slot member baru di kasih menang

Oke aku penjahatnya

IHSG Dibayangi Tekanan di Awal Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi tertekan pada perdagangan Senin (18/9).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut gerak IHSG masih dalam pola datar dengan potensi melemah. Namun, momentum koreksi bisa menjadi peluang mengumpulkan saham.

"Mengingat IHSG dalam jangka panjang masih berada dalam jalur uptrend serta kondisi perekonomian masih stabil. Namun, hari ini IHSG berpeluang dalam tekanan," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, KLBF, JSMR, BBCA, PWON, TLKM, TBIG, HMSP, dan SMRA.

Senada, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana melihat indeks saham masih rawan koreksi di awal pekan ini. Ia memprediksi IHSG bergerak di level support6.900 dan resistance7.020.

Herditya menyebut investor akan mencermati pertemuan The Fed yang diperkirakan akan menahan suku bunga di level 5,5 persen. Begitu pula Bank Indonesia (BI) yang diramal tetap menahan suku bunga di posisi 5,75 persen.

"Selain itu, pergerakan harga komoditas masih mempengaruhi gerak emiten-emiten di IHSG," ungkapnya.

IHSG naik ke posisi 6.982 pada perdagangan Jumat (15/9). Indeks saham menguat 23,45 poin atau plus 0,34 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp21,26 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 57,87 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

santo

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.

Saya adalah dewa yang gila

Drama Musikal Gemilang Transportasi Indonesia Meriahkan Hub Fest 2023******

Drama musikal bertajuk Gemilang Transportasi Indonesia sukses memeriahkan panggung Hub Fest sebagai bagian dari perayaan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/9).

Tampil dengan medley beberapa lagu pop dan daerah dari seluruh Indonesia, penampilan yang dibawakan oleh para ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut sukses mengajak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjoget mengikuti musik.

Nampak saat lagu koplo Rungkad dibawakan, Budi terlihat ikut berdiri untuk bergoyang mengikuti irama lagu asal Jawa Barat yang dipopulerkan oleh Happy Asmara tersebut.

Set musikal ini dibuka dengan lirih lewat lagu Tanah Airku, bersamaan dengan spoken words yang membicarakan soal terbentang luasnya wilayah Indonesia.

"Indonesia adalah negara kepulauan yang luasnya terbentang dari ujung Sumatera hingga ke Papua," ujar pembaca puisi membuka set musikal tersebut.

Setelahnya, para penari masuk ke agas panggung untuk membawakan beragam tarian tradisional dari berbagai daerah Indonesia, diiringi oleh lagu Zamrud Khatulistiwa.

Di balik para penari latar, satu persatu vokalis utama dari DWP Kemenhub terlihat saling bergantian untuk menyanyikan bait demi bait lagu yang dipopulerkan mendiang Chrisye tersebut.

Lihat Juga : Pertunjukan Marching Band Kemenhub Buka Puncak Perayaan Harhubnas 2023

Energi para penonton pun semakin tergugah ketika aransemen musik mulai meningkat, seiring dengan lagu Sheila on 7 Melompat Lebih Tinggi yang dinyanyikan.

Puncak penampilan musikal ini hadir ketika deretan medley lagu bertempo tinggi dibawakan. Dimulai dengan Rungkad, para penari berpakaian tradisional mendadak berdiri di area tribun penonton untuk mengajak seluruh pengunjung bergoyang.

Setelah Rungkad, lagu-lagu daerah seperti Kicir-kicir, Sinanggar Tulo, hingga Goyang Maumere dimainkan untuk sukses menggoyang pengunjung.

Sebelumnya, pertunjukan marching band dan brass band dari Kementerian Perhubungan resmi membuka puncak perayaan Hari Perhubungan Nasional 2023 yang kali ini diadakan di Istora Senayan.

Dalam perhelatan bertajuk Hub Fest dengan tema Melaju untuk Transportasi Maju tersebut, terdapat juga beragam aktivasi dan panggung hiburan yang meramaikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2023.

Selanjutnya, pertunjukan di area Indoor akan menghadirkan pertunjukan paduan suara dan tari tradisional dari DWP Kemenhub melalui koreografi yang dipimpin langsung oleh Ari Tulang.

