slot gacor siang

Petualangan animasi domestik

51 di erek erek

Ahli: Pemilu damai menjadi angin segar capai investasi Rp1.650 triliun******

Pemilu kondusif menjadi sinyal positif bagi pengembangan bisnis di Tanah Air untuk saat ini.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Esther Sri Astuti mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang telah berjalan damai menjadi angin segar yang mendukung target pemerintah untuk mencapai masuknya investasi dalam negeri sebesar Rp1.650 triliun pada 2024. "Pemilu kondusif menjadi sinyal positif bagi pengembangan bisnis di Tanah Air untuk saat ini," kata Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) itu, di Jakarta, Sabtu (2/3). Setelah pemilu, para pelaku pasar dan investor juga merespons positif hasil penghitungan cepat. Hal itu ditunjukkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik pascapemilu. Sejak awal 2024 sampai dengan 16 Februari 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,86 persen year to date (ytd) ke level 7.335,55. "Kemarin saya lihat di berita pasar itu merespons positif, mungkin karena ada dinilai ada kepastian berkelanjutan, karena nilai IHSG naik tidak turun, artinya respons pasar positif," katanya lagi. Hasil hitung cepat juga menunjukkan kemungkinan satu putaran pemilu, sehingga akan mempersingkat kekhawatiran para investor untuk mulai berinvestasi di Tanah Air. Usai Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul berdasarkan quick count (hitung cepat) sejumlah lembaga survei. Esther berharap kondisi kondusif pascapemilu juga terus dapat terjaga demi berlanjutnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bangsa. "Kita berharap itu dijaga terus damai, ke depan responsnya tetap positif terus dan negara Indonesia menjadi lebih sejahtera," ujarnya lagi. Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI baru pada Oktober 2024, maka para investor akan mulai menanamkan investasinya di Indonesia. Saat ini para pelaku pasar terus mencermati kondisi dalam negeri pascapemilu damai, dan diharapkan kestabilan politik terus terjaga. Sebelumnya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, atau melampaui target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.400 triliun (101,3 persen) dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan aliran masuk investasi pada 2024 mencapai Rp1.650 triliun.
Baca juga: Ketua PBNU minta semua pihak sebarkan pesan damai usai pemilu
Baca juga: Imam Masjid Istiqlal apresiasi Polri wujudkan pemilu damai

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Permainan online Raja Fajar

akunjp

Pandemi percepat reformasi bidang kesehatan******

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengalami reformasi kesehatan yang sangat cepat mulai dari aspek sumber daya manusia hingga teknologi akibat kemunculan pandemi COVID-19 yang menyebar secara merata di seluruh dunia.  

Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal mengatakan alat-alat yang dulu didatangkan dari luar negeri ternyata bisa diproduksi di dalam negeri secara mandiri.

"Banyak keahlian yang dulu samar-samar, ternyata ada orang-orang yang sebetulnya basisnya sudah ada tinggal penguatan dan mereka muncul menjadi ahli-ahli baru," kata Fasli dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta, Minggu.

Pada 2 Maret 2020, kasus pertama COVID-19 yang diumumkan di Indonesia. Saat itu ada dua orang yang terinfeksi virus Corona di Depok, Jawa Barat. Mereka adalah seorang ibu berusia 64 tahun dan puterinya yang berusia 31 tahun.   

Fasli menerangkan pandemi menyadarkan semua pihak bahwa cara yang selama ini dilakukan baik di tingkat kesehatan masyarakat maupun pelayanan belum memadai.

Ketika krisis itu muncul, orang-orang masih belum siap dan gelagapan tentang bagaimana cara menangani penularan penyakit yang menyerang saluran pernafasan tersebut.

"Kita mendapatkan banyak pelajaran dari pandemi COVID-19 dan kita juga belajar dengan sangat cepat," kata Fasli.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa koordinasi berbagai laboratorium di Indonesia menjadi kian mapan akibat kemunculan pandemi tersebut.

Ketika pemeriksa reaksi berantai polimerase atau PCR belum ada di Indonesia, kata Fasli, Rumah Sakit Yarsi adalah salah satu lembaga kesehatan yang menyediakan alat itu di Jakarta.

Metode pemeriksaan PCR dipakai untuk mendeteksi virus Corona. Bahkan, Rumah Sakit Yarsi yang saat itu baru diresmikan langsung beralih fungsi menjadi rumah sakit COVID-19.

"Kami menangani lebih dari 200 pasien COVID-19. Rumah sakit baru, orang mencari-cari rumah sakit yang bisa, kami pindahkan satu rumah sakit menjadi rumah sakit COID-19," kata Fasli yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Jaringan laboratorium juga dibangun dengan negara-negara maju, seperti Belanda, Australia, maupun Korea Selatan. Hubungan kerja sama lintas negara dalam lembaga global memperkuat kapasitas laboratorium di Indonesia.

Praktik berbasis bukti kian menggelora tidak hanya di kalangan pakar dan ilmuwan, tetapi juga orang-orang yang bekerja di bidang non medis maupun masyarakat secara umum.

