kancilbola

angka jitu prediksi togel 541Jutaan kata 542406Orang-orang telah membaca serialisasi

《kancilbola》

Eddy Hiariej sebut permohonan AMIN dan Ganjar******

Artinya ada pengakuan secara diam-diam.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej menyebut dalil-dalil permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadilinya.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang kerap disapa Eddy itu mengatakan bahwa wewenang MK dalam sengketa pemilu hanya sebatas persoalan penghitungan suara. Hal itu telah termaktub dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

"Yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas hasil penghitungan suara, tidak lain dan tidak bukan karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis, baik terhadap Pasal 24C maupun Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK," ucap Eddy saat dihadirkan sebagai ahli dari kubu Prabowo-Gibran di Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis.

Eddy mengutarakan bahwa postulat yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Oleh sebab itu, dalil permohonan AMIN dan Ganjar-Mahfud hanya mempersoalkan hal-hal di luar kewenangan MK.

"Artinya, kalau MK ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya kuasa hukum Paslon 01 dan kuasa hukum Paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridikitas rechtmatingheidatau asas yuridikitas yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya," ucap Eddy.

Di samping itu, terkait dengan permasalahan keabsahan pencalonan Prabowo-Gibran, Eddy menilai hal itu merupakan sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK.

Seharusnya, kata dia, pasangan calon lain yang keberatan menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) ketika KPU mengeluarkan keputusan pencalonan Prabowo-Gibran. Namun, AMIN maupun Ganjar-Mahfud tidak mengajukan gugatan tersebut.

Baca juga: Karpet merah bagi kepala daerah menuju Istana belum terbentang luas
Baca juga: MK pastikan empat menteri akan hadir dalam sidang PHPU

"Secara de facto, pada masa kampanye, saat debat presiden dan wakil presiden, hal ini tidak pernah dipersoalkan. Artinya ada pengakuan secara diam-diam," kata Eddy.

Ia menilai persoalan batas usia seharusnya tidak persoalkan karena KPU hanya melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Semestinya, terkait dengan batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU, tetapi kepada MK," tuturnya.

Dalam PHPU Pilpres 2024, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Anies-Muhaimin pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Anies-Muhaimin juga memohon MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Keduanya turut meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Ganjar-Mahfud memohon MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Mereka turut meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Subianto selaku pasangan calon peserta Pilpres 2024. Kemudian, juga memohon MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang untuk Pilpres 2024 hanya antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Turuti Aktivis Iklim K******

Jakarta, CNN Indonesia--

Hyundai Motor Co memberhentikan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pembelian aluminiumdari proyek smelter PT AdaroMinerals Indonesia di Kalimantan Utara.

Pernyataan pemberhentian tersebut muncul satu tahun setelah adanya seruan dari pegiat iklim yang meminta Hyundai untuk tak lagi membeli pasokan logam yang diproduksi dengan menggunakan tenaga batu bara. Seruan ini pun didukung oleh jutaan penggemar K-pop.

Melansir Reuters, pihak Hyundai Motor mengatakan bahwa perusahaan telah mengakhiri MoU tidak mengikat dengan Adaro pada akhir 2023. Sejak itu, kedua perusahaan telah memutuskan untuk menjajaki peluang-peluang lain secara independen.

Sebelumnya, produsen mobil asal Korea Selatan itu menandatangani MoU dengan Adaro Minerals pada 2022 untuk mendapatkan hak membeli aluminium yang diproduksi oleh anak perusahaan Adaro, PT Kalimantan Aluminium Industry.

Pada saat penandatanganan, Hyundai mengatakan bahwa mereka berharap dapat membeli aluminium dari Adaro yang memenuhi kebijakan netralisasi karbon produsen mobil di tengah meningkatnya permintaan aluminium di antara produsen mobil global.

Sebagai informasi, peleburan aluminium membutuhkan energi dalam jumlah besar. Apabila menggunakan batu bara, hal ini akan menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar.

