petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs slot tergacor dan terpercaya

bocoran slot gacor hari ini 25Jutaan kata 708137Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot tergacor dan terpercaya》

Warga Gorontalo diminta tidak panik menghadapi kenaikan harga beras******

Warga Gorontalo diminta tidak panik menghadapi kenaikan harga beras
Personel Ditreskrimsus Polda Gorontalo berbincang dengan pedagang pada pemantauan harga beras di Pasar Sentral Kota Gorontalo, Gorontalo. ANTARA/HO-Humas Polda.
Intinya persediaan beras sudah dipersiapkan pemerintah dengan baik sejak jauh hari, sehingga tidak perlu dikhawatirkan kekurangan pasokan.
Gorontalo (ANTARA) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo mengimbau masyarakat Provinsi Gorontalo untuk tidak panik hingga melakukan pembelian dalam jumlah banyak, dalam menghadapi kenaikan harga beras.

Kasubdit I Industri Perdagangan dan Asuransi (Indagsi) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo Kompol Vondy Mawitjere, di Gorontalo, Sabtu (2/3), mengatakan saat ini pemerintah dan pihak terkait lainnya tengah melakukan evaluasi hingga upaya penanggulangan untuk mengatasi kenaikan harga beras.

"Warga tidak perlu panik dan khawatir, hingga melakukan beli panik, karena pihak terkait merumuskan langkah pencegahan dan penyeimbangan harga beras," kata Kompol Vondy Mawitjere.

Hal itu, kata Kasubdit I Indagsi, dilakukan oleh pemerintah dan unsur terkait lainnya, agar dapat memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan, yang tentunya untuk kestabilan harga beras khususnya di Provinsi Gorontalo.

Menurut data yang diperoleh, kata Kompol Vondy Mawitjere bahwa ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga beras, seperti naiknya biaya produksi pertanian, hingga harga pupuk dan biaya tenaga kerja.

Selain itu, kata dia lagi, kondisi cuaca yang tidak menentu, juga menjadi pengaruh besar terhadap hasil panen, hingga berujung pada penurunan produksi beras.

Dengan adanya kondisi ini, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi kenaikan harga beras.

"Intinya persediaan beras sudah dipersiapkan pemerintah dengan baik sejak jauh hari, sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan ada kekurangan pasokan," katanya pula.
Baca juga: Bulog serahkan bantuan beras Fortivit pencegahan stunting
Baca juga: Gubernur memastikan stok beras di Gorontalo tersedia

Pewarta: Adiwinata Solihin
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

P2G minta program makan siang gratis tak gunakan anggaran pendidikan******

P2G minta program makan siang gratis tak gunakan anggaran pendidikan
Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/aa.
Sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer
Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah agar pelaksanaan program makan siang gratis nantinya tidak menggunakan anggaran pendidikan termasuk dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan di Jakarta, Minggu.  

Iman menjelaskan program tersebut tidak boleh direalisasikan melalui penggunaan anggaran pos pendidikan lantaran sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.  

Menurut P2G, saat ini saja anggaran APBN pos pendidikan belum sepenuhnya memenuhi kesejahteraan guru dan memperbaiki fasilitas sekolah termasuk memajukan kualitas pendidikan.  

Apabila anggaran pendidikan dalam APBN juga digunakan untuk membiayai program makanan gratis dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 60,6 persen ruang kelas pada sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022 sehingga seharusnya permasalahan Ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah.

Tak hanya itu, Iman menuturkan banyak SD yang mengeluhkan bahwa dana BOS untuk siswa kurang karena per anak setiap tahun hanya mendapat Rp900 ribu atau per hari sekitar Rp2.830.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program makan gratis masih dalam pembahasan pemerintah di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Dari hasil rapat tersebut belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.

