rtp catur777

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Mendag Tak Bisa Buru******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan tak ingin terburu-buru dalam menerbitkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 (Permendag 50/2020) tentang ketentuan perdagangan melalui sistem elektronik.

"Ini bukan soal lama dan cepat, ini kan soal yang bagus ya dan akan melibatkan seluruh kementerian terkait," ujar Zulkifli seusai mengunjungi Gudang Ekspor Shopee di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (30/8).

Saat ini, Permendag 50/2020 masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam penyusunan beleid itu, pihaknya banyak masukan dari berbagai pelaku usaha, lokapasar, dan asosiasi terkait.

"Jangan sampai jadi baru dua minggu, diubah lagi. Oleh karena itu, kami beri kesempatan juga kepada e-commerce untuk memberikan masukan-masukan," terangnya.

Revisi beleid itu bertujuan untuk melindungi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak penjualan produk-produk luar negeri di social commerce dengan harga sangat murah.

Beberapa revisi yang diusulkan, pertama, penjualan produk lokapasar dan platform digital atau social commerce harus melalui izin dan pengenaan pajak yang sama.

Platform digital tidak diperbolehkan menjadi produsen atau menghasilkan barangnya sendiri. Sebagai contoh, social commerceseperti TikTok Shop dilarang untuk membawa barangnya langsung dari negara afiliasinya.

Usulan kedua, harga minimum barang impor sebesar US0. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya produk-produk dengan harga sangat murah yang dapat mengganggu keberlanjutan UMKM dalam negeri.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki sebelumnya mengatakan Indonesia harus segera membuat regulasi yang mengatur perdagangan digital sebelum banyak pelaku UMKM yang gulung tikar.

Ia menilai, jika tidak diatur, masuknya produk impor dengan harga miring akan sangat berdampak pada penjualan UMKM lokal.

[Gambas:Video CNN]

Toko dunia lain

Pemerintah Tawarkan 35 Proyek BUMN Rp335 T ke Investor******

Pemerintah akan menawarkan 35 proyek BUMN senilai US miliar atau setara dengan Rp335 triliun (asumsi kurs Rp15.270 per dolar AS) kepada para investor dalam business matching ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF), Rabu (6/9/2023) di Hotel Mulia, Jakarta.

Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani mengatakan selain 35 proyek milik BUMN, dalam forum tersebut juga ditawarkan empat proyek di Bappenas.

"Nah kami memperkirakan dari business matching ini akan terjadi potensi kerja sama senilai US miliar, yang terdiri dari BUMN itu sendiri 35 proyek US miliar, kemudian dari Bappenas itu 4 proyek nilainya US miliar, dan dari proyek yang datang dari lima negara yaitu Filipina, Thailand, Malaysia, Myanmar, dan Brunei Darussalam itu nilainya US0 juta dolar," katanya dalam konferensi pers di JCC, dikutip Rabu (6/9).

Berikut rinciannya:

- PT Hotel Indonesia dengan proyek Special Economic Zone Sanur
- PT Bio Farma (Persero) dengan proyek Application and Platform Development Medbiz, Medtrack,Modiverse (Medevo, Medwell) and Q100+ Platform
- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan proyek Strategic Partnership for Bakauheni Harbour City
- PT Angkasa Pura I dengan proyek Strategic Partnership for Airport Management (Yogyakarta)
- PT Angkasa Pura I, Angkasa Pura II dan InJourney dengan proyek Opportunity in Aviation Sector
- PT Jasamarga Balikpapan Samarinda dengan proyek Investment Opportunity in Balikpapan- Samarinda Toll Road
- PT Jasamarga Bali Tol dengan proyek Opportunity in Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Toll Road
- PT Jasamarga Japek Setatan dengan proyek Investment Opportunity in Jakarta-Cikampek Il Selatan
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan proyek Construction and Operating of Yogyakarta-Bawen Toll Road
- PT Krakatau Sarana Infrastruktur dengan proyek Krakatau Urban Valley (KUV)
- PT industri Baterai Indonesia Battery Asset Management System
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan proyek Kijing Terminal Development, Makassar New Port Development, Bali Maritime Tourism Gub, dan Kalibaru Terminal Development
- PT Patra Jasa Patra Surabaya dengan proyek Hotel and Landed House Development dan Patra Banua Balikpapan Hotel
- PT Pertamina Hulu Energi dengan proyek Exploration Joint Study Opportunities dan CCS/CCUS Joint Study or Joint Investment Opportunity
- PT Pertamina International Shipping dengan proyek Jakarta Integrated Green Terminal (HorizonX)
- PT Pertamina Patra Niaga dengan proyek Integrated Terminal Tapanuli Tengah, dan Dumai-Siak Pipeline Project
- PT Pertamina Power Indonesia dengan proyek Green Hydrogen Production, dan Nature based Solution
- PT PLN (Persero) dengan proyek Green Hydrogen Project - PLN-Pupuk Indonesia-ACWA
- PT Danareksa dengan proyek Indonesia Water Fund (IWF)
- PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan proyek Blue Ammonia, Methanol, and Amurea Plant Development in Yamdena lsland with INPEX as partner, lalu Blue Ammonia Development in Aceh with Mitsui Partner, kemudian Hybrid Green Ammona in PKG & PKC with ACWA Power and PLN as partner, dan Green Industry Cluster Development in SEZ Arun Lhoksemawe Aceh.
- PT Waskita Toll Road dengan proyek Investment Opportunity in Pemalang-Batang Toll Road

