nama slot online terpercaya

Jiang Pingchuan Su Yan

Menhub Gaet Dua Konsultan Inggris Demi Jamin Kesiapan LRT******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan dua konsultanInggrisuntuk memastikan kesiapan operasional LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Kedua konsultan itu adalah The Crossrail International dan PT Mott Macdonald Indonesia.

Kerja sama tersebut tertuang dalam komitmen kerja sama (cooperation of commitment/ COC) antara Kemenhub dengan PT Mott Macdonald Indonesia dan The Crossrail International.

"Kedua proyek ini sedang menuju tahap akhir konstruksi, dan diharapkan kerja sama ini akan memastikan operasional kedua moda transportasi tersebut dapat dilakukan pada tahun ini dengan tingkat keselamatan yang baik," kata Budi Karya seperti dikutip dari keterangan resmi.

Ia mengatakan Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki pengalaman baik dalam membangun infrastruktur perkeretaapian dengan berbagai teknologi dan inovasinya.

Oleh karena itu, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki negara tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan transfer knowledge dan alih teknologi di bidang perkeretaapian.

Budi menyebut proyek LRT dan KCJB sama-sama menggunakan teknologi yang tinggi. LRT Jabodebek dikembangkan dengan Communication-Based Train Control (CBTC) dan sistem Grade of Automation (GoA) level 3. Sistem ini memungkinkan LRT Jabodebek dioperasikan tanpa masinis.

Sementara itu, KCJB menggunakan teknologi GSM-R yang merupakan pertama kalinya digunakan di Indonesia.

Menurut Budi, kerja sama antara Indonesia dan Inggris khususnya di sektor transportasi sudah terjalin dengan baik. Salah satunya yaitu pengembangan proyek MRT Jakarta melalui penandatanganan Letter of Intent(LoI) yang dilakukan pada 2022 lalu.

"Dengan adanya kerja sama konsultasi pra-operasional LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, diharapkan akan semakin memperkuat hubungan kerja sama antara kedua negara," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Profil Charlie Javice Pendiri Frank yang Diduga Tipu JP Morgan Rp2,6 T******

Pendiri startupFrank, Charlie Javice, digugat oleh JP Morganyang merasa tertipu saat akuisisi perusahaan rintisan itu senilai US5 juta atau sekitar Rp2,6 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Javice sempat masuk dalam daftar Forbes 30 under 30 pada 2019 untuk kategori Finance. Daftar ini ditujukan bagi anak muda berusia di bawah 30 tahun yang dianggap memiliki kontribusi bagi masyarakat luas.

Dilansir dari Forbes, Charlie mendirikan Frank yang awalnya hanya beranggota 15 orang pada 2016. Perangkat lunak milik Frank ini bertujuan untuk mempercepat proses pengajuan pinjaman pelajar.

Javice digugat usai kebohongannya terbongkar oleh JP Morgan. Mulanya, JP Morgan meminta bukti selama uji tuntas mengenai daftar nama, alamat, tanggal lahir, dan informasi pribadi lainnya untuk 4 juta lebih pelajar, yang sebenarnya fiktif.

Temuan JP Morgan, Frank baru memiliki kurang dari 300 ribu akun pelanggan saat itu.

Kasus ini bukan kali pertama menimpa Javice. Dilansir dari Insider, pada 2017 lalu, Javice juga pernah dituduh melanggar merek dagang FAFSA milik pemerintah federal Amerika Serikat.

FAFSA adalah aplikasi gratis milik pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang mengajukan pinjaman.

Departemen Pendidikan menyatakan Frank dapat menyesatkan pelamar yang mencari situs resmi FAFSA pemerintah. Akibatnya, Javice pun harus mengganti nama situsnya.

Inovasi Javice dalam dunia keuangan sudah ditunjukkan sejak 2013 silam, sebelum ia lulus kuliah. Javice bahkan disebut sebagai "anak ajaib" sebab fokus membangun produk keuangan untuk orang-orang miskin dan pelajar.

Lebih jauh, sekolah bisnis Wharton menyebutnya "The Voice of a Microfinance Generation".

Perempuan kelahiran 1993 ini sempat menjadi Anggota Dewan Pengawas di Universitas Pennsylvania Hillel selama lebih dari tiga tahun dari September 2011 hingga 2015.

Selain itu, Javice juga menjabat sebagai Penasihat Khusus untuk Program Inkubasi Ventura (VIP) di Sekolah Bisnis Wharton sejak 2010 hingga saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

PUPR Sepakati 40 Kontrak Infrastruktur IKN Rp25,98 T******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sebanyak 40 kontrak kegiatan konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) telah disepakati dengan nilai mencapai Rp25,98 triliun. Sebagian pembangunan telah dilaksanakan sejak tahun lalu.

