situs yang paling gacor hari ini

Kacamata ajaib dunia film

UMP DKI Jakarta 2024 Diketok Hari Ini******

Upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 diputuskan hari ini (17/11).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan pihaknya akan rapat bersama beberapa elemen hari ini. Ada pakar, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pusat Statistik (BPS), serikat buruh, hingga perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Direncanakan Jumat (17/11) akan dilakukan sidang dewan pengupahan untuk menetapkan UMP 2024. Yang hadir lengkap dari Pemprov DKI Jakarta, tim pakar dari akademisi, BPS, serikat pekerja, serta Apindo dan Kadin wakil dari pengusaha," katanya, dikutip dariCNBC Indonesia.

"Terkait tuntutan pekerja atau buruh UMP dinaikkan 15 persen merupakan masukan untuk Dewan Pengupahan dalam sidang (hari ini)," tambah Hari.

Hari menyebut isi pembahasan rapat hari ini mencakup komponen penetapan UMP, di antaranya inflasi, produk domestik regional bruto (PDRB) DKI, serta indeks tertentu. Khusus variabel alpha akan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata upah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Jika menggunakan rumus Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam PP 51 Tahun 2023, kemungkinan upah buruh di Jakarta hanya naik maksimal Rp174 ribu.

Berikut perkiraan kenaikan UMP DKI Jakarta hari ini:

UMP DKI Jakarta 2023= Rp4.901.798
Inflasi DKI Jakarta per Oktober 2023= 2,08 persen year on year (yoy)
PDRB DKI Jakarta kuartal III 2023= 4,93 persen yoy
Indeks tertentu atau alpha di PP Nomor 51 Tahun 2023= 0,1-0,3

Rumus UMP 2024= inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu)

Lihat Juga : Mengintip Anggaran Militer Israel di Tengah Agresi ke Gaza

1. Simulasi jika indeks tertentu 0,1

UMP DKI Jakarta 2024= 2,08 + (4,93 X 0,1)= 2,57 persen

UMP DKI Jakarta 2024= Rp4.901.798 X 2,57 persen= Naik Rp126.123

2. Simulasi jika indeks tertentu 0,2

UMP DKI Jakarta 2024= 2,08 + (4,93 X 0,2)= 3,06 persen

UMP DKI Jakarta 2024= Rp4.901.798 X 3,06 persen= Naik Rp150.289

3. Simulasi jika indeks tertentu 0,3

UMP DKI Jakarta 2024= 2,08 + (4,93 X 0,3)= 3,55 persen

UMP DKI Jakarta 2024= Rp4.901.798 X 3,55 persen= Naik Rp174.454

4. Simulasi naik 15 persen sesuai tuntutan buruh

UMP DKI Jakarta 2024= Rp4.901.798 X 15 persen= Naik Rp735.269

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

Cegah Warga Terjerat Pinjol, Anies Janji Perkuat Peran Koperasi******

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan akan meningkatkan peran koperasijika terpilih dalam Pilpres 2024, agar masyarakat terjerat pinjaman-pinjaman online.

Anies mengatakan peningkatan peran koperasi telah ia lakukan saat memimpin Jakarta.

"Kami rasakan di Jakarta ketika PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki koperasi, less likelyterjebak pinjol-pinjol yang selama ini ada," katanya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (7/11).

"Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam koperasi bukan hanya transaksi ekonomi, tapi kepercayaan antarwarga tumbuh," katanya.

"Kita butuh hari ini mengembalikan peran koperasi menjadi salah satu pelaku penting perekonomian Indonesia," imbuh Anies.

Dalam paparannya, ia menjabarkan ada tiga agenda untuk meningkatkan peran koperasi. Pertama, mendorong penggunaan dan modernisasi usaha koperasi.

Kedua, meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dengan penataan tata niaga melalui koperasi.

Ketiga, menghadirkan kebijakan afirmatif untuk sektor atau komoditas tertentu untuk usaha koperasi.

[Gambas:Video CNN]

Aliansi mitos saya

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Orang Suci Tertinggi

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan keluarga kaya

UMP 2024 Kalimantan Selatan Naik 4,22 Persen ke Rp3,28 Juta******

Upah minimum provinsi (UMP)Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi naik 4,22 persen atau Rp132.834 menjadi Rp3.282.812.

Adapun UMP Kalsel tahun ini sebesar Rp3.149.977.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel Irfan Sayuti menyebut kenaikan upah buruh ini diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/0972/KUM/2023. Keputusan ini ditetapkan pada 20 November 2023.

Irfan menegaskan SK teranyar soal UMP 2024 membuat perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan.

Ia menuturkan aturan ini berlaku untuk upah waktu kerja 7 jam sehari atau 40 jam seminggu bagi sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu. Alias, waktu kerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk sistem waktu kerja 5 hari per minggu.

"Kita akan awasi secara intensif perusahaan atau pelaku usaha yang belum memberikan upah sesuai ketentuan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Hatiku beracun

Promo Ikan Shisamo di Transmart Full Day Sale Mulai Rp40 Ribuan******

Penggemar ikan shisamo segera merapat ke Transmart terdekat karena ada penawaran harga spesial di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (19/11).

Ikan asal dari Jepang ini tersedia di gerai Transamart seluruh Indonesia. Kamu bisa beli ikan shisamo di Transmart mulai dari Rp40 ribuan aja per pak.

Lihat Juga : Belanja Sekarang Pakai Bank Mega Langsung Diskon 20%

1. Ikan shisamo di Transmart Jawa Tengah, harga normal Rp59.900/pack diskon jadi Rp47.920/pack.

2. Ikan shisamo di Transmart Jawa Timur harga normal Rp64.900/pack diskon jadi Rp51.920/pack.

3. Ikan shisamo di Transmart Medan, harga normal Rp75.500/pack diskon jadi Rp60.400/pack.

4. Ikan shisamo di Transmart Palu, harga normal Rp73.999/pack diskon jadi Rp59.199/pack.

5. Ikan shisamo di Transmart Karawang, harga normal Rp84.500/pack diskon jadi Rp67.600/pack.

6. Ikan shisamo di Transmart Makassar, harga normal Rp67.900/pack diskon jadi Rp54.320/pack.

7. Ikan shisamo di Transmart Jabodetabek dan Kupang, harga normal Rp74.900/pack diskon jadi Rp59.920/pack.

8. Ikan shisamo di Transmart Manado, harga normal Rp72.600/pack diskon jadi Rp58.080/pack.

9. Ikan shisamo di Transmart Denpasar, harga normal Rp80.000/pack diskon jadi Rp64.000/pack.

10. Ikan shisamo di Transmart Bandung, Balikpapan, Padang harga normal Rp69.900/pack diskon jadi Rp55.920/pack.

11. Ikan dori fillet di Transmart Mataram harga normal Rp6.990/gram diskon jadi Rp5.592/gram.

Harga diskon ikan shisamo dan dori di atas berlaku untuk transaksi menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Jadi, pastikan bayarnya menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah, supaya kamu bisa borong ikan shisamo dan dori yang banyak untuk stok di rumah.

Masih bingung cara mendapatkan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah? Cara pertama, download Allo Bank dari Play Store atau App Store secara gratis.

Lalu registrasi untuk buka akun seperti cara pada umumnya. Setelah itu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Cara kedua, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa diperoleh dengan mengajukan pembukaan kartu kredit ke kantor cabang terdekat atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan di booth Bank Mega yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Mudah kan cara daftar banknya! Jadi tunggu apalagi, jangan sampai terlewat diskonnya karena Transmart Full Day Sale hanya berlangsung satu hari dan harga diskon produk berlaku mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.