Lihat Juga : Elon Musk Akan Kunjungi Indonesia untuk Bahas Proyek Satelit Starlink

Sementara proyek dari Bappenas adalah:

- Drinking Water Supply System (SPAM) Juanda (Jatiluhur II)
- Demak Tuban Toll Road
- Tuban Gresik Toll Road
- Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis Toll Road

[Gambas:Video CNN]

Planet terbelah menjadi dua

Zulhas Ungkap Rahasia India Surplus Beras: Sistem Seperti Era Soeharto******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyinggung rahasia India yang bisa memiliki surplus produksiberas hingga 7 juta ton. Padahal, negara yang akan ganti nama menjadi Bharat itu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, 1,4 miliar jiwa.

Hal itu ia ketahui usai mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.

"Saya baru dari India mendampingi bapak Presiden. India sekarang melarang ekspor beras. (Surplus) berasnya banyak, lebihnya ada 7 juta (ton). Saya juga heran, saya tanya sama menterinya 'kamu orang 1,4 miliar, tapi berasnya lebih, saya tanya apa rahasianya?' satu lagi, gulanya itu lebih, 20 juta lebih produksinya," kata Zulhas di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

"Jadi satu tahun ada dua-tiga kali panen, hasilnya banyak. Pupuknya free mereka," katanya.

Di sisi lain, imbuh Zulhas, India juga menerapkan sistem koperasi. Sedangkan Indonesia masih dijajah konglomerasi yang menguasai seluruh lini.

"Dan itu semua dikerjakan koperasi, enggak konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tutur Zulhas.

"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi oleh pemerintah yang akan datang. Enggak terkejar kalau sekarang," imbuh Zulhas.

Selain memuji India, Zulhas heran dengan capaian Thailand. Ia mengatakan negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara itu juga punya hasil ciamik soal produksi beras.

Ia mengatakan penduduk Thailand lebih sedikit ketimbang Indonesia. Namun, Zulhas menyebut produk pertanian Negeri Gajah Putih itu bisa lebih maju dari tanah air.

Indonesia memang pernah swasembada beras di era Soeharto. Begitu pula dengan komoditas gula yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara eksportir.

Mantan Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) berbentuk medali emas bergambar Soeharto.

Kendati, apa yang ditorehkan Soeharto tak mudah. Selama memimpin Indonesia 32 tahun lamanya, Indonesia baru bisa swasembada pangan usai 16 tahun Soeharto memimpin, yakni pada 1984.

Ketika swasembada di era Soeharto, produksi beras nasional mencapai 27 juta ton dan kebutuhan konsumsi masyarakat hanya 25 juta ton. Dengan kata lain, Indonesia surplus 2 juta ton beras.

Kendati, saat itu pun impor beras masih dilakukan sebanyak 414 ribu ton, yakni beras premium dan khusus demi memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat. Swasembada pun hanya bertahan selama lima tahun.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan saat ini pemerintah punya cadangan beras 1,6 juta ton di gudang Bulog. Selain itu, Indonesia juga bakal mendapatkan pasokan lagi 400 ribu ton beras.

