citibet88 854Jutaan kata 595040Orang-orang telah membaca serialisasi
《metode cicilan di shopee》
Akademisi Nilai RUU Kesehatan Berpotensi Rugikan BPJS******
Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Sehingga, RUU Kesehatan disebut akan mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.
Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) Ahmad Anshori memberi contoh draf RUU Kesehatan pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.
Menurut Anshori, ada potensi penyelewengan dari pasal tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.
"Artinya, kemudahan intervensi yang dilakukan kementerian dulu terhadap BPJS, itu mengakibatkan kebijakan yang salah, penyimpangan-penyimpangan terjadi yang terkemas dalam regulasi, dan itu akan kembali terulang terjadi jika RUU Kesehatan ini disahkan," ungkap Anshori.
Dia menyebut, penentuan sikap buruh sebaiknya bukan disebabkan BPJS sebagai lembaga, tetapi karena masyarakat yang direpresentasikan oleh fungsi jaminan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS berpotensi kacau.
Selanjutnya, Anshori menyinggung draf RUU Kesehatan pasal 23 ayat 2 yang menyebut bahwa BPJS wajib menerima kerja sama yang diajukan fasilitas kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Tidak ada UU yang seperti ini, UU mana yang menyatakan anda wajib menerima swasta," ujar Anshori.
Anshori menilai, RUU Kesehatan memiliki tujuan lain. Sebelumnya, BPJS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, memiliki posisi strategic purchaser, di mana atas nama seluruh peserta BPJS akan bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan.
Untuk itu, Anshori mendorong serikat pekerja agar bergerak, sehingga RUU Kesehatan menjadi lebih baik.
"Namun hal tersebut sebentar lagi akan dirampok dengan RUU Kesehatan ini. BPJS hanya akan tahunya bayar-bayar saja, bahkan ketika misalnya ada rumah sakit yang fraud, maka BPJS tidak bebas untuk bertindak," paparnya.
(rea/rea)Daftar 3 Menteri di Pusaran Izin Keruk dan Ekspor Pasir Laut******
Izin tiga menteri diperlukan untuk memuluskan izin pengerukan dan ekspor pasir laut.
Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penambangan hingga ekspor pasir laut tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.
Dalam pasal 1 ayat 7 beleid tersebut dijelaskan bahwa izin pemanfaatan pasir laut adalah izin yang diterbitkan oleh menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Menteri terkait yang berhak memberi izin dicantumkan dalam pasal 1 ayat 9.
Hal itu dipertegas di pasal 1 ayat 10 yang menyebut kementerian adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
Dengan kata lain, izin pemanfaatan pasir laut harus diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.
Lalu, pasal 10 mengatur soal pelaku usaha yang boleh terlibat dalam urusan pembersihan hasil sedimentasi di laut. Di pasal 10 ayat 2 dijelaskan pelaku usaha boleh melakukan pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan hasil sedimentasi di laut.
Lihat Juga :KKP Akui Pengambilan Pasir Laut di Masa Lalu Rusak Lingkungan |
Namun, penjualan pasir laut baru boleh dilakukan setelah perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan. Dengan begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berperan untuk memuluskan hal ini.
"Izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 10 ayat 4.
Sementara itu, izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam pasal 15 ayat 3. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di pasal 9 ayat 2.
"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut.
Kemudian, pada pasal 15 ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri.
Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) yang diterbitkan Mendag Zulkifli Hasan untuk memuluskan izin ekspor tersebut.
Terlepas dari keterlibatan 3 menteri untuk memuluskan penambangan hingga ekspor pasir laut, sikap Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya.
Lihat Juga :IHSG Diprediksi Muram Gegara Sentimen Pekan Pendek |
Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.
Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.
Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil.
Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.
[Gambas:Video CNN]
KKP Akui Pengambilan Pasir Laut di Masa Lalu Rusak Lingkungan******
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengambilan pasir lautpada masa lalu memang merusak lingkungan, sehingga dilarang untuk diekspor sejak 2003.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan berkaca pada masa itu, maka saat ini pengambilan pasir laut akan dilakukan secara tertata tanpa merusak lingkungan.
