tunaiku ojk

aku laku web 395Jutaan kata 974506Orang-orang telah membaca serialisasi

《tunaiku ojk》

Heru ingatkan warga untuk menjaga iklim tetap kondusif pasca******

mengimbau warga untuk tetap sabar menunggu hasil pemilu sambil menjalankan tugas sehari-hari sebagaimana mestinya

Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan warga Ibu Kota untuk senantiasa menjaga iklim tetap sejuk dan kondusif pasca-pemilu. "Ya mudah-mudahan warga Jakarta tetap damai, pesta demokrasi dalam rangka pencoblosan sudah selesai 14 Februari kemarin. Saya rasa Insyaallah Jakarta aman dan kondusif," kata Heru kepada ANTARA di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat. Selain itu, Heru mengimbau warga untuk tetap sabar menunggu hasil pemilu sambil menjalankan tugas sehari-hari sebagaimana mestinya.

Dia juga meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk  menjalankan tugas melayani masyarakat sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing. "Mari kita menunggu dengan sabar, dengan menjalankan tugas sehari-hari. Bagi warga yang berdagang silakan lanjut berdagang, ASN juga bertugas silakan melaksanakan tugasnya dengan baik sambil menunggu keputusan dari KPU," jelas Heru. Menurut Heru yang terpenting masyarakat Jakarta dapat memahami bahwasanya pesta demokrasi seperti pemilu ini apapun hasilnya nanti tidak semuanya sesuai dengan keinginan. Sebelumnya, Heru menyatakan jajarannya akan memfokuskan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan warga usai pelaksanaan pemilu yang berlangsung lancar. "Setelah selesai pesta demokrasi kita melaksanakan tugas hari-hari seperti biasa dan pemerintah daerah (pemda) bersama forum koordinasi pimpinan kota (forkopimko) memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat," kata Heru usai melakukan kunjungan sembako murah di Kantor Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (21/2). Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.Baca juga: Pemilu lanjutan, Bawaslu tak temukan pelanggaran di Jakarta Utara
Baca juga: Penyelenggara pastikan pemilu di Jakpus berjalan adil dan netral
Baca juga: KPU Jakpus pastikan rekapitulasi Pemilu 2024 dimonitor hingga selesai

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

AHY sebut IKN jadi representasi Indonesia semakin maju******

IKN ini akan dibangun secara bertahap dan progresif, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai pusat ekonomi,...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi representasi Indonesia yang semakin maju dan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

AHY menyampaikan hal tersebut di sela kegiatan lari pagi di IKN pada Jumat, sebagaimana unggahan yang telah dikonfirmasi Antara di Jakarta.

“IKN ini akan dibangun secara bertahap dan progresif, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai pusat ekonomi, pusat kebudayaan, pusat pendidikan dan semua representasi Indonesia semakin maju, Indonesia Emas 2045,” kata AHY dalam videonya di akun resmi @agusyudhoyono yang telah dikonfirmasi.

Baca juga: Menteri ATR/BPN: BPN harus jadi instansi lebih dipercaya masyarakat

AHY menunjukkan dari bukit di mana dia berdiri, dia bisa melihat pemandangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Istana Kepresidenan, lapangan upacara HUT RI, dan kompleks perkantoran termasuk kompleks kementerian/lembaga.

Ia menceritakan pengalaman lari pagi di IKN dengan pemandangan alam yang indah, cuaca yang sejuk, serta dikelilingi bukit-bukit hijau. AHY meyakini IKN akan semakin hijau jika pembangunan telah rampung.

“Kita sangat senang dan bangga jika kita punya visi kebudayaan, peradaban, dan juga karena visi misi Presiden Jokowi dan kita semua pemerintah adalah menghadirkan ibu kota yang cerdas, smart city, forest citykarena bukan hanya nanti akan menjadi kota cerdas tapi juga sangat ramah lingkungan,” ujar AHY.

Menurut AHY, pemerintah melalui pembangunan IKN ingin menampilkan kehidupan di tengah-tengah hutan dengan ekosistem yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya.

“Sudah saatnya Indonesia mengedepankan energi terbarukan. Mengapa ? Karena kita harus menjadi warga dunia yang bertanggung jawab, untuk bisa hadapi krisis iklim, perubahan cuaca yang sangat ekstrem yg membuat bumi kita semakin kering dan juga banyak masalahnya,” ujar dia.

Baca juga: Presiden Jokowi tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI

AHY memastikan akan terus mendukung pembangunan IKN.

"Kita tahu ini butuh waktu, butuh proses, tapi kita harus punya progres, punya kemajuan, tahapan yang dilalui selama ini luar biasa, di tengah kesulitan waktu itu recoverydari pandemi, tetapi juga tetap dengan dedikasi dan komitmen ada belasan ribu yang tengah bekerja sebagai pekerja konstruksi, ini luar biasa karena harus diorkestrasi dengan baik.

Kita semua harus mendoakan dan beri support terbaik agar IKN bisa terwujud,” AHY.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：kbo77、jamu 4d slot、cara dapat uang dana dari telegram

Terkait：raja777 slot、rtp dewabet、trik menang main domino gaple、semua slot、judi slot menang besar、buku erek erek lengkap、paramatic、warung prediksi togel hk、yuk168、tafsir mimpi menangkap ikan togel

---

---

bab terbaru：situs gacor maxwin（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07