bet88 slot demo 218Jutaan kata 766445Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjam uang ke bri》
BNPB pastikan korban banjir di Grobogan sudah dievakuasi******Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan warga yang menjadi korban banjir di 33 Desa, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sudah dievakuasi pada Selasa petang.
“Tim gabungan telah melakukan penanganan darurat bencana di Grobogan dengan mengevakuasi penduduk setempat,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam laporan resmi di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, para korban tersebut terpaksa harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman setelah rumah mereka tergenang banjir setinggi lebih dari 50 centimeter sejak Senin (5/2) malam.
Dalam laporannya tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah korban banjir di Grobogan yang dievakuasi sekaligus kondisi fisik mereka.
Namun untuk menjamin kebutuhan para korban selama berada di tempat pengungsian, Abdul menyatakan BNPB memastikan Pemerintah Kabupaten Grobogan pun sudah mulai mendistribusikan bantuan logistik, berupa air bersih, makanan, dan obat-obatan.
Baca juga: Tanggul sungai di Grobogan jebol di empat titik
Baca juga: Banjir di Grobogan di Jateng rendam 2.662 rumah
Berdasarkan informasi Pusdalops BNPB diketahui hujan deras yang terjadi sejak Senin (5/2) sore menyebabkan Sungai Lusi, Sungai Serang, dan Sungai Tuntang tidak mampu menampung debit air hingga meluap sampai pemukiman warga. Banjir tersebut juga diperparah akibat kiriman air dari daerah hulu Grobogan.
Setidaknya banjir telah menggenangi sebanyak 2.822 unit rumah penduduk, memutus akses lalu lintas di jalan raya Purwodadi-Gubug. Kemudian merusak talud dan rabat beton, 56 hektare lahan persawahan di Desa Karangpasar, Kecamatan Tegowanu, dan juga sempat menghambat jalur Kereta Api di KM 32+5/7 petak jalan antara Stasiun Karangjati – Stasiun Gubug.
Abdul menyebutkan, atas peristiwa tersebut pihaknya mengimbau kepada pemerintah daerah setempat agar meningkatkan kesiapsiagaan hingga beberapa hari ke depan.
Hal demikian dilakukan selaras dengan laporan prakiraan cuaca dari BMKG yang menyebutkan hujan intensitas sedang-deras masih akan mengguyur Jawa Tengah.
“Pemerintah daerah juga diminta untuk memastikan pemeliharaan aliran sungai dan drainase sehingga bisa menampung dan mengalirkan debit air saat curah hujan tinggi,” kata dia.
Baca juga: Jalur KA tergenang banjir di Grobogan sudah bisa dilintasi kereta
Baca juga: Perjalanan sejumlah KA dibatalkan akibat banjir di Grobogan
Baca juga: BPBD: Tanggul Sungai Jragung Grobogan jebol akibatkan banjir
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.
Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.
Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.
"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.
Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.
Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.
"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.
"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.
Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Anies: Permasalahan kesehatan harus diatasi lintas sektoral******
Jadi, unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada Dinas Kesehatan. Tapi pada semua bidang yang terkait promotif dan preventifJakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai permasalahan kesehatan di Indonesia harus diatasi lintas sektoral.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Label:erek2 46、erek2 55、cash388
Terkait:sdy 6d、mikigaming、slot web gacor、syarat pinjaman tunai kredivo、slot cashback 100 member baru、brotogel、situs slot gacor terpercaya 2023、akunjp、mpo4d、belajar bermain slot
bab terbaru:mpo212(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《pinjam uang ke bri》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot rusiaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjam uang ke bri》bab terbaru。