anekatoto3

Pengubah saya yang tidak terbatas

Gibran Akui Proyek Food Estate Ada yang Gagal, Tetapi Ada yang Panen******

SOLO —Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menjawab tudingan dari cawapres nomor urut 01 dan 03 yang menyebut food estatemerupakan proyek yang gagal dalama cara Debat Cawapres 2024 yang digelar di JCC Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Gibran mengakui memang food estateada yang gagal, tetapi tidak semua. Dia mencontohkan proyek food estatedi Kalimantan Tengah yang berhasil.

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

“Program-program yang sudah berjalan ekarang nomor 1 dan 3 kompak menyebut food estategagal. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil penan. Di Gunung Mas, Kalteng, jagung singkong panen,” sebut Gibran yang disiarkan langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Dia juga menyebut food estatemerupakan program jangka panjang sehingga tidak bisa dinilai di panen pertama, kedua, dan selanjutnya.

“Cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan, harus optimis. Jangan memberikan narasi yang menakutkan pada warga dan masyarakat,” tambah Gibran.

Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 03 Mahfud MD mengatakan food estatemerupakan program yang merugikan. Bahkan, dia juga menyebut proyek yang gagal.

“Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan itu semua untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Jangan misalnya seperti food estateyang gagal dan merusak linkgungan. Yang benar saja, rugi dong kita,” jelas Mahfud MD.

Kemudian, cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga menyebut hal serupa di Debat Cawapres 2024. “Upaya pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat dan menghasilkan konflik agararia. Bahkan, merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” jelas Cak Imin.

Panggilan Sihir

Debat Cawapres 2024, Mahfud MD Kritik Food Estate: Gagal dan Merusak Lingkungan******

SOLO —Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD mengkritik program food estateyang dijalankan pemerintah dan dikomandani oleh Prabowo Subianto saat ini merupakan proyek yang gagal dan merusak lingkungan. Hal tersebut dijelaskan Mahfud MD dalam Debat Cawapres 2024 yang digelar Jakarta Convention Centre, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam debat bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desaitu, cawapres yang kini juga menjabat sebagai Menkopolhukam ini mengatakan program food estatemerupakan program yang merugikan.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan itu semua untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Jangan misalnya seperti food estateyang gagal dan merusak linkgungan. Yang benar saja, rugi dong kita,” jelas Mahfud MD yang disiarkan langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Selain Mahfud, di Debat Cawapres 2024 kritikan food estatejuga datang dari cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar. Cawapres yang kerap disapa Cak Imin ini mengatakan program food estatemengabaikan berbagai pihak, termasuk petani hingga masyarakat ada. Selain itu, program food estate yang dicanangkan Prabowo itu disebut menyisakan konflik agraria.

“Upaya pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estateterbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat dan menghasilkan konflik agararia. Bahkan, merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” jelas Cak Imin.

Food estate merupakan proyek lumbung pangan hasil kolaborasi kementerian dalam upaya mengantisipasi terjadinya krisis pangan di Indonesia. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), kolaborasi tersebut juga merupakan satu proses yang tidak dapat terpisahkan.

Ada beberapa kementerian yang terlibat dalam proyek tersebut, di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga menyebut proyek ini menjadi strategi utama untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Menurut dia, food estateadalah strategi jitu untuk mengentaskan polemik pangan dan pertanian yang menjadi masalah strategis bangsa.

Ambisi Berdarah Besi

Sindir Gaya Debat Gibran, Hasto: Sebut Nama Tom Lembong, Itu Kurang Etis******

JAKARTA — Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menyinggung gaya debat calon wakil nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024), salah satunya saat menyebut sosok yang bukan menjadi bagian dari debat, yakni Tom Lembong.

Hasto berpendapat, gaya debat Gibran kurang beretika. Dia pun menyinggung soal aturan minimal usia 40 tahun para calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang kini telah diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023.

Promosi Resmi Terpilih sebagai Ketum Forum Humas BUMN, Ini Visi Hendy Bernadi

Putusan MK itu mengizinkan warga di bawah 40 tahun untuk maju sebagai capres atau cawapres asal pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Putusan itu memberi karpet merah ke Gibran yang masih berusia 36 tahun untuk maju cawapres pendamping Prabowo Subianto.

