link slot terbaru

Kaisar Suci yang Bangga

Bangka Belitung Akan Gratiskan Lahan Bagi Investor******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung(Babel) akan menggratiskan lahanatau tanah bagi investoryang akan menanamkan uangnya di daerah tersebut.

Pejabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin mengatakan kebijakan itu dilakukan demi mendongkrak investasi dan ekonomi masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai itu. 

"Ini tentunya sangat menarik bagi investor untuk berinvestasi di daerah ini," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (8/11).

"Tujuan saya menyiapkan rakor dengan bupati dan wali kota ini supaya materi pemerintah daerah dari Bangka Belitung untuk Rakornas Investasi bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia nanti mantap," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa poin yang digarisbawahi dalam meningkatkan investasi di Babel pada 2023. Pertama, mengupayakan usulan-usulan investasi di pekerjaan umum.

Kedua,perlunya mengetahui nilai lebih yang dimiliki jika ada yang ingin berinvestasi. Ketiga,cara menyiapkan informasi untuk investor, dengan memperhatikan tiga hal di antaranya memastikannya tidak bermasalah, gunakan prinsip take and give, dan keterbukaan di lapangan.

"Kita perlu mengupayakan nilai lebih. Kira-kira kalau kita menawarkan orang berinvestasi di Babel ini, apa sih nilai lebihnya," ujar Ridwan Djamaluddin.

[Gambas:Video CNN]

Nenek moyang Jindan di zaman modern

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Monster di Dunia Elf

Luhut: Siapa Bilang Indonesia Bisa Dikontrol China?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Panjaitan membantah Indonesia dikontrol China. Bantahan itu ia paparkan sembari memperlihatkan pertumbuhan data perdaganganRI.

"Orang bilang kita dikontrol oleh China. Siapa bilang Indonesia bisa dikontrol China? Tidak ada. 'Nobody no country can control Indonesia. I'm telling you'," kata Luhut dalam acara 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022, Kamis (10/11).

"Anda lihat di sini, trade deficitdengan China itu US miliar pada 2019. Tahun lalu, trade deficitkita di sini (kurang dari US,5 miliar). Jadi apa yang mau saya katakan kepada Anda, tidak ada orang bisa kontrol kita," sambungnya.

Selain itu, biaya transportasi material dari satu pulau ke pulau lain di Indonesia hanya US sampai US per ton, berbeda dengan China yang menyentuh US sampai US per ton.

Luhut menjelaskan jika sebelumnya Indonesia hanya bisa mengekspor bijih nikel, kini itu sedang diubah. Indonesia sedang dalam tahap mengekspor besi dan baja.

[Gambas:Video CNN]

Bahkan, ke depan pada kuartal III 2024 Indonesia siap memproduksi lithium battery dan kendaraan listrik (EV).

Khusus data ekspor besi dan baja Indonesia yang dipaparkan Luhut, pada 2015 tercatat hanya US,2 miliar. Namun, meningkat tajam hingga menyentuh US,9 pada 2021. Lalu, untuk proyeksi pada 2022 bakal meningkat hingga US,8 miliar.

Luhut juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 yang menyentuh 5,72 persen. Menurutnya, banyak orang yang menganggap remeh ekonomi Indonesia yang solid.

"Orang kadang-kadang anggap enteng, banyak itu ekonom-ekonom dan pengamat asal bunyi (asbun) saja. Makanya kalau saya tantang, 'Hei kau datang kemari, biarpun saya tentara bukan ekonom, saya ngerti-ngerti juga barang ini (pertumbuhan ekonomi)'," ujar Luhut.

Orang suci pertama sepanjang masa

Nilai Kontrak Gedung Setpres dan Pendukung Istana IKN Rp1,35 T******

ProyekGedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung pada kawasan Istana KepresidenanIbu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki nilai kontrak total mencapai Rp1,35 Triliun.

Tender proyek tersebut dimenangkan oleh PT Waskita Karya Tbk. Itu berarti Waskita sampai saat ini telah memenangkan tender proyek IKN dengan total nilai kontrak mencapai Rp2,55 triliun.

"Perseroan akan mengerahkan seluruh sumber daya terbaik yang dimiliki agar dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Dari pengalaman yang perseroan miliki, kami yakin dapat mengerjakan proyek ini dengan tepat mutu dan tepat waktu sesuai yang tertuang dalam kontrak," ungkap SVP Corporate Secretary Perseroan Novianto Ari Nugroho dalam rilis resmi, dikutip Senin (7/11).

Proyek ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 50,678 m2 dan luas bangunan 33,312 m2 yang terbagi menjadi 3 bangunan, yaitu Sekretariat Presiden, Mess Paspampres, dan Bangunan pendukung.

