agen101

Kegilaan energi

Alasan Menteri PUPR Basuki Tak Ikut Jokowi Resmikan Tol Danau Toba******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tak mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan dua ruas tol di Sumatera Utara (Sumut) pada hari ini, Rabu (7/2).

Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan ketidakhadiran Basuki lantaran tengah dinas di luar negeri. Endra menerangkan Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia. Acara itu merupakan rangkaian 10th World Water Forum yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei mendatang.

"Menteri Basuki, beliau menjalankan tugas dan mendapat izin Bapak Presiden untuk menghadiri acara 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia, sebagai rangkaian dari persiapan 10th World Water Forum pada Mei 2024 yang akan datang di Bali, Indonesia," ujar Endra seperti dikutip Detik, Rabu (7/2).

Kehadiran Basuki, sambung Endra, diwakili oleh Menhub Budi Karya Sumadi yang juga Menteri PUPR ad interim serta Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian.

"Oleh karenanya beliau diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Menteri PUPR Ad Interim dan Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian," ujarnya.

Dalam keterangan resmi terpisah, Basuki mengajak Tunisia dan negara-negara di Kawasan Mediterania untuk berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10 saat menghadiri The 5th Mediterranean Water Forum.

"Tunisia dan negara-negara Mediterania lainnya memiliki peran penting dalam proses regional dan telah membuat kontribusi yang signifikan dalam World Water Forum ke-10 yang akan dilaksanakan di Bali pada Mei 2024," ujar Basuki di Jakarta, Selasa kemarin.

Basuki mengatakan saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR bersama dengan World Water Council tengah menyiapkan Ministrial Declaration, yang telah dibahas dalam 1st Preparatory Meeting di UNESCO Headquarters di Paris, Prancis, akhir Januari 2024.

"Deklarasi ini akan menjadi dokumen yang menggabungkan komitmen kolektif dari berbagai negara, termasuk dari Kawasan Mediterania. Deklarasi bertujuan untuk menghasilkan komitmen atas tindakan nyata dan solusi inovatif yang akan berkaitan dengan Deklarasi Tunis yang kita sepakati hari ini," katanya.

Nama Basuki berjejer dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masuk dalam deretan menteri yang disebut bakal hengkang dari Kabinet Indonesia Maju.

Sri Mulyani dan Retno menegaskan tetap bekerja di tengah isu mundur. Sementara itu, Basuki belum bersuara tentang kabar tersebut. Adapun menteri yang sudah resmi mundur dari kabinet Jokowi adalah Menko Polhukam MahfudMD yang sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

[Gambas:Video CNN]

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

Airlangga Ungkap Biang Kerok Pertumbuhan Ekonomi Mentok di 5 Persen******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengatakan tingginya biaya investasi menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok di level 5 persen.

Menurutnya, agar ekonomi bisa tumbuh di atas 5 persen, salah satu strateginya dengan menurunkan biaya investasi. Pasalnya, beban yang harus dikeluarkan oleh investor untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Hal itu tercermin dari angka Incremental Capital Output Ratio atau ICOR saat ini.

Sebagai informasi, ICOR merupakan parameter yang menggambarkan efisiensi investasi yang tercermin dari besaran modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output

Kendati demikian, Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi yang macet di angka 5 persen biasa saja. Sebab, Indonesia memang sedang menggenjot pembangunan infrastruktur.

Ia yakin dengan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan ICOR akan turun.

"Infrastruktur itu tidak langsung tapi itu makan waktu dan saya yakin begitu infrastruktur semua terbangun kemudian kita punya logistik akan lebih baik maka kita bisa menggenjot pertumbuhan dengan perbaikan ICOR," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen secara year on year pada 2023 kemarin. Sedangkan pada kuartal IV-2023, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,04 persen.

PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian ini menandakan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan terutama dari global.

"Di tengah melambatnya ekonomi global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, ekonomi Indonesia 2023 tetap tumbuh solid," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/2).

