berlian games slot

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo akhirnya turun gunung terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultanyang dialaminya dengan negara. 

Hari ini, Jumat (27/10) dia muncul di Mabes Polri untuk melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultan.

Kepada wartawan, Pontjo akhirnya blak-blakan soal sengketa tersebut. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Karena itulah, ia menyesalkan langkah yang dilaksanakan negara terhadap dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno karena menghalangi aksesnya untuk masuk ke Hotel Sultan.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin(izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya. 

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan. 

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Pelindung Negara Long Shuai

Saham Mahaka Grup Turun Usai Erick Tak Jadi Cawapres Prabowo******

Saham emiten yang terafiliasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohiranjlok hingga puluhan persen pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (23/10).

Adapun emiten yang dimaksud adalah PT Mahaka Media Tbk (ABBA) dan PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI). Merosotnya saham kedua perusahaan itu terjadi usai Erick dipastikan gagal menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Mengutip RTI Infokom saham ABBA turun 9 poin atau 10 persen dari level 90 menjadi 81. Saham ABBA diperdagangkan di rentang 81-83 per lembarnya dengan total volume 49,06 juta dengan turnover Rp318,8 miliar.

Saat ini, pemegang saham mayoritas ABBA dimiliki oleh PT Beyond Media sebesar 40,47 persen, PT Solic Kreasi Baru 13,77 persen, dan masyarakat 34,09 persen.

Sementara itu, saham MARI anjlok 44 poin atau 34,38 persen dari posisi 128 menjadi 84. Saham MARI diperdagangkan di rentang 84-108 per lembarnya.

Sedangkan, volume transaksi MARI mencapai 185,4 juta saham dengan turnover Rp441,2 miliar.

Pemegang saham mayoritas MARI digenggam oleh PT Beyond Media sebesar 40,35 persen, PT Mahaka Media 16,37 persen, dan masyarakat 43,28 persen.

Pada Selasa (24/10) pagi ini, saham ABBA dibuka pada posisi 76. Saham tersebut melemah 5 poin atau minus 6,17 persen.

Sedangkan, saham MARI berada di posisi 81. Saham itu melemah 4 poin atau minus 4,76 persen.

Direktur Ekuator Swarna Investama Hans Kwee mengatakan penurunan saham ABBA dan MARI belakangan ini erat kaitannya dengan gagalnya pencalonan Erick sebagai cawapres.

Sebab, kata dia, sebelumnya kedua saham menguat karena spekulasi Erick jadi cawapres.

"Jadi Ketika gak jadi (cawapres), saham tersebut terkoreksi. Jadi ini hal yang wajar," ucap Hans kepada CNNIndonesia.com.

Setali tiga uang, Pengamat Pasar Modal PT Dinamika Gelora Satya Oktavianus Audi mengatakan penurunan saham ABBA dan MARI tak lepas dari isu Erick.

Ia menilai isu Mahaka Group dengan Erick sangat kental beberapa hari terakhir.

Namun secara obyektif, menurutnya pelemahan dipengaruhi juga karena laporan keuangan MARI kuartal III 2023 yang rugi.

Tercatat kerugian tahun berjalan MARI mencapai Rp77 miliar atau lebih rendah 4,06 persen (yoy).

"Kami melihat hal ini terdampak karena pengembangan aplikasi Noice yang menekan keuangan dari MahakaX," ucap Oktavianus.

Nama Erick Thohir belakangan santer terdengar akan menjadi cawapres pendamping Prabowo untuk Pilpres 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Fikri Yasin sempat mengatakan nama Erick menguat di antara tiga kandidat lainnya.

Adapun tiga kandidat yang dimaksud adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Keputusan cawapres belum final, tapi menguat ke arah Pak Erick Thohir ya," kata Fikri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (18/10).

Tak hanya itu, Erick juga sempat mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sebagai pemenuhan syarat menjadi cawapres.

Surat tersebut ditetapkan di Jakarta Selatan pada 16 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso.