Setiap keputusan maupun kebijakan berlandaskan data dan bukti yang menepiskan berbagai keraguan, sehingga orang-orang tidak bertengkar atas perbedaan pendapat karena terbukti secara ilmiah dan atas rekomendasi para ahli.

"Kita belajar banyak dan belajar sangat cepat dari pandemi. It can be done!" pungkas Fasli.

Baca juga: Menkes: Indonesia terus lakukan reformasi sistem kesehatan

Baca juga: Menkeu: Dukungan Rp4,2 triliun dari IsDB perkuat layanan kesehatan RI

Baca juga: Bappenas: Inovasi teknologi kunci reformasi sistem kesehatan

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Pertarungan

slot gacor malam ini modal receh

Elon Musk gugat OpenAI karena dianggap lebih mengutamakan keuntungan******

Jakarta (ANTARA) - Elon Musk menggugat OpenAI dan sejumlah jajaran pimpinannya, termasuk Sam Altman selaku CEO, karena perusahaan teknologi kecerdasan buatan (AI) itu dianggap telah melanggar kesepakatan misi pendirian perusahaan tersebut.

Dikutip dari Tech Crunch, Sabtu, Musk, sebagai salah satu pendiri OpenAI, menuduh perusahaan itu kini berfokus mengejar keuntungan sehingga telah melenceng dari kontrak pendiriannya sebagai organisasi nirlaba yang mengembangkan AI demi membantu manusia.

Musk mengklaim bahwa Altman dan Greg Brockman, yang juga ikut mendirikan OpenAI, mengajaknya ikut membiayai pendirian perusahaan itu pada 2015 dengan janji bahwa OpenAI akan berfokus pada tujuan nirlaba untuk melawan ancaman kompetitif dari Google.

Baca juga: Elon Musk hadapi tantangan pasar mobil listrik di Jepang

Baca juga: Elon Musk pulihkan akun X pendiri Infowars Alex Jones

Menurut Musk, dalam perjanjian menyepakati bahwa teknologi OpenAI harus tersedia dan bebas digunakan oleh publik.

Gugatan itu telah diajukan ke pengadilan di San Francisco pada Kamis (29/2) waktu setempat. Dalam gugatan tersebut disampaikan bahwa OpenAI saat ini telah melakukan komersialisasi penelitian kecerdasan buatannya setelah bermitra dengan Microsoft.

"Di bawah dewan barunya, itu (OpenAI) tidak hanya mengembangkan tetapi menyempurnakan AGI (Artificial General Intelligence) untuk memaksimalkan keuntungan bagi Microsoft, bukan untuk kepentingan kemanusiaan. Ini adalah pengkhianatan terhadap perjanjian pendirian," tulis gugatan itu.

Menurut pengaduan hukum, Musk menyumbangkan lebih dari 44 juta dolar AS kepada OpenAI antara 2016 dan September 2020. Gugatan itu menyebutkan selama beberapa tahun pertama, dia adalah investor terbesar OpenAI.

Musk, yang meninggalkan dewan direksi OpenAI pada tahun 2018, telah ditawari saham di perusahaan itu tetapi dia menolak dengan alasan masih memegang teguh prinsip pendirian perusahaan untuk tujuan kemanusiaan.

Melalui gugatan tersebut, Musk menuntut OpenAI untuk kembali mematuhi misi pendiriannya dan melarang mereka mengkomersialkan teknologi kecerdasan buatan yang dikembangkannya untuk kepentingan direksi atau mitra OpenAI seperti Microsoft.

Gugatan itu meminta pengadilan memutuskan bahwa sistem AI seperti GPT-4 dan model canggih lainnya yang sedang dalam pengembangan merupakan teknologi yang melanggar perjanjian lisensi.

Musk juga menuntut audit dan potensi ganti rugi dari sumbangan yang diberikan untuk mendanai penelitian apabila pengadilan menemukan dana tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi.

Baca juga: Elon Musk: Popularitas Swift bisa anjlok karena "Person Of The Year"

Baca juga: Elon Musk akan integrasikan xAI dengan platform media sosial X
 

Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Panggil para pahlawan

nyicil hp

Pj Gubernur: Masyarakat antusias saksikan F1 Powerboat 2024******

Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengatakan masyarakat di wilayahnya sangat antusias menyaksikan kejuaraan F1 Powerboat 2024 yang dilaksanakan di Balige, Kabupaten Toba, 2-3 Maret 2024.

"Masyarakat maupun wisatawan sangat antusias.Masyarakat tumpah ruah di tepian danau, di jalan-jalan sangat padat," ujar Hassanudin usai pimpin Lap Parade F1 Powerboat di Balige, Kabupaten Toba, Sabtu.

Menurutnya, dengan tingginya kunjungan wisatawan ke acara balap air internasional itu sangat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat maupun daerah.

"Antusias masyarakat yang membludak tentunya akan meningkatkan perputaran perekonomian daerah. Kita berharap besok seperti tahun lalu," kata dia.