"Pengambilan pasir laut terdahulu terjadi kerusakan lingkungan antara lain karena pengambilannya tidak diatur dan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, sehingga melalui PP ini tata cara atau tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan itu diatur," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).
"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP. Saat ini masih sedang dibahas secara internal di KKP," jelasnya.
Namun, ia memastikan ekspor pasir laut bukan tujuan utama dibuatnya beleid tersebut. Selain itu, berbagai pertimbangan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian alam laut.
"Kami akan pastikan para pihak yang melakukan pembersihan sedimentasi di laut itu benar-benar mengedepankan ekologi untuk memelihara kesehatan laut, sebab itu alat yang digunakan harus ramah lingkungan," pungkasnya.
Lihat Juga : |
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.
Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Label:topwin slot、mpoid、situs new member 100 di awal
Terkait:maxwin 87、jam gacor olympus 2023 terbaru、kode alam 66、prediksi sgp zeus、akulaku uang muka、mamen123、ligagacor、rtp oyo88、daftar judi slot resmi、link slot min depo 5k
bab terbaru:ada 777 slot gacor(2024-06-30)
Perbarui waktu:2024-06-30
Jumlah perusahaan rintisan (startup) berstatus unicorndi Indonesia kian bertambah. Kali ini startup agritech, eFishery menjadi salah satu perusahaan yang masuk daftar.
Unicorn sendiri adalah istilah yang diberikan kepada startup digital yang sudah memiliki kapitalisasi pasar (market capital) minimal US miliar.
Berikut daftar startup yang berstatus unicorn di Indonesia:
Mengutip Techinasia, Jumat (26/5), putaran terbaru ini dipimpin oleh 42xfund dan melibatkan investor existing seperti Northstar Group dan SoftBank Vision Fund II.
Perusahaan ride-hailing ini digawangi oleh Nadiem Makariem sekitar 2010. Gojek menjadi unicorn pertama yang 'lahir' di Indonesia pada 2016 lalu.
Gojek menjadi unicorn tepat saat usianya menginjak 6 tahun. Saat itu, Gojek menerima pendanaan senilai 0 juta dari konsorsium 8 investor yang digawangi oleh Sequoia Capital.
Lihat Juga :Batam Krisis Listrik, PLN Minta Pelanggan Nyalakan Genset |
Beranjak ke Tokopedia. E-Commerce yang didirikan oleh William Tanuwijaya ini hadir satu tahun sebelum Gojek, tepatnya pada 2009. Tokopedia berhasil menjadi unicorn kedua di Indonesia pada 17 Agustus 2017 setelah mendapatkan pendanaan dari Alibaba.
Traveloka atau platform perpesanan tiket online tersebut digawangi oleh Ferry Unardi dan dua rekannya. Traveloka lahir pada 2012 dan mengukuhkan posisinya sebagai unicorn pada 2017.
Traveloka menjadi unicorn setelah mendapatkan pendanaan dari perusahaan sejenis milik asing yakni Expedia.
Terakhir, yang baru-baru ini mengundang kontroversi yakni Bukalapak. Platform e-commerce ini berdiri pada 2010 digawangi oleh Achmad Zaky. Saat ini Bukalapak menjadi unicorn keempat yang ada di Indonesia.
Lihat Juga :Jokowi Atur Wilayah Tambang Bahan Nuklir |
OVO menjadi unicorn kelima asal Indonesia dengan perkiraan valuasi mencapai US,9 miliar atau setara dengan Rp41 triliun (dengan asumsi kurs Rp14.146/US$) pada 2019.
Layanan pembayaran business-to-business (B2B) Xendit menyandang status unicorn pada 2021. Saat itu, Xendit pun mendeklarasikan diri sebagai layanan pembayaran B2B pertama yang menyandang status unicorn di RI.
Xendit menjadi unicorn setelah mendapatkan pendanaan US0 juta dari Tiger Global Management, Accel, Amasia dan Justin Kan's Goat Capital. Pendanaan, ini meningkatkan valuasi perusahaan menjadi US miliar.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antamberada di posisi Rp1,048 juta per gram pada Selasa (30/5). Harga emas Antam per gram ini naik Rp1.000 dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.
