bandar369

hukum ilahi

rtp airbet888

Populasi kendaraan listrik meningkat, roda dua naik 262 persen******

Peningkatan ini salah satunya berkat kesuksesan program bantuan pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mencatat populasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) meningkat pesat pada 2023, dengan penambahan roda dua mencapai 262 persen.

 

Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin, Hendro Martono, mengatakan jumlah kendaraan listrik roda dua bertambah dari 17 ribu pada 2022 menjadi 62 ribu pada 2023.

 

“Peningkatan ini salah satunya berkat kesuksesan program bantuan pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua,” ujar Hendro dalam sosialisasi insentif dalam rangka percepatan investasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta, Jumat.

 

Insentif yang diberikan pemerintah kepada konsumen yang membeli kendaraan listrik roda dua adalah potongan Rp7 juta per unit.

 

Sementara itu, penambahan populasi kendaraan listrik roda empat pada 2023 meningkat 43 persen. Ia menyebut ada peningkatan dari 8.000 unit pada 2022 menjadi 12 ribu unit pada tahun lalu.

 

Namun, Hendro menilai meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif, penambahan ini belum cukup untuk meningkatkan jumlah KBLBB di Indonesia.

 

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan program insentif baru, yaitu program insentif bea masuk dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar 0 persen.

 

Insentif ini berlaku untuk impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) dan terurai lengkap (completely knocked down/CKD), dengan nilai komponen lokal atau TKDN di bawah 40 persen.

 

Insentif lain yang telah diberikan, di antaranya tax holidayatau pembebasan pajak penghasilan badan untuk perusahaan yang memproduksi KBLBB sebesar 100 persen.

 

Kemudian, tax allowanceatau pengurangan pajak penghasilan badan untuk perusahaan yang melakukan investasi di industri KBLBB sebesar 50 persen, dan PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10 persen untuk pembelian mobil listrik.

Baca juga: Kemenko Marves tekankan insentif penting untuk kendaraan listrik

Baca juga: Pemerintah revisi target TKDN kendaraan listrik untuk tarik investasi

Baca juga: DKI diminta buat regulasi khusus subsidi kendaraan listrik
 

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Tenglong Melahap Langit

slot deposit 5000 via ovo

Melihat Pernyataan Jokowi soal Tanah Prabowo yang Diungkit Anies******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan lahan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dalam debat calon presiden yang digelar Minggu (7/1) malam.

Ia menggunakan data yang disampaikan Jokowi. Berdasarkan data itu kata Anies, Prabowo memiliki lahan sampai dengan 340 ribu hektare. 

Menurut Anies, kepemilikan lahan ini cukup ironis. Pasalnya, kepemilikan lahan terjadi saat lebih dari separuh anggota TNI tidak memiliki rumah dinas.

"Itu salah," katanya memotong pernyataan Anies.

Lihat Juga : Melihat Anggaran Alutsista Bekas Era Prabowo yang Dihajar Anies-Ganjar

Terlepas dari itu semua, benarkah Jokowi pernah mengungkit kepemilikan tanah Prabowo?

Jawabannya memang pernah. Hal itu disinggung Jokowi saat debat calon presiden di era Pilpres 2019 lalu.

Saat itu Jokowi menuding Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare," kata Jokowi saat itu.

Selain 220 ribu itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.

Kepemilikan itu tak dibantah Prabowo. Namun kata dia lahan itu sebenarnya milik negara, meski dia memiliki izin untuk mengelola lahan tersebut.

Dia bahkan menyebut kalau lahan itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara dari dia yang saat ini memiliki izin untuk mengelola.

"Itu adalah milik negara jadi setiap saat negara bisa ambil, kembalikan itu semua," katanya.

Meski begitu kata Prabowo dirinya lebih berhak untuk mengelola lahan tersebut daripada diserahkan untuk dikelola oleh asing.

"Tapi kalau jatuh ke asing lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriotik," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

CEO bertemu dengan gadis malang itu

slot 4d gampang menang

Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis******

Tidak logis seorang investor yang menanam modal tidak mau mengetahui soal perusahaannya. Apalagi tidak ada pembukuan-nya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Djuyamto mencecar mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono karena dinilai memberi jawaban yang tidak logis dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat.