Namun, ia membuka kemungkinan untuk mengimpor beras lagi demi mengamankan kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Jokowi menyebut sudah mencolek India yang sekarang sedang melarang ekspor beras.

"Iya (impor lagi). Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok demi menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga karena memang produksi pasti turun imbas El Nino," jelasnya saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat.

"Sudah bicara dengan banyak (negara). Kalau stok kita sudah banyak, tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli. Tidak sekarang, tapi plantahun depan juga," imbuh Jokowi.

Beberapa pihak yang sudah diajak Jokowi bicara soal impor beras adalah Perdana Menteri China Li Qiang, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin.

[Gambas:Video CNN]

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

Menteri ESDM soal Wacana Subsidi Pertamax Demi Polusi: Karangan Siapa?******

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membantah pemerintah bakal mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pertamax demi mengurangi polusidi Jakarta yang memburuk akhir-akhir ini.

Arifin bahkan menyebut tak ada pembahasan mengenai pemberian subsidi pertamax. Ia menyatakan isu tersebut tidak benar.

"Tidak ada wacana itu (subsidi pertamax), yang karang-karang siapa?" ujarnya usai di Komplek Istana Negara, Senin (28/8).

"Kan nggak ada subsidi pertamax. Kan udah dibilangin. Pertamax emang disubsidi ? tidak kan," jelasnya.

Namun, ia mengakui memang ada pembahasan mengenai BBM ramah lingkungan yang perlu didorong penggunaannya di saat seperti ini. Namun, pembahasan tidak pernah soal subsidi pertamax.

"Ini masalah BBM ini banyak contohnya BBM yang memang tingkat polutannya bersih segala macem. kita masih memang memakai BBM yang memang (hasilkan polusi). Tapi intinya gimana ini bisa mengurangi polusi dari transportasi. Nggak ada pembahasan mengenai subsidi pertamax," pungkasnya.

Kabar pemerintah sedang mengkaji pemberian subsidi untuk pertamax demi mengatasi polusi udara belakangan ini diungkap Sekretaris Jenderal kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana.

Hal ini dilakukan agar masyarakat beralih ke bahan bakar beroktan tinggi yang dapat membantu menekan polusi. Pertamax sendiri merupakan BBM beroktan (RON) 92.

"Itu (pemberian subsidi untuk Pertamax) termasuk yang sedang dibahas. Kita lagi bahas, lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian karena kan berbeda. Jadi nanti segara akan ada dari Pak Menteri (Arifin Tasrif) tapi kami masih bahas di internal," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di sela acara pembukaan 41st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM), Nusa Dua, Bali, seperti dikutip CNBC Indonesia pada Kamis (24/8).

[Gambas:Video CNN]

Terlahir untuk menjadi raja

BUMN Bina Karya Disuntik Modal Negara Demi Muluskan Proyek IKN******

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan anggaran Rp500 miliar dari pos cadangan pembiayaan untuk memodali BUMNPT Bina Karya (Persero) demi memuluskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Modal diberikan ke Bina Karya dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Ini adalah bentuk PMN, capex pertama. Ini adalah BUMN yang nanti dikonversi menjadi Badan Usaha Milik Otorita IKN (BUMO)," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Selain ke Bina Karya, pemerintah juga akan menggelontorkan modal negara untuk sejumlah BUMN. Jika ditotal, PMN tunai tahun ini yang diusulkan diambil dari pos cadangan pembiayaan menyentuh Rp4,51 triliun.

Dari jumlah itu, Rp3 triliun di antaranya dialokasikan kepada IFG selaku induk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang ditugaskan menyelesaikan kasus eks Jiwasraya.

Lalu, Rp1,01 triliun diinjeksikan kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney. Ia mengatakan suntikan duit negara ini digunakan untuk restrukturisasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yakni untuk menjaga kualitas infrastruktur KEK Mandalika dan pembangunan serta pengembangan KEK Sanur.

Penjelasan Sri Mulyani itu sempat dikritik Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Bertu Merlas. Ia menilai lebih baik suntikan Rp500 miliar itu diberikan kepada PT Telkom Indonesia Tbk ketimbang Bina Karya.

