foto jp kakek zeus

Pangeran Daxia

Zulhas Sebut Pemerintah Saat Ini Tak Boikot Produk Pro Israel******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut Pemerintah Indonesia tak akan melakukan aksi boikotapapun terhadap produk yang dianggap pro Israel sebagai buntut atas agresi yang dilakukan negara itu terhadap Palestina.

Pernyataan tersebut ia lontarkan sebagai respons dari Komisi VI DPR RI yang meminta Zulhas menjabarkan produk-produk apa saja yang diboikot oleh masyarakat di Tanah Air.

Zulhas menjelaskan hingga saat ini pemerintah tak ikut melakukan boikot. Adapun soal gerakan boikot dari masyarakat, Zulhas menilai itu adalah hak warga.

Zulhas menilai siapa saja yang sudah mengikuti aturan, maka mereka boleh berjualan di Indonesia.

"Saya kira jelas, terang, tidak abu-abu, kami tak larang produk mana pun, selama sesuai ketentuan yang ada, silahkan saja," katanya.

Gerakan boikot pada produk-produk yang diduga pro Israel tengah menggema di dunia maya buntut agresi yang dilakukan negara tersebut terhadap Palestina selama sebulan belakangan ini. Masyarakat ramai-ramai mengajak untuk tidak membeli produk yang disinyalir mendukung atau memberikan pendanaan pada Israel.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai gerakan boikot produk-produk yang terafiliasi Israel penting untuk mendapatkan perhatian politik secara luas, namun upaya tersebut belum cukup.

"Gerakan boikot cukup penting untuk dapatkan perhatian politik dan saya kira sekarang juga sudah, tapi ini tak cukup," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/11) lalu.

Gus Yahya mengatakan saat ini tak cuma muncul gerakan boikot produk terafiliasi Israel saja, tetapi juga gerakan memboikot produk yang pro terhadap Palestina.

Ia mencontohkan media sosial X kini telah diboikot oleh perusahaan yang pro terhadap Israel lantaran kerap menayangkan video dari jalur Gaza.

"Seperti Disney, Sony Pictures boikot X. Karena X tayangkan posting-posting dari Gaza. Dan mereka boikot X dan cabut iklan dari X, mereka melakukan boikot," katanya.

[Gambas:Video CNN]

"Nah, ini artinya resiprokal, saling boikot," tambah Gus Yahya.

Melihat persoalan itu, Gus Yahya mengimbau harus memikirkan jalan keluar yang masuk akal dan memungkinkan untuk membantu Palestina.

"Bukan cuma sekadar harapan, tapi betul-betul yang work-able yang bisa dilakukan jalan keluarnya. Sebelum semua itu. Ini harus dihentikan segera. Serangan harus dihentikan segera," katanya.

Berasal dari negeri asing

Cegah Warga Terjerat Pinjol, Anies Janji Perkuat Peran Koperasi******

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan akan meningkatkan peran koperasijika terpilih dalam Pilpres 2024, agar masyarakat terjerat pinjaman-pinjaman online.

Anies mengatakan peningkatan peran koperasi telah ia lakukan saat memimpin Jakarta.

"Kami rasakan di Jakarta ketika PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki koperasi, less likelyterjebak pinjol-pinjol yang selama ini ada," katanya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (7/11).

"Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam koperasi bukan hanya transaksi ekonomi, tapi kepercayaan antarwarga tumbuh," katanya.

"Kita butuh hari ini mengembalikan peran koperasi menjadi salah satu pelaku penting perekonomian Indonesia," imbuh Anies.

Dalam paparannya, ia menjabarkan ada tiga agenda untuk meningkatkan peran koperasi. Pertama, mendorong penggunaan dan modernisasi usaha koperasi.

Kedua, meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dengan penataan tata niaga melalui koperasi.

Ketiga, menghadirkan kebijakan afirmatif untuk sektor atau komoditas tertentu untuk usaha koperasi.

[Gambas:Video CNN]

Hutan belantara fantasi

Temuan KemenkopUKM: KUR Dipakai Beli Mobil hingga Renovasi Rumah******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) membeberkan sejumlah temuan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan monitor dan evaluasi (monev) di 23 provinsi, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengungkapkan penyaluran dana KUR tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha. Bahkan, dana tersebut ada yang digunakan untuk merenovasi rumah hingga membeli kendaraan.

"Secara garis besar masih terdapat beberapa temuan. Salah satunya, dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha. Ada sebagian yang digunakan juga untuk keperluan lainnya, seperti merenovasi rumah, beli kendaraan dan lainnya," ujar Yulius di KemenkopUKM seperti dikutip Detik pada Selasa (21/11).

"Ya kita akan kita tingkatkan monitoring dan pengawasannya. Jadi ini nakal nih orang pinjam untuk usaha ternyata malah renovasi rumah," tambahnya.

Ia juga berharap monev tersebut dapat membantu memastikan penyaluran KUR tepat sasaran sehingga berdampak pada UMKM.

Kendati demikian, Yulius membantah saat ditanya soal bank yang meloloskan dana KUR kepada debitur nakal demi mengejar target debitur baru. Menurut Yulius, hal ini bisa terjadi karena kesalahan dari debitur.

"Itu kan sebuah kesalahan. Makanya dengan acara ini kita akan melakukan kebijakan berikutnya atau tindakan atau apa gitu," imbuhnya.

Hasil survei terhadap 1.047 debitur, menunjukkan sebanyak 6 persen responden menggunakan dana KUR untuk investasi, seperti membeli tanah atau lahan, membuka kios atau cabang baru, dan tambahan tabungan.

Sedangkan sebanyak 1 persen atau sekitar 15 orang mempergunakan KUR untuk keperluan lain, seperti melahirkan, meminjamkan kepada saudara, dan kebutuhan harian lainnya.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi KUR hingga 10 November tercatat Rp 207,7 triliun. Angka itu setara 69,9 persen dari target Rp297 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Setan cinta tidak terkalahkan

IHSG Tangguh ke 7.134 Sore Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) bertengger di posisi 7.134 pada Kamis (7/12) sore. Indeks saham menguat 47 poin atau 0,67 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,33 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,31 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 177 saham menguat, 377 saham terkoreksi, dan 206 saham lainnya stagnan.

Senada, bursa saham Eropa juga melemah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,40 persen dan indeks DAX di Jerman minus 0,23 persen.

Sementara bursa Amerika bervariasi. Tercatat indeks S&P 500 menguat 0,39 persen, indeks Dow Jones menguat 1,42 persen, sedangkan indeks NASDAQ Composite minus 0,58 persen.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

3 Komponen Perhitungan Upah Buruh di Aturan Baru Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) terbaru.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan aturan berbentuk PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Ida mengatakan salah satu poin penting yang diatur dalam pp itu; variabel penetapan upah. Menurutnya, ada tiga variabel yang digunakan dalam menentukan upah buruh.

Ketiga, indeks tertentu. Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan Dewan Pengupahan Daerah.

Indeks ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Dengan ketiga variabel itu, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (10/11) malam.

Ida mengklaim aturan baru ini memberikan kepastian soal kenaikan upah buruh.

"Ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Kebangkitan Jiwa

Pemerintah Belum Bayar Utang Minyak Goreng Rp344 M ke Pengusaha Ritel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

"Sampai hari ini, 15 November, Aprindo belum mendapatkan langkah-langkah konkret dan nyata dari pemerintah untuk niat menyelesaikan rafaksi. Malah kami melihat justru niat itu mungkin sudah pupus untuk menyelesaikan refraksi," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah enggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah hampir dua tahun berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.