petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

catur777

games slot gacor 179Jutaan kata 491118Orang-orang telah membaca serialisasi

《catur777》

Gol Victor Osimhen buat laga Napoli vs Barcelona berakhir imbang 1******

Gol Victor Osimhen buat laga Napoli vs Barcelona berakhir imbang 1-1
Arsip foto - Pemain Napoli Victor Osimhen berselebrasi setelah mencetak gol ke gawang Udinese dalam pertandingan sepak bola Liga Italia di Dacia Arena, Udine, Italia, Jumat (5/5/2023). ANTARA FOTO/Reuters/Jennifer Lorenzini/nym.
Jakarta (ANTARA) - Laga Napoli kontra Barcelona berakhir imbang 1-1 dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Diego Armando Maradona, Rabu waktu setempat (Kamis dini hari WIB). Dua gol dalam pertandingan ini terjadi pada babak kedua. Barcelona unggul lebih dulu lewat gol Robert Lewandowski sebelum Victor Osimhen menyamakan kedudukan untuk Napoli. Barcelona langsung mengambil inisiatif menyerang sejak kick-off. Peluang pertama tim tamu terjadi lewat tembakan Lamine Yamal dari luar kotak penalti, tetapi Alex Meret masih bisa menepisnya. Pada menit ke-22, Barcelona lagi-lagi mendapatkan peluang matang. Joao Cancelo menusuk ke kotak penalti dari sisi kiri dan melepas umpan tarik yang disambar Lewandowski.

Namun, tembakannya masih bisa ditepis Meret, bola rebound kemudian ditendang Gundogan yang kembali digagalkan kiper Italia itu.

Baca juga: Di Lorenzo nilai laga kontra Barcelona bisa jadi titik balik Napoli Barca lebih sering menguasai bola hingga menjelang akhir babak pertama. Napoli sempat keluar dari tekanan, tetapi mereka gagal membangun serangan. Babak pertama berakhir tanpa gol. Barca kembali mengambil inisiatif serangan di babak kedua dan mendapat peluang pada menit ke-49. Umpan Yamal diterima Gundogan di tengah kotak penalti, tetapi sepakan gelandang asal Jerman itu masih bisa diamankan Meret. Barcelona akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-60. Pedri mengontrol bola di tepi kotak penalti Napoli dan memberikan kepada Lewandowski. Meski dihalangi dua pemain Napoli, Lewandowski mampu melepaskan tendangan akurat ke kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0 untuk tim tamu. Keunggulan itu hanya bertahan 16 menit setelah Napoli menyamakan kedudukan. Anguissa mendapatkan bola di luar kotak penalti dan meneruskannya kepada Osimhen. Penyerang Nigeria ini kemudian melepaskan diri dari kawalan Inigo dan menembak bola, mengecoh Ter Stegen, membuat kedudukan menjadi 1-1. Memasuki 10 menit akhir, Napoli mencoba memaksimalkan momentum mereka dengan terus menyerang. Xavi merespons dengan beberapa pergantian pemain. Barcelona nyaris mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+4, tembakan Gundogan di depan kotak penalti hanya melenceng tipis ke sisi kiri gawang Napoli. Laga berakhir imbang 1-1 untuk Napoli dan Barcelona. Laga leg kedua dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Olimpiade Lluis Companys pada 13 Maret mendatang.

Baca juga: Borussia Dortmund bermain imbang 1-1 lawan PSV Eindhoven
Baca juga: Gol Marko Arnautovic menangkan Inter Milan atas Atletico Madrid

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Tanah Datar tetapkan tanggap darurat 14 hari banjir bandang Barulak******