"Kenapa tidak kita ini kasih PMN ke PT Telkom? Kita tidak banyak pertanyaan. Apa gunanya si Bina Karya ini dikasih pekerjaan seperti itu (infrastruktur telekomunikasi), tidak sesuai dengan pekerjaannya," kritik Bertu.

Akan tetapi, Menkeu Sri Mulyani menegaskan PMN tersebut memang diperlukan Bina Karya. Ani, sapaan akrabnya, menekankan bahwa perusahaan pelat merah ini akan menjadi kelengkapan Otorita IKN.

"Jadi memang mission akan berubah dan itu akan sebagai ekuitas awal sehingga mampu menjalankan tugas dalam rangka kerja sama, terutama badan usaha lain, baik privateserta BUMN dalam dan luar negeri. Itu sebagai kelengkapan Otorita IKN," balas Ani.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

Luhut Respons Kritik Masalah LRT: Semua Butuh Waktu******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat suara soal berbagai masalah yang ada selama pengoperasian LRT Jabodebek.

Luhut mengklaim sederet masalah yang ada selama tahap awal operasi merupakan hal yang wajar. Menurutnya hal yang sama juga terjadi saat negara lain mulai menerapkan alat transportasi baru.

"Ini kan yang buat anak bangsa baru pertama kali dibuat. Dulu China, kemudian Jepang, apa tidak alami seperti ini? Ya ngalamilah," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Jumat (1/9).

Diketahui jadwal perjalanan (headway) LRT berkisar antara 8-12 menit. Sementara itu pemerintah ingin menurunkan menjadi 4 menit agar lebih cepat dan masyarakat tidak menunggu lama di satu stasiun.

Kendati demikian, Luhut menekankan seluruh perbaikan itu membutuhkan butuh waktu dan proses. Setidaknya beberapa bulan ke depan sampai nanti operasi LRT berjalan sempurna.

"Jadi nggak usah terlalu ribut, bilang ini begini, begitu, semua butuh waktu, orang kawin saja butuh waktu kok," jelasnya.

Sebelumnya Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan jajarannya terus melakukan evaluasi bersama seluruh stakeholder. Semua permasalahan yang terjadi saat pengoperasian LRT pun langsung ditindaklanjuti.

Lihat Juga : Menhub Tanggapi Kritik DPR Soal LRT Jabodebek yang Tak Sampai Bogor

"Beberapa gangguan sarana yang terjadi telah langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman dari INKA yang saat ini masih bertanggung jawab terhadap maintenance operasional sarana nya," tuturnya kepada CNNIndonesia.com.

Berikut sejumlah permasalahan LRT Jabodebek yang terjadi setelah beroperasi selama beberapa hari ini:

1. AC Mati

Beberapa hari setelah LRT Jabodebek beroperasi, penumpang mengeluh terkait pendingin ruangan (AC) yang tak berfungsi atau mati. Hal tersebut terjadi pada Rabu (30/8) pagi.

Pihak LRT mengatakan hal tersebut bukan karena AC rusak, melainkan ada masalah di sistem listrik yang drop.

2. Tutup Pintu Kereta Tak Sinkron

Beberapa penumpang juga mengeluhkan mengenai pintu kereta LRT Jabodebek yang tidak sinkron saat menutup. Masalah itu sampai mengganggu perjalanan sehingga terjadi keterlambatan.

Pihak LRT mengatakan hal tersebut terjadi karena permasalahan dari kereta yang memang didesain menggunakan sensor. Sehingga, kendala gangguan teknis masih kerap terjadi.

Lihat Juga : Luhut Bersuara Soal Sederet Masalah LRT Usai Beroperasi

3. Rute Tak Sesuai Pengumuman

Permasalahan LRT Jabodebek yang paling baru terjadi adalah pengumuman tak sesuai dengan rute.

Penumpang yang tengah menunggu Stasiun Dukuh Atas ramai-ramai kena prank. Kereta yang diumumkan akan menuju Stasiun Jati Mulya, Bekasi ternyata menuju Stasiun Harjamukti, Cibubur.

"Tadi katanya ke Cibubur sudah habis. Jadi ini katanya memang ke Jatimulya," kata Doni salah satu penumpang seperti dikutip dari detikcom, Jakarta, Kamis (31/8).