daftar situs slot online

Bagikan catatan sejarah

IHSG Menguat ke 6.745 Berkat Sektor Infrastruktur******

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di 6.745 pada Rabu (24/5) sore. Indeks saham menguat 9,12 poin atau plus 0,14 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,75 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,62 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 230 saham menguat, 273 terkoreksi, dan 231 lainnya stagnan. Namun, terpantau enam dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor basic yang layu 0,31 persen. Di lain sisi, sektor infrastruktur menguat paling tinggi sebesar 1,22 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia dominan melemah. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 0,89 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong merosot 1,62 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan mandek.

Tak jauh beda, bursa saham Eropa kompak loyo. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 1,52 persen, indeks CAC 40 di Prancis anjlok 1,45 persen, dan indeks DAX di Jerman amblas 1,25 persen.

Serupa, bursa Amerika serempak lesu. Indeks S&P 500 amblas 1,12 persen, indeks NYSE minus 0,96 persen, dan indeks NASDAQ Composite anjlok 1,26 persen.

[Gambas:Video CNN]

[Gambas:Video CNN]

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

Jubir Luhut Respons Anies soal Jalan Era SBY vs Jokowi******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan Anies Baswedan salah tafsir data saat mengkritik pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ya kan sudah lebih terang benderang ya kalau ternyata (Anies Baswedan) salah paham atau salah tafsir data," kata Jodi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/5).

Jodi menegaskan jalan tol adalah infrastruktur penting bagi setiap negara. Ia mengibaratkan jalan tol yang dibangun Jokowi adalah arteri koroner utama yang memasok darah ke seluruh tubuh.

Jubir Luhut Binsar Panjaitan menegaskan jalan tol adalah bagian integral dari sistem jaringan jalan. Jalan tol yang dibangun Presiden Jokowi diklaim berperan besar dalam menghubungkan kota-kota besar, daerah industri, dan pelabuhan.

Tak sampai di sana, ia menekankan pentingnya pembangunan jalan untuk memfasilitasi transportasi agar lebih cepat dan efisien. Pembangunan jalan diklaim Jodi bisa mengurangi kemacetan dan secara signifikan mempercepat perdagangan dan distribusi barang.

"Trans Jawa terbukti sangat memperlancar arus mudik," tandasnya.

Senada, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menegaskan Anies salah membaca data. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyebut interpretasi bakal calon presiden terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) itu salah.

Hedy menerangkan BPS menampilkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Misalnya jalan nasional yang bertambah ribuan kilometer berasal dari perubahan status jalan dari jalan provinsi.

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya di Gedung DPR RI.

"Jadi data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi ke jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," jelasnya.

Hari ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengamini bahwa Anies Baswedan salah baca data. Padahal, ia menyebutkan data yang dipaparkan Anies sudah benar.

"Kelihatannya iya (salah baca data). Kalau datanya bagus, datanya betul," ucapnya di Kantor KPK, Jakarta Selatan, dikutip dari Detik.

Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi. Lalu, ia menyinggung soal pembangunan jalan tol di era Jokowi.

Menurut tafsir Anies, Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 km dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km. Sedangkan SBY berhasil membangun 20 kali lipat pada dua periodenya dari yang direalisasikan Jokowi.

"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pertarungan

Pengamat: Pentingnya Alternatif Demi Persaingan Sehat Bisnis AMDK******

Bisnis air dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang di Indonesia dikritik karena praktik bisnis yang tidak sehat. Terlebih lagi, hal ini belum sepenuhnya dipahami oleh konsumen awam, maupun praktisi di bidang tersebut.

Padahal, dengan adanya alternatif bisnis yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan, konsumen dapat memperoleh pilihan yang lebih luas dan persaingan yang sehat di pasar AMDK galon guna ulang di Indonesia.

Hal ini dikemukakan oleh Ahli Bisnis dan Persaingan Usaha dari Universitas Indonesia, Tjahjanto Budisatrio.

Dalam praktik ini, ketika konsumen membeli AMDK galon guna ulang, mereka terikat pada satu merek dan tidak dapat menukarnya dengan merek lain.

Akibatnya, konsumen harus membayar sekitar Rp19.000/20.000 untuk setiap penukaran galon, sedangkan harga pembelian galon AMDK pertama kali mencapai Rp30.000/40.000.

Dengan jumlah galon yang terjual dalam jumlah besar selama beberapa dekade, produsen AMDK galon guna ulang memperoleh keuntungan yang signifikan.

Di samping itu, Budisatrio menjelaskan, praktik ini membuat konsumen enggan beralih ke merek lain karena biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan perpindahan (switching cost). Dalam hal ini, produsen mendominasi pasar dan mencegah pesaing masuk.

Maka dari itu, dirinya mengusulkan adanya model bisnis alternatif yang telah diterapkan di luar negeri, seperti di Australia dan Amerika Serikat.

Salah satu model tersebut adalah menggunakan galon sekali pakai yang dapat dihancurkan atau galon guna ulang yang dapat diisi dengan air dari produsen mana pun (model tukar-kembali universal), atau dengan sistem pengembalian deposit.

"Khusus dalam sistem tukar-kembali universal, konsumen bisa menukarkan galon merek tertentu dengan galon merek lain (atau mengisi galon dengan air dari produsen lain) tanpa biaya tambahan, sehingga tidak terjadi apa yang disebut 'vendor lock-in' dan membuat persaingan usaha menjadi sehat," paparnya.