Tanah Datar tetapkan tanggap darurat 14 hari banjir bandang Barulak
Pemkab Tanah Datar terapkan masa tanggap darurat 14 hari pasca banjir bandang di Barulak.  (ANTARA/HO-Pemkab Tanah Datar)
Padang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari pada Minggu usai banjir bandang yang melanda Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru pada Jum'at, (23/2) lalu.
"Selepas kita mendengarkan analisa, masukan dan saran dari Forkopimda dan instansi terkait, maka ditetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan," kata Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batusangkar, Minggu. Dia mengatakan sebelum menetapkan masa tanggap darurat pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk penanganan awal bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dengan memberikan bantuan awal melalui Dinas Sosial dan BPBD Tanah Datar. Ia berharap pada masa penetapan masa tanggap darurat tersebut tidak terjadi bencana susulan sehingga memudahkan petugas membersihkan material. "Kita telah mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan musibah ini, semoga beberapa hari ke depan cuaca baik, sehingga tidak terjadi bencana susulan," kata dia.
 Sementara Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanah Datar dr. Ermon Revlin mengatakan, banjir bandang yang terjadi pada Jum'at lalu berdampak pada tiga Jorong di Nagari Barulak.
Data dari BPBD setidaknya 27 unit rumah, dua mushala, dan puluhan hektar lahan pertanian terkena dampak banjir bandang di Nagari Barulak tersebut. "Sampai saat ini, diperkirakan 27 rumah, dua mushala, lima jembatan dan puluhan hektar lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang terdampak, dan saat ini petugas kami terus mendata terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan musibah ini," kata dia.*
 Baca juga: Banjir bandang dan tanah longsor kembali terjang SumbawaBaca juga: BPBD Garut: Banjir bandang di Cisurupan akibat penyumbatan drainase   

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"******

Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Arsip Foto - Pengunjung melintas di belakang pajangan contoh koran digital dalam Festival Literasi Media Digital di Palu, Sulawesi Tengah. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki/nz)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.

BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.

"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.

Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.

Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi. 

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.

Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil

Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:tbowin

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
pinjaman online aman ojk
web slot paling gacor
pinjaman online yang bisa dicicil
rtp bento4d
inajp slot
ratu3388
sabangbet
tempur88
situs slot resmi berlisensi
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs judi slot resmi dan terpercaya
Bab 2 aplikasi buat kredit barang
Bab 3 slot via dana bonus new member
Bab 4 situs slot 123 terbaru
Bab 5 mimpi erek erek
Bab 6 trik bermain slot mahjong ways 2
Bab 7 situs slot yang mudah menang
Bab 8 cara dapat uang dengan cepat dan mudah
Bab 9 situs khusus slot
Bab 10 pokermaya
Bab 11 idn score88
Bab 12 mpo777
Bab 13 club slot
Bab 14 nenek slot gacor
Bab 15 agen slot
Bab 16 dana impian legal atau ilegal
Bab 17 cara memakai kredivo di shopee
Bab 18 bwo99
Bab 19 situs tergacor bulan ini
Bab 20 rokoktoto
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6494bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Buku Harian Kerakusan

cara mudah mendapatkan duit
Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu
Petugas membantu warga adat Suku Talang Mamak usai melakukan pencoblosan pada Pemilu 2024 di TPS 004 kawasan restorasi Alam Bukit Tigapuluh, Semerantihan, Tebo, Jambi, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan banyaknya masyarakat adat di sejumlah daerah yang tidak dapat memilih pada Pemilihan Umum 2024.

Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat adat yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

"Sebagai contoh, tercatat sekitar600 orang masyarakat adat Badui luar, tidak memiliki KTP elektronik," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kebutuhan masyarakat adat untuk memiliki kartu identitas tidak setinggi masyarakat di perkotaan.

Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mendorong pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat adat tersebut.

"Karena suatu saat mereka (masyarakat adat) pasti membutuhkan hak untuk layanan kesehatan, pendidikan, perbankan pasti mereka butuh. Nah, negara harus mendorong itu (pembuatan KTP elektronik) kepada mereka," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM pantau Pemilu di Lapas IIA Sidoarjo

Pramono berharap pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi akan pentingnya pembuatan KTP elektronik sehingga masyarakat adat dapat mengikuti pemilu selanjutnya.

