subur88

prediksi togel washington 270Jutaan kata 271540Orang-orang telah membaca serialisasi

《subur88》

Jepang dan Jerman tandatangani perjanjian pembagian pasokan militer******

Tokyo (ANTARA) - Jepang dan Jerman pada Senin (29/1), menyepakati pakta militer untuk memfasilitasi pertukaran pasokan dan dukungan logistik, saat kedua negara bertujuan untuk memperkuat hubungan pertahanan dalam menghadapi keagresifan maritim China di kawasan Indo-Pasifik.

Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa dan Duta Besar Jerman untuk Jepang Clemens von Goetze menandatangani perjanjian akuisisi dan layanan silang atau ACSA di Tokyo, yang menyederhanakan proses pembagian makanan, bahan bakar, dan amunisi antara Pasukan Bela Diri Jepang dan militer Jerman.

Perjanjian bilateral tersebut akan mengizinkan penggunaan fasilitas masing-masing pihak selama latihan bersama, tergantung pada persetujuan parlemen Jepang, karena Jerman tidak memerlukan prosedur domestik, menurut seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang.

Kamikawa mengatakan pada Goetze bahwa perjanjian baru itu akan memungkinkan Jepang dan Jerman untuk "secara proaktif berkontribusi terhadap perdamaian dan keselamatan komunitas internasional" bersama-sama.

Kedua pemerintah memulai negosiasi perjanjian tersebut pada September dan secara prinsip menyetujuinya bulan lalu, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.

Tokyo dan Berlin telah meningkatkan kerja sama keamanan mereka dalam beberapa tahun terakhir, seperti latihan bersama, mengakui bahwa keamanan Asia dan Eropa tidak terpisah di tengah meningkatnya kekuatan militer China dan invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.

Jerman menjadi mitra ACSA ketujuh Jepang setelah AS, Australia, Inggris, Kanada, Prancis, dan India.

Sumber: Kyodo-OANA
Baca juga: Jerman, Jepang, Korsel batasi ekspor semikonduktor ke China
Baca juga: Kanselir Jerman Scholz berencana kunjungi Jepang pada Maret
 

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Malaysia dukung upaya Indonesia dan Laos selesaikan krisis Myanmar******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan dukungan dan kesediaan Malaysia untuk bekerja sama dengan Indonesia dan Laos dalam menjamin kesinambungan upaya penyelesaian krisis di Myanmar, kata Kementerian Luar Negeri  Malaysia dalam siaran pers di Putrajaya, Senin.

Kementerian itu juga menyebutkan bahwa Mohamad mendesak ASEAN agar melanjutkan upaya memfasilitasi solusi damai dalam krisis di Myanmar dengan menciptakan kondisi  kondusif untuk mengadakan dialog dan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada semua pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan oleh para pemimpin ASEAN.

Pernyataan Mohamad itu disampaikan dalam sesi pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Luang Prabang, Laos.

Mohamad juga mengingatkan seluruh pihak terkait agar mematuhi dan melaksanakan Konsensus Lima Poin.

Mohamad menyambut baik prioritas Laos dalam masa kepresidenannya yang fokus kepada konektivitas dan ketahanan regional.

Ia juga menekankan pentingnya ASEAN melipatgandakan upaya melindungi kawasan dan ancaman eksternal yang berdampak pada perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan.

Baca juga: Retno: ASEAN tetap jadikan 5PC acuan utama penyelesaian isu MyanmarBaca juga: Retno: ASEAN tetap jadikan 5PC acuan utama penyelesaian isu Myanmar

Dia juga menggarisbawahi perlunya memperkuat sentralitas dan kesatuan ASEAN serta memastikan ASEAN mendorong upaya membangun arsitektur regional.

Mengenai krisis di Jalur Gaza, Malaysia mendesak agar kekerasan dihentikan dan gencatan senjata dilaksanakan secepatnya. 

Mohamad mengingatkan bahwa kekejaman yang terus-menerus dilakukan hanya menambah penderitaan yang dihadapi rakyat Palestina selama lebih dari 75 tahun.

Mohamad juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan  disalurkan tanpa halangan kepada rakyat Palestina di Gaza, selain menyambut baik putusan Mahkamah Internasional pada 26 Januari 2024 lalu.

Terkait Laut China Selatan, dia menyampaikan kekecewaan bahwa sikap ASEAN di Laut China Selatan yang tidak diperhitungkan dalam Dokumen Akhir KTT Gerakan Non-Blok ke-19 yang diratifikasi di Kampala, Uganda, pada 20 Januari 2024.

Ia juga menyatakan perlunya ASEAN menangani masalah Laut China Selatan dengan tepat.

Baca juga: Pejabat senior junta Myanmar hadiri pertemuan ASEAN di Laos

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：online slot gacor、raja99、lele247

Terkait：idnarena、kingdoomtoto、meja138、kingdomtoro、angka togel yang jitu、qqfun77、77bet slot、game slot paling populer、forum angka jitu sdy、jam gacor sweet bonanza xmas

---

---

bab terbaru：kodesyairhk（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10