Namun, harga pembelian kembali (buyback) mandek di angka Rp939 ribu per gram.
Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp574 ribu, 2 gram Rp2,03 juta, 3 gram Rp3,02 juta, 5 gram Rp5,01 juta, 10 gram Rp9,97 juta, 25 gram Rp24,81 juta, dan 50 gram Rp49,54 juta.
Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.
Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX turun 0,09 persen menjadi US.961,3 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot plus 0,09 persen ke US.944,9 per troy ons pada pagi ini.
Kendati, Senior Analis DCFX Lukman Leong menyebut harga emas masih di bawah tekanan. Ia mengatakan sentimen asing menjadi biang keladi.
"Ekspektasi bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunga serta perkembangan positif debt ceiling menekan harga emas," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.930 per troy ons dan resistanceUS.960 per troy ons.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan tidak akan mengenakan sanksi tambahan bagi tujuh perusahaan yang didenda Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena terbukti menimbun minyak goreng pada 2022 lalu.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya memang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Sebab, dalam hal ini Kemendah hanya bertugas untuk memastikan stok dan harga minyak goreng di pasar aman dan terkendali.
"Kita nggak ada kebijakan untuk memberi sanksi. Itu ranah KPPU. Jadi itu bukan ranahnya Kemendag. Kita tusinya melihat ketersediaan di pasar. Selama harga dan ketersediaan ada, itu ranah kita," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).
Sebelumnya, KPPU menjatuhkan total denda Rp71,28 miliar kepada tujuh perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng pada 2022.
Majelis Komisi langsung mengumumkan putusan tersebut di Kantor Pusat KPPU Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (26/5). Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.
Berikut daftar 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar tersebut:
1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar.
[Gambas:Video CNN]
Wakil MenteriBUMNII Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kepastianimpor KRL bekas Jepang tinggal menunggu restu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ia menyebut impor KRL diharapkan bisa terlaksana pada tahun ini.
"Mungkin kalau kita mulai di bulan ini mungkin enam bulanan ya, kita harapkan jadi sebelum akhir tahun atau akhir tahun kita bisa tambah trainset. Ada beberapa ruas yang memang sekarang sangat padat," kata Tiko, sapaan akrabnya, di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detikcom, Rabu (24/5).
"Saya perlu satu kali rapat lagi dengan Pak Menko Marves (untuk persetujuan impor darurat KRL bekas. (Kepastiannya dari Menko Marves) iya, tapi harusnya si oke lah," lanjutnya.
"Kita sudah jelaskan ke BPKP dan BPKP pada dasarnya setuju selama ada plan antara impor dulu, nanti kemudian kita retrofit yang masih ada, dan kemudian 2025 produksi dari INKA," ucapnya.
Sebelumnya, BPKP menegaskan bersikap profesional dalam menjalankan tugas audit impor KRL bekas Jepang meski Kementerian BUMN berupaya 'melobi' mereka.
"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).
Soal kabar pertemuan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Azwad mengatakan koordinasi antara stakeholder adalah hal biasa. Ia menegaskan hasil audit BPKP tetap berpatokan dengan standar yang ada.
Meski begitu, ia mengatakan BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. Azwad menegaskan BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan dari pemerintah.
"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau AirNav Indonesia pada Rabu (24/5).
Kali ini, Erick mengganti Direktur Operasi, Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi serta Direktur Keuangan dan Manajamen Risiko. Ia juga mengangkat kembali Ahmad Nurdin Aulia sebagai Direktur Teknik AirNav Indonesia.
"Kami menyambut dengan positif atas kehadiran IbuAzizatun Azhimah sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang baru, dan Bapak Riza Fahmi sebagai Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi" ujar Direktur Utama AirNav Indonesia Polana B Pramesti dalam keterangan resmi perusahaan.
Lihat Juga :Sri Mulyani-JK Selfie Bareng usai Kritik Bayar Utang Rp1.000 T |
"Beliau diangkat sebagai Direktur Utama BRI Finance untuk pertama kalinya berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Mei 2020 sesuai Akta Risalah RUPS Luar Biasa Nomor 10 tanggal 19 Mei 2020 dan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2023," terangnya.