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: Komnas HAM imbau penyelenggara pemilu utamakan integritas
Baca juga: Komnas HAM imbau warga gunakan hak pilihnya secara kritis

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pedang membuktikan langit

permata slot 96
Garuda Indonesia siapkan 14 pesawat untuk Haji 1445 H
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra (kanan) dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief (kiri) dalam perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Udara Jemaah Haji Regular dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kelompok Terbang 1445 Hijriah/2024 Masehi yang ditandatangani di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA/HO-Garuda Indonesia/am.
Berbagai catatan dalam pengoperasian layanan penerbangan haji pada musim haji tahun lalu menjadi fokus akselerasi peningkatan layanan kami
Jakarta (ANTARA) - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyiapkan 14 pesawat berbadan lebar (wide-body) untuk mengangkut 109 ribu calon jemaah haji pada musim Haji 1445 H/2024 M.

Berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, dikatakan ke-14 pesawat tersebut nantinya akan melayani calon jemaah haji asal Indonesia dari dan menuju Tanah Suci mulai 12 Mei -21 Juli 2024.

Tahun ini Garuda Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menghadirkan layanan penerbangan haji bagi sedikitnya 109.072 calon jemaah.

"Berbagai catatan dalam pengoperasian layanan penerbangan haji pada musim haji tahun lalu menjadi fokus akselerasi peningkatan layanan kami,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangannya.

Irfan mengungkapkan bahwa yang menjadi salah satu prioritas utama Garuda Indonesia adalah menghadirkan layanan penerbangan haji yang aman dan nyaman bagi jemaah lansia dan bagi masyarakat yang jarang atau belum pernah melakukan penerbangan jarak jauh.

Kesiapan operasional penerbangan haji tersebut ditandai dengan perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Udara Jemaah Haji Regular dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kelompok Terbang 1445 Hijriah/2024 Masehi, yang ditandatangani oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/2).

Irfan menjelaskan, pada tahun ini, Garuda Indonesia melayani calon jemaah haji yang nantinya akan terbagi ke dalam 294 kelompok terbang (kloter). Calon jemaah tersebut akan diberangkatkan dari sembilan embarkasi, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Jakarta-Pondok Gede, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

Ia menambahkan, calon jemaah haji itu nantinya akan diberangkatkan secara bertahap menuju Tanah Suci mulai 12 Mei hingga 10 Juni 2024, dengan keberangkatan menuju Madinah pada 12–23 Mei 2024 dan keberangkatan menuju Jeddah pada 24 Mei–10 Juni 2024.

Selanjutnya, fase pemulangan jemaah akan dimulai pada 22 Juni sampai dengan 21 Juli 2024.

“Lebih lanjut, untuk menambah nilai layanan penerbangan haji tahun ini, Garuda Indonesia akan menghadirkan inflight entertainmentbernuansa islami serta sajian makanan yang disesuaikan dengan menu khas daerah embarkasi,” kata Irfan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief menyampaikan apresiasinya kepada Garuda Indonesia, khususnya dalam mengimplementasikan komitmen bersama untuk memberikan layanan terbaik bagi seluruh jemaah haji Indonesia.

“Kami tentunya berharap kiranya pelaksanaan haji tahun 2024 ini dapat berjalan dengan lancar,” kata Hilman.

Baca juga: Kemenag-Garuda Indonesia teken MoU angkutan jamaah haji 2024

Baca juga: Dirut Garuda Indonesia janjikan layanan tambahan untuk jamaah haji

Baca juga: Bergambar Pikachu, Garuda Indonesia kepakkan sayap jangkau dunia

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Senjata kekaisaran

link slot gacor terbaru
MK lakukan persiapan tangani laporan perselisihan Pemilu 2024
Arsip - Juru bicara Mahkamah Konstitusi RI Fajar Laksono. ANTARA /Maria Rosari/pri.
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyebutkan bahwa lembaga tersebut telah melakukan berbagai persiapan dalam rangka untuk menangani laporan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024

“Persiapan khusus sudah pasti ada karena ini hajatan besar lima tahunan, sehingga MK ingin memastikan proses penanganan perkara PHPU sukses dan lancar,” kata Fajar ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.

Berbagai persiapan yang telah dilakukan MK, antara lain dari sisi regulasi, sarana prasarana, hingga sumber daya manusia (SDM) untuk koordinasi pengamanan.