Namun, Erick batal menjadi Cawapres. Koalisi Indonesia Maju (KIM) resmi mengusung Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Nama Gibran diumumkan usai pertemuan para ketua umum partai KIM pengusung Prabowo di Kertanegara, Minggu (22/10) malam.

"Kami telah berembuk secara final secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai presiden KIM, untuk 2024-2029, dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari KIM," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Setan paling kuat, Tang Seng

Mengintip Harta Amran Sulaiman yang Ditunjuk Jokowi Jadi Mentan Lagi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian pada Rabu (25/10) ini guna mengisi kursi yang ditinggalkan Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi.

Amran sebetulnya bukan orang baru di kabinet Jokowi dan Kementerian Pertanian. Maklum sebelumnya ia juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Sebagai seorang menteri, Amran sejatinya bukan orang sembarangan. Termasuk dari sisi kekayaan.

Tercatat pada 2014 harta kekayaannya mencapai Rp325,26 miliar. Harga itu kemudian turun menjadi Rp257,01 pada 2017.

Namun pada 2018, harga Amran kembali naik menjadi Rp274,9 miliar. Lalu, naik lagi menjadi Rp279,58 miliar pada 2019.

Harta pada 2019 atau update terakhir itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp42,24 miliar.

Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp3,42 miliar. Selanjutnya, harta bergerak lainnya senilai Rp281,73 juta, surat berharga Rp205,53 miliar, kas dan setara kas Rp28,35 miliar, dan harta lainnya Rp38 juta.

Amran juga memiliki utang senilai Rp293,73 juta.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Badai

Erick Tak Butuh Tambahan Wamen Lagi Usai Ditinggal Rosan ke Prabowo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan tak butuh tambahan wakil menteri lagi usai posisi itu kosong karena ditinggal Rosan Roeslani karena 'ikut' Prabowo-Gibran.

Posisi tersebut, kata Erick, cukup diisi oleh Kartika Wirjoatmodjo yang saat ini menjabat sebagai Wamen BUMN I.

Terkait keputusan tersebut, menurut dia, pihaknya juga sudah melapor kepada Presiden Jokowi.

Rosan Roeslani ikut bergabung menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Atas keputusannya tersebut, Rosan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil menteri BUMN dan wakil komisaris utama Pertamina.

Erick menghormati keputusan Rosan tersebut.

"Saya hormati keputusan pak Rosan, dan saya sudah diskusi internal di kementerian," kata Erick di Jakarta, Sabtu.

[Gambas:Video CNN]

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

Jokowi Resmikan Infrastruktur 'Langka' Bernilai Rp1,23 T di Palembang******

Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Sei Selayur, Kota Palembangbernilai Rp1,23 triliun pada Kamis (25/10) ini.

Infrastruktur jenis ini terbilang 'langka' alias jarang di era Jokowi. Pasalnya, selama 9 tahun jadi presiden, Jokowi biasanya hanya meresmikan bendungan, bandara, jalan tol dan tempat pembuangan akhir.

"Tetapi baru kali ini yang pertama kalinya dalam 9 tahun saya meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat," katanya seperti dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.

Termasuk bagi lingkungan di sekitar Sungai Musi yang selama ini airnya sudah banyak tercemar limbah.

Ia percaya diri kehadiran sistem pengolahan air ini bisa mengurangi pencemaran di Sungai Musi sehingga airnya bisa aman untuk digunakan dalam mendukung kegiatan rumah tangga masyarakat di sekitar Sungai Musi.

"Kita tahu Sungai Musi ini sangat penting bagi masyarakat di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang karena banyak memanfaatkannya untuk mandi dan mendukung kegiatan rumah tangga lainnya. Karena itu saya menyambut baik pengoperasian sistem ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo akhirnya turun gunung terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultanyang dialaminya dengan negara. 

Hari ini, Jumat (27/10) dia muncul di Mabes Polri untuk melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultan.

Kepada wartawan, Pontjo akhirnya blak-blakan soal sengketa tersebut. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Karena itulah, ia menyesalkan langkah yang dilaksanakan negara terhadap dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno karena menghalangi aksesnya untuk masuk ke Hotel Sultan.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin(izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya. 

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan. 

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.