"Telah memulai kegiatan infrastruktur di IKN Nusantara sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler Kementerian PUPR di 2022," ujar Basuki dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Selasa (17/1).

Basuki menjelaskan kontrak yang disepakati hingga pekan ketiga Desember sebanyak 24 kegiatan dengan nilai Rp15,8 triliun. Lalu, pada akhir Desember bertambah lagi 16 kontrak kegiatan pembangunan dengan nilai Rp8,89 triliun.

Sementara kontrak lainnya yang belum disepakati bakal dilakukan lelang ulang pada tahun ini. Diharapkan semua proyek bisa segera dilakukan kontrak dan pembangunan IKN bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana.

"Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus diulang atau harus melakukan lelang ulang di 2023 ini," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, beberapa pekerjaan yang bakal dilaksanakan di IKN karena sudah ada kontrak adalah pembangunan sumber daya air, jalan umum, jalan tol, gedung istana presiden, hingga gedung pemerintahan.

Selain itu, Basuki juga menekankan untuk tahun ini sampai tahun depan pemerintah akan menyelesaikan pembangunan yang sudah berlangsung atau yang ada di Program Strategis Nasional (PSN). Tujuannya, agar proyek infrastruktur yang sudah disusun Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa selesai pada semester I-2024.

"Jadi di 2023-2024 ini seperti diarahkan presiden, khusus menyelesaikan program-program PSN yang diupayakan pada semester I-2024 semua sudah selesai. Pembangunan-pembangunan baru sangat selektif," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pasca-95

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.

Sistem masuk tingkat dewa

Investasi Properti di China Anjlok untuk Pertama Kalinya Sejak 1999******

Investasi properti Chinaturun 10 persen secara tahunan pada 2022.

Berdasarkan data BPS China (NBS) yang dikutip dari Reuters, Selasa (17/1), penurunan itu merupakan yang pertama sejak pencatatan investasi properti di Negeri Tirai Bambu dimulai pada 1999 lalu.

Data itu merinci, penjualan properti berdasarkan luas lantai turun 24,3 persen pada tahun kemarin, terbesar sejak data tersedia pada 1992.

Tak hanya itu, NBS juga mencatat dana yang dihimpun oleh pengembang properti China merosot 25,9 persen dalam setahun, setelah anjlok 25,7 persen pada Januari-November.

Otoritas China telah meluncurkan serangkaian kebijakan untuk menggenjot investasi di sektor properti.

Kebijakan menargetkan pembeli rumah dan pengembang properti. Kebijakan diberikan dalam rangka meringankan tekanan likuiditas jangka panjang yang melanda pengembang dan menunda penyelesaian banyak proyek perumahan.

[Gambas:Video CNN]

Dao mendominasi dunia

Petani Terbelah Soal Ancaman RI******

Ancaman Indonesia-Malaysiabakal setop ekspor sawit ke Eropamenuai beragam tanggapan, mulai dari petani hingga pengusaha di Tanah Air.

Ancaman setop ekspor ini imbas dari pemberlakuan UU baru Uni Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit. Sebab, Eropa menyimpulkan budidaya sawit menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.

Oleh sebab itu, Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Fadillah Yusof bahkan disebut bakal bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto untuk membahas rencana penyetopan ekspor minyak sawit ke Eropa ini.

Lihat Juga : Kronologi Ribut RI-Malaysia Vs Eropa Hingga Ancam Setop Ekspor Sawit

Rizal menambahkan Fadillah dan Airlangga bakal bertemu langsung pada awal Februari mendatang.

"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysia menyetop ekspor sawit ke Eropa ini, dan menilai sikap tersebut berlebihan.

"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto saat dihubungi.

Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.

Hanya saja, ia mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika benar menentang kebijakan UE. Darto menilai kebijakan UE itu harus diterima demi memperkuat petani sawit agar memiliki akses pasar.

Ia mengatakan ada 78 persen petani swadaya yang harus menjual ke tengkulak dengan harga murah karena tandan buah segar (TBS) nya dibeli pabrik.

"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.

Lawan Eropa

Sedangkan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung rencana pemerintah ini sebagai bentuk manuver melawan Eropa.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.

"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat.

Menurutnya, jika sebelumnya RI-Malaysia adalah pengikut kebijakan atau UU yang disusun Eropa, kini harus mulai berhitung. Gulat menekankan Indonesia harus berhitung siapa yang sebenarnya butuh dengan sawit.

Lihat Juga : Daftar Taipan yang Makin Kaya Berkat Sawit

Ia menegaskan antara supply dan demandharus ada prinsip kesetaraan.

"Menurut saya aturan yang dibuat oleh UE itu sudah masuk kategori pemaksaan. Jika produsen minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, sebagai yang dipaksa tidak sepakat, maka opsi stop pengiriman minyak sawit ke UE adalah opsi yang sangat tepat," tegasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.