pinjol ilegal mudah acc

cara kredit di lazada 968Jutaan kata 744980Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol ilegal mudah acc》

BEI Investigasi Saham Emiten Prajogo Pangestu Usai Terbang 355 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bursa Efek Indonesia (BEI) menginvestigasi pergerakan sahamemiten Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) usai melonjak 355 persen.

CUAN melejit tak wajar dan akhirnya saham emiten Prajogo itu disuspensi pada 19 Desember 2023.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyebut investigasi saham CUAN dilakukan oleh Divisi Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan. Sedangkan tim Penilaian Perusahaan bakal meminta keterangan dari Prajogo Cs.

"Di sini performance kita digging, pola transaksi yang bergerak itu juga dilakukan investigasi," imbuhnya.

Prajogo Pangestu memiliki 9,5 miliar lembar saham di PT Petrindo Jaya Kreasi. Kepemilikannya di CUAN mencapai 85,07 persen.

Bursa sempat bersurat dan mempertanyakan faktor apa yang membuat harga saham emiten milik Prajogo itu meroket.

Direktur Utama CUAN Michael mengaku sudah menyampaikan seluruh rencana atau aktivitas yang diperlukan. Tujuannya, agar pelaku pasar bisa benar-benar mempertimbangkan sebelum memutuskan berinvestasi.

"Menurut perseroan, dengan memperhatikan pemberitaan di media elektronik maupun konvensional, faktor yang mungkin menjadi sentimen positif terkait peningkatan harga saham perseroan adalah karena perseroan secara aktif sedang melakukan beberapa aksi korporasi," jelas Michael dalam keterbukaan informasi pada 20 Desember 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Dalam pokok permohonannya disebutkan bahwa Termohon I (Kapolda Metro Jaya) dan Termohon II (Kapolri) telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama, lebih dari tiga bulan,” kata Boyamin.

Selain Kapolda dan Kapolri, turut serta tergugat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, sebagai Termohon III.

Menurut Boyamin, para termohon (I dan II) seharusnya melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada jaksa penuntut umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P-21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik.

Berlarutnya kasus Firli Bahuri, kata Boyamin, terkendala karena Kapolda belum memadai melakukan supervisi dikarenakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi saat ini dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu (brigadir jenderal) sehingga semestinya untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi maka diperlukan peningkatan kelembagaan, yaitu Korps Pemberantasan Korupsi Mabes Polri yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang dua (inspektur jenderal) di bawah komando langsung dari Kapolri.

Diketahui bahwa Firli Bahuri merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).

Untuk itu, salah satu gugatan yang dimohonkannya adalah meminta hakim tunggal PN Jaksel untuk memerintahkan Kapolri segera membentuk Koprs Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).

Terpisah Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan permohonan MAKI tersebut telah diterima oleh pihaknya dan sudah menunjuk hakim tunggal yang akan memimpin dan menangani perkara.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Sri Rejeki Marshinta,” katanya.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Label：link slot terpercaya gacor、cara dapetin uang dari hp、game slot888

Terkait：binjai play77、raja indo slot login、cemara123、pola slot gacor 2023、slot terbaru resmi、cara main shopee dapat uang、game slot bagus、doyan303、agen judi slot、dewatigel

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：raja 788slot（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

putarslot88

pedulitogel

situs gacor slot terbaru

pinjam uang 300 juta di bank bri

kotaBacaan TerkaitMore+

Sangat mendominasi

aplikasi kredit hp tanpa dp tanpa kartu kredit

Bos Badan Pangan Jamin Bansos Tak Dipolitisasi******

Bos Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjamin tidak ada politisasi bantuan sosial (bansos) meski diguyurkan jelang Pemilu 2024. ( Arsip Istimewa).

Jakarta, CNN Indonesia--

BosBadan Pangan Nasional(Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan tidak ada politisasi bantuan sosial (bansos) meski diguyurkan jelang Pemilu 2024.

"Enggak,insyaallahenggak. Kan tidak ada atribut politik. Ini negara yang hadir. Tolong dijelaskan, negara yang hadir siapapun pemimpinnya memikirkan masyarakat," kata Arief di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).

"Jadi, enggak ada politisasi (bansos), ini murni untuk masyarakat. Dan ini bukan jelang pemilu saja, dari tahun kemarin, dari zaman dulu bansos itu kan bantuan pangan. Anggaran bukan dari Kementerian Sosial, dari bantuan pangan itu," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebut bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) berasal dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan saat kampanye di Kendal, Jawa Tengah pada 26 Desember 2023 itu lantas menuai polemik.

Akan tetapi, belakangan Mendag Zulhas sudah meluruskan ucapannya tersebut.

"Jadi, saya kan Koalisi Indonesia Maju, lanjutkan! Jadi, semua programnya Pak Jokowi akan kita lanjutkan dan tambah, misalnya tabungan untuk Pondok Pesantren lanjut dan dinaikkan, ibu kota baru (IKN) lanjut dan dinaikkan," jelasnya usai meninjau Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (4/1).