Namun bila dilihat ke belakang, maka pertumbuhan ekonomi 2023 kalah jauh dibandingkan 2022 yang berhasil tumbuh 5,31 persen sepanjang tahun.

Secara rinci, pertumbuhan ekonomi 2023 adalah kuartal I sebesar 5,04 persen, kuartal II sebesar 5,17 persen, kuartal III sebesar 4,94 persen dan kuartal V sebesar 5,04 persen.

Meski secara tahunan PDB 2023 kalah dibandingkan 2022, namun berdasarkan kuartal IV lebih tinggi 2023.

"Ekonomi Indonesia tumbuh positif pada kuartal IV-2023, lebih tinggi dibanding periode yang sama 2022 sebesar 5,01 persen," pungkas Amalia.

[Gambas:Video CNN]

spektrum kebobrokan

Kemendagri Kritik Pembatasan di Ritel Picu Emak******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkritik pembatasan pembelianberas di ritel modern maksimal dua pack alias 10 kg per orang memicu kelangkaan.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyebut kebijakan yang dianggap bisa meminimalisir panic buying itu malah membuat emak-emak panik sehingga menimbun beras. Pada akhirnya, terjadi kelangkaan di sejumlah toko ritel modern.

"Dengan dibatasi dua plastik (pack) itu, itu menimbulkan kepanikan," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Kritik itu diungkap Tomsi usai mendengarkan penjelasan Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri. Ia menilai apa yang disampaikan Bulog belum menjawab keluhan masyarakat.

Kemendagri ingin ada kejelasan target acuan kapan harga dan stok beras di pasar bisa terkendali.

Sementara itu, Bulog mengatakan pembatasan pembelian beras adalah kebijakan dari pengusaha ritel, yakni Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

"Terkait pembatasan pembelian di ritel modern kemarin, saya baru konfirmasi dengan teman-teman, jadi memang adanya pembatasan itu lebih ke kebijakan Aprindo, bukan dari Bulog," tegas Cahyaningtiyas alias Tiyas.

"Jadi, Bulog itu menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke ritel atas permintaan dari rekan-rekan penjual ritel modern. Mereka melakukan kebijakan pembatasan penjualan lebih untuk menghindari adanya panic buying, pemerataan stok," imbuhnya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa ikut berkomentar. Ia menyebut sudah ada rakor dengan Aprindo untuk membahas isu kelangkaan beras di Indomaret dan Alfamart Cs.

Akan tetapi, Ketut membantah adanya kelangkaan beras seperti yang ramai dikeluhkan masyarakat.

"Kami melakukan rakor dengan ritel modern sebagaimana kemarin isu kelangkaan, padahal sebenarnya bukan langka, tapi pasokan tidak optimal. Oleh karena itu, dengan rakor kemarin sudah diambil langkah-langkah dan sedang berkembang pasokan ke ritel modern," tegas Ketut.

[Gambas:Video CNN]

Dianhuang

Kembali Normal, LRT Jabodebek Minta Maaf soal Gangguan di Pancoran******

PihakLRT Jabodebek meminta maaf terkait gangguan perjalanan sehingga penumpang terpaksa turun di Stasiun Pancoran.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan kejadian tersebut terjadi pada 11.30 WIB. Namun, ia memastikan kini perjalanan LRT Jabodebek sudah kembali normal.

"KAI menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi mulai pukul 11.30 WIB tadi. Saat ini KAI memastikan operasional dan layanan LRT Jabodebek sudah kembali normal," jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (21/2).

Ia mengatakan para pengguna LRT bisa kembali menggunakan moda transportasi ini, terutama mereka yang sekarang baru pulang kantor. Meski belum dipastikan penyebab gangguan, Mahendro memastikan layanan sekarang sudah normal.

"KAI bersama stakeholder terkait saat ini sedang mencari penyebab gangguan serta akan melakukan evaluasi agar gangguan serupa tidak terjadi kembali," tandasnya.

Banyak penumpang yang kecewa dan langsung turun dari stasiun imbas gangguan LRT siang tadi.