"Tidak logis seorang investor yang menanam modal tidak mau mengetahui soal perusahaannya. Apalagi tidak ada pembukuan-nya," ujar Djuyamto.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umu Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menanyakan beberapa pertanyaan kepada Andhi mengenai hasil usahanya bersama seseorang dari pihak swasta bernama Sia Leng Salem.

Adapun terkait beberapa transaksi mencurigakan yang masuk ke rekening Andhi, dirinya mengklaim bahwa transaksi tersebut merupakan hasil investasi bersama Sia Leng Salem. Namun, di tengah pertanyaan JPU KPK, Hakim Djuyamto menginterupsi lantaran menilai banyak jawaban Andhi yang tidak masuk akal.

"Saya tanya, yang namanya orang berinvestasi itu tujuannya apa?" tanya Hakim Djuyamto.

"Untuk mendapatkan keuntungan yang mulia," jawab Andhi.

"Agar tahu bahwa perusahaan itu untung atau rugi dari mana Anda tahu?" tanya Djuyamto lagi.

"Saya mengetahui untungnya ketika Pak Sia Leng Salem memberikan hasil usaha kepada saya pak," kata Andhi.

"Baik, memberikan hasil usaha. Terus orang yang menanamkan modal itu perlu tidak untuk mengetahui sebenarnya untung hasil usahanya berapa?" cecar Hakim.

"Awalnya seperti itu, saya pernah menanyakan kepada Pak Salem, tetapi Pak Salem meminta saya untuk percaya saja dengan dia karena dia yang mengerjakan usaha dan saya hanya berinvestasi," jawab Andhi.

"Saya tanya, bukan soal saudara percaya sama Sia Leng Salem, saudara sendiri selaku investor supaya mengetahui untungnya sekian, besarnya sekian, dari mana saudara tahu?" tanya Hakim Djuyamto lagi.

"Saya hanya mempercayai saudara Sia Leng Salem saja pak," jawab Andhi.

Dengan berbagai jawaban tersebut, Hakim Djuyamto menilai seluruh jawaban Andhi sangat aneh dan lucu, mengingat Andhi bukan merupakan orang biasa yang tidak paham mengenai investasi.

"Sangat aneh dan lucu kalau saudara mengatakan seperti itu," ucap Djuyamto.

Baca juga: KPK sita tujuh bidang tanah dan Ford Mustang Andhi Pramono

Baca juga: KPK sita tiga bidang tanah dan 14 ruko milik Andhi Pramono di Kepri

Baca juga: Majelis hakim tolak eksepsi Andhi Pramono

Hakim Djuyamto pun kemudian bertanya kepada Andhi mengenai cerita Andhi yang mengaku perusahaan tempat Andhi berinvestasi tersebut tidak pernah mengalami kerugian.

"Perusahaan tidak pernah rugi itu kan luar biasa, pajak-nya bagaimana? Yang ngurus siapa pajak-nya?" tanya Djuyamto.

Andhi pun tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, sehingga Hakim kembali menanyakan pertanyaan yang sama.

"Hasil yang saudara terima dari investasi ini pajak-nya bagaimana?" tanya Hakim lagi.

"Pajak-nya belum saya bayarkan yang mulia," jawab Andhi.

"Pajak tidak dibayar?" tanya Djuyamto.

"Waktu itu belum sempat 'kepikiran', seperti itu yang mulia," ucap Andhi.

"Kenapa tidak 'kepikiran'? Jelas-jelas saudara orang pemerintahan kok?" cecar Hakim.

"Mungkin begini yang mulia, karena waktu itu sampai tahun 2010 juga saya belum menerima langsung dari Pak Sia Leng Salem," jawab Andhi.

Hakim Djuyamto pun langsung memotong jawaban Andhi dengan menegaskan apakah pajak dari hasil usaha bersama Sia Leng Salem tersebut sudah dibayarkan. Setelah itu barulah Andhi menjawab bahwa pajak dari hasil investasi-nya sudah dibayarkan melalui program tax amnesty(pengampunan pajak) tahun 2016.