Pembangunan ini membutuhkan waktu pembangunan selama 720 hari kalender dengan target penyelesaian pekerjaan pada akhir 2024.

Sebelum proyek ini, Waskita telah memenangkan 2 tender proyek, yaitu Proyek Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang senilai Rp990 miliar dan Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP) Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 senilai Rp182 miliar.

[Gambas:Video CNN]

sistem generasi dewa laki-laki

Studi: Orang Kaya Sumbang 1 Juta Kali Lebih Banyak Emisi******

Laporan Oxfam menyatakan seorang miliardermengeluarkan satu juta kali lebih banyak emisi gas rumah kacadibandingkan dengan rata-rata kebanyakan orang.

Hal tersebut berdasarkan temuannya pada analisis terperinci tentang investasi 125 miliarder terkaya di dunia.

MengutipCNN, Selasa (8/11), investasi individu terkaya menyumbang 70 persen dari emisi. Mereka menghasilkan rata-rata tahunan 3 juta metrik ton karbon dioksida (CO2) per orang atau satu juta kali lebih tinggi dari rata-rata 2,76 ton CO2 bagi mereka yang hidup di 90 persen terbawah.

"Beberapa miliarder ini bersama-sama memiliki 'emisi investasi' yang setara dengan jejak karbon seluruh negara seperti Prancis, Mesir, atau Argentina. Tanggung jawab utama dan berkembang dari orang kaya untuk emisi keseluruhan jarang dibahas atau dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan iklim. Ini harus berubah," katanya.

"Investor miliarder di puncak piramida perusahaan ini memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong kerusakan iklim. Mereka sudah terlalu lama lolos dari pertanggungjawaban," imbuhnya.

Studi ini juga menemukan miliarder memiliki rata-rata 14 persen dari investasi mereka di industri yang mencemari seperti energi dan bahan seperti semen. Hanya satu miliarder dalam sampel yang memiliki investasi di perusahaan energi terbarukan.

"Kami membutuhkan COP27 untuk mengekspos dan mengubah peran yang dimainkan oleh perusahaan besar dan investor kaya mereka dalam mengambil untung dari polusi yang mendorong krisis iklim global," kata Dabi.

[Gambas:Video CNN]

api bintang

Luhut Sebut Indonesia Siap Kembangkan Ekosistem Karbon Biru******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia siap dalam mengembangkan ekosistem karbon biru. Pernyataan itu ia katakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Conference of The Parties 27 (COP27).

"Indonesia lebih dari siap untuk mengembangkan ekosistem karbon biru melalui investasi yang komprehensif dengan kemitraan yang efektif dari semua pemangku kepentingan dan mekanisme keuangan terpadu," katanya dalam sambutannya secara daring saat pembukaan talkshow di Paviliun Indonesia, COP27 Mesir, dikutip dari Antara, Selasa (8/11).

Dalam talkshow bertajuk Mainstreming Investment and Partnership for Blue Carbon Development itu, Luhut menekankan pentingnya kemitraan dan investasi dalam pengembangan karbon biru. Hal ini lantaran ekosistem laut dan pesisir sangat krusial bagi iklim global.

"Kami berkomitmen untuk melestarikan pengelolaan yang berkelanjutan dan memulihkan ekosistem penting yang kritis ini," ujarnya.

Luhut juga mengajak negara-negara dengan hutan tropis terbesar itu untuk berkolaborasi dan memperkuat kemitraan untuk menghadapi tantangan aksi iklim dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

Adapun, Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam melimpah dan merupakan tuan rumah keanekaragaman hayati laut yang besar.

"Kita memiliki ekosistem mangrove terbesar yaitu sekitar 3,36 juta hektare yang merupakan 23 persen mangrove dunia, dan tiga juta hektare rumput laut serta keanekaragaman hayati terumbu karang di bumi," katanya.

Dalam hal penyimpanan karbon, Luhut menyebut mangrove dianggap sebagai ekosistem yang paling efektif karena kapasitasnya yang tinggi untuk menyerap dan menyimpan karbon atmosfer.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga telah menjalankan program rehabilitasi mangrove terhadap 600 ribu hektare untuk mendukung penurunan emisi karbon yang ditargetkan sebesar 31,9 persen tanpa syarat dan 43,2 persen dengan dukungan internasional sebagaimana tercantum dalamenhanced nationally determined contributions(NDC).

"Saya sangat berharap acara ini dapat menyegarkan kembali ide dan komitmen kita untuk melindungi wilayah pesisir kita dan mencapai tujuan pembangunan rendah karbon," ungkap Luhut.

[Gambas:Video CNN]