Adaro berencana untuk menyediakan tenaga listrik untuk fase ketiga proyek peleburan aluminium dengan pembangkit listrik tenaga air yang saat ini sedang dibangun oleh grupnya.

Kelompok aktivis iklim Kpop4Planet yang telah menyerukan diakhirinya perjanjian aluminium dengan Hyundai menyambut baik keputusan produsen mobil tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Ini adalah kemenangan ribuan penggemar K-pop yang benar-benar peduli terhadap krisis iklim, terutama di Indonesia," kata Kpop4Planet kepada Reuters.

Mereka menambahkan bahwa mereka akan terus memantau sumber bahan baku Hyundai untuk produksi mobil.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Head of Corporate Communication Adaro Febriati Nadira untuk meminta tanggapan terkait hal ini. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

(del/agt)

Pengamat sebut Khofifah jadi titik temu koalisi di Pilkada 2024******

Koalisi yang terbentuk itu bukan koalisi yang atas dasar kesamaan ideologis, melainkan lebih pragmatis.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menyebut mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi titik temu koalisi antarpartai politik yang berbeda kubu dalam Pilpres 2024 untuk Pilkada 2024.

"Saya kira sih memang Bu Khofifah ini jadi titik temu, ya, buat PDI Perjuangan, buat PKS, buat yang lain di daerah," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Cecep menjelaskan potensi koalisi dari partai politik yang berbeda kubu di Pilpres 2024 untuk mengusung Khofifah di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur memang terbuka dengan melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya.

"Ini 'kan pengalaman dari sebelum-sebelumnya ketika koalisi yang terbentuk itu bukan koalisi yang atas dasar kesamaan ideologis, melainkan lebih pragmatis. Jadi, karena kesamaan kepentingan atau yang lain sehingga koalisinya enggak permanen, koalisi jangka pendek semua," jelasnya.

Oleh sebab itu, kata dia, koalisi seperti itu dimungkinkan dalam Pilkada 2024 diselenggarakan serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui partainya mencoba berkomunikasi dengan Khofifah terkait Pilkada 2024.

"Komunikasi-komunikasi politik untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang terbaik, termasuk di Jawa Timur berkomunikasi dengan Mbak Khofifah. Bagaimanapun beliau mantan Gubernur Jawa Timur," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (1/4).

Sebelumnya, kata dia, partainya telah melakukan pemetaan secara menyeluruh untuk menghadapi Pilkada 2024.

"Jadi, pilkada kami lakukan suatu pemetaan secara menyeluruh, tetapi detail setiap daerah. Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Bali, dan seluruh wilayah Indonesia kami lakukan pemetaan karena beda ruang lingkupnya antara pilpres dan pilkada," jelasnya.

Sementara itu, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS mulai menjajaki komunikasi politik dengan Khofifah terkait dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jatim.

"Sekarang ini satu-satunya nama yang masih muncul adalah Bu Khofifah. Makanya, kami mulai melakukan penjajakan dengan beliau," ujar Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan ditemui di Surabaya, Selasa (2/4).

Pihaknya bahkan sudah mengutus tim untuk melakukan komunikasi dengan Khofifah. Namun, belum membahas ke arah dukung-mendukung bakal calon tertentu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/3).

Baca juga: Pengamat sebut pengawasan keamanan Pilkada 2024 perlu ditingkatkan
Baca juga: TII harap KPU dan Bawaslu lakukan manajemen risiko hadapi Pilkada 2024

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan

11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：airbet88 login、akun bo slot、mpobos

Terkait：live maxwin、www prediksi togel sidney、bosplay77、wasiat4d、lihat slot gacor hari ini、qqkartel、pengeluarantoto、cara upgrade kredivo、slot gacor uang asli、situs slot tergacor maxwin

---

---

bab terbaru：cara dapat uang dari woilo（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01