kredinesia ilegal atau legal

Pakar pribadi si cantik sekolah

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’

Penguasa segala sesuatu

IHSG Bangkit ke 6.812 Disokong 219 Saham******

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.812 pada Jumat (16/12). Indeks saham menguat 60,33 poin atau plus 0,89 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp14,95 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,82 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 219 saham menguat, 297 terkoreksi, dan 178 lainnya stagnan. Terpantau, enam dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor basic di angka 1,53 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang melemah 1,87 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 0,53 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan minus 0,04 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,93 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 3,09 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 3,28 persen.

Sementara itu, bursa Amerika kompak melemah. Indeks S&P 500 turu 2,49 persen, indeks NYSE melemah 2,02 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 3,23 persen.

[Gambas:Video CNN]

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

Ace Hardware Ungkap Penyebab Harga Saham Turun******

PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) menjelaskan penyebab saham perseroan menurun dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden Direktur ACES Prabowo Widyakrisnadi mengatakan salah satunya karena investor luar negeri melepas saham ACES. Hal itu langsung berpengaruh ke harga saham karena porsi investor luar negeri mencapai 80 persen- 90 persen dari total saham free float ACES.

"Secara data kita ketahui banyak sekali investor luar yang saat ini melepas saham kita, dari 40 persen yang free float, mungkin 80 persen 90 persen dipegang institusi luar, bukan dari dalam, lebih banyak dari luar," kata Prabowo dalam public expose, Kamis (15/12).

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menjelaskan alasan perusahaan menutup tiga gerai sepanjang tahun ini. Gerai yang ditutup biasanya sudah menunjukkan tren negatif.

"Jadi kalau toko itu sudah berjalan beberapa waktu dan kelihatannya mengarah ke posisi tren negatif dan kalau ini sudah kita lihat tidak berhasil, kita harus tutup toko," ujarnya.

Kendati demikian, ACE Hardware membuka 13 gerai usaha pada tahun ini. Tahun depan, perusahaan bahkan menargetkan 15 gerai baru.

Sementara itu, perusahaan membukukan laba bersih Rp355,5 miliar pada kuartal III 2022, naik 9,8 persen dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya. Untuk penjualan bersih, ACE Hardware mencapai Rp4,89 triliun, naik 4,3 persen dibanding tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Tianmang Tertinggi

Buruh Minta Kemnaker Ambil Alih Rekrutmen ABK dari Kemenhub******

Partai Buruhdan organisasi serikat buruh berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaandi Jakarta Selatan, Senin (19/12). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh pada 18 Desember.

Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono menyampaikan tiga tuntutan buruh.

Pertama, buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) yang selama ini izinnya diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

"Jadi dengan adanya izin yang diterbitkan Kemnaker, hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi. Soal upahnya, kebebasan untuk membuat serikat pekerja terhadap buruh migran, jaminan sosial dan sebagainya," kata Kahar.

Tidak hanya kepada Kemnaker, tuntutan juga disampaikan kepada Kemenhub untuk menyetop penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agencyyang bertugas merekrut dan menempatkan ABK pasca diterbitkannya PP No 22 tahun 2022.

Partai Buruh menilai carut-marut yang selama ini terjadi pada ABK disebabkan oleh tumpang tindih tugas antara Kemnaker dan Kemenhub

Tuntutan kedua, yaitu penolakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal penghinaan presiden dan pasal demo tanpa pemberitahuan.

"Kritik bisa jadi kalau presidennya tipis kuping dianggap sebagai penghinaan. Termasuk soal unjuk rasa tanpa pemberitahuan bisa masuk pidana," ujarnya.

Tuntutan ketigapenolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai membuat kenaikan upah semakin kecil, buruh mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya batasan kontrak pekerja, dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing karena tidak lagi memerlukan izin.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan yang sama, buruh juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP 2023). Oleh sebab itu, buruh bakal mengajukan gugatan terhadap sejumlah gubernur, termasuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan gugatan, tidak hanya kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, tapi juga gubernur lain," ujar Kahar.

Kahar menyebut UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah karena hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.

Ia juga menyayangkan tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung Barat disebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.

Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

"Tapi kemudian sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.