"Kalau ada orang yang ingin bansos dan BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah. Itu kira-kira," tegas Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

(khr/skt)

Naruto Uzumaki Lima Daun

buku tafsir mimpi berurutan

DPK di Jeddah membeludak saat pencoblosan, PPLN: Banyak TKI ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati menjelaskan
banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menyebabkan daftar pemilih khusus (DPK) di Jeddah, Arab Saudi, membeludak atau lebih banyak dari daftar pemilih tetap (DPT) saat pencoblosan Pemilu 2024.

Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat.

Dalam rapat pleno, saksi Partai Gerindra bernama Mariyatno Jamim mempertanyakan jumlah DPK sebanyak 9.576 pemilih lebih besar dari DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.916 pemilih.

"Ini DPK-nya besar sekali lho, 9.576 itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada (DPT), bahkan DPT DPTb pun lebih banyak DPK-nya," ujar Mariyatno.

Menurut Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati, TKI ilegal itu khawatir jika mendaftarkan diri dalam DPT akan ketahuan tidak berdokumen resmi sehingga dideportasi.

"Kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas pekerja undocumentedyang TKI ilegal, yang diawali mereka tidak berani mendaftar ya khawatir nanti dilaporkan KJRI, kemudian dideportasi," jelas Siti.

Siti mengatakan para TKI ilegal itu pada akhirnya memilih untuk datang pada hari H pemungutan suara, sebab dengan begitu, maka mereka tidak akan ketahuan tidak berdokumen resmi.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah menjelaskan peristiwa membeludaknya DPK saat pemungutan suara di Jeddah sebelumnya pernah terjadi di Pemilu 2019.

Namun, ia memastikan mereka sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal dengan tujuan pemilih yang berada di Jeddah tak masuk dalam DPK.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah selalu DPK yang besar jumlahnya," kata Yasmi.

Sebagai informasi, DPK adalah status untuk warga yang memiliki hak memilih tetapi tidak masuk ke dalam DPT.

Maka para pemilih yang tidak terdaftar ini akan berstatus DPK dan tetap diberikan hak untuk mencoblos.

Petugas pun tetap akan melayani pemilih DPK. Adapun pencoblosan pemilih DPK dapat dilakukan setelah para pemilih DPT dan DPTb selesai mencoblos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Orde Langit

cara bayar kredivo di tokopedia

Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan meresmikan lima proyek dalam dua hari pada 29 Februari - 1 Maret 2024 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan korporasi negara tersebut membangun beberapa kantor perwakilan, kantor jaringan telekomunikasi di IKN serta meresmikan pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) di Bontang, Kalimantan Timur.

"Alhamdullilah pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat di Bontang telah diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo," ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Rangkaian kunjungan proyek selama dua ini, dimulai dengan peresmian PT KAN. Pabrik ini berkapasitas produksi amonium nitrat 75.000 ton per tahun, dan asam nitrat sebesar 60.000 ton per tahun.

Pabrik tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bahan peledak dan pupuk nasional serta memperkuat hilirisasi.

Selanjutnya, Erick Thohir dan Presiden Joko Widodo juga melakukan peletakan batu pertama atau groundbreakinguntuk tiga bank BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI.

BRI membangun BRI International Microfinance Center di IKN yang dibangun di atas tanah seluas 13 ribu meter persegi. Nantinya gedung tersebut akan terdiri atas BRI Office Nusantara, BRI Microfinance Gallery dan BRI Community Hub.

Kemudian, Bank Mandiri melakukan groundbreakingKantor Cabang Mandiri Digital Services. Kantor Mandiri Digital Services di IKN akan berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara, dengan konsep bangunan hijau dan berbasis digital.

Erick mengatakan, Bank Mandiri sudah mulai pembangunan gedung digital servicesdi IKN. Ini akan menjadi pelopor one stop financial solution. Gedung itu juga mengusung konsep ramah lingkungan.

"Selain Bank Mandiri mulai dibangun BRI International Microfinance Center. Ini komitmen BRI memperkokoh infrastruktur ekonomi dengan fokus pada UMKM dan ultra mikro," katanya.

Adapun BNI membangun gedung BNI di Mini Financial Center, IKN. Gedung dengan desain futuristik namun tetap ramah lingkungan ini, akan memfasilitasi layanan perbankan berbasis smart-digital.

Lebih lanjut, Kementerian BUMN juga membangun Telkom Smart Office (TSO) di IKN. Fasilitas ini akan menjadi pusat penyediaan infrastruktur dan layanan digital di IKN.

"Ini komitmen BUMN mendukung percepatan digitalisasi dan mewujudkan Nusantara menjadi ibu kota kelas dunia untuk semua," ucapnya.

Baca juga: AHY sebut IKN jadi representasi Indonesia semakin maju

Baca juga: Erick Thohir: Pembangunan TSO di IKN jadi hub telekomunikasi Nusantara

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Bela Diri Syura

nama slot gacor 2023

3 Pesawat Boeing 737 Max 9 Lion Air Dilarang Terbang******

Tiga pesawat Boeing 737 Max 9 milik Lion Air dilarang terbang oleh Kemenhub melarang imbas kasus terbaru armada Boeing di AS. (Foto: ADEK BERRY / AFP)

Jakarta, CNN Indonesia--

Tiga pesawat Boeing 737 Max 9milik Lion Airdilarang terbang. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang ketiga pesawat mengudara sebagai imbas kasus terbaru armada Boeing jenis pesawat tersebut di Amerika Serikat.