Baca juga: Menkop minta UMKM dilibatkan dalam program makan gratis

Baca juga: Airlangga: Tangerang jadi percontohan program makan siang gratis

Baca juga: Legislator dukung program makan gratis untuk entaskan stunting

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat******

Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono berharap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen dapat membangun parlemen yang merepresentasikan suara rakyat. Menurutnya, sistem perpolitikan parlemen Indonesia saat ini selalu terganjal dengan ambang batas empat persen yang pada akhirnya membuang banyak suara pemilih yang memilih partai-partai yang tidak masuk dalam nominal batasan tersebut. "Adanya keputusan MK ini diharapkan ke depan menjadi representasi suara pemilih atau suara rakyat yang mana bisa menghasilkan parlemen yang cukup dapat meningkatkan kinerja fungsi-fungsi legislatif," kata Arfianto ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.
Maksud dari fungsi legislatif di parlemen, lanjut dia, yakni fungsi-fungsi pengawasan, pembuatan undang-undang, serta menjaring aspirasi masyarakat.
 "Bukan yang hanya seperti adanya saat ini, hanya menjalankan perintah ketua partai politik atau fraksi, terus juga hanya untuk ‘menjadi stempel’ dari undang-undang yang diajukan pemerintah, tapi diharapkan kinerja dari parlemen ke depan dengan adanya hal ini bisa lebih baik," ujarnya. Terkait adanya kekhawatiran bahwa putusan tersebut dapat menimbulkan sistem multipartai yang ekstrem di parlemen, ia mengatakan hal itu tidak akan terjadi.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

"Bagi saya ini bukan multipartai yang ekstrem. Kalau multipartai yang ekstrem itu kan memang bayangannya adalah terbagi dalam berbagai ideologi, ideologi partai politik, seperti (pemilu) tahun 1955 misalkan," ujarnya.

Menurutnya, putusan MK adalah untuk menegaskan agar suara rakyat tidak banyak yang terbuang serta meningkatkan kinerja legislatif. "Ini (putusan MK) bukan menghasilkan multipartai yang ekstrem, tapi lebih bagaimana merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya," tegasnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:link slot 20+20

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
royalbola
situs slot online 24 jam
erek erek 1000 mimpi
ceriabet88
seribu mimpi 92
situs tergacor sedunia
piala88 login
demo slot key4d
slot yg ada p2p
Daftar isi semua bab
Bab 1 hero138
Bab 2 daftar pinjol yang masuk ojk
Bab 3 mahabet168
Bab 4 akun demo slot kakek zeus
Bab 5 link slot gacor hari ini
Bab 6 seleptoto
Bab 7 erek erek 2d angka
Bab 8 cara keluar dari pinjol
Bab 9 situs slot offline
Bab 10 halo4d
Bab 11 asiantoto
Bab 12 linkalternatifsbobet
Bab 13 online gacor
Bab 14 istanaslot
Bab 15 hobi69
Bab 16 snicasino
Bab 17 daftar flip dapat uang
Bab 18 bonus slot 88
Bab 19 situs slot terbaik di asia
Bab 20 pragmatic skills
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1369bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Dahuanglu

situs yang gacor
ATR/BPN: GEMAPATAS dapat percepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dapat mempercepat kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN
Gerakan ini merupakan sinergi antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan PTSL.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dapat mempercepat kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL.

"Gerakan ini merupakan sinergi antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan PTSL," ujar Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Herjon Panggabean, di Jakarta, Minggu.

Herjon Panggabean mengatakan, GEMAPATAS sendiri dibuat bertujuan untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas pada bidang tanah yang dimiliki.

GEMAPATAS memiliki beberapa manfaat, yaitu memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanah, serta meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang bersebelahan.

"Selain itu, juga untuk pengamanan aset dengan memberikan kepastian bidang tanah," kata Herjon Panggabean.

Sebagai upaya mengakselerasi program PTSL, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah mengimplementasikan GEMAPATAS di Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pencanangan ini dipusatkan di Telaga Sewiwi, Kepakisan-Batur, Kabupaten Banjarnegara.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Dwi Purnama meminta agar masyarakat di Jawa Tengah untuk terus menggaungkan GEMAPATAS yang pencanangan nasionalnya telah dimulai pada tahun 2023 lalu di Cilacap.

"GEMAPATAS harus kita dengungkan terus, tidak bosan-bosan. Patok batas tanah harus dipelihara oleh pemilik, BPN tidak bisa mengawal terus. Jangan sampai ada sengketa, konflik dikarenakan batas tanah ini," kata Dwi Purnama.

Target PTSL Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 totalnya seluas 109.109 hektare. Sementara itu, Kabupaten Banjarnegara targetnya mendaftarkan sebanyak 21.700 bidang tanah.
Baca juga: BPN/ATR Sulsel target 136 ribu sertifikat gratis untuk masyarakat
Baca juga: Menteri ATR/BPN bakal "gebuk" seluruh mafia tanah di Indonesia

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

jam gacor dan pola
Luksemburg: Pengiriman pasukan Barat ke Ukraina potensi picu PD III
Ilustrasi - Anggota militer. ANTARA/Anadolu
Antalya, Turki (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Luksemburg Xavier Bettel memperingatkan bahwa pengiriman pasukan negara Barat ke Ukraina akan menyeret mereka ke ambang Perang Dunia III.

