laskar89 179Jutaan kata 390945Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs paling gacor saat ini》
Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******
Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.
Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).
Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.
"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.
"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.
Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.
Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.
"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.
Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.
Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.
Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.
Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.
Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.
"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.
(rea/rir)Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******
Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.
Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).
Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.
"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.
"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.
Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.
Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.
"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.
Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.
Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.
Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.
Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.
Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.
"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.
(rea/rir)Kemendagri Sindir Kerja Pemimpin Baby Boomer: Kapan Perubahannya?******
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyindir cara kerja pemimpin dari generasi baby boomer yang lahir pada era 1946-1964
Ia mengatakan saat ini banyak aparatur sipil negara (ASN) muda. Abdi negara muda itu juga sudah banyak yang mewakili pemilih di pemilihan umum (pemilu) 2024.
Akan tetapi, Suhajar menyebut para pemimpin yang akan berkuasa masih sebagian besar masih berasal dari generasi X. Bahkan, banyak pimpinan puncak kementerian/lembaga (K/L) yang berasal dari generasi baby boomer.
"Karena itu saya selalu berpesan kepada generasi saya baby boomerdan X agar memberi ruang yang luas kepada generasi milenial dan Z untuk memainkan peran dalam menciptakan upaya-upaya inovasi pelayanan dan sebagainya dalam pemerintahan. Jangan sampai terjebak generasi baby boomerdan X nyaman dengan cara dia memimpin, tak ada perubahan," tambahnya.
Tak hanya mewanti-wanti pemimpin yang punya pemikiran kolot, Suhajar memperingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) muda agar tak terjebak. Menurutnya, akan lebih parah jika generasi milenial dan Z terjebak dalam cara kepemimpinan generasi baby boomerdan X.
"Lalu, kapan perubahannya? Gak ada. Di situlah nanti kita akan terperangkap, generasi milenial dan Z kalau tidak hati-hati akan terperangkap dengan cara-cara generasi di atasmu sehingga perubahan nanti akan terlambat," tegasnya.
Ia kemudian mencontohkan 'virus' dari generasi baby boomer yang tertular ke PNS muda, yakni nego jabatan. Padahal, sekarang sudah ada reformasi birokrasi yang lebih mengutamakan keahlian.
Selain itu, 'virus' tersebut juga imbas masih melekatnya paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.
"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," tutur Suhajar.
"Tapi sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," tandasnya.
Belakangan, lini masa X menyoroti kelakuan pemimpin boomer. Tampak suatu seremoni suatu sistem yang dilakukan oleh pejabat daerah tertentu dengan menempelkan jari tangan ke layar.
Sayang, operator yang menampilkan tersebut terlihat tak profesional. Alih-alih tampak kekinian dan canggih dengan peresmian secara touch screen, yang terjadi malah cuma sekadar menekan layar televisi yang menampilkan video.
Meski begitu, aksi tersebut tetap saja mendapat tepuk tangan dari para peserta yang hadir. Di situlah lini masa membanjiri kritikan dengan julukan 'aksi boomer'.
[Gambas:Video CNN]
Label:judi angka、situs togel resmi dan terpercaya、ada 77 slot
Terkait:hcs777、situs hk terpercaya、pola gacor slot gatot kaca、link judi slot gacor、buku mimpi bergambar 2d joker merah、ceri123 slot、abadi dana pinjol、situs loker terpercaya 2023、gampang maxwin 001、mpometa88
bab terbaru:situs388(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan kembali menggelar BRI Microfinance Outlook 2024 pada Kamis (7/3). Acara ini akan menghadirkan dua pembicara kunci yang merupakan ahli di bidang keuangan mikro dan pembangunan ekonomi, yaitu Country Director for Indonesia dari Asian Development Bank (ADB), Jiro Tominaga, dan Research Affiliate at Harvard University, Beatriz Armendariz.
Melansir dari keterangan tertulis, ADB memiliki visi untuk mendorong inklusi keuangan di negara negara Asia yang sejalan dengan pembahasan pada BRI Microfinance Outlook 2024. Oleh karena itu, kehadiran Jiro yang akan berbicara mengenai 'Fostering Inclusive Growth Worldwide: Strategies for Equal Economic Opportunities' sangat tepat.
Dalam paparannya, ia akan membagikan pengalaman danbest practicedari berbagai negara di dunia yang berhasil menciptakan perekonomian yang inklusif melalui program dan kebijakan yang tepat.