Apalagi, gangguan ini bukan pertama kalinya. Moda transportasi ini beberapa kali mengalami kendala yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

Kemendagri Sentil Kementan soal Benih Padi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 'menyentil' Kementerian Pertanian(Kementan) soal janji memberikanbenih gratis2 juta hektare kepada para petani.

Sentilan mereka berikan setelah Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab menjelaskan soal kondisi produksi beras hingga jagung serta kendala produksi imbas El Nino.

Namun, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir tak puas dengan penjelasan tersebut.

"Jadi, tidak hanya masalah kita menerima musibah alam, tapi ada juga upaya-upaya dari bapak (Kementan), dapat dijelaskan secara rinci berkaitan dengan bantuan benih yang 2 juta hektare. Ini kapan, kemudian daerahnya mana saja, berikut dengan rincian hektare-nya," tegas Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Anak buah Mendagri Tito Karnavian itu tak ingin pemerintah hanya mengimbau petani mempercepat proses tanam. Tomsi mendesak perlu adanya solusi konkret bagi para petani yang mengalami kendala di lapangan.

Kemendagri mengatakan harus ada rincian detail jika memang pemerintah berniat membantu para petani. Tomsi menegaskan benih yang akan diberikan Kementan juga harus dijamin kualitasnya.

"Bantu benih, tapi kalau benihnya kurang bagus, ya sama saja menyengsarakan petani. Artinya, jaminan kualitas benih. Karena petani ini begitu sudah tanam, ketahuan benih bagus apa enggak setelah tumbuh atau panen. Tapi, begitu dia panennya tidak sesuai dengan iklan, amsyong dia (petani). Ini harus bisa ada jaminan kualitas benih tadi," wanti-wanti Tomsi.

Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab tidak menjelaskan rincian janji bantuan benih tersebut. Pasalnya, Tomsi meminta Kementan untuk menyiapkan data lebih detail untuk dipaparkan pada rakor Senin depan.

"Baik," balas Wahab mengamini permintaan Kemendagri.

[Gambas:Video CNN]

surga memancing

Bahaya APBN dan Peringatan Pakar soal Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hitung cepat (quick count) Pilpres 2024.

Dari sejumlah versi lembaga survei, Prabowo-Gibran unggul telak dari paslon lain. Rata-rata suara pemilih paslon nomor 2 ini di atas 50 persen.

Berdasarkan hasil quick countLitbang Kompas, misalnya, dengan perolehan suara 95,60 persen per Kamis (15/2) pukul 17.01 WIB, Prabowo-Gibran bertengger di posisi pertama dengan raihan suara 58,51 persen.

Jika hasil perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti tak jauh dari hasil quick count, maka Prabowo-Gibran bisa terpilih sebagai pemimpin negara ini. Sebelum mencapai perolehan suara yang tinggi itu, Prabowo-Gibran getol berkampanye soal program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil.

Program ini pun disinyalir jadi magnet yang menarik masyarakat memilih pasangan tersebut. Adapun program makan siang dan susu gratis menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari tiga golongan masyarakat.

Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua,4,3 juta santri.Ketiga,4,4 juta ibu hamil. Program makan siang dan susu gratis masuk dalam '8 program hasil terbaik cepat' dalam visi dan misi Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Program itu digagas guna mengentaskan stunting di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyebut anggaran program itu mencapai Rp400 triliun per tahun. Artinya dalam setahun, setiap penerima mendapat Rp4,82 juta. Jumlah tersebut setara dengan Rp402 ribu per bulan atau Rp13.403 per hari.

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajat Wibowo mengatakan kubunya menemukan empat 'pohon duit' atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.

Sumber pertamadidapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun.

Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.

Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).

Keempat,digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.

"Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup jika kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional. Nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya," kata Drajat beberapa waktu lalu.

Lantas, jika Prabowo-Gibran benar-benar menang benarkah program makan siang dan susu gratis bisa dilaksanakan? Lalu akan dari mana anggarannya?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menuturkan jika memang harus dikomparasikan dengan kapasitas fiskal yang ada, ia yakin Prabowo-Gibran akan dipaksa untuk bernegosiasi dengan keadaan keuangan negara.

