cara mengambil voucher di lazada

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Rincian Tarif LRT Jabodebek, Terjauh Harjamukti******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis daftar tarif normal LRT Jabodebek, di mana rute terjauh Harjamukti-Jatimulya dipatok senilai Rp27.400.

"Kan kami mikir juga, pemerintah juga mikir... Enggak masuk di akal tarif kita kalau sampai 50 persen orang harus bayar, makanya ada public service obligation(PSO). Ini saja sudah kami kurangi dari perhitungan operator," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam Media Briefing di kantornya di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

"LRT ada PSO untuk sarana prasarana karena kita perlu mengembalikan biaya pembangunan ini. Jadi, konsep PSO dihitung untuk sarana berapa dan prasarana berapa. PSO sarana itu sebenarnya untuk penumpang," imbuhnya.

Sedangkan tarif subsidi LRT Jabodebek ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik. Aturan ini ditetapkan pada 14 Juli 2023 lalu.

Berdasarkan Kepmenhub Nomor 67 Tahun 2023, tarif awal LRT Jabodebek adalah Rp5.000 untuk kilometer pertama, di mana selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap km berikutnya. Berikut rincian tarif normal LRT Jabodebek:

1. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Cawang sepanjang 10 km: Rp11.300

2. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Harjamukti sepanjang 25 km: Rp21.800

3. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Jatimulya sepanjang 28 km: Rp23.900

4. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Halim sepanjang 13 km: Rp13.400

5. Stasiun Harjamukti-Stasiun Jatimulya sepanjang 33 km: Rp27.400

6. Stasiun Harjamukti-Stasiun Cawang sepanjang 15 km: Rp14.800

7. Stasiun Harjamukti-Stasiun Halim sepanjang 19 km: tarif Rp17.600

8. Stasiun Jatimulya-Stasiun Cawang sepanjang 18 km: Rp16.900

9. Stasiun Jatimulya-Stasiun Cawang sepanjang 15 km: Rp14.800

10. Stasiun Cawang -Stasiun Halim sepanjang 4 km: Rp 7.100

"Kalau hanya PSO sarana sekitar Rp90 miliar-Rp100 miliar per tahun, ini untuk sarana doang dan tahun ini saja, belum termasuk untuk prasarana," tutur Risal.

Sementara itu, data Kemenhub menyebut besaran subsidi PSO untuk per penumpang adalah Rp18 ribu untuk rute terjauh.

Menurutnya, tarif ini tidak akan naik jika Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2023 tetap berlaku, tidak diganti atau dicabut. Namun, Risal menyebut ada usulan dari pihak operator untuk mengevaluasi tarif LRT Jabodebek per dua tahun sekali.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

Menhub Tanggapi Kritik DPR Soal LRT Jabodebek yang Tak Sampai Bogor******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi  buka suara soal kritik proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang tak sampai ke Bogor.

Menurutnya, proyek LRT akan tetap direncanakan sampai ke Bogor, Jawa Barat. 

Namun, perpanjangan rute LRT Jabodebek sampai ke Bogor itu akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Hal ini karena butuh proses untuk merealisasikan LRT sampai ke kota hujan itu.

Ia mengaku bukan tak ingin melanjutkan sampai ke Bogor, tetapi dia menyesuaikan kemampuan keuangan yang ada agar proyek tersebut selesai dan tak terbengkalai.

Sebab, kata Budi, kebutuhan untuk melanjutkan proyek LRT ke Bogor tak masuk dalam prioritas anggaran Kemenhub pada 2024.

"Belum (masuk prioritas 2024)," tuturnya.

Lihat Juga : Pertamina Ungkap Rencana Hapus Pertalite Mulai 2024

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mempertanyakan penamaan LRT Jabodebek yang menurutnya tidak sampai wilayah Bogor.

Ia protes lantaran penamaan itu tak sesuai dengan kenyataan yang tidak memasukkan Bogor dalam proyek LRT tersebut.

"Karena ada Bogornya, Pak. Padahal sebenarnya Jadebek harusnya LRT itu. Warga Bogornya protes ke saya karena LRT-nya belum sampai Bogor, tapi namanya Jabodebek," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Akademi Tertinggi

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

Bertarung di langit

India Larang Impor Laptop Demi Dorong Manufaktur Dalam Negeri******

Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi membatasiimporkomputer dan laptop untuk mendorong manufaktur domestik dalam sektor teknologi.

Mengutip CNN Business, Jumat (8/9), importir harus mengajukan izin untuk membawa laptop, tablet, komputer pribadi, dan perangkat elektronik lainnya ke negara tersebut, sesuai dengan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri pada Kamis (7/9).

Sebelumnya, impor barang-barang seperti itu tidak terbatas.

Impor elektronik India mencapai US,7 miliar dalam periode April hingga Juni, naik 6,25 persen dari periode yang sama pada 2022.

CNN telah menghubungi Apple (AAPL) dan Samsung (SSNLF), penjual laptop teratas di negara Asia Selatan ini, untuk memberikan komentar tetapi belum menerima tanggapan.

Upaya India untuk memproduksi secara domestik datang pada saat yang penting bagi negara dengan populasi terbanyak di dunia ini, ketika perusahaan-perusahaan mencari alternatif di luar China untuk mengamankan rantai pasokan penting.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan memprediksi populasi kerja India diperkirakan akan mencapai satu miliar dalam satu dekade mendatang.

