ojs99bet 492Jutaan kata 181791Orang-orang telah membaca serialisasi
《kredit hp tanpa dp dan kartu kredit》
Pemerintah Bicara Peluang BBM Singkong yang Disebut Prabowo Potensial******
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengomentari potensi bahan bakar minyak (BBM) singkong yang diklaim Prabowo Subianto yang mengklaim itu bisa membuat negara lain iri.
Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan sumber untuk menggarap bioetanol bervariasi, termasuk dari singkong dan tebu. Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan melihat mana yang benar-benar bisa masuk ke dalam skala industri.
"Singkong dan tebu untuk bioetanol, semua itu kan kita kaji. Tentu kan kajian itu ada yang dari skala tertentu dia belum ekonomis, tapi kalau sudah masuk (ekonomis), baru bisa diimplementasikan," kata Dida di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
Dida menyinggung soal pasokan tebu yang rencananya disuplai dari food estate Merauke. Menurutnya, lumbung pangan itu bisa menjadi salah satu opsi memenuhi stok dalam negeri.
Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu juga menyebut ada peluang menghasilkan bahan bakar dari kelapa. Ia mengatakan kelapa reject alias yang tidak terpakai bakal diolah menjadi bioavtur.
"Justru kelapa ini dari kelapa yang reject. Di setiap pohon kelapa itu ada sekitar 20-30 persen gak layak dikonsumsi, itu yang justru bisa digunakan. Banyak sekali potensi yang semua ada di kebun kita, tapi belum kita optimalkan. Nah, ini ruang untuk inovasi yang terus kita dorong," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa swasembada energi. Ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan sumbernya didapat dari tebu hingga singkong.
Ia menilai energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.
"Kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong," kata Prabowo dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis (29/2).
Akan tetapi, data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi singkong pada 2019 hanya 16,35 juta ton. Jumlah tersebut turun dari produksi di 2018 sebesar 19,34 juta ton dan 19,05 juta ton pada 2017.
Produksi singkong cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 20,38 juta ton pada 2016, 21,80 juta ton pada 2015, 23,43 juta ton pada 2014, 23,93 juta ton pada 2013, dan 24,17 juta ton pada 2012.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.
Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.
"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.
Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.
"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.
"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.
Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.
[Gambas:Video CNN]
Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.
Kemendes dorong BUMDes diaudit akuntan publik******
Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDesJakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diaudit oleh akuntan publik. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan laporan keuangan BUMDes yang telah diaudit oleh akuntan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak swasta terhadap BUMDes terkait. "Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDes," ujar Gus Ivan, sapaan akrab Ivanovich Agusta. Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Kick-OffAudit Badan Usaha Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDesma LKD) Kabupaten Serang 2024, di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Banten, Jumat.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
Label:gacor 500、teslatoto、togel togel hari ini
Terkait:nama pinjol resmi ojk、cara menggunakan kupon google play、agen maxwin、situs yang lagi gacor saat ini、kredit hp di blibli tanpa kartu kredit、pragmatik88、slot banget、pola maxwin gate of olympus hari ini、klik klik dapat uang、cara pengajuan cicilan akulaku
bab terbaru:slot online maxwin(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atau KAI menandatangani kontrak Long Term Parts Agreement (LTPA) atau perjanjian jangka panjang pengadaan suku cadangdengan perusahaan manufaktur asal Amerika Serikat(AS) Wabtec Corporation System, LLC dan PT Imeco Inter Sarana.
Kontrak ini bertujuan untuk menjaga performa lokomotif CC201/CC203/CC204 dan BB203 secara multi years sejak 2025 sampai dengan 2030.
Direktur Utama KAI DIdiek Hartantyo menjelaskan kontrak LTPA ini dilakukan dalam rangka menjaga performansi lokomotif dengan dukungan suku cadang orisinal dan kedatangan yang tepat waktu.
Ia menambahkan peluang kerja sama ini juga akan dimaksimalkan untuk penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESC) di KAI. Selain itu, melalui perjanjian ini, KAI juga akan mengoptimalkan pelatihan dari tenaga ahli AS untuk peningkatan kompetensi dan modernisasi lokomotif KAI.
KAI dan Wabtec telah memiliki sejarah kerja sama yang panjang dan ke depan masih akan terus berlangsung.
Untuk mencapai sustainability 357 unit lokomotif produksi Wabtec yang dimiliki KAI, diperlukan komitmen bersama KAI dan Wabtec dalam menjaga keberlangsungan proses perawatan melalui penyediaan suku cadang dan jasa perawatan.
