petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

aman slot

pinjaman online web langsung cair 343Jutaan kata 927295Orang-orang telah membaca serialisasi

《aman slot》

Dewan Pers dan 3 capres******

Dewan Pers dan 3 capres-cawapres gelar Deklarasi Kemerdekaan Pers
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri Deklarasi Kemerdekaan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/am.
Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih dan satu-satunya rujukan informasi
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers dan tiga pasangan capres-cawapres menggelar 'Deklarasi Kemerdekaan Pers' serta penandatanganan Komitmen Kemerdekaan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Sabtu malam

Deklarasi tersebut dihadiri oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diwakili oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani, sedangkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo hadir secara virtual dan juga diwakili oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan kemerdekaan pers adalah salah satu simbol reformasi dan serta lambang tegak-nya demokrasi.

"Demokrasi akan tegak apabila pers dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak manapun, sebaliknya merupakan penanda goyah-nya demokrasi apabila pers menjadi terbelenggu represi dan kehilangan independensi," kata Ninik di Gedung Dewan Pers.

Ninik juga mengingatkan kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang statis. Kemerdekaan pers akan menghadapi dinamika sekaligus tantangan baik dari dalam lingkungan pers maupun dari luar.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya informasi dan disinformasi maupun malainformasi.

"Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih dan satu-satunya rujukan informasi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan Kemenkominfo mendukung Deklarasi Komitmen Kemerdekaan Pers dan mendukung pemilu yang damai, jujur, dan adil.

"Kebebasan pers indikator yang penting, alhamdulillah selama reformasi berjalan dan setelah melewati beberapa pimpinan nasional komitmen itu cukup kuat dan lewat Pemilu 2024 ini kita harapkan kompetisi yang adil dan tentu saja pemilu damai," ujarnya.

Kemudian capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan saat ini Indonesia sedang menjalani proses demokrasi dan ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Namun secara garis besar bisa dikatakan sebuah tempat masuk kategori demokrasi jika pertama mempunyai pemilu yang jujur, adil dan transparan, kedua memberikan ruang bagi oposisi dan yang ketiga memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi.

"Kalau kita ambil tiga bagian itu, maka media memiliki peran yang sangat mendasar untuk menjaga itu dan kami kami yang berada di pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam sebuah demokrasi untuk menjaga ruang agar tiga ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Tiga paslon siap hadir di Deklarasi Kemerdekaan Pers

Selanjutnya perwakilan Prabowo Subianto, Rosan Roeslani mengatakan Prabowo sangat menjunjung tinggi kebebasan pers dan mengatakan kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi.

"Pak Prabowo tidak bisa hadir pada malam hari ini, tapi beliau sangat menjunjung tinggi kebebasan pers karena kita adalah negara demokrasi yang besar di dunia. Kebebasan pers adalah salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri," ujarnya.

Sementara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang hadir secara virtual menyampaikan apresiasi-nya kepada segenap insan pers yang telah memberitakan berbagai hal seputar kampanye dan pemilu, serta menyadari media punya peran penting dalam mengedukasi masyarakat.

"Terima kasih kepada media yang suda meliput kami, tentu begitu pentingnya suara media untuk bisa mengawal Pemilu ini dan saya juga tidak akan baperankok dengan tulisan-tulisan yang dimunculkan tapi Yang penting itu bisa mengedukasi masyarakat," tuturnya.

Ganjar juga berkomitmen untuk terus mendukung kemerdekaan pers dan mendorong agar pers Indonesia menjadi lebih baik.

"Pers tentu saja makin terbuka makin baik dan akan bisa mengedukasi masyarakat, saya terus terang bagian yang memang mendorong, menjaga, agar persnya bisa lebih baik," kata Ganjar.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Eks Dirut Pertamina didakwa rugikan negara Rp1,77 triliun******

Eks Dirut Pertamina didakwa rugikan negara Rp1,77 triliun
Terdakwa kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan (kedua kanan) menyapa wartawan usai menjalani sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014.

Dakwaan tersebut dilontarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cqPT Pertamina sebesar 113,84 juta dolar AS," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin.

Dengan demikian, ia menyebutkan dugaan kasus korupsi terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31/199 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wawan mengungkapkan, Karen didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar.

Tak hanya memperkaya diri, Karen turut didakwa memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President(SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

"Kuasa juga diberikan dengan tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian," ucap JPU KPK menambahkan.