Pesawat Boeing 737 Max 9 milik Lion Air yang dilarang terbang itu bernomor registrasi PK-LRF, PK-LRG, dan PK-LRI.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub telah berkoordinasi dengan Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat Regional Asia Pacific, Boeing serta Lion Air sebagai pengguna Boeing 737-9 Max.

Lion Air menyatakan Boeing telah memberikan konfirmasi melalui surat elektronik yang diterima pada 7 Januari 2024. Isinya, tiga unit pesawat Boeing 737-9 Max milik Lion Air tidak termasuk dalam kategori tersebut karena memiliki perbedaan tipe pintu Mid Exit dengan pesawat milik Alaska Airlines.

Menurut Lion, Boeing 737-9 Max miliknya tidak menggunakan tipe mid exit door plug, tetapi menggunakan mid cabin emergency exit door type II, yang berarti sistem pada pintu darurat bagian tengah tersebut berfungsi aktif dan dapat digunakan untuk proses evakuasi.

Ditjen Perhubungan Udara telah menerbitkan Airworthiness Directives (AD) atau Petunjuk Pelaksanaan Kelaikan Udara 24-01-001-U tentang pemberlakuan FAA AD 2024-02-51 yang dikhususkan untuk pesawat B737-9 yang memiliki mid cabin door plug yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2024.

"Ditjen Perhubungan Udara selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak FAA, Boeing dan Lion Air untuk terus memonitor situasi tersebut dan akan memberikan informasi lebih lanjut seiring dengan perkembangan situasi. Keamanan dan keselamatan operasi penerbangan tetap menjadi prioritas kami," imbuhnya.

Lihat Juga :

Kemenkeu Respons Prabowo soal Anggaran Kemenhan Banyak Tak Direstui

Pesawat Alaska Airlines yang membawa 174 penumpang dan enam awak penerbangan melakukan pendaratan darurat di usai panel jendela pesawat pecah di udara, tak lama setelah lepas landas dari Portland, Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat (AS).

Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS pun melakukan investigasi atas insiden yang terjadi di pesawat Boeing 737-9 Max maskapai Alaska Airlines tersebut.

Selain itu, Kantor Penerbangan Federal AS (FAA) pada Sabtu (6/1) memutuskan untuk melarang terbang (grounding) pesawat terkait dulu sementara waktu.

MengutipReuters, Administrator FAA Mike Whitaker mengatakan badan tersebut memerlukan pemeriksaan segera terhadap pesawat-pesawat terkait sebelum mereka dapat kembali terbang.

Imbasnya, perintah tersebut mempengaruhi setidaknya terhadap 171 pesawat sejenis di seluruh dunia. Petunjuk kelaikan udara darurat akan mewajibkan operator untuk memeriksa pesawat sebelum penerbangan selanjutnya yang tidak memenuhi siklus inspeksi.

Whitaker mengatakan inspeksi yang diperlukan akan memakan waktu sekitar empat hingga delapan jam per pesawat.

Sementara itu, perusahaan penerbangan Boeing menyatakan pihaknya mendukung tindakan inspeksi terhadap pesawat-pesawat jenis tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(pta/agt)

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

bocoran admin agus slot

Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria berharap perusahaan platform digital menyambut positif regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

"Kita berharap tidak ada respons negatif ya, karena sebelum ini ditetapkan kita mengutamakan dialog dengan semua pemangku kepentingan," ujar Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menjelaskan bahwa regulasi ini, yang juga sering disebut sebagai Perpres Publisher Rights, dibentuk dengan melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital dan penerbit, hingga akhirnya menemukan titik kesamaan.

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Oleh karena itu, kata dia, ketika Perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, semua pihak, termasuk platform digital dan perusahaan pers, memberikan gestur yang positif.

"Ada kelemahan dan ada kelebihannya dari Perpres ini tapi semuanya kelihatannya bisa menerima," kata Nezar.

Lebih lanjut Wamen Nezar mengatakan bahwa dalam Pasal 19 pada Perpres itu disebutkan bahwa regulasi tersebut baru berlaku enam bulan setelah disahkan.

Artinya, masih terdapat cukup waktu bagi semua pihak untuk membaca secara detail Perpres tersebut, menginternalisasi, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

"Jadi bukan berarti kita tunggu enam bulan lagi baru berunding, tapi perundingan sudah dimulai pada hari-hari ini dan semua mencoba menyesuaikan sehingga kita harapkan begitu enam bulan semuanya sudah bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan," pungkas dia.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan. Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital. Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat

Teknik Bintang Kuno

kredit easy legal atau ilegal

Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari******

《pinjol ilegal mudah acc》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot gacor 2022 bonus new memberHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjol ilegal mudah acc》bab terbaru。