/11).

Selain melakukan pengecekan, Kemnaker mengaku siap melakukan pendampingan diskusi antara perusahaan dan karyawan. Diharapkan, ada kesepakatan bersama agar terhindar dari masalah PHK massal di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala atau tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu kemnaker dan dinas-dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut," jelasnya.

Putri menjelaskan maraknya PHK belakangan ini terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang masih terasa, transformasi bisnis di era digital, hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia.

"Kami juga berharap kiranya dinas-dinas tenaga kerja dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada Kemnaker," pungkas Putri.

[Gambas:Video CNN]