Pada Sabtu (2/3) Bettel berbicara kepada Anadolu di Forum Diplomasi Antalya tentang sikap Eropa dalam perang Ukraina, krisis kemanusiaan di Gaza, dan pemilihan parlemen Uni Eropa mendatang.

“Jadi, kita harus menghindari pengiriman pasukan dan kita harus selalu mendukung Ukraina dan Presiden [Rusia] [Vladimir] Putin harus menyadari bahwa mereka melakukan sebuah kesalahan,” katanya.

Menurut Bettel, pengiriman pasukan untuk membantu Kiev "benar-benar menjadi" hal terakhir yang dilakukan.

Awal pekan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak mengesampingkan pengiriman pasukan negara Barat ke Ukraina, di mana Rusia meluncurkan “operasi militer khusus” dua tahun lalu.

Bettel menegaskan Luksemburg mendukung Ukraina. Lebih lanjut ia mengatakan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) juga menekankan bahwa perempuan dan anak-anak Palestina adalah korban dan tanpa uang, orang-orang juga dapat mati kelaparan.

Luksemburg masih mendanai UNRWA saat sejumlah negara Barat menangguhkan pendanaan mereka setelah muncul tuduhan bahwa staf UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel.

Terkait pemilihan Parlemen Eropa pada Juni, Bettel mengaku dirinya berharap partai Demokrat akan mendominasi.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Menlu Retno apresiasi dukungan Luksemburg terhadap sentralitas ASEAN
 

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

berkelahi 2d
Polri bakal rekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di Tanah Papua
Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo (batik kuning) bersama Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri di Timika, Sabtu (2/3). (ANTARA/Evarukdijati)
Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat
Jayapura (ANTARA) - Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan Polri akan merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di di jajaran Polda Papua yang tersebar di empat provinsi di Tanah Papua.

Perekrutan 10.000 orang untuk menjadi anggota Polri itu dilaksanakan mulai tahun 2024 hingga tahun 2028, katanya.

Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada ANTARA di Jayapura, Minggu, mengatakan untuk tahun 2024 penerimaan dijadwalkan bulan April dengan merekrut 2.000 orang yang akan dididik di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Pulau Jawa. 

Terkait penerimaan personel Polri yang awalnya sebanyak 2.000 orang itu, mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu berharap para Kapolres di Tanah Papua aktif melakukan sosialisasi penerima tersebut, mengingat yang akan direkrut selain Orang Asli Papua (OAP) juga anak-anak yang lahir dan besar di Tanah Papua.

Baca juga: Polri tegaskan komitmen menjaga stabilitas Kamtibmas Papua

Mereka ada dididik selama lima bulan di berbagai SPN yang ada di Pulau Jawa dan seusai pendidikan akan ditugaskan sementara di wilayah itu untuk pemantapan sebelum dikembalikan bertugas di Tanah Papua.

Ia mengatakan dikhususkan penerimaan bagi anak-anak OAP dan yang lahir di Tanah Papua guna meminimalisir adanya anggota Polri yang meminta pindah keluar dari Tanah Papua.

Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan 2.000 personel yang akan direkrut itu termasuk 150 paramedis, khususnya tenaga dokter, bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen).

Memang benar Polda Papua akan bekerja sama dengan Uncen untuk merekrut tenaga dokter yang ingin bergabung dengan Polri.

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri hadiri bakti kesehatan di Papua

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui secara rasio jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua sudah memadai, namun karena luasnya wilayah maka jumlahnya kurang. Akibatnya hingga kini jumlah Polsek masih terbatas. Bahkan ada, kata dia, ada Polres yang hanya memiliki satu atau dua Polsek, seperti Polres Nduga dan Polres Puncak.

"Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat," harap Mathius Fakhiri.

Wilayah hukum Polda Papua meliputi Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Baca juga: Polda Papua Barat optimalkan pembinaan seluruh personel
 

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Setan cinta tidak terkalahkan

situs slot depo 25 bonus 25 to kecil
Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadi catatan penting bagi pihaknya.