Sementara itu, Riza Fahmi sebelumnya menjabat sebagai General Manager AirNav Indonesia Cabang Denpasar yang berlokasi di Bandara Ngurah Rai. Riza merupakan generasi ketiga atas rekrutmen internal yang berhasil menduduki jabatan direksi. Adapun Bambang Rianto menggantikan posisi Mokhammad Khatim sebagai Direktur Operasi terdahulu.
Berikut jajaran Direksi AirNav Indonesia per Rabu (24/5):
Direktur Utama: Polana Banguningsih Pramesti
Direktur Operasi : Bambang Rianto
Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi : Riza Fahmi
Direktur Teknik : Ahmad Nurdin Aulia
Direktur SDM dan Umum : Bagus Sunjoyo
Direktur Keuangan : Azizatun Azhmah
[Gambas:Video CNN]
Siti Nurhidayah, warga Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengungkapkan manfaat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, sejak ia dan keluarganya menjadi peserta pada 2015, JKN telah memberinya berbagai kemudahan dalam pembiayaan kesehatan untuk dia dan keluarga.
Wanita 44 tahun ini bercerita, salah satu manfaat layanan JKN yang dirasakan ketika kakak kandungnya mengalami penyakit jantung dan harus cuci darah.
Dia mengatakan, masalah kesehatan yang menimpa kakaknya itu terjadi pada 2019 lalu. Sang kakak diharuskan menjalani operasi pemasangan ring pada jantungnya dan melakukan cuci darah.
Selain harus cuci darah, kakaknya yang sudah almarhum tersebut juga harus rutin minum obat sembari rawat jalan dari penyakit penyerta yang dideritanya.
"Alhamdulillah lagi saat menjalani dua kali operasi, pelayanan di RSUD Sosodoro sangat cekatan, ramah dan tidak berbelit. Nah bisa dibayangkan, betapa besar biaya yang kami keluarkan tanpa menggunakan layanan JKN," ungkap Hidayah.
Hidayah sendiri merupakan pemilik usaha Zahida Painting. Ibu dua anak yang pernah menyabet juara 1 Kange Yune Bojonegoro pada 1996 ini mempunyai kurang lebih 20 karyawan.
Beberapa di antaranya terdiri dari kaum disabilitas seperti tuna rungu, tuna wicara dan cacat lumpuh tangan yang kesemuanya sudah terdaftar dalam JKN.
Saat ada karyawan yang sakit, lanjutnya, Hidayah tak segan mengingatkan untuk selalu menggunakan layanan JKN dan mengunduh Mobile JKN untuk memudahkan agar dapat mendaftar saat mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan
"Apa yang saya kerjakan ini semua adalah amanah, sama seperti program JKN yang mulia dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat," jelas Hidayah.
Hidayah juga mengaku saat anak keduanya sedang menjalani rawat inap menggunakan layanan JKN pada 2017 di salah satu rumah sakit di Bojonegoro selama hampir seminggu, ia tidak berupaya untuk naik kelas. Menurutnya pelayanan yang ia dapatkan dengan JKN tidak mengecewakan.
Karenanya, Hidayah dan keluarganya mengapresiasi layanan dari BPJS Kesehatan ini. Menurutnya, JKN akan sangat bermanfaat ke depannya, terutama ketika mengalami masalah kesehatan suatu saat nanti.
"Tidak minta sakit ya, mintanya sehat terus. Jika saat ini saya sekeluarga sudah terdaftar sebagai peserta JKN, bukan berarti harus menggantungkan kesehatan ini dengan kartu JKN yang kami miliki. Bukankah mencegah itu lebih baik daripada mengobati," tambahnya.
"Semoga BPJS Kesehatan semakin terdepan dalam memberikan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan tingkat layanan yang sama dan tidak membeda-bedakan," tutup Hidayah.
(osc/osc)《metode cicilan di shopee》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,permainan slot yang lagi gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《metode cicilan di shopee》bab terbaru。