“Dulu, usia 40 tahun untuk capres dan cawapres diputuskan dengan mempertimbangkan kematangan emosi calon pemimpin nasional. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi mengubah hal itu,” ujar Hasto dalam keterangannya, Senin (22/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Dia merasa, Gibran kerap memperlihatkan bahasa tubuh yang tak layak dan berupaya memancing emosi lawan.

Padahal, lanjutnya, debat pilpres harus jadi ajang menyampaikan gagasan dan visi misi capres-cawapres. Elite PDI Perjuangan (PDIP) ini pun turut menyoroti Gibran yang kerap menyebut nama salah satu elite Tim Nasional Pemenangan Anies-Imin Tom Lembong dalam debat.

“Mas Gibran seperti ada persoalan pribadi dengan Tom Lembong. Itu kurang etis,” ujar Hasto.

Di samping itu, Hasto pun memuji cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Menurutnya, kedua lawan dari Gibran itu tidak terpancing dan mampu menjaga marwah debat. Dalam debat kemari, Mahfud memang sempat menolak menjawab pertanyaan Gibran tentang greenflation karena dianggap receh.

Sementara Cak Imin mengingatkan ke Gibran agar ajang debat pilpres jangan direduksi sebagai ajang tebak-tebakan istilah.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Hasto Sindir Gaya Debat Gibran: Itu Kurang Etis”

bapak baptis perang bisnis

Sepakat dengan Ganjar, Ini Alasan Mahfud Md Belum Mundur dari Kabinet Jokowi******

SEMARANG —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md menyatakan dirinya akan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Jokowi pada waktu yang tepat.

“Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam). Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa,” kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

Menurutnya, pengunduran diri itu akan dilakukan secara baik-baik sehingga tidak ada pertentangan. Adapun opsi mundur sebagai Menko Polhukam telah didiskusikan dengan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Dalam diskusi internal itu, Mahfud menyatakan akan mundur dari kabinet secara baik-baik. “Bahwa, saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” sambung dia.

Mahfud pun menyoroti pernyataannya saat debat cawapres terakhir di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1/2024) lalu di mana dia mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang sudah memberi kepercayaan kepadanya mengemban tugas sebagai Menko Polhukam.

“Saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam dan saya membantunya,” ucap Mahfud.

Dia juga bersedia mendampingi Ganjar untuk melaju ke Pilpres 2024 karena yakin sosok mantan Gubernur Jateng tersebut adalah pemimpin yang pro-rakyat.

Alasan Mahfud Md Belum Mundur

Sementara itu, dia menjelaskan alasan dirinya tidak langsung mundur saat ini. Pertama, tidak ada aturan menteri harus mundur dari jabatannya bila mencalonkan diri sebagai capres/cawapres.

“Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, pejabat pusat lah. Tapi menjelang pilpres kemarin ditambah lagi aturannya bahwa walikota pun tidak harus mundur,” jelasnya.

Kedua, Mahfud juga menjamin meski dirinya menjadi cawapres, dia tidak menggunakan fasilitasnya sebagai Menko Polhukam untuk kepentingan kampanye.

“Ini sudah tiga bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu meskipun saya cawapres,” ungkap Mahfud.

Kemudian, dia juga mengatakan telah meminta kepada pemerintah daerah (pemda) yang dikenalnya agar tidak menjemput atau melayaninya jika datang ke daerah-daerah.

“Saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk menggunakan fasilitas pemerintahan. Maksud saya agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi capres atau cawapres jangan mau dijemput pejabat Pemda. Jangan mau diantar atau didampingi. Hanya minta pengamanan saja pada Polri,” pungkasnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengaku telah berbincang dengan Mahfud Md dan menyarankan agar mundur dari jabatan Menko Polhukam.

“Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fairlebih baik mundur lah,” kata Ganjar saat ditemui wartawan di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Tuan Perang Ling Tian

Soal Kepala Daerah******

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Bunga bertebaran di seluruh wajah dengan senyuman

Mahfud MD Sebut Aparat Jadi Backing Tambang Ilegal, KSAD Tanggapi Begini******

JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.