Wawan melanjutkan, Karen turut didakwa melakukan komunikasi dengan pihak Blackstone, yang merupakan salah satu pemegang saham pada Cheniere Energy, Inc., dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan dan memperoleh jabatan sebagai Senior Advisorpada Grup Ekuitas Swasta Blackstone karena Pertamina telah mengambil proyek CCL.

Perbuatan tersebut antara lain bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 92 dan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina tahun 2011-2021 pada 19 September 2023.

Karen ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan oleh Penyidik sejak 19 September 2023 hingga 16 Januari 2024 serta Penuntut Umum sejak 16 Januari 2024 hingga 5 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara dapat uang dari quora

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
tafsir mimpi mancing ikan togel
zonagaming77
situs slot paling gacor sedunia
slotasia
slot88jp asia
slot188
trik sambaran petir 500x
paramatic
akun slot yang bisa pakai dana
Daftar isi semua bab
Bab 1 vegas99bet
Bab 2 link slot rtp tinggi
Bab 3 aplikasi pembiayaan online
Bab 4 bintang4d slot
Bab 5 slot88 login online
Bab 6 slot gacor parah banyak perkalian
Bab 7 voucher google play 20k
Bab 8 usaklup
Bab 9 pinjam uang 5 juta
Bab 10 ikan gabus 2d
Bab 11 link tergacor
Bab 12 situs judi tergacor
Bab 13 cara dapat uang dari google
Bab 14 mega388
Bab 15 angkanet paito warna sydney
Bab 16 museum slot demo
Bab 17 i58 slot
Bab 18 depo 20 bonus 20 bebas ip
Bab 19 game slot yang mudah jp
Bab 20 ratu89
Klik untuk melihattersembunyi di tengah461bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

situs judi slot tergacor
Lebih dari 1.000 WNI mencoblos surat suara pemilu di TPSLN Istanbul
Beberapa WNI menyalurkan suara mereka dalam Pemilu 2024 di TPSLN Istanbul yang berlokasi di Conrad Bosphorus Hotel, Istanbul, Turki, Minggu (11/2/2024). ANTARA/HO-PPLN Istanbul/aa.
Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 1.059 warga negara Indonesia (WNI) memberikan suara mereka dalam Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) Istanbul, Turki, pada Minggu (11/2).

Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Istanbul Aldi Subakti menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia di kawasan Marmara (Istanbul dan sekitarnya) atas partisipasi tinggi dalam pesta demokrasi ini.

"Antusiasme yang luar biasa dengan partisipasi 1.059 pemilih pada Pemilu 2024 di Istanbul menciptakan proses aman dan damai tanpa adanya intervensi, kegaduhan, bahkan keributan,” kata Aldi dalam keterangan tertulis PPLN Istanbul pada Senin.

Jumlah WNI yang menjadi daftar pemilih tetap (DPT) di Istanbul mencapai 3.157 orang.

Di antara jumlah tersebut, sebanyak 2.436 orang mencoblos surat suara langsung di TPS yang berlokasi di Conrad Bhosporus Hotel, sementara sisanya menggunakan metode kotak suara keliling (KSK) dan pos.

Namun, karena banyak WNI yang pulang ke Indonesia dengan berbagai alasan, jumlah partisipasi pemilih di Istanbul tidak sampai 50 persen.

Meskipun demikian, PPLN Istanbul didukung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul tetap bekerja keras untuk memastikan setiap tahap pemilihan diawasi dengan cermat, dan setiap langkah sesuai dengan kerangka hukum yang jelas dan transparan.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya seluruh pemilih yang turut serta dan menyukseskan pemilu ini. Tidak lupa juga kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan bersemangat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu ini,” kata Aldi.

Dalam proses pemilihan, diaspora Indonesia di luar negeri memilih presiden, wakil presiden, serta anggota DPR RI untuk Dapil 2 Jakarta, yang mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri.

Baca juga: WNI di Maroko tempuh ratusan kilometer demi memilih di TPS Rabat
Baca juga: Pemungutan suara di TPSLN Ankara diramaikan bazar kuliner Indonesia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Arena Manju

