sboku99

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

Jokowi Larang Ekspor Bauksit, Proyek Smelter Masuk PSN?******

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) buka suara soal kemungkinan memasukkan proyek pembangunan smelter bauksit ke dalam proyek strategis nasional (PSN).

Hal ini menyusul kebijakan larangan ekspor bijih bauksit yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (21/12). Kebijakan tersebut akan efektif berlaku mulai Juni 2023.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan belum ada usulan PSN untuk pembangunan smelter bauksit.

Kendati, Wahyu menegaskan akan memperhatikan khusus proyek pembangunan smelter bauksit di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan kebijakan larangan ekspor tersebut.

Menurutnya, meski proyek pembangunan smelter bauksit tidak masuk PSN, KPPIP akan terjun langsung untuk melihat apa permasalahan yang ada di lapangan agar bisa mempercepat proses pembangunan tersebut.

"Akan kami pantau (pembangunan smelter bauksit), apalagi ini arahan dari Bapak Presiden (Jokowi). Meskipun mungkin saat ini bukan PSN, kami akan coba lihat permasalahannya apa," tegasnya.

Wahyu menekankan hilirisasi adalah arahan langsung Jokowi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pihaknya tidak bakal main-main dengan arahan Jokowi tersebut.

Kendati demikian, ia mengatakan KPPIP belum bakal mengubah kembali daftar PSN yang dikebut pemerintah. Pasalnya, tahun ini sudah ada dua kali revisi daftar PSN, yakni pada Juli dan Desember 2022.

Revisi terbaru tertuang dalam Permenko Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permenko Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar PSN. Dalam revisi tersebut, KPPIP memasukkan 10 PSN baru.

Itu terdiri dari Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi (Provinsi Jambi), Kawasan Industri Tanjung Sauh (Provinsi Kepulauan Riau), Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Motui (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), dan Kawasan Industri Pulau Ladi (Provinsi Kepulauan Riau).

Selanjutnya, Kawasan Industri Pupuk Fakfak (Provinsi Papua Barat), Bendungan Karangnongko (Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur), Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat), dan Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur).

Lalu, ada 4 proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN, yakni Light Rail Transit(LRT) Jakarta International Stadium-Kelapa Gading dan Velodrome-Manggarai (Provinsi DKI Jakarta) serta Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat).

Kemudian, Program Ketenagalistrikan-Pembangunan PLTA Mentarang (Provinsi Kalimantan Utara) dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah-Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara (Provinsi Kalimantan Timur).

Dengan penambahan ini, saat ini total jumlah PSN ada 210 proyek dan 12 program dengan estimasi total nilai investasi Rp5.746,4 triliun.

"Selain itu, tujuan penambahan proyek PSN ini difokuskan untuk menarik investasi swasta dan mendorong hilirisasi industri sebagai perwujudan arahan Presiden (Jokowi)," pungkas Wahyu.

[Gambas:Video CNN]

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

Jokowi Pede Larangan Ekspor Bijih Bauksit Hasilkan Rp62 T******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor bauksitmulai Juni 2023. Dengan larangan ini, Jokowi memprediksi pendapatan negara bisa meningkat menjadi Rp62 triliun.

"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi kurang lebih sekitar Rp62 triliun," kata Jokowi, Rabu (21/12).

Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit dengan beberapa pertimbangan.

Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat,menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor biji bauksit. Saya ulang mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri." kata Jokowi.

Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]

Raja Makanan

Penambang Bitcoin Raksasa AS Bangkrut******

Perusahaan tambang bitcoin raksasa Amerika Serikat(AS) Core Scientific mengajukan pailit menggunakan UU Kepailitan AS Bab 11 di Pengadilan Texas, AS, pada Rabu (21/12), waktu setempat.

Dilansir Reuters, perusahaan babak belur karena harga bitcoin anjlok, lonjakan harga energi dan piutang senilai US juta dari Celcius Network yang belum dibayar.

UU Kepailitan AS Bab 11 memungkinkan perusahaan merestrukturisasi utang di bawah pengawasan pengadilan sambil terus beroperasi.