Pasalnya, kebutuhan anggaran program itu menurut rancangan awal tim Prabowo-Gibran mencapai Rp400 triliun. Tentu, itu akan menimbulkan beban berat bagi APBN.

Dengan begitu, kalau mereka mau benar-benar melaksanakan program itu, besar kemungkinan program makan siang gratis akan dijalankan secara bertahap, sesuai dengan ruang fiskal yang ada.

"Bertahap bisa berarti dilakukan secara segmental, sampai sumber pembiayaannya benar-benar jelas dan terjamin secara multiyear," ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya program itu akan dimulai dari kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan asupan gizi tambahan. Kelompok ini seperti masyarakat miskin yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) atau di Kementerian Sosial atau di Kementerian Kesehatan dulu.

Setelah itu, program bakal menyasar segmen masyarakat rentan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Ronny menilai idealnya sumber anggaran program makan siang dan susu gratis itu berasal dari pajak. Jadi, pemerintah sebisa mungkin jangan menciptakan utang demi program tersebut.

Adapun alokasinya sebaiknya masuk pada program Kementerian Kesehatan. Sebab, program ini sebenarnya ditargetkan untuk menekan angka stunting.

Dengan demikian, anggaran akan masuk ke dalam anggaran wajib negara. Apalagi, sektor kesehatan adalah salah satu sektor publik dan sifatnya adalah layanan dasar, sama dengan pendidikan dan infrastruktur dasar.

Untuk itu, kata Ronny, jika memang bisa dari pajak, maka mau tak mau tax ratioharus terus digenjot ke level dua digit, baik via ekstensifikasi maupun intensifikasi objek pajak. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Prabowo-Gibran sebelumnya.

Lekat di ingatan, semasa kampanye lalu, Gibran menargetkan rasio pajak RI sebesar 23 persen.

"Tax ratioharus ditingkatkan, maka solusi fiskal untuk makan siang gratis seharusnya bisa didapat dari kenaikan penerimaan pajak di tahun-tahun selanjutnya. Tinggal kita tunggu saja apa solusi kongkret mereka dalam menggenjot tax ratiotersebut," tutur Ronny.

Namun, kalau Prabowo-Gibran ingin tancap gas dan siap mencari dukungan penuh di parlemen untuk program ini, maka cara termudah tentu diambil dari penerbitan surat utang baru.

Ronny menilai secara prinsipil tentu tak salah juga, karena program ini masih bisa dikatakan program produktif, tapi jangka panjang.

"Dikatakan produktif karena targetnya adalah perbaikan kualitas SDM, yang dalam jangka panjang tentu akan memberikan kontribusi kepada produktivitas ekonomi nasional," kata dia.

Ia menambahkan bahwa utang ini sifatnya relatif. Selama pertumbuhan ekonomi baik, maka utang tetap bisa dijadikan sumber pembiayaan, tanpa menambah rasio utang terhadap PDB.

Jadi, kata Ronny, kunci utamanya ada pada PDB. Jika pemerintah ingin tetap mendapatkan pembiayaan signifikan dari utang tapi tetap dalam batas aman, maka PDB-nya harus naik cukup tinggi.

Dengan begitu, ruang untuk utang semakin besar, tapi rasionya tetap di bawah batas aman.

"Misalnya di bawah 30 persen atau 40 persen. Jika ini bisa dicapai, tentu ketakutan akan penumpukan utang bisa dicegah," sambung Ronny.

Soal apakah program baru itu akan menjadi sumber korupsi baru, Ronny menilai di sana lah peran DPR dan lembaga pengawasan lainya.

Selain itu, desain program ini harus dideliberasi atau diperdebatkan dulu secara intens, agar mendapatkan desain program yang lebih aman dari korupsi.

Infografis Janji-janji Ekonomi Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Bisa Bahayakan APBN