Usai penampilan tersebut, akan terdapat sambutan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengiringi pemberian hadiah bagi pemenang Kegiatan Olahraga Kemenhub.

Di puncak acara, grup musik asal Bandung GIGI akan menjadi penampil pamungkas untuk menutup rangkaian Hub Fest Harhubnas 2023.

Mati di Siang Hari

Daftar 10 Perusahaan yang Guyur Rp20 T Demi Bantu Jokowi Bangun IKN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merinci 10 perusahaan Indonesia anggota konsorsium pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang berinvestasi Rp20 triliun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan groundbreaking Hotel Nusantara di IKN, Kamis (21/9).

"Yang saya hormati para investor yang tergabung dalam konsorsium dari grup Agung Sedayu (Agung Sedayu Group), Indofood (bagian dari Salim Group), Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Astra, Mulia Group, dan Kawan Lama Group," sapa Jokowi. 

"Pak Aguan (Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma), Pak Franky (Bos Sinarmas Group Franky Wijaya), Pak Prajogo (Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu), Pak Eka Tjandranegara (Bos Mulia Group), Pak Pui (Bos Pulauintan Pui Sudarto), Pak Boy Thohir (Bos Adaro), Pak Kuncoro Wibowo (Bos Kawan Lama Group), Pak Djoko Susanto (Bos Alfamart Group), dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu," sapa Jokowi.

Jokowi berterima kasih atas investasi yang dilakukan Aguan Cs di IKN. Menurutnya, kucuran duit dari para miliarder tanah air membuka mata banyak orang bahwa investasi di IKN memang cuan.

Ia paham betul bahwa kedatangan konsorsium nusantara ke IKN bukan cuma-cuma. Jokowi tahu kalau Aguan Cs juga mengincar keuntungan.

"Tidak mungkin beliau mau mulai dengan Rp20 triliun kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial? Bukan. Mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu wajar," jelas Jokowi.

Di lain sisi, Jokowi mengklaim sejumlah pengusaha asing juga sudah lirik-lirik ke IKN, bahkan menyatakan keseriusannya. Ia merinci ada 30 calon investor dari Korea Selatan, 40 dari Jepang, dan 120 lainnya merupakan konglomerat Singapura.

Terlepas dari itu, ada sedikit perbedaan daftar 10 investor lokal yang mengikuti groundbreaking di IKN kemarin dengan paparan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Badan Anggaran DPR RI pada Senin (18/9) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Berikut perbedaannya:

10 investor di groundbreaking Hotel Nusantara IKN:

1. Agung Sedayu Group
2. Indofood
3. Sinarmas
4. Pulauintan
5. Adaro
6. Barito Pacific
7. Astra
8. Mulia Group
9. Kawan Lama Group
10. Alfamart Group

10 investor paparan OIKN di Banggar DPR RI:

1. Agung Sedayu Group
2. Salim Group
3. Sinarmas
4. Pulauintan
5. Djarum
6. Wings Group
7. Adaro
8. Barito Pacific
9. Mulia Group
10. Astra

berbaris menuju kekaisaran

Masih Ada Waktu buat Gak Ketinggalan Diskon Transmart Full Day Sale******

Pesta diskon Transmart Full Day Sale masih berlangsung hari ini hingga jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat.

Yuk, mumpung masih ada waktu, serbu gerai Transmart terdekat buat dapatin diskonnya.

Lihat Juga : Siap-siap, Kejutan Transmart Full Day Sale Hadir Lagi Hari Ini!

Mulai dari kebutuhan pokok, kosmetik, produk elektronik, furnitur, fesyen, sampai mainan anak.

Nah, jika Anda bayar belanjaannya menggunakan Allo Prime, Allo PayLater, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah, nanti dapat ekstra diskon 20 persen per transaksi.

Masih belum punya Allo Bank? Langsung aja unduh aplikasinya di Apps Store atau Play Store dan upgrade akun ke Allo Prime untuk mengaktifkan Allo Paylater supaya bisa belanja sekarang bayar belakangan.

Atau bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit instan Bank Mega atau Mega Syariah yang tersedia di setiap gerai Transmart. Jangan sampai ketinggalan diskonnya, ya!

seribu pemburu

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.