erek 61

dunia cermin tertinggi

Harga Emas Antam Merosot ke Rp1,027 Juta per Gram******

Harga jualemasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,027 juta per gram pada Selasa (31/1). Harga emas Antam per gram ini turun Rp2.000 dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Bahkan, harga pembelian kembali (buyback) jatuh Rp3.000 dari Rp934 ribu per gram ke Rp931 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp563,5 ribu, 2 gram Rp1,99 juta, 3 gram Rp2,96 juta, 5 gram Rp4,91 juta, 10 gram Rp9,76 juta, 25 gram Rp24,28 juta, dan 50 gram Rp48,49 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,01 persen menjadi US.939 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot naik 0,05 persen ke US.924,2 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas masih akan range-bound dengan kecenderungan melemah oleh penguatan dolar AS yang didukung sentimen risk off pasar.

"Investor emas cenderung sideline mengantisipasi kejutan pada pertemuan FOMC The Fed besok," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.910 per troy ons dan resistance US.935 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

Buwas soal Isu Jadi Mentan Gantikan SYL: Tidak Ada Masalah******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas buka suara soal isu dirinya akan diangkat menjadimenteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Buwas mengatakan saat ini ia lebih memilih fokus menjalankan tugasnya sebagai direktur utama Bulog. Kendati demikian, Buwas menyebut sudah terbiasa jika diamanatkan tugas baru seperti saat dipilih memimpin Bulog.

"Kita sekarang apa yang jadi tugas, kita laksanakan dengan baik. Nextkita mau diapainya terserah. Tidak ada masalah karena saya sudah terbiasa dengan itu," ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan (3/2).

Isu reshufflekabinet menguat beberapa pekan terakhir. Nama Syahrul yang merupakan kader NasDem, masuk dalam daftar menteri yang diusulkan PDIP untuk dicopot.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai persediaan beras tanpa kehadiran Syahrul. Yang diundang adalah Buwas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo.

"Ya yang diundang saya cuma bertiga urusan beras ya, ini kan soal panyaluran, soal operasi pasar," kata Buwas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (31/1).

Buwas berkata ia hadir sebagai pihak yang akan melaksanakan operasi pasar. Zulhas, ucapnya, hadir sebagai pihak yang bertanggung jawab tentang stabilisasi harga.

Sementara itu, Arief dihadirkan sebagai pihak yang akan menganalisis kebijakan terkait pangan.

[Gambas:Video CNN]

Ratu Pingwang

LSM soal Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat: Klasik & Menahun******

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis untuk rapat danstudi bandingmerupakan persoalan klasik dan terjadi setiap tahun.

Misbah merespons pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas soal anggaran penanganan kemiskinan pemerintah sebanyak Rp500 triliun yang justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding

"Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, tapi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun dan menahun. Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah," kata Misbah saat dihubungi, Sabtu (28/1).

Jika dipersentasekan, ia menyebut belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsinya lebih besar di tiap kementerian/lembaga.

"Belanja barang/jasa inilah yang digunakan untuk rapat-rapat dan studi banding dalam bentuk belanja makan/minum, perjalanan dinas, dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan belanja barang/jasa ini biasanya tersembunyi dalam nama program atau kegiatan yang seakan-akan untuk pengentasan kemiskinan. Program itu seakan-akan berpihak kepada masyarakat

"Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin, namun ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi," katanya.

Namun, ia menyebut biasanya anggaran yang betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan justru sangat minim.

"Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan glondongan," katanya.

Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding. Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN

Selir gila tidak mudah untuk diculik

BPKH Akan Berinvestasi ke Perusahaan Penyelenggara Haji di Arab******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengaku saat ini tengah berkunjung ke Arab Saudiuntuk membangun kerja sama (syirkah) dengan Syarikah atau penyelenggara haji yang ditentukan pemerintah Arab Saudi.

Anggota BPKH 2017-2022 Indra Gunawan mengaku kerja sama ini dijalin agar terbangun nilai tawar yang setara. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar atau sekitar 200 ribu lebih orang.

"Kepala BPKH dan anggota pelaksana sedang berangkat ke Arab Saudi untuk istilahnya membangun syirkah yang sama, supaya punya level playing fieldyang sama, bargainyang sama," kata Indra di Jakarta Timur, Senin (30/1).

"Mungkin dari Pak Presiden, Wapres, Kementerian Agama, dan kami melakukan lobi diplomatik supaya ada equal dealing treatmentbersama-sama, membangun bisnis bersama-sama. Tadi kami usul ada tax treatyantar ekspor impor perdagangan Indonesia-Arab Saudi. (Jadi) tidak hanya investasi, tapi beyond investasi, karena ini market terbesar ya jemaah Indonesia untuk Arab Saudi," kata Indra.

Lebih jauh, menurutnya, rencana investasi pada syarikah yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi itu saat ini sedang dalam tahap konsultasi dengan Kementerian Agama. Utamanya terkait regulasi dan teknis lain yang perlu dipersiapkan.

Untuk itu, Indra tak bisa memastikan secara rinci waktu implementasi investasi tersebut.

"Kami akan melakukan investasi kalau syirkah entitas bisnisnya sudah di-approveoleh Kerajaan Arab Saudi dan kami bisa sejajar dengan syirkah-syirkah yang lain, supaya bisa memberi serviceyang terbaik untuk jemaah Indonesia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Nona Junhuan

Sofyan Djalil dan Suhardi Alius Diangkat Jadi Komisaris Ancol******

Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RISofyan A Djalil diangkat menjadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pembangunan Jaya Ancol.

Selain itu, Eks Kepala BNPT Suhardi Alius diangkat menjadi komisaris.

Pengangkatan itu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (1/2).

"Proses pengangkatan dan pemberhentian Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Fitria Rahadiani, dalam keterangan tertulis Rabu ini.

Fitria mengatakan perubahan susunan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, dilaksanakan atas pertimbangan penyegaran dalam struktur organisasi perusahaan.

Ia menyebut pengangkatan Sofyan A. Djalil dan Suhardi Alius diharapkan bisa memberikan energi untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tambah perseroan.

"PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dengan pembaharuan kepengurusan ini, diharapkan agar Direksi bersama Dewan Komisaris mengupayakan percepatan recoverybisnis Perseroan sesuai tata kelola perusahaan yang baik," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Kaisar

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka