bocoran piala88

Karier Pesawat Dandy

Soal Pengganti Firli, Istana Sebut Presiden dan Setneg Perlu Konfirmasi******

JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat,” kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

“Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kan sudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper test dan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi),” jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

“Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

Kendalikan dunia

Pengamat Politik Sebut Gibran Bikin Debat jadi Ajang Pamer Ego******

SOLO —Pengamat politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal, menilai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mempertontokan debat menjadi ajang untuk mengumbar niretika pada Debat Cawapres 2024 yang digelar KPU RI pada Minggu (21/1/2024).

“Cawapres nomor urut 2 sekedar wow effectyang problematik dan niretika dalam debat,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (22/1/2024).

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Gibran beberapa kali menyentil cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, seperti membaca catatan hingga memperagakan gerakan pantomim lantaran merasa tidak menemukan jawaban dari cawapres nomor urut 3, Mahfud Md.

“Sayangnya patut disesalkan Gibran justru masih menjadikan arena debat itu merupakan panggung kampanye sebagai sarana untuk menampilkan ego sentrisnya seolah dirinya merasa sebagai anak muda mampu ‘mengalahkan’ dalam debat,” tuturnya sebagaimana dilansir Antara.

Pakar komunikasi politik itu menilai bahwa Debat Cawapres 2024 tersebut semakin memberikan pendidikan politik yang kuat untuk calon pemilih untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemungutan suara 14 Februari 2024.

“Calon pemilih diberikan ruang untuk menilai seberapa etika lingkungan, etika kepemimpinan untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk masa depan bangsa dan lingkungan,” katanya.

Iqbal mengatakan cawapres Muhaimin dan Mahfud tampak sangat kuat komitmen dan konsistensinya sepanjang proses debat untuk menjaga kualitas acara itu sebagai media kampanye, media untuk mengalirkan gagasan, dan mengelaborasi agar membumi kepada calon pemilih.

Sementara Gibran dinilai sibuk membuat gimik yang tidak patut secara etika, karena justru menonjolkan kesan arogan.

“Cawapres Gibran malah atraksi gimik yang tidak patut secara etika karena muncul semacam arogansi, merasa dirinya bisa menguasai debat dan menguasai panggung debat,” ujarnya.

Ia mengatakan Mahfud Md dan Cak Imin terlihat memiliki komitmen dan konsisten menjaga nuansa debat sebagai ajang adu gagasan berkelas policy maker, bukan sebagai sekadar panggung wow effectyang problematik dan niretik.

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

Ramai Rumor Jokowi Ajak Ketemu Megawati, Ini Tanggapan Istana******

JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan tak pernah ada ajakan atau permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk membahas situasi pemilihan umum (pemilu) 2024.

“Nah, yang terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada pertemuan, permintaan dari bapak presiden untuk bertemu apalagi dihubungkan dengan pemilu 2024 itu sama sekali tidak benar,” ujarnya kepada wartawan di gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Senin (22/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

Meski begitu, Ari menegaskan bahwa pertemuan antar tokoh bangsa apalagi untuk kebaikan Negara memang sesuatu yang baik dan perlu untuk didukung sehingga poin tersebut yang selalu dijalankan oleh Presiden Ke-7 RI itu.

Menurutnya, selama ini Jokowi aktif bertemu dengan tokoh bangsa, mulai dari politisi, tokoh nasional, hingga ulama demi menjalin komunikasi dalam upaya membangun bangsa ini menjadi Negara yang besar.

Oleh sebab itu, dia menekankan apabila Kepala Negara pun terbuka bertemu dengan siapa pun tokoh bangsa, termasuk Megawati Soekarnoputri.

Kendati demikian, Ari menyebut belum ada waktu pasti untuk penjajakan antara kedua tokoh politik tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengamini bahwa Megawati selalu terbuka untuk melakukan pertemuan dengan Jokowi.

Apalagi, jika pertemua tersebut ditujukkan untuk memikirkan hajat rakyat Indonesia.