Pedang Teratai Hijau

5 Negara Pemberi Subsidi Kendaraan Listrik, China hingga Jerman******

Pemerintah berencana memberikansubsidi untuk setiap pembeliankendaraan listrik. Hal ini dilakukan demi mendorong percepatan penggunaan motor danmobil listrik di Tanah Air.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memaparkan pemerintah akan menyubsidi Rp80 juta untuk setiap pembelian mobil listrik dan Rp8 juta untuk pembelian motor listrik.

Tak hanya pembelian motor listrik baru, pemerintah juga akan memberikan subsidi sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang mengkonversi motornya dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

"Seperti Eropa, kenapa mereka lebih maju dalam penggunaan mobil listrik? Ya karena pemerintah beri insentif, China juga dan Thailand juga memberikan insentif," katanya dalam video di kanal Youtube Sekretariat Presiden seperti dikutip pada Kamis (15/12).

Pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik ini memang sudah diberlakukan di beberapa negara.

Berikut beberapa negara yang memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik:

1. Thailand

Thailand memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik hingga 2025. Khusus untuk mobil listrik, pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian mobil penumpang dengan kapasitas di bawah 10 kursi dengan harga eceran maksimum 2 juta baht atau sekitar Rp893,47 juta.

Dilansir dari Bangkok Post, kendaraan dengan kapasitas baterai 10 kWh hingga 30 kWh akan mendapat subsidi sebesar 70 ribu baht atau sekitar Rp31,27 juta per unit.

Sementara, kendaraan dengan kapasitas baterai 30 kWh atau lebih menerima subsidi sebesar 150 ribu baht atau sekitar Rp67 juta per unit.

Sedangkan, untuk motor listrik dengan harga eceran maksimal 150 ribu baht mendapat subsidi sebesar 18 ribu bath atau sekitar Rp8 juta per unit.

2. China

Pemerintah China saat ini memberikan sejumlah kecil subsidi kepada pembeli kendaraan listrik dan hibridaplug-inyang memenuhi syarat masing-masing US.836 atau sekitar Rp28,67 juta dan US9 atau Rp10,76 juta per unit.

Meski demikian, subsidi ini akan berakhir pada akhir 2022.

Oleh karena itu, beberapa produsen kendaraan listrik termasuk Nio, Xpeng Motors, SAIC mitra Volkswagen China, unit EV premium Geely Zeekr, dan Aito, baru-baru ini berjanji untuk menanggung kenaikan harga jika pelanggan melakukan pemesanan sebelum akhir 2022.

3. India

Pemerintah memberikan subsidi untuk setiap pembelian motor listrik hingga 2 lakh atau sekitar Rp37,7 juta per unit.

Untuk subsidi ini pemerintah menyediakan total dana sebesar 100 crore atau sekitar Rp188,5 triliun.

Sementara untuk mobil listrik India memberikan subsidi sebesar 1 lakh atau sekitar Rp18,85 juta.

Untuk subsidi ini, pemerintah menyediakan dana hingga 250 crore atau sekitar Rp471,36 rupiah.

4. Jerman

Jerman memberikan subsidi sebesar 6.000 euro atau sekitar Rp99,46 juta untuk setiap pembelian mobil listrik dengan harga di bawah 40 ribu euro atau sekitar Rp663,25 juta.

Sementara, untuk mobil listrik dengan harga antara 40 ribu hingga 65 ribu euro atau sekitar Rp1,07 triliun, subsidi yang diberikan sebesar 5.000 euro atau Rp82,89 juta.

Meski demikian, besaran subsidi ini akan dikurangi mulai tahun depan. Hal ini seiring dengan semakin ramainya penggunaan mobil listrik.

5. Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan memberikan subsidi sebesar 9 juta won sekitar Rp117,46 juta untuk pembelian mobil penumpang listrik dengan harga di bawah 85 juta won atau sekitar Rp952,62 juta.

Korea Selatan juga memberikan subsidi sebesar 9 juta won hingga 27 juta won atau sekitar Rp321,57 juta untuk pembelian truk listrik.

Pemerintah menyebut akan memberikan subsidi itu untuk 14.200 pembelian kendaraan listrik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung penggunaan 27 ribu kendaraan listrik sepanjang 2022.