"Sejak awal saya sudah suruh Anda terus terang apa adanya, baru dua pertanyaan dari saya saudara sudah tidak bisa menjawab dengan benar," ucap Hakim Djuyamto menegaskan.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor, yang meliputi sebanyak Rp50,29 miliar, 264.500 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp3,8 miliar, serta 409.000 dolar Singapura atau setara dengan Rp4,88 miliar.

Andhi didakwa dengan pasal gratifikasi, yakni Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Ahli seni bela diri pertama

adu gacor slot

Kemenhub Buka Suara soal Kecelakaan KA Turangga dan KRL Lokal Bandung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) mengungkapkan rasa prihatin atas kecelakaan antara KA Turangga dan KRL lokal Bandung Raya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan saat ini pihaknya sudah mengirimkan tim ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

"Guna menindaklanjuti dan mengevakuasi korban dari insiden ini, DJKA bersama KAI dan pihak terkait telah mengirimkan tim teknis untuk mengamankan lokasi kejadian," ujar Risal dalam unggahan di X, Jumat (5/1).

"Informasi lebih lanjut terkait insiden ini akan segera disampaikan kembali," jelasnya.

[Gambas:Twitter]

Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo pada Jumat pagi menyebutkan ada dua korban yang sedang kritis akibat kecelakaan tersebut.

"Masinis dan asisten masinis kritis, kita sudah bawa ke RS (rumah sakit)," kata Kusworo.

Sementara itu, Manager Humas Daop 2 Bandung Ayep Hanafi mengatakan ada 300 penumpang yang tercatat di KA Turangga tersebut. Menurut laporan dari CNNIndonesia TV KA Bandung Raya mengangkut 191 penumpang.

Saat ini evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian yakni di KM 181 yang berada di antara Stasiun Haurpugur dan Stasiun Cicalengka. Alat-alat berat seperti crane dan mobil pemadam kebakaran sudah datang ke lokasi yang berada di area persawahan dan rumah warga.

(lyd/nva)

Novel Tuan Raja Dewa

slot gacor hari kamis

Bawaslu sebut ada dugaan pelanggaran administrasi oleh PPLN Islamabad******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menyebutkan terdapat dugaan pelanggaran administrasi oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Islamabad, Pakistan.

Lolly di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa PPLN Islamabad diduga melanggar administrasi dengan mengizinkan 21 pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) menjadi daftar pemilih tambahan (DPTb) tanpa membawa form A pindah memilih.

Kalau melihat regulasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum), menurut dia, seharusnya tidak masuk sebagai DPTb, tetapi harus masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK).

"Karena proses ini, pelanggaran administrasi akan diproses," kata Lolly ​​​​​​​.

Berdasarkan regulasi, lanjut dia, DPTb harus menggunakan form untuk pindah memilih. Hal ini bisa dilayani sampai pukul 08.00 waktu setempat pada hari pemungutan suara.

Akan tetapi, berdasarkan catatan Bawaslu, PPLN Islamabad tidak menyediakan form A pindah memilih untuk 21 pemilih tersebut.

"Saran perbaikan Bawaslu waktu itu, panwaslu memberikan saran perbaikan berupa peringatan secara lisan untuk menunjukkan atau menyediakan form A pindah memilih. Namun, tidak ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.

Walaupun demikian, PPLN Islamabad memasukkan 21 pemilih itu dalam DPTb dengan catatan nama pemilih tercatat di dalam negeri.

"Ini sebenarnya bisa dimasukkan ke DPK LN karena dia tidak punya form A pindah memilih karena DPK LN itu data pemilih yang menggunakan KTP-el atau paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara," katanya.

Selain itu, Lolly mengatakan bahwa terdapat kejadian khusus lainnya yang melibatkan PPLN Islamabad.

Ia mengungkapkan bahwa PPLN dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN) tidak memberikan tanda pengenal saksi.

"Sudah diberikan saran perbaikan untuk segera sehari sebelum hari-H dilakukan pemberian tanda pengenal terhadap saksi, tetapi tidak juga ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.