“Sejak dulu enggak ada persoalan, tetapi nanti kalo mau datang biar ditemani Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, serta Pak Ahok. Namun, sejauh ini enggak ada [permintaan Jokowi bertemu dengan Megawati],” ucap Hasto.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Istana Buka Suara soal Isu Pertemuan Jokowi dan Megawati”

Dari ksatria menjadi raja

SMU Resmikan Institut Perkotaan di Singapura, Fokus Studi Kota******

SINGAPURA– Laju urbanisasi kota-kota di Asia yang sangat pesat membuat para perancang kebijakan kota menghadapi tantangan yang semakin rumit dan mendesak untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan kota dengan ketahanan dan keberlanjutan.

Banyaknya gagasan yang mengalir cepat secara onlinemengakibatkan praktik pembangunan kota yang lama dan baru menjadi saling berdampak dan menimbulkan ketidaknyamanan dengan terjadinya persaingan dalam memperebutkan ruang, sumber daya, dan layanan perkotaan.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

Menanggapi megatren yang menekankan kebutuhan kritis untuk memprioritaskan penelitian perkotaan, Singapore Management University (SMU) meresmikan Institut Perkotaan, sebuah lembaga penelitian baru yang didedikasikan untuk penelitian multidisiplin dan interdisiplin mengenai kota-kota di Asia.

Institut Perkotaan SMU akan melihat lebih dari sekadar pengembangan infrastruktur, dan akan mempertimbangkan aspek sosial-budaya dari urbanisasi, serta keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan kota.

Institut Perkotaan SMU diresmikan oleh Menteri Senior Negara Urusan Luar Negeri dan Pembangunan Nasional, Sim Ann belum lama ini. Dia mengucapkan selamat kepada SMU atas peluncuran Institut Perkotaan yang didedikasikan untuk menjawab tantangan-tantangan yang terus berkembang dalam hal urbanisasi dan perencanaan kota di Asia.

Menurutnya, meskipun Singapura telah mengatasi beberapa masalah tersebut, tantangan terus berkembang karena semakin banyaknya tekanan yang terjadi di perkotaan. Oleh karena itu, penting bagi suatu kota untuk belajar dari kota-kota lainnya, dan mengeksplorasi solusi kolaboratif untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

“Pada masa-masa awal kemerdekaan kami, Singapura mengalami tantangan perkotaan yang akut kepadatan penduduk, permukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan, banjir, dan kekurangan air. Tantangan-tantangan ini masih menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak kota di seluruh dunia, bahkan hingga saat ini. Solusi perkotaan yang dikembangkan oleh Singapura sangat menarik bagi kota-kota ini, bahkan ketika kami belajar dan mengadaptasi ide-ide bagus dari negara lain,” ujar Sim dalam keterangan tertulis.

“Institut Perkotaan SMU akan memainkan peran penting dalam mempromosikan pertukaran pengalaman dan penelitian antara Singapura dan negara-negara tetangga kami di Asia, serta membantu para pembuat kebijakan dan praktisi untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi semua,”imbuhnya.

Dipimpin oleh Associate Professor bidang Geografi SMU, Orlando Woods, yang juga menjabat sebagai Dekan Pembantu (Program Penelitian dan Pascasarjana) pada College of Integrative Studies di universitas tersebut, Institut Perkotaan SMU merupakan lembaga penelitian pertama di Asia Tenggara yang bertujuan membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh kota-kota di Asia.

Institut Perkotaan SMU akan membahas pengalaman indrawi, sosial-budaya dan ekonomi yang berkaitan dengan kehidupan kota, ketidaksetaraan yang timbul dari akumulasi kekayaan, dan bagaimana infrastruktur dalam bentuk bangunan, kebijakan dan peraturan dapat membatasi atau meningkatkan pertumbuhan kota. Institut ini akan memainkan peran sebagai penghubung antara para akademisi, pembuat kebijakan, komunitas dan industri untuk saling berhubungan dan terlibat satu sama lain.

Ketua SMU, Piyush Gupta, mengatakan kota-kota menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari pergeseran demografis akibat migrasi hingga meningkatnya permintaan akan akses pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, perpaduan antara praktik pembangunan kota yang lama dan baru juga menambah kerumitan.

“Mempertimbangkan tantangan-tantangan ini, Institut Perkotaan SMU akan membangun misi universitas untuk mempromosikan penelitian terapan yang mengatasi masalah-masalah sosial dengan menciptakan pusat bagi para perencana kota, perancang, ekonom, ilmuwan sosial, dan pembuat kebijakan untuk berkumpul dan mengeksplorasi berbagai solusi secara kolaboratif. Gejolak yang terjadi baru-baru ini yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan pergeseran geopolitik semakin meningkatkan urgensi dari penelitian yang akan dilakukan dalam kerangka ini,”ujarnya.

Presiden SMU, Profesor Lily Kong, mengatakan pendirian institut ini sebagai entitas setingkat universitas menandakan niat kuat kami untuk melampaui batas-batas disiplin ilmu tunggal dan menempa penelitian kolaboratif multi dan interdisipliner.

“Investasi kami dalam mendirikan Institut Perkotaan SMU tidaklah berlebihan. Ini adalah upaya melakukan riset yang mendalam dan teliti untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kota. Namun lebih dari itu, pendirian UI merupakan upaya untuk meletakkan fondasi bagi pembangunan kota-kota yang layak huni, tangguh, dan inklusif di Asia. Seiring dengan pertumbuhan kota-kota di Asia yang sangat cepat, potensi transformatif UI menjadi semakin nyata,” ujarnya.

Membangun Kemitraan Penelitian Global

Dalam cakupan geografi perkotaan, ekonomi perkotaan dan ekonomi perilaku, kebijakan publik, manajemen operasi, dan analisis data geospasial, Institut Perkotaan SMU akan mengkonsolidasikan penelitian terkait perkotaan yang sudah ada di SMU dan menghasilkan arah penelitian baru.

Dengan pendekatan penelitian interdisipliner yang menjembatani penelitian teoritis dan terapan, ilmu data dan ilmu sosial kritis, industri dan akademi, Institut Perkotaan SMU akan memfokuskan penelitiannya pada tiga pilar, yaitu Kehidupan Perkotaan, Pertumbuhan Perkotaan, dan Infrastruktur Perkotaan.

Orlando Woods mengatakan model perencanaan dan desain perkotaan berasal dari Barat, etapi menjadi semakin penting bagi industri, pembuat kebijakan dan akademisi untuk belajar dari pengalaman perkotaan di Asia untuk lebih memahami bagaimana mengatasi tantangan yang berkembang yang dihadapi di perkotaan.
“Institut Perkotaan SMU yang baru ini akan menempatkan berbagai tantangan tersebut [yang saat ini menjadi bagian dari pertumbuhan Asia] di garis depan agenda penelitian kami untuk memberikan wawasan dan solusi yang lebih baik, demi masa depan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan bagi para penghuni kota,”ujarnya.

Dengan memanfaatkan jejak SMU di pusat kota Singapura, Institut Perkotaan SMU juga akan mengembangkan kemitraan penelitian perkotaan dengan universitas-universitas dan lembaga pemikir global.

Dengan diluncurkannya SMU Overseas Centres di Indonesia dan Thailand baru-baru ini, UI telah mengembangkan kemitraan dengan para kolaborator yang memiliki pemikiran yang sama di kawasan ini. SMU juga terus mengejar kolaborasi penelitian lebih jauh lagi, dengan sekolah, institut, dan inisiatif lain yang berfokus pada studi kota.

SMU juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Sekolah Desain Thammasat University. Di bawah perjanjian kemitraan ini, SMU dan Thammasat telah sepakat untuk memfasilitasi pertukaran data, dokumentasi, dan materi penelitian, pertukaran mahasiswa dan peneliti, serta penyelenggaraan seminar dan simposium bersama.