"Komisi II secara khusus belum membahas topik ini, tetapi pada waktunya pasti akan menjadi catatan penting. Jika revisi Undang-Undang Pemilu tidak bisa dilakukan pada periode DPR sekarang, minimal sudah ada bahan-bahan besar untuk pembahasan pada DPR periode berikutnya," kata Yanuar saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Walaupun demikian, Yanuar menyebutkan untuk Pemilu 2024 ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu masih berlaku.

"Bahwa ambang batas parlemen masih empat persen. Jadi, jangan lagi menafsirkan bahwa Pemilu 2024 ambang batas parlemen sudah berubah," ujarnya.

Yanuar menjelaskan dalam putusan MK itu tidak secara khusus menyebut besaran angka tertentu untuk ambang batas parlemen, sehingga DPR dan pemerintah masih memiliki kebebasan untuk menetapkan besaran angka yang baru untuk ambang batas parlemen.

"Cuma besaran angka tersebut harus punya dasar argumentasi yang kuat. Tidak lagi sekadar kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemberlakuan ambang batas untuk Pemilu 2029 nantinya harus merujuk pada UU Pemilu yang baru, sehingga UU Pemilu saat ini harus direvisi. Hal ini dikarenakan, kata dia, putusan MK tidak serta merta berlaku sebelum ada perubahan norma dalam undang-undang.

"Saya kira revisi Undang-Undang Pemilu tersebut tidak boleh lagi parsial, tetapi harus utuh dan menyeluruh. Jangan seperti sekarang, revisi maju mundur sesuai dengan pesanan dan selera kepentingan sesaat," tuturnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Perang Tianjiao

qqhoki
PBSI bertemu dengan perwakilan Chambly terkait TC jelang Olimpiade
Para perwakilan PP PBSI dan atlet bulu tangkis Indonesia berfoto bersama para perwakilan Chambly usai melakukan pertemuan di Gedung Olahraga Chambly Maville, Prancis, Sabtu (2/3/2024). (ANTARA/HO/PBSI)
Jakarta (ANTARA) - Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menggelar pertemuan dengan perwakilan dari Chambly di Gedung Olahraga Chambly Maville, Prancis, Sabtu (2/3) waktu setempat, untuk memastikan kota Chambly sebagai tempat pemusatan latihan (training camp/TC) tim bulu tangkis Indonesia menuju Olimpiade 2024 Paris.

Dikutip dari keterangan resmi PP PBSI, Minggu, PBSI diwakili Manajer Tim Ad Hoc Armand Darmadji, Kepala Bidang dan Pembinaan dan Prestasi Ricky Soebagdja, dan Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri Bambang Roedyanto. Sementara dari Chambly, di antaranya hadir langsung Wali Kota David Lazarus dan Presiden Chambly Badminton Club Patrice Lannoy.

“Ada beberapa pertimbangan (menjadikan Chambly sebagai pusat latihan), pertama dari awal kami sudah melihat bahwa tempat ini cukup bagus, fasilitasnya mumpuni. Format lapangannya pun mirip dengan Pelatnas Cipayung versi lebih kecil,” kata Armand.

“Dari situ kami datang memang mau menguji coba dan ternyata bagus untuk para atlet. Testimoni atlet pun semua pemain menyatakan oke. Situasi tenang dan nyaman juga menjadi nilai plus,” ujarnya.

Baca juga: Tim bulu tangkis terbang lebih awal ke Prancis jajal calon tempat TC

Lebih lanjut, Armand juga menyatakan akan ada beberapa penambahan untuk menyempurnakan pemusatan latihan bulan Juli nanti. Salah satunya adalah memasang karpet lapangan yang belum tersedia saat ini.

“Tapi tetap ada masukkan dari kami terutama tentang lapangan. Kami ingin nanti saat pemusatan latihan bulan Juli, lapangan sudah dipasang karpet. Dan itu mereka sudah berkomitmen untuk menyediakan jadi atlet akan berlatih sesuai dengan yang akan mereka hadapi di Olimpiade,” kata Armand.

Armand pun berharap dengan semua fasilitas yang ditawarkan, para atlet bisa melakukan persiapan dengan maksimal.

“Saya berharap dengan semua fasilitas yang ditawarkan, mereka bisa fokus, mereka bisa latihan maksimal tanpa terganggu hiruk-pikuk kota besar. Istirahat yang cukup dan menyesuaikan cuaca di Prancis,” ujar dia.

Sementara, atlet ganda putri Apriyani Rahayu mengatakan pentingnya tempat pemusatan latihan di tempat yang nyaman. Ini akan berpengaruh dengan performa di Olimpiade.