Adapun DPT di Islamabad berjumlah 817 pemilih. Sementara itu, yang menggunakan hak pilih 586 orang dengan perincian 505 DPT, 69 DPTb, dan 13 DPK.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 38 suara; pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 141 suara; pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. memperoleh 47 suara.

Baca juga: Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Baca juga: Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi

Peserta Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Peserta pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pegadaian Lotere Wanjie

arena369

Kanwil DJBC Kalbagbar musnahkan BMN senilai Rp5,71 miliar******

Pontianak (ANTARA) - Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) memusnahkan Barang Milik Negara (BMN) dari hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai dengan total nilai perkiraan barang Rp5,71 miliar lebih.

"Barang menjadi milik Negara yang dimusnahkan merupakan barang yang telah mendapatkan persetujuan untuk dimusnahkan oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Pontianak dan kantor wilayah direktorat jenderal kekayaan negara (DJKN) pada tahun 2022 sampai dengan 2023," kata Kepala Kanwil DJBC Kalbagbar, Imik Eko Putro di Pontianak, Jumat.

Ada pun nilai barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini, perkiraan barang sejumlah Rp5.713.576.700 dan potensi kerugian negara sejumlah Rp2.279.527.960.

Dari jumlah tersebut, Imik Eko merinci berdasarkan surat persetujuan nomor:...S-54/MK.6/KNL.1101/2023 tanggal 17 Mei 2023 berupa Hasil Tembakau/Rokok sejumlah 142.340 batang, dengan perkiraan nilai barang Rp178.636.700. Kedua, berdasarkan surat S-119/MK.6/KN.4/2023 tanggal 11 Mei 2023 berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol sejumlah 2525,8 liter, dengan perkiraan nilai barang Rp1.918.080.000.

Ketiga, berdasarkan surat S-1/MK.6/WKN.11/2024 tanggal 15 Januari 2024 berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol sejumlah 5079,6 liter, dengan perkiraan nilai barang Rp3.616.860.000.

"Jumlah BKC HT yang dimusnahkan sekitar 25 persen dari keseluruhan Barang Hasil Penindakan berupa BKC HT periode 2022 sampai dengan 2023. Pemusnahan ini dilakukan di halaman Kanwil DJBC Kalbagbar, dengan cara dibakar dan BKC-MMEA dimusnahkan dengan cara dirusak secara fisik (dituangkan/dipecahkan)," tuturnya.

Selain itu di lokasi lain juga dilakukan pemusnahan BKC MMEA yaitu di Gudang Pangkalan Pasir Pelabuhan Rakyat Nipah Kuning, Pontianak dengan cara digilas menggunakan strumball/slender, kemudian ditimbun.

Dia menambahkan, pemusnahan tersebut dilakukan untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam memerangi peredaran barang illegal dan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan.

"Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Bea Cukai sebagai community protector yang senantiasa dilaksanakan secara bersinergi dan kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan berbagai pihak lain yang bertujuan untuk menciptakan perlakuan adil bagi para pelaku industri yang patuh terhadap ketentuan Kepabeanan dan Cukai," katanya.

Selain pemusnahan BMMN BKC HT dan BMMN MMEA juga terdapat pemusnahan BMMN berupa Ballpress/pakaian bekas dan barang impor lainnya yang telah mendapat persetujuan peruntukan musnah. Pakaian Bekas dan barang impor lainnya tersebut seluruhnya akan dimusnahkan di halaman KPPBC TMP C Entikong dengan cara dirusak kemudian dibakar di lubang pembuangan sampah.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi dan dukungan para Aparat Penegak Hukum yang telah bersinergi dalam fungsi pengawasan kepabeanan dan Cukai di wilayah Kalimantan Barat.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama antar pimpinan Aparat Penegak Hukum di Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai pada wilayah kerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, khususnya di wilayah perbatasan.

"Harapannya adalah dengan adanya penandatanganan komitmen ini sinergi yang telah dibangun selama ini akan menjadi semakin kuat sehingga fungsi Bea dan Cukai sebagai community protector dapat dimaksimalkan," katanya.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024