[Gambas:Video CNN]

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

5 Negara Pemberi Subsidi Kendaraan Listrik, China hingga Jerman******

Pemerintah berencana memberikansubsidi untuk setiap pembeliankendaraan listrik. Hal ini dilakukan demi mendorong percepatan penggunaan motor danmobil listrik di Tanah Air.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memaparkan pemerintah akan menyubsidi Rp80 juta untuk setiap pembelian mobil listrik dan Rp8 juta untuk pembelian motor listrik.

Tak hanya pembelian motor listrik baru, pemerintah juga akan memberikan subsidi sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang mengkonversi motornya dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

"Seperti Eropa, kenapa mereka lebih maju dalam penggunaan mobil listrik? Ya karena pemerintah beri insentif, China juga dan Thailand juga memberikan insentif," katanya dalam video di kanal Youtube Sekretariat Presiden seperti dikutip pada Kamis (15/12).

Pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik ini memang sudah diberlakukan di beberapa negara.

Berikut beberapa negara yang memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik:

1. Thailand

Thailand memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik hingga 2025. Khusus untuk mobil listrik, pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian mobil penumpang dengan kapasitas di bawah 10 kursi dengan harga eceran maksimum 2 juta baht atau sekitar Rp893,47 juta.

Dilansir dari Bangkok Post, kendaraan dengan kapasitas baterai 10 kWh hingga 30 kWh akan mendapat subsidi sebesar 70 ribu baht atau sekitar Rp31,27 juta per unit.

Sementara, kendaraan dengan kapasitas baterai 30 kWh atau lebih menerima subsidi sebesar 150 ribu baht atau sekitar Rp67 juta per unit.

Sedangkan, untuk motor listrik dengan harga eceran maksimal 150 ribu baht mendapat subsidi sebesar 18 ribu bath atau sekitar Rp8 juta per unit.

2. China

Pemerintah China saat ini memberikan sejumlah kecil subsidi kepada pembeli kendaraan listrik dan hibridaplug-inyang memenuhi syarat masing-masing US.836 atau sekitar Rp28,67 juta dan US9 atau Rp10,76 juta per unit.

Meski demikian, subsidi ini akan berakhir pada akhir 2022.

Oleh karena itu, beberapa produsen kendaraan listrik termasuk Nio, Xpeng Motors, SAIC mitra Volkswagen China, unit EV premium Geely Zeekr, dan Aito, baru-baru ini berjanji untuk menanggung kenaikan harga jika pelanggan melakukan pemesanan sebelum akhir 2022.

3. India

Pemerintah memberikan subsidi untuk setiap pembelian motor listrik hingga 2 lakh atau sekitar Rp37,7 juta per unit.

Untuk subsidi ini pemerintah menyediakan total dana sebesar 100 crore atau sekitar Rp188,5 triliun.

Sementara untuk mobil listrik India memberikan subsidi sebesar 1 lakh atau sekitar Rp18,85 juta.

Untuk subsidi ini, pemerintah menyediakan dana hingga 250 crore atau sekitar Rp471,36 rupiah.

4. Jerman

Jerman memberikan subsidi sebesar 6.000 euro atau sekitar Rp99,46 juta untuk setiap pembelian mobil listrik dengan harga di bawah 40 ribu euro atau sekitar Rp663,25 juta.

Sementara, untuk mobil listrik dengan harga antara 40 ribu hingga 65 ribu euro atau sekitar Rp1,07 triliun, subsidi yang diberikan sebesar 5.000 euro atau Rp82,89 juta.

Meski demikian, besaran subsidi ini akan dikurangi mulai tahun depan. Hal ini seiring dengan semakin ramainya penggunaan mobil listrik.

5. Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan memberikan subsidi sebesar 9 juta won sekitar Rp117,46 juta untuk pembelian mobil penumpang listrik dengan harga di bawah 85 juta won atau sekitar Rp952,62 juta.

Korea Selatan juga memberikan subsidi sebesar 9 juta won hingga 27 juta won atau sekitar Rp321,57 juta untuk pembelian truk listrik.

Pemerintah menyebut akan memberikan subsidi itu untuk 14.200 pembelian kendaraan listrik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung penggunaan 27 ribu kendaraan listrik sepanjang 2022.

[Gambas:Video CNN]