"KAI terus membangun kolaborasi dengan perusahaan di dalam ataupun luar negeri sebagai komitmen perusahaan untuk mengurangi emisi karbon, mitigasi polusi, serta tujuan untuk merawat warisan alam Indonesia bagi generasi mendatang," ucap Didiek.
Dalam kesempatan yang sama, President of Global Freight Services Wabtec Alicia Hammersmith mengatakan pihaknya sangat antusias dengan adanya kerja sama ini dalam rangka menjaga performa lokomotif-lokomotif KAI.
Wabtec juga menawarkan digitalisasi untuk meningkatkan kinerja dan pemeliharaan seperti Expert on Alert (EOA), Remote Monitoring & Diagnostic (RM&D), dan KinetiX.
"Kami juga berencana akan melakukan pelatihan untuk petugas perawatan lokomotif KAI, baik secara online ataupun mengunjungi secara langsung fasilitas Wabtec di Amerika Serikat," tutur Hammersmith.
[Gambas:Video CNN]
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh alias 100 persen sesuai titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejak 2020, pembayaran THRPNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan. Hal itu lantaran ekonomi babak belur dihantam covid-19.
"THR-nya, Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3) lau.
Berapa besaran THR yang kemungkinan diterima Jokowi?
Jika dirinci, THR terdiri dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan seperti tunjangan pangan, jabatan hingga kinerja.
Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Sedangkan Pasal 2 (2) UU 7/1979 disebutkan gaji pokok wapres 4 kali gaji tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres.
Lihat Juga :Kantor Airlangga Belum Ngobrol soal Makan Gratis dengan Sri Mulyani Cs |
Kemudian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA).
Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut menyentuh Rp5,04 juta per bulan. Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan. Sedangkan Ma'ruf mengantongi Rp20,16 juta setiap bulannya.
Selain itu, mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu pasal 1 ayat 2 a, presiden berhak mendapat tunjangan Rp32,5 juta. Sementara dalam pasal 1 ayat 2b dijelaskan wapres mengantongi tunjangan Rp22 juta.
Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Sementara itu, Wapres Ma'ruf bakal mendapatkan Rp42,16 juta.
Estimasi tersebut belum memperhitungkan komponen lain, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, hingga tunjangan kinerja.
Berikut perkiraan THR minimal yang bakal dikantongi Jokowi dan Ma'ruf:
1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Gaji pokok Rp30,24 juta+tunjangan Rp32,50 juta= Rp62,74 juta
2. Wapres Ma'ruf Amin
Gaji pokok Rp20,16 juta+tunjangan Rp22 juta= Rp42,16 juta
[Gambas:Video CNN]
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir membuka wacana liburtiga hari dalam sepekan bagi pegawai perusahaan pelat merah.
Hal ia sampaikan dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 di Jakarta, Kamis (7/2). Erick menyebut hal dilatarbelakangi aspek kesehatan mental para pegawai.
Ia mengklaim 70 persen dari generasi muda saat ini memiliki isu kesehatan mental. Oleh karena itu, ia mendorong implementasi program bernama compress working scheduledi BUMN.
"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam kalian punya alternatif di Kementerian BUMN, saya nggak tahu di perusahaan BUMN, mestinya bisa, kalau sudah lebih dari 40 jam mereka punya alternatif mengambil libur pada hari Jumat," ucap Erick seperti dikutip dari detik finance.
Kendati, ia menegaskan bahwa bukan berarti BUMN mendorong para pegawainya untuk malas bekerja. Bukan berarti juga setiap Jumat pegawai BUMN bisa libur.
"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam minggu itu, kalian bisa register, dalam sebulan dua kali setiap Jumatnya bisa jadi alternatif untuk libur, tuh. Kita lakukan itu," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.
"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).
Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.
"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.
DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.
Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.
Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.
Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.
"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.
[Gambas:Video CNN]
Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDesJakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diaudit oleh akuntan publik. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan laporan keuangan BUMDes yang telah diaudit oleh akuntan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak swasta terhadap BUMDes terkait. "Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDes," ujar Gus Ivan, sapaan akrab Ivanovich Agusta. Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Kick-OffAudit Badan Usaha Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDesma LKD) Kabupaten Serang 2024, di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Banten, Jumat.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
《kredit hp tanpa dp dan kartu kredit》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjol yang gak ribetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kredit hp tanpa dp dan kartu kredit》bab terbaru。