Pada tahun ini, BRI Microfinance Outlook 2024 mengusung tema 'Strengthening Financial Inclusion Strategy: Microfinance Role in Increasing Sustainable and Inclusive Economic Growth'. Tema terkait inklusi keuangan ini diangkat karena dalam tiga dekade terakhir sejak 1993, Indonesia telah berada dalam kelas negara berpendapatan menengah.
Gill & Kharas (2007) menyebut kondisi ini sebagai jebakan pendapatan menengah (middle income trap), yaitu situasi di mana suatu negara bertahan dalam kelas pendapatan menengah pada waktu yang lama dan gagal untuk menuju negara berpendapatan tinggi.
Terdapat beberapa aspek pembangunan yang cenderung mandek, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada kisaran 5 persen per tahun, pertumbuhan kredit per tahun yang tidak pernah lebih dari 15 persen, rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang relatif rendah, kontribusi industri yang cenderung menurun, dan tingkat kemiskinan ekstrem yang persisten di angka 1,7 persen (LPEM FEB UI, 2023).
Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan bahwa karena peran krusial inklusi keuangan tersebut perseroan menetapkan visi untuk menjadi 'The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion' pada 2025.
"Salah satu visi 'Champion of Financial Inclusion' ini dimiliki BRI karena perusahaan memandang pentingnya peningkatan inklusi keuangan dilakukan agar kesejahteraan masyarakat terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat meningkat dalam hitungan tahun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/3).
Melalui visi ini, BRI sebagai grup perbankan berupaya menjadi institusi jasa keuangan yang berperan dalam peningkatan serta perluasan nilai bagi seluruh lapisan masyarakat. Penciptaan nilai itu bukan hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga berupa kontribusi sosial terhadap lingkungan.
(rir)Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merasa emosional saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 karena pernah punya utangsaat masih menjadi nasabah Bank Mandiri.
"Saya punya rasa emosional yang sangat personal dengan Mandiri. Saya nasabah Mandiri beberapa tahun lalu dan saya rasa track recordsaya di Mandiri tidak terlalu buruk, benar Pak Darmawan (Direktur Utama Mandiri Darmawan Junaidi)?" ucap Prabowo dalam sambutannya di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).
"Saya bayar 100 persen utang saya kepada Anda (Mandiri), 100 persen, tidak ada potongan sama sekali. Saya rasa, mungkin dalam sejarah Indonesia, saya adalah bagian dari sedikit (orang) yang mau bayar (utang) 100 persen, di antara nasabah Anda (Mandiri)," pamernya.
Selain itu, Prabowo menyebut prestasi Mandiri di kancah global. Ia mengatakan Bank Mandiri menempati urutan ke-300 dari Forbes Global 500.
Di lain sisi, Prabowo berkelakar soal kehadirannya di forum ini. Ia mengaku sebenarnya ragu menghadiri Mandiri Investment Forum, yang semula direncanakan bakal dihadiri langsung Presiden Joko Widodo.
"Tapi saya paham betul bahwa ini adalah semacam instruksi dari bos saya," ucap Prabowo berkelakar.
"Satu hal yang saya pelajari di dalam karier saya yang sangat panjang, yaknigolden rules. Nomor satu, bos selalu benar. Nomor dua, kalau dia salah, lihat aturan nomor satu, bos selalu benar. Nomor tiga, bersyukur bahwa dia adalah bos Anda," tandasnya.
Presiden Jokowi tak bisa hadir dalam agenda ini karena harus bertolak ke Melbourne untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Australia. Sang Kepala Negara berangkat pada Senin (4/3) bersama delegasi terbatas.
[Gambas:Video CNN]
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan kembali menggelar BRI Microfinance Outlook 2024 pada Kamis (7/3). Acara ini akan menghadirkan dua pembicara kunci yang merupakan ahli di bidang keuangan mikro dan pembangunan ekonomi, yaitu Country Director for Indonesia dari Asian Development Bank (ADB), Jiro Tominaga, dan Research Affiliate at Harvard University, Beatriz Armendariz.
Melansir dari keterangan tertulis, ADB memiliki visi untuk mendorong inklusi keuangan di negara negara Asia yang sejalan dengan pembahasan pada BRI Microfinance Outlook 2024. Oleh karena itu, kehadiran Jiro yang akan berbicara mengenai 'Fostering Inclusive Growth Worldwide: Strategies for Equal Economic Opportunities' sangat tepat.
Dalam paparannya, ia akan membagikan pengalaman danbest practicedari berbagai negara di dunia yang berhasil menciptakan perekonomian yang inklusif melalui program dan kebijakan yang tepat.