demo slot 303
Hari kedua masa tenang, DKI turunkan 309 ribu alat peraga kampanye
Petugas memasukkan Alat Peraga Kampanye (APK) ke dalam mobil saat penertiban di Cijantung, Jakarta, Minggu (11/2/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc/pri
hingga masa tenang pemilu berakhir pada 13 Februari 2024
Jakarta (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta hingga hari kedua masa tenang Pemilu 2024, telah menurunkan sebanyak 309 ribu alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah Jakarta. 
 "Rekap hasil pembersihan APK dalam rangka masa tenang Pemilu 2024 berdasarkan laporan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Senin, 12 Februari, dari seluruh wilayah, data per jam 12.00 WIB total 309.633 ΑΡΚ," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Berdasarkan jenis alat peraga kampanye, ditemukan sebanyak 62.616 lembar spanduk, 26.861 lembar baliho, 92.831 lembar "banner", 100.941 lembar bendera, 16.340 lembar pamflet atau stiker dan lainnya sebanyak 10.044 lembar.
Berdasarkan data satuan pelaksana, sebanyak 66.102 APK di Jakarta Pusat, 29.528 APK di Jakarta Utara, 52.966 APK di Jakarta Barat, 75.965 APK di Jakarta Selatan, 78.488 APK di Jakarta Timur, 3.018 APK di Kabupaten Kepulauan Seribu dan 3.566 APK di tingkat provinsi. Angka penurunan APK itu akan terus bertambah.

Baca juga: Jakarta Selatan sudah turunkan 56 ribu APK peserta Pemilu 2024

Petugas Satpol PP DKI Jakarta akan terus menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah Jakarta dalam rangka memasuki masa tenang kampanye menjelang Pemilu 2024.
Selama masa tenang, kata Arifin, tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang hari pemungutan suara.

Satpol PP DKI mengerahkan sebanyak 2.300 personel kegiatan penurunan APK dengan melakukan penyisiran jalan-jalan lingkungan hingga jalan protokol di Jakarta. Arifin memastikan APK harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024 untuk menjaga situasi tetap kondusif dari Minggu (11/2) hingga Selasa (13/2) 
Kegiatan ini bersinergi dengan berbagai unsur seperti pemerintah kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta tim perwakilan partai politik (parpol), tim calon legislatif (caleg) dan tim pasangan calon (paslon) lainnya.

Baca juga: Bawaslu DKI perkenankan masyarakat bantu bersihkan APK Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.
"Tentunya kami akan terus melakukan penurunan APK hingga masa tenang pemilu berakhir pada 13 Februari 2024," ujar Arifin.
KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari dan hari-H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Barisan Bintang Penyihir

slot gacor top up dana
Eks Dirut Pertamina didakwa rugikan negara Rp1,77 triliun
Terdakwa kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan (kedua kanan) menyapa wartawan usai menjalani sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014.

Dakwaan tersebut dilontarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cqPT Pertamina sebesar 113,84 juta dolar AS," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin.

Dengan demikian, ia menyebutkan dugaan kasus korupsi terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31/199 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wawan mengungkapkan, Karen didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar.

Tak hanya memperkaya diri, Karen turut didakwa memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President(SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

"Kuasa juga diberikan dengan tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian," ucap JPU KPK menambahkan.

Wawan melanjutkan, Karen turut didakwa melakukan komunikasi dengan pihak Blackstone, yang merupakan salah satu pemegang saham pada Cheniere Energy, Inc., dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan dan memperoleh jabatan sebagai Senior Advisorpada Grup Ekuitas Swasta Blackstone karena Pertamina telah mengambil proyek CCL.

Perbuatan tersebut antara lain bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 92 dan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina tahun 2011-2021 pada 19 September 2023.

Karen ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan oleh Penyidik sejak 19 September 2023 hingga 16 Januari 2024 serta Penuntut Umum sejak 16 Januari 2024 hingga 5 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Sistem yang paling kuat

tunai bijak legal atau ilegal
Warga terdampak longsor di Lebak terima bantuan bahan pokok
Warga terdampak longsor di Desa Ciherang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, menerima bantuan bahan pokok untuk meringankan beban mereka. ANTARA/HO-Kecamatan Cibeber
Lebak (ANTARA) -  Warga terdampak bencana longsor di Desa Ciherang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, menerima bantuan bahan pokok untuk meringankan beban mereka. "Kami mengapresiasi bantuan bahan pokok itu untuk warga yang terkena longsor," kata Camat Cibeber Khaerudin saat dihubungi di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Senin. Menurut dia, warga di wilayahnya yang terdampak bencana longsor itu tercatat sembilan rumah di antaranya lima rumah masuk kategori rusak berat dan empat rumah lainnya rusak ringan. "Dari sembilan rumah itu dihuni puluhan jiwa dan hingga kini tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka akibat bencana tersebut," ujarnya.