Baca juga: H20 Racing: Penyelenggara lain harus belajar dari seri Danau Toba 2024

Baca juga: Stefan Arand: Gelombang air dan cuaca panas Danau Toba jadi tantangan

Dikatakan Hassanudin perputaran uang pada kejuaraan F1 Powerboat tahun 2023 mencapai ratusan milliar rupiah. Untuk itu, ia berharap kejuaraan F1 Powerboat 2024 dapat terlaksana dengan baik agar kesuksesan tahun lalu dapat terulang kembali.

"Di tahun lalu juga perputaran perekonomian mencapai ratusan miliar, kita harap tahun ini bisa melebihi tahun lalu," sebutnya.

Dalam menyukseskan kegiatan internasional itu, pihaknya bersama pemangku kebijakan terkait sudah mempersiapkan seluruh kebutuhan dengan maksimal.

"Semua kebutuhan persiapan penyelenggaraan telah didukung penuh oleh Pemprov, mulai dari infrastruktur maupun hal teknis lainnya seperti penyediaan shuttle bus untuk mengangkut pengunjung dari kantong-kantong parkir menuju lokasi perlombaan. Pemprov dan masyarakat sangat terbuka untuk menerima wisatawan yang datang ke Danau Toba," ujarnya

Sementara itu, Bupati Toba, Sumatera Utara, Poltak Sitorus memandang pelaksanaan balap perahu cepat internasional F1 Powerboat membawa dampak ganda bagi kawasan Danau Toba, baik dari sisi pariwisata maupun bagi pelaku UMKM.

"Kami bangga dengan digelarnya F1 Powerboat yang kedua kali di Danau Toba. Ini tentunya juga menjadi ajang promosi yang sangat bagus bagi Danau Toba di dunia. Salah satu tujuan kejuaraan itu adalah destinasi pariwisata di Toba mengalami kenaikan kelas hingga berkelas internasional," katanya di Toba, Sabtu.

Dengan adanya kejuaraan internasional tersebut, kata dia mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke daerah itu. Pada tahun 2022 ada kunjungan 1 juta orang, berikutnya tahun 2023 naik 100 persen menjadi 2 juta kunjungan wisatawan saat F1 Powerboat pertama di gelar.

"Bila seorang wisatawan itu menghabiskan uang nya di Toba sebanyak Rp500 ribu. Maka, uang yang berputar di Toba sebesar Rp1 triliun. kali ini selain F1 Powerbiat, juga ada Aquabike Indonesia Championship, Lomba Solu Bolon dan hiburan band seperti Wali, Radja dan Ada Band," katanya.*

Baca juga: Penyelenggara apresiasi Polri terkait pengamanan F1 Power Boat

Baca juga: Gubernur: Okupansi penginapan di Toba naik 100 persen

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Kemegahan Netheril

gacor mania 77 slot

PSI sebut jumlah suara meningkat karena dukungan dari daerah******

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD PSI Semarang, Melly Pangestu mengatakan meningkatnya perolehan suara PSI dipengaruhi oleh tingginya jumlah dukungan dari beberapa daerah, salah satunya Semarang.

Tingginya jumlah suara di Semarang dapat membuat partai berlambang bunga mawar itu meraih lima kursi di Dewan Perwakilan Rakyat DPR (DPRD) setempat.

"Untuk 2024 belum final perhitungan. Masih tingkat kota. Tapi bisa dipastikan PSI dapat 5 kursi untuk DPRD di 2024,” kata dia dalam keterangan persnya, Sabtu.

Keberhasilan itu dinilai Melly berkat kerja keras para relawan dan kader dalam melakukan kampanye di wilayah Semarang.

Bukan hanya karena kerja keras para kader di wilayah, Melly menilai faktor sosok Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum PSI sekaligus putra Presiden RI Joko Widodo menjadi magnet baru bagi warga.

Hal tersebut terbukti ketika perolehan suara PSI tahun ini yang melebihi jumlah saat pemilu 2019 lalu sebelum Kaesang didapuk jadi ketua umum.

"Dua faktor, Kaesang dan Jokowi effectserta perjuangan caleg secara merata,” kata dia.

Dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada PSI, dia yakin para kader akan lebih semangat untuk membela kepentingan masyarakat ketika menjadi anggota legislatif.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai wajar adanya penambahan suara saat KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Oleh karena itu, dia mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius dalam menyikapi penambahan suara untuk PSI.

“Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace Natalie dalam siaran resmi PSI di Jakarta, Sabtu.

Dia menambahkan berbagai kemungkinan masih dapat terjadi selama KPU masih merekapitulasi suara para pemilih dalam Pemilu 2024.

Rekapitulasi suara sementara KPU menunjukkan PSI, partai yang saat ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, memperoleh 3,13 persen suara dari pemilihan anggota DPR RI per Sabtu pukul 12.00 WIB. Dalam periode waktu itu, suara yang terhitung mencapai 65,73 persen.

Dengan demikian, PSI hanya membutuhkan kurang dari satu persen suara, tepatnya 0,87 persen suara, untuk dapat mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen. Jika berhasil mencapai ambang batas, maka untuk pertama kalinya, PSI dapat menduduki kursi DPR RI di Senayan.

 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Pedang melawan langit

vipbet888 slot

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024