Sejak Oktober lalu, perusahaan sudah berkonsultasi terkait rencana restrukturisasi. Perusahaan juga bernegosiasi dengan kreditur tentang potensi pengajuan pailit.

Tahun ini, pasar kripto memasuki masa suram. Harga bitcoin anjlok ke US.845 per koin setelah tahun lalu menyentuh harga tertinggi US.789 per koin.

Sejumlah perusahaan kripto internasional pun bertumbangan. Mulai dari BlockFi, FTC, Three Arrows Capital, hingga Celcius.

[Gambas:Video CNN]

Waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali

Eksekusi Lahan PTPN IV Seluas 96 Ha Berjalan Lancar******

Tim juru sita Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mengeksekusi lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Kebun Balimbingan, Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara seluas 96,47 ha yang selama ini digarap oleh sekelompok orang.

Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi Naim mengatakan eksekusi lahan merupakan upaya penyelamatan aset perusahaan negara. Langkah tersebut dilakukan dengan cara pendekatan persuasif sehingga berlangsung lancar dan kondusif.

"Alhamdulillah, kita sukses melakukan penyelamatan aset di Kebun Balimbingan. Luas lahan yang dieksekusi dari penggarap mencapai 96,47 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 4 hektare di antaranya dibangun permukiman. Lokasinya berada di area Afdeling II PTPN IV Kebun Balimbingan," kata Riza, Selasa (20/12).

"Meski dinyatakan sebagai pemilik sah lahan, PTPN IV tetap menyalurkan sugu hati kepada para penggarap di samping berbagai bantuan lainnya. Seperti bantuan sosial dan beasiswa untuk anak-anak. Kami akan tetap memperhatikan saudara-saudara kita penggarap ini. Semoga bantuan kami bisa berguna untuk semua," ujar Riza.

Sementara itu, Juru Sita Pengadilan Simalungun Siringo-Ringo menambahkan pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasar Surat Kepala Pengadilan Negeri Simalungun Nomor W2.U16/3775/HK.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2022 perihal pemberitahuan eksekusi.

"Eksekusi ini dilakukan setelah terdapat kekuatan hukum tetap (inkracht), mulai dari tingkat gugatan hingga peninjauan kembali. Sehingga eksekusi harus dilaksanakan karena sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan berkekuatan hukum tetap," tambahnya.

Pada kesempatan itu, satu di antara para penggarap bernama Saparuddin (84) merasa legowo eksekusi dilakukan. Sebab, pengadilan telah menyatakan lahan yang digarapnya selama ini terbukti milik PTPN IV. Saparuddin menyebutkan kakeknya merupakan Wakil Ketua Kelompok 17 yang merupakan penggarap pertama di areal lahan tersebut.

"Karena memang faktanya tanah ini punya PTPN IV, itu sudah dinyatakan pengadilan. Untung lah PTPN IV masih mau memberi kami sugu hati, beasiswa, dan berbagai bantuan sosial lainnya," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Putri tertua dari keluarga terkenal

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]

Lin Han Lin Yao

Penambang Bitcoin Raksasa AS Bangkrut******

Perusahaan tambang bitcoin raksasa Amerika Serikat(AS) Core Scientific mengajukan pailit menggunakan UU Kepailitan AS Bab 11 di Pengadilan Texas, AS, pada Rabu (21/12), waktu setempat.

Dilansir Reuters, perusahaan babak belur karena harga bitcoin anjlok, lonjakan harga energi dan piutang senilai US juta dari Celcius Network yang belum dibayar.

UU Kepailitan AS Bab 11 memungkinkan perusahaan merestrukturisasi utang di bawah pengawasan pengadilan sambil terus beroperasi.

Sejak Oktober lalu, perusahaan sudah berkonsultasi terkait rencana restrukturisasi. Perusahaan juga bernegosiasi dengan kreditur tentang potensi pengajuan pailit.

Tahun ini, pasar kripto memasuki masa suram. Harga bitcoin anjlok ke US.845 per koin setelah tahun lalu menyentuh harga tertinggi US.789 per koin.

Sejumlah perusahaan kripto internasional pun bertumbangan. Mulai dari BlockFi, FTC, Three Arrows Capital, hingga Celcius.

[Gambas:Video CNN]