Angkatan kerja yang besar dan muda membuat negara ini menarik bagi perusahaan-perusahaan global yang mencari pusat manufaktur alternatif selain China.

Pada awal tahun ini, Menteri Perdagangan India Piyush Goyal mengatakan bahwa Apple sudah memproduksi antara 5 persen hingga 7 persen produknya di India.

"Jika saya tidak salah, mereka berencana meningkatkan hingga 25 persen dari produksi mereka," katanya dalam sebuah acara pada Januari.

Pada Juni, produsen chip Amerika Serikat Micron (MICR) mengumumkan pabrik baru di negara bagian Gujarat bagian barat, menyebutnya sebagai fasilitas perakitan dan pengujian semikonduktor pertama di negara ini.

Ventura ini akan melihat Micron berinvestasi hingga US5 juta dan menciptakan hingga 5.000 pekerja Micron langsung baru dan 15 ribu pekerja komunitas dalam beberapa tahun mendatang.

Foxconn, produsen elektronik kontrak terbesar di dunia dan pemasok kunci untuk Apple, juga berencana untuk memperluas operasi manufakturnya di India.

Bulan lalu, perusahaan ini secara tiba-tiba mengumumkan keluar dari kemitraan patungan senilai US,4 miliar dengan Vedanta (VEDL), sebuah konglomerat logam dan energi India, untuk membantu membangun salah satu pabrik chip pertama di negara ini.

Namun, perusahaan tersebut mengatakan masih berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembuatan chip di India dan mengajukan permohonan ke program pemerintah yang mensubsidi biaya pembangunan fasilitas produksi semikonduktor atau tampilan elektronik di negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburuku yang ganas

Anak Buah Muhadjir Sebut Ekonomi Biru Butuh Suntikan Rp1,4 T******

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK) Andie Megantara menyebut transformasi ekonomi birubutuh suntikan Rp1,4 triliun.

Anak buah Muhadjir Effendy itu mengatakan Indonesia kaya akan sumber daya alam bahari, di antaranya hutan mangrove 3,36 juta hektare, terumbu karang 2,5 juta hektare, hingga kawasan konservasi seluas 28,9 juta hektare. Bahkan, megabiodiversityyang dimiliki Indonesia menempatkannya di urutan kedua terbesar di dunia, hanya kalah dari Brasil.

Dengan begitu, Andie memperkirakan kontribusi sumber daya bahari atau maritim Indonesia bakal menyumbang 12,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) tanah air pada 2045 mendatang.

"Sehingga masih diperlukan sumber pendanaan lain yang bersifat kolaboratif dengan semangat baru dan keyakinan memandang, memahami, merespons secara strategis situasi yang semakin kompleks kemudian berinovasi dan transformasi kerja untuk mengatasi kesenjangan," tambah Andie.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menambahkan terdapat lima upaya yang dilakukan kementeriannya dalam transformasi tata kelola perikanan melalui ekonomi biru. Pertama,perluasan kawasan konservasi laut.

Kedua,penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Ketiga,pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.

Keempat,pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima,pembersihan sampah plastik di laut melalui partisipasi nelayan.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

INDEF Bandingkan Kinerja Sektor Manufaktur Era Jokowi dengan SBY******

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menyebut kinerja sektor manufaktur Indonesia menurun signifikan sejak pandemi covid-19.

Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi sektor manufaktur terhadap PDB turun menjadi 18,25 persen pada kuartal II/2023.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Thailand, bahkan Afrika Selatan, penurunan sektor manufaktur Indonesia terjadi sangat cepat.

Berly mengatakan sektor industri dalam perekonomian sangat signifikan karena dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang tingkat pendidikannya lebih rendah (SD hingga SMA). Serapan tenaga kerja itu dapat menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia membandingkan kinerja manufaktur era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

Pada era SBY, untuk periode 2004 hingga 2009, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas tercatat tumbuh sebesar 5,10 persen. Kinerja itu meningkat pada periode kedua masa kepemimpinannya (2009-2014) sebesar 6,10 persen.

Sedangkan proporsi ekspor industri pengolahan pada era SBY tercatat sebesar 43,70 persen pada periode pertama dan 36,80 persen pada periode kedua.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Sementara itu, pada era Jokowi, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 4,7 persen pada periode pertama (2014-2019) dan melambat menjadi hanya 2,10 persen pada periode kedua (data 2019 hingga 2022).

Proporsi ekspor industri pengolahan di era mantan walikota Solo ini justru tercatat lebih tinggi, yaitu mencapai 44,40 persen pada periode pertama dan 45,80 persen pada periode kedua.

Berly mengatakan perlambatan yang tajam pada periode kedua Jokowi tersebut memang turut dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

"Jadi pertumbuhannya (di era Jokowi) turun, tapi proporsi ekspornya cenderung meningkat," jelas Berly.

Adapun, berdasarkan data investasi, rata-rata investasi langsung industri pengolahan di era Jokowi tercatat lebih tinggi, pada periode pertama mencapai US,42 miliar dan periode kedua sudah mencapai US,42 miliar.

Sementara pada era SBY, rata-rata investasi langsung industri pengolahan hanya sebesar US,65 miliar pada periode pertamanya dan sebesar US,62 untuk periode kedua.

[Gambas:Video CNN]