Baca juga: BPBD Lebak catat sembilan rumah warga diterjang longsor Saat ini, kata dia, pemerintah kecamatan, BPBD, Brimob Panggarangan, TNI, dan masyarakat melakukan gotong royong di lokasi rumah yang terdampak longsor. "Selama ini warga yang terkena musibah bencana alam itu terpenuhi kebutuhan dasar, seperti ketersediaan bahan pokok dan mengungsi di tempat yang layak huni yakni di rumah saudara dan kerabat," katanya. Ia menyebutkan bahan pokok berupa beras, mi instan, minuman kemasan, minyak goreng, susu, makanan siap saji, dan aneka camilan itu dari BPBD Lebak, Kapolda Banten, BUMN, dan berbagai perusahaan. "Kami mengutamakan warga terdampak longsor itu terpenuhi kebutuhan pangan," katanya.

Baca juga: Masuk pancaroba, BPBD Lebak-Banten minta warga waspadai longsor Menurut dia, pihaknya kini membuka posko kesehatan dari puskesmas dan Yayasan Baitul Mal PLN. Petugas di posko itu melibatkan tenaga medis, seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga lainnya untuk mencegah berbagai penyakit pascabencana alam. Warga terdampak longsor mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan di posko itu secara gratis. "Kami minta warga memanfaatkan pemeriksaan kesehatan agar tidak terserang berbagai penyakit," ujarnya.

Baca juga: Dinas PUPR Banten bersihkan 68 titik longsoran di Lebak Sementara itu, Ahmad, seorang warga terdampak bencana longsor, bersyukur adanya bantuan bahan pokok sehingga terpenuhi kebutuhan pangan. "Kami berharap pemerintah daerah kembali membangun rumah yang rusak berat terkena longsor," katanya.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Bagikan catatan sejarah

dapat uang gratis dari internet
Mentan bantu sarana pertanian korban banjir di Jateng Rp30 miliar
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lokasi banjir yang menimpa lahan pertanian di daerah Jawa Tengah, Senin (12/2/2024). ANTARA/HO-Humas Kementan/aa.
Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk segera memperbaiki tanggulnya
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada korban banjir di wilayah Jawa Tengah (Jateng) senilai Rp30 miliar.

"Total bantuan senilai Rp30 miliar dengan rincian benih padi untuk 10.000 hektare, JIT, Asuransi Pertanian (AUTP), pompa, combine harvester dan traktor untuk tiga kabupaten," kata Amran dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Kementerian Pertanian bergerak cepat melakukan penanganan banjir yang terjadi di Jawa Tengah salah satunya di Kabupaten Demak.

Mentan meninjau lokasi banjir dan menyerahkan bantuan kepada para korban banjir.

"Segera kita akan koordinasi dan insya Allah bisa cepat surut. Kemudian, untuk sektor pertanian yang ada asuransinya bisa mendapat bantuan," ujar Mentan yang didampingi Bupati Demak Eisti'anah.

Ia mengatakan, berbagai bantuan yang diberikan pemerintah di antaranya pupuk, benih, alsintan, dan alat panen lainnya yang dapat mempercepat produksi.

Sementara itu, kata Amran, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan kementerian lain untuk segera bergerak menyusutkan genangan air.

"Kita harapkan segera mempercepat panen dan berharap beberapa minggu ke depan bisa panen. Insya Allah, kami kirim bantuan dan akan diserahkan ke Ibu Bupati. Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk segera memperbaiki tanggulnya," katanya.

Mentan berharap para petani segera mengikuti pendaftaran asuransi agar mendapat jaminan produksi dari pemerintah terutama bagi lahan-lahan pertaniannya yang mengalami musibah banjir maupun puso.

"Nanti, kami koordinasi dengan kementerian, namun mudah-mudahan tanggul ini bisa ditutup dalam 5 hari, kemudian kami lihat ini mudah-mudahan dalam 12 minggu bisa panen. Kami akan beri bantuan mesin, satu-dua hari akan tiba dan kami minta UPT kami stand bydi sini," katanya.

Baca juga: Mentan optimistis Indonesia bakal kembali bisa ekspor jagung
Baca juga: Mentan ingatkan akses pupuk bersubsidi untuk petani tidak dipersulit
Baca juga: Mentan sebut 50.000 hektare rawa di Sumut dijadikan sawah

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Menelan Surga Kuno

rtp poker88
KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)
Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa mantan sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Selain itu, penyidik KPK, Senin, juga memeriksa Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra sebagai saksi dalam perkara serupa.

"Kedua saksi sudah hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, serta advokat Admiral Herdi Pratama.

Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes pada berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024