Pada tahun ini, BRI Microfinance Outlook 2024 mengusung tema 'Strengthening Financial Inclusion Strategy: Microfinance Role in Increasing Sustainable and Inclusive Economic Growth'. Tema terkait inklusi keuangan ini diangkat karena dalam tiga dekade terakhir sejak 1993, Indonesia telah berada dalam kelas negara berpendapatan menengah.
Gill & Kharas (2007) menyebut kondisi ini sebagai jebakan pendapatan menengah (middle income trap), yaitu situasi di mana suatu negara bertahan dalam kelas pendapatan menengah pada waktu yang lama dan gagal untuk menuju negara berpendapatan tinggi.
Terdapat beberapa aspek pembangunan yang cenderung mandek, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada kisaran 5 persen per tahun, pertumbuhan kredit per tahun yang tidak pernah lebih dari 15 persen, rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang relatif rendah, kontribusi industri yang cenderung menurun, dan tingkat kemiskinan ekstrem yang persisten di angka 1,7 persen (LPEM FEB UI, 2023).
Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan bahwa karena peran krusial inklusi keuangan tersebut perseroan menetapkan visi untuk menjadi 'The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion' pada 2025.
"Salah satu visi 'Champion of Financial Inclusion' ini dimiliki BRI karena perusahaan memandang pentingnya peningkatan inklusi keuangan dilakukan agar kesejahteraan masyarakat terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat meningkat dalam hitungan tahun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/3).
Melalui visi ini, BRI sebagai grup perbankan berupaya menjadi institusi jasa keuangan yang berperan dalam peningkatan serta perluasan nilai bagi seluruh lapisan masyarakat. Penciptaan nilai itu bukan hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga berupa kontribusi sosial terhadap lingkungan.
(rir)Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2023
Bank Jateng kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Top BUMD 2024 with Productive Financing Distribution to Support Local Government Program pada ajang Indonesia Best BUMD Award 2024.
Bank Jateng menyabet penghargaan untuk kategori BPD dalam ajang Indonesia Best BUMD Award 2024 bertajuk "Credibility Catalyst to Develop Regional Economy" yang digelar di di JS Luwansa Hotel & Convention Jakarta, Selasa (5/3).
Plt. Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Bank Jateng dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan Jawa Tengah.
Selain itu, lanjut Irianto, kontribusi Bank Jateng dalam meningkatkan pendapatan daerah juga dilakukan melalui pengembangan layanan digital kepada pemerintah.
"Antara lain Cash Management System (CMS) Pemda, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes) yang berbasis CMS sehingga membantu layanan transaksi non tunai bagi pemerintah desa di Jawa Tengah," kata dia.
Irianto menambahkan, Bank Jateng juga berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui pengembangan sistem pembayaran pajak online via aplikasi Sakpole. Apkikasi ini terintegrasi dengan kanal pembayaran Bank Jateng seperti Bima Mobile dan Internet Banking Bank Jateng.
Di sisi lain, Bank Jateng juga menunjukkan komitmennya dalam pembangunan daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program TJSL Bank Jateng fokus pada berbagai prioritas penting diantaranya penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan program pencegahan stunting
"Untuk program pencegahan stunting Bank Jateng merupakan satu satunya Bank Pembangunan Daerah yang mendapatkan penghargaan nasional untuk Kategori Mitra Filantropi yang diserahkan oleh wakil presiden tanggal 06 Oktober 2023," ujarnya.
"Lalu ada juga program unggulan lain berupa program pemberian keterampilan agar siswa binaan mempunyai jiwa kewirausahaan dan siap pakai di dunia kerja," tambah Irianto.
Lebih lanjut Irianto mengatakan, sebagai penunjang pembangunan daerah, Bank Jateng terus melakukan transformasi dengan lebih fokus menyalurkan kredit kepada sektor usaha produktif, khususnya UMKM. Pada akhir Desember 2023, penyaluran kredit segmen ritel dan UMKM telah mencapai Rp15,78 triliun dan tumbuh 23,38 persen.
Sementara untuk 2024, Irianto optimis pertumbuhan kredit Bank Jateng akan lebih tinggi lagi, terutama kredit UMKM.
"Tahun ini, Bank Jateng dipercaya Pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp6 triliun," pungkasnya.
(ory/ory)《situs paling gacor saat ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,horebetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs paling gacor saat ini》bab terbaru。