“MK sedang dan telah menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana, anggaran, SDM (gugus tugas) koordinasi pengamanan, dan akan melakukan simulasi final penanganan perkara pada pekan pertama Maret,” kata dia.

Fajar juga menjelaskan bahwa jam pelayanan MK untuk laporan perkara PHPU mengikuti ketentuan yang ada, yaitu masa pengujian permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) adalah tiga hari kerja sejak pengumuman atau penetapan hasil pilpres oleh KPU.

Sedangkan untuk perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg), kata dia, waktu pengajuan permohonan adalah 3x24 jam sejak pengumuman atau penetapan hasil pileg oleh KPU.

Hingga kini, kata Fajar, permohonan PHPU ke MK belum ada karena sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan baru dimulai setelah KPU mengumumkan hasil pemilu

“Belum ada karena memang sesuai aturan main, permohonan PHPU ke MK baru dimulai sejak KPU mengumumkan hasil pemilu karena objek permohonannya adalah keputusan KPU terkait hasil pilpres atau pileg,” kata dia.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Presiden Jokowi: Ada bukti kecurangan segera bawa ke Bawaslu dan MK
Baca juga: Peradi siap ambil bagian selesaikan PHPU di Pemilu 2024
 

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Sang pangeran sedang bertani di langit

thailand slot 888
Tanah Datar tetapkan tanggap darurat 14 hari banjir bandang Barulak
Pemkab Tanah Datar terapkan masa tanggap darurat 14 hari pasca banjir bandang di Barulak.  (ANTARA/HO-Pemkab Tanah Datar)
Padang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari pada Minggu usai banjir bandang yang melanda Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru pada Jum'at, (23/2) lalu.
"Selepas kita mendengarkan analisa, masukan dan saran dari Forkopimda dan instansi terkait, maka ditetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan," kata Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batusangkar, Minggu. Dia mengatakan sebelum menetapkan masa tanggap darurat pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk penanganan awal bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dengan memberikan bantuan awal melalui Dinas Sosial dan BPBD Tanah Datar. Ia berharap pada masa penetapan masa tanggap darurat tersebut tidak terjadi bencana susulan sehingga memudahkan petugas membersihkan material. "Kita telah mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan musibah ini, semoga beberapa hari ke depan cuaca baik, sehingga tidak terjadi bencana susulan," kata dia.
 Sementara Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanah Datar dr. Ermon Revlin mengatakan, banjir bandang yang terjadi pada Jum'at lalu berdampak pada tiga Jorong di Nagari Barulak.
Data dari BPBD setidaknya 27 unit rumah, dua mushala, dan puluhan hektar lahan pertanian terkena dampak banjir bandang di Nagari Barulak tersebut. "Sampai saat ini, diperkirakan 27 rumah, dua mushala, lima jembatan dan puluhan hektar lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang terdampak, dan saat ini petugas kami terus mendata terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan musibah ini," kata dia.*
 Baca juga: Banjir bandang dan tanah longsor kembali terjang SumbawaBaca juga: BPBD Garut: Banjir bandang di Cisurupan akibat penyumbatan drainase   

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Pertempuran yang tak terkalahkan

erek erek 73 2d
WhatsApp tes batasi "screenshot" foto profil untuk lindungi pengguna
WahtsApp. ANTARA/9to5google.com
Jakarta (ANTARA) - Aplikasi pesan instan, WhatsApp, dikabarkan tengah melakukan pengetesan untuk pembatasan tangkapan layar atau "screenshot" pada foto profil pengguna sehingga nantinya bisa melindungi privasi pengguna dengan lebih baik lagi.

Fitur tersebut dihadirkan untuk mencegah kontak yang tidak sah untuk mencuri identitas pengguna tertentu.

Dalam laporan Phone Arena, Rabu (21/2), fitur itu pertama kali diungkap oleh WABetaInfo yang menemukan pembatas screenshotpada aplikasi beta Android versi 2.24.4.25.

Hadirnya fitur itu pun saat ini masih terbatas pada beberapa pengguna beta terpilih dan baru akan diluncurkan secara lebih luas dalam beberapa minggu mendatang.