Ke depannya, SMU berharap dapat mengembangkan lebih banyak kemitraan dengan para pemangku kepentingan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan sekitarnya.

Institut Perkotaan SMU juga sedang melakukan pembicaraan dengan University of Melbourne (UniMelb) dan University of Toronto (UOT) dalam berbagai kolaborasi penelitian perkotaan. SMU dan Melbourne Centre for Cities berencana untuk bermitra dalam sebuah acara bersama untuk para pemimpin kota di ASEAN pada World Cities Summit mendatang di Singapura; sementara SMU dan UOT telah menjadi tuan rumah untuk joint grant call dalam rangka mendorong penelitian kolaboratif terkait perkotaan dengan tema “Migrasi, Berkembang, dan Rasa Memiliki”.

Kolaborasi ini mendukung pentingnya berbagai kota untuk saling berbagi keahlian, data dan informasi dan belajar satu sama lain di tengah lanskap perkotaan yang berubah dengan pesat.

Panggil si jenius

Mahfud Md Sebut Pertanyaan Gibran di Debat Cawapres 2024 Receh dan Gimik******

SOLO —Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, menilai pertanyaan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tentang inflasi hijau atau greenflation merupakan hal receh atau tidak berkualitas dan bagian dari gimik.

“Soal pertanyaan receh itu, bagian dari gimik saja,” ujar Mahfud kepada awak media usai debat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Ia menilai Gibran melontarkan pertanyaan gimik yang kemudian dianggap tidak layak dijawab. Padahal, menurut Mahfud, dirinya sudah mengemukakan bahwa jawabannya sangat receh.

“Saya bilang, saya kembali kan sudah waktu serahkan ke moderator. Tidak ada gunanya, debat kayak begini. Itu bagian gimik saja dari debat,” jelasnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Kemudian, saat ditanyakan awak media mengenai komitmen Mahfud terkait greenflation.Dia mengaku bukan tak mau menjawab pertanyaan itu dengan benar.

Namun, Mahfud beranggapan Gibran tak mengerti konsep greenflation.Sebab, Wali Kota Solo itu mempertanyakan jawaban Mahfud yang dinilai tak sesuai ekspektasinya.

Oleh karena itu, dia mengembalikan sesi tersebut kepada moderator agar tak dilanjutkan. “Karena masalahnya sudah dijawab, lalu dibilang belum dijawab kan itu hanya gimik saja,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan greenflationmemiliki arti ekonomi hijau dan alurnya. “Untuk mengatasi inflasi hijau, apa sih inflasi hijau? kan ekonomi hijau, Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di-recycle, bukan dibuat,” kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta, Minggu malam.

Meski demikian Gibran menyebut jawaban Mahfud tidak menjawab soal inflasi hijau. “Saya lagi nyarijawabannya Prof Mahfud, saya nyaridi mana ini jawabannya? Kok enggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau, Prof Mahfud yang namanya greenflationitu, inflasi hijau,” kata Gibran.

Ia kemudian mencontohkan soal demo rompi kuning di Prancis yang sudah memakan korban dan mengatakan kejadian yang sama tak boleh terjadi di Indonesia.

“Intinya, transisi menuju energi hijau itu musti super hati-hati. Jangan sampai membebankan RnD (penelitian dan pengembangan) yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil, itu maksud saya inflasi hijau,” ujar dia.

Penyataan itu kemudian ditanggapi Mahfud dengan mengatakan pernyataan Gibran juga tidak menjelaskan soal inflasi hijau.

Untuk diketahui, greenflationatau inflasi hijau merupakan singkatan dari dua kata yakni green (hijau) dan inflation (inflasi) yang artinya kenaikan harga bahan baku dan energi sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan.

Alam Dewa Kegelapan

Mahfud MD Sebut Aparat Jadi Backing Tambang Ilegal, KSAD Tanggapi Begini******

JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.