Sebagai informasi, praktik bisnis AMDK galon guna ulang yang dituding sebagai persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli juga bukan hal baru di Indonesia.

Pada 2019, Mahkamah Agung (MA) menghukum salah satu produsen AMDK terbesar di Indonesia dengan denda sebesar Rp13,8 miliar karena terbukti melakukan praktik monopoli usaha. Begitu juga dengan salah satu distributor AMDK yang didenda sebesar Rp6,2 miliar dalam kasus yang diproses oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Penting bagi konsumen, praktisi, dan pihak berwenang untuk memahami dampak negatif dari praktik bisnis yang tidak sehat ini dan bekerja sama untuk mendorong perubahan menuju industri AMDK yang lebih transparan, adil, dan mengutamakan kepentingan konsumen.

belas kasihan Tuhan

Wakil Perusahaan AS Temui Jokowi Bahas Investasi, Exxon hingga Boeing******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan puluhan wakil perusahaan Amerika Serikat(AS) yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council untuk membahas peluang investasi.

Jokowi didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia di Istana Bogor. Usai pertemuan, Sri Mulyani menyampaikan ringkasan hasil lawatan US-ASEAN Business Council tersebut.

"Lebih dari 30 perusahaan di bawah US-ASEAN Business Council yang hari ini menghadap kepada Bapak Presiden (Jokowi) untuk menyampaikan berbagai macam kerja sama dan kemajuan di bidang investasi serta hubungan perdagangan Amerika dengan Indonesia," ujarnya, Kamis (25/5).

Selain itu, Indonesia dan AS mendiskusikan fasilitas RI agar bisa masuk ke pasar kendaraan listrik (electric vehicle/ EV) di Negeri Paman Sam. 

"Bapak Presiden menyampaikan Indonesia akan terus melakukan transformasi ekonomi, baik di bidang hilirisasi dan memperkuat ekosistem industri EV. Dan juga dari sisisustainable energy,termasuk energy transition,dan juga untuk terus mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)," tutur Ani.

Selain soal hilirisasi dan kendaraan listrik, Ani menyampaikan beberapa perusahaan AS yang hadir menjajaki peluang investasi di sektor transportasi, hospitality, hingga digital economy. Khusus ekonomi digital, dibahas juga terkait ancaman siber.

US-ASEAN Business Council menyampaikan ke Jokowi tantangan siber tersebut bisa diatasi dengan kerja sama. Presiden Jokowi pun mengamini pernyataan tersebut.

"US-ASEAN Business Council juga menekankan dengan peranan teknologi digital maka muncul tantangan baru, yaitu cyber trap. Menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Presiden mendengar tantangan tersebut bisa ditangani dengan partnership," katanya.

"Bapak Presiden sangat menekankan pentingnya partnership dan kerja sama karena Indonesia sebagai negara yang ada di dalam pusat pergolakan geopolitik perlu meningkatkan dan memperkuat kerja sama global dengan semua pihak," tandas Ani.

Dalam pertemuan tersebut, Ani menyebut beberapa perwakilan perusahaan yang hadir, antara lain BP-Exxon, Boeing, Fedex, hingga Airbnb.

[Gambas:Video CNN]

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

Basuki Sebut Perbaikan Jalan Rusak Lampung Cs Paling Lambat Awal Juli******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomenyatakan perbaikan jalan rusak di daerah bakal dimulai awal Juli 2023.

"Apa yang telah dikunjungi Pak Presiden (Jokowi) di Lampung, Jambi, dan Sumatra Utara itu belum ada penanganan dari pusat karena sekarang jadwalnya Pak Presiden minta Juli mulai. Kenapa harus Juli? Karena Mei ini kami selesaikan dulu dokumen penganggarannya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya dengan Kementerian Keuangan," katanya di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/5).

Ia mengatakan penanganan jalan rusak di daerah sudah diatur sejak Februari lalu melalui instruksi presiden (Inpres) percepatan penanganan jalan daerah. Basuki menekankan jalan rusak yang akan diperbaiki meliputi jalan provinsi hingga kabupaten/kota.

"Jadi Mei ini, saya kemarin sudah ketemu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat meeting. Mei ini akan kita selesaikan dokumen penganggarannya. Tahap pertama ada Rp14,9 triliun, termasuk untuk yang di Lampung, Jambi, dan Sumatra Utara," rinci Basuki.

"Habis itu baru Juni mau diadakan pengadaan barang dan jasanya, lelangnya. Apakah melalui lelang umum ataukah melalui e-katalog, tergantung klasifikasinya. Di bawah 100 biasanya dengan e-katalog supaya lebih cepat," imbuhnya.

Basuki menegaskan bakal berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam perbaikan jalan rusak ini. Namun, ia menegaskan pengambilalihan perbaikan jalan rusak oleh pemerintah pusat baru akan dimulai awal Juli.

"Tapi paling lambat awal Juli sudah harus mulai pekerjaannya. Jadi apa yang terjadi di Lampung mungkin itu dikerjakan oleh APBD. Jadi, kayak di Jambi ada juga yang sudah dikerjakan APBD. Di Sumatra Utara, Labuhan Batu Utara juga sudah sebagian dari 13 km dikerjakan oleh APBD," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Panggilan Sihir

Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor******

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : Jokowi Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut RI

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]