“Pemusatan latihan sangat bermanfaat untuk kita semua menjelang Olimpiade, apalagi bila didukung dengan tempat yang nyaman dengan fasilitas yang baik,” kata Apriyani.

“Chambly menjadi pilihan yang oke, secara fasilitas bagus dan dukungan untuk mendapatkan makanan ternyata di sini baik jadi kita bisa lebih fokus pada persiapan,” ujarnya.

Baca juga: KOI dan PBSI berkomitmen jaga performa atlet hingga Olimpiade Paris
Baca juga: PBSI: Tim Indonesia sudah siap bertanding di French dan All England
Baca juga: Tim bulu tangkis Indonesia langsung jalani latihan jelang French Open

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Ketuhanan Otak Ringan

link slot hong kong
YKMI dan MUI minta publik tak termakan hoaks isu bromat di air mineral
Ilustrasi - Air minum dalam kemasan. (ANTARA/HO-Mario Sofia Nasution)
Jakarta (ANTARA) - Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta publik tidak termakan hoaks tentang isu bromat di air minum dalam kemasan (AMDK).

"Kami mengimbau kepada pihak- pihak yang memiliki itikad tidak baik, untuk stop perbuatan yang meresahkan konsumen Indonesia," ujar Ketua YKMI Ahmad Himawan dalam keterangan pers yang diterima, Minggu.

Diketahui, beredar informasi dari kreator konten TikTok yang menunjukkan klaim hasil uji lab bromat sejumlah AMDK yang menyerang salah satu merek. Kadar bromat pada Le Minerale disebut melebihi batas aman dan jauh melebihi ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melabeli "hoaks" pada konten tersebut dan secara tegas menyebut informasi maupun data yang disebarluaskan tidak mengacu pada sumber yang jelas sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Baca juga: Akademisi nilai perlu uji-analisis air tanah terkait isu bromat AMDK

Berdasarkan hasil uji lembaga resmi Balai Besar Industri Argo (BBIA), menyatakan bahwa kandungan bromat pada Le Minerale hanya 0,4 PPB jauh di bawah ambang batas.

Bromat merupakan produk sampingan yang terbentuk ketika air minum didisinfeksi dengan proses ozonasi. Batas aman yg diperbolehkan menurut WHO adalah 10 ppb (part per bilion) atau 10 mikrogram per liter.

BPOM menyatakan kadar bromat yang terkandung dalam seluruh AMDK di Indonesia, termasuk Le Minerale sudah memenuhi ketentuan keamanan, tidak melampaui ambang batas berbahaya bagi tubuh.

Himawan mengatakan beredarnya informasi tidak akurat tersebut tidak hanya dapat menyesatkan konsumen namun juga akan menjadi fitnah berantai yang bisa merusak nama baik Le Minerale.

Berkaitan dengan berita hoaks yang menimpa Le Minerale, Ahmad mengatakan jika ada hal-hal yang berkaitan dengan kandungan suatu makanan atau minuman agar dikembalikan kepada badan otoritas resmi yaitu BPOM.

Baca juga: KPPU: Perdebatan galon BPA mengarah ke manipulasi persaingan

"Di sana mereka yang berhak mengeluarkan infomasi tentang produk kesehatan dan sebagainya, jangan mudah percaya kepada influencers yang memang bukan di bidangnya," kata dia.

Wakil Sekretaris MUI, KH Ikhsan Abdulillah mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari berita hoaks agar tidak menyesatkan.

"Saya mengajak umat Islam dan kita semua untuk menghindari terperangkap dalam isu yang hoaks Kita hendaknya memilah isu itu dengan cek dan ricek. Kita tabayun melalui sumber-sumber yang memiliki kewenangan, berkompeten dan valid sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017," ucap dia.

Wakil Direktur Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (Pinbas) MUI, Darmawan Wijaya menambahkan bahwa produk-produk yang masuk di dalam wilayah Indonesia diaudit oleh lembaga-lembaga yang berkompeten, salah satunya BPOM.

"Produk-produk yang sudah lulus dari BPOM itu sudah yakin 100 persen untuk dikonsumsi. Jadi tidak seharusnya influencer menyebarkan berita yang bertolak belakang dengan otoritas tersebut," pungkas dia.

Baca juga: Pakar UGM pastikan rasa air kemasan bukan indikator kandungan bromat

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024