Baca juga: WhatsApp akan sinkronkan kunci obrolan di semua perangkat

Baca juga: Sembilan cara pastikan berkirim pesan WhatsApp dengan lebih aman

Dengan penerapan perubahan tersebut, ketika seseorang mencoba mengambil tangkapan layar gambar profil kontak, layar hitam akan muncul dengan pemberitahuan yang berbunyi: "Tidak dapat mengambil tangkapan layar karena pembatasan aplikasi."

Bisa dibilang pembaruan ini didasarkan pada ketentuan yang telah diterapkan WhatsApp lima tahun lalu.

Ketentuan yang dimaksud adalah mencegah pengunduhan gambar yang tidak sah dengan menghilangkan kemampuan menyimpan foto profil pengguna lain secara langsung.

Meski fitur itu sebenarnya cukup baik, namun ternyata masih belum cukup untuk menghentikan beberapa pengguna yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian identitas atau menyimpan foto profil pengguna aslinya.

Beberapa ada yang mengakalinya dengan mengambil tangkapan layar gambar profil dan akhirnya foto profil tersebut bisa disimpan atau bahkan langsung disalahgunakan.

Kehadiran fitur pembatasan tangkapan layar tersebut seakan menjadi jawaban baru dari WhatsApp mengatasi modus itu secara langsung.

Jika fitur ini diluncurkan secara luas, maka akan menjadi solusi bagi pengguna yang menginginkan kontrol lebih baik atas privasi mereka termasuk dalam hal ini terkait dengan keamanan identitas foto profil mereka.

Meski begitu, pengguna harus menunggu dan bersabar hingga proses pengetesan aplikasi beta menunjukkan hasil yang baik.

Baca juga: WhatsApp rilis fitur "Pin Message" mungkinkan pengguna sematkan pesan

Penerjemah: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Meng Po punya janji

jam gacor mahjong way
Kampanye "Aksi Berani" cara Kemenkominfo transformasi layanan publik
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria. ANTARA/HO-Kementerian Komunikasi dan Informatika/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika memulai kampanye Akselerasi Integritas Bersih Melayani (Aksi Berani) sebagai langkah untuk melakukan transformasi layanan publik, bagian dari Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

“Kementerian Kominfo tengah menerapkan moto Aksi Berani, harapannya kita bisa melahirkan tekad dan komitmen. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan untuk membangun Zona Integritas ke depan,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria ​​​​​​ dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Zona Integritas dinilai menjadi sarana untuk melakukan transformasi dalam sebuah organisasi. Menurut Wamenkominfo Nezar, "Aksi Berani" merupakan wujud semangat sivitas Kementerian Kominfo yang berani melakukan transformasi organisasi lebih baik, efektif dan efisien.

Baca juga: Enam program strategis efektif percepat transformasi digital

“Bicara Zona Integritas banyak area perubahan yang menuntut kita untuk berubah. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan tekad, tujuan, agar dapat mengukir perubahan positif dan membentuk fondasi organisasi yang bersih, transparan, dan juga bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Wamen Nezar menjelaskan.

Nezar mengatakan Zona Integritas bukan hanya sekadar program, namun, komitmen bersama untuk memastikan nilai-nilai integritas menjadi landasan utama setiap langkah dan keputusan Kementerian Kominfo. Oleh karena itu, upaya menerapkan Zona Integritas menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh sivitas Kementerian Kominfo.

“Bukan tanggung jawab satu orang atau satu direktorat saja, pastinya tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua di Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kata Wamenkominfo Nezar.

Dia menegaskan setiap pegawai Kementerian Kominfo memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat integritas. Hal itu bisa dilakukan melalui kerja secara profesional dengan memenuhi Key Performance Indicator(KPI) atau indikator kinerja.

“Intinya kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, ringkasnya patuh kode etik, memenuhi yang menjadi amanah,” kata Wamenkominfo Nezar.

Baca juga: Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif

Baca juga: Menkominfo ajak masyarakat waspadai hoaks di masa tenang Pemilu 2024

Baca juga: Kemenkominfo dukung deklarasi komitmen kemerdekaan pers di Pemilu 2024

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024