buku tafsir mimpi bergambar

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

Bahlil soal TikTok: Jangan Monopoli Bisnis Digital, Fokus Medsos Saja******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta TikTok agar fokus menjadi media sosial saja. Ia meminta platform itu tidak memonopoli bisnis digital.

"Sudahlah TikTok, kalau medsos ya medsos saja. Jangan monopoli juga. Bangsa ini jangan diatur-atur lah," katanya di Hutan Kota Plataran GBK, Jakarta (25/10).

Lihat Juga : Bos TikTok Surati Jokowi Minta Bertemu Bahas Kelanjutan Operasi di RI

Sebelumnya, TikTok menyayangkan keputusan pemerintah untuk melarang penggabungan media sosial dengan e-commerce seperti yang dijalankan TikTok Shop sebelumnya.

Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Mereka mengklaim pelarangan itu akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliate pengguna TikTok Shop.

"Kami sangat menyayangkan terkait pengumuman hari ini, terutama bagaimana keputusan tersebut akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliate yang menggunakan TikTok Shop," kata TikTok Indonesia melalui pernyataannya, Rabu (27/9).

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

Saham Mahaka Grup Turun Usai Erick Tak Jadi Cawapres Prabowo******

Saham emiten yang terafiliasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohiranjlok hingga puluhan persen pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (23/10).

Adapun emiten yang dimaksud adalah PT Mahaka Media Tbk (ABBA) dan PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI). Merosotnya saham kedua perusahaan itu terjadi usai Erick dipastikan gagal menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Mengutip RTI Infokom saham ABBA turun 9 poin atau 10 persen dari level 90 menjadi 81. Saham ABBA diperdagangkan di rentang 81-83 per lembarnya dengan total volume 49,06 juta dengan turnover Rp318,8 miliar.

Saat ini, pemegang saham mayoritas ABBA dimiliki oleh PT Beyond Media sebesar 40,47 persen, PT Solic Kreasi Baru 13,77 persen, dan masyarakat 34,09 persen.

Sementara itu, saham MARI anjlok 44 poin atau 34,38 persen dari posisi 128 menjadi 84. Saham MARI diperdagangkan di rentang 84-108 per lembarnya.

Sedangkan, volume transaksi MARI mencapai 185,4 juta saham dengan turnover Rp441,2 miliar.

Pemegang saham mayoritas MARI digenggam oleh PT Beyond Media sebesar 40,35 persen, PT Mahaka Media 16,37 persen, dan masyarakat 43,28 persen.

Pada Selasa (24/10) pagi ini, saham ABBA dibuka pada posisi 76. Saham tersebut melemah 5 poin atau minus 6,17 persen.

Sedangkan, saham MARI berada di posisi 81. Saham itu melemah 4 poin atau minus 4,76 persen.

Direktur Ekuator Swarna Investama Hans Kwee mengatakan penurunan saham ABBA dan MARI belakangan ini erat kaitannya dengan gagalnya pencalonan Erick sebagai cawapres.

Sebab, kata dia, sebelumnya kedua saham menguat karena spekulasi Erick jadi cawapres.

"Jadi Ketika gak jadi (cawapres), saham tersebut terkoreksi. Jadi ini hal yang wajar," ucap Hans kepada CNNIndonesia.com.

Setali tiga uang, Pengamat Pasar Modal PT Dinamika Gelora Satya Oktavianus Audi mengatakan penurunan saham ABBA dan MARI tak lepas dari isu Erick.

Ia menilai isu Mahaka Group dengan Erick sangat kental beberapa hari terakhir.

Namun secara obyektif, menurutnya pelemahan dipengaruhi juga karena laporan keuangan MARI kuartal III 2023 yang rugi.

Tercatat kerugian tahun berjalan MARI mencapai Rp77 miliar atau lebih rendah 4,06 persen (yoy).

"Kami melihat hal ini terdampak karena pengembangan aplikasi Noice yang menekan keuangan dari MahakaX," ucap Oktavianus.

Nama Erick Thohir belakangan santer terdengar akan menjadi cawapres pendamping Prabowo untuk Pilpres 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Fikri Yasin sempat mengatakan nama Erick menguat di antara tiga kandidat lainnya.

Adapun tiga kandidat yang dimaksud adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Keputusan cawapres belum final, tapi menguat ke arah Pak Erick Thohir ya," kata Fikri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (18/10).

Tak hanya itu, Erick juga sempat mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sebagai pemenuhan syarat menjadi cawapres.

Surat tersebut ditetapkan di Jakarta Selatan pada 16 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso.

Namun, Erick batal menjadi Cawapres. Koalisi Indonesia Maju (KIM) resmi mengusung Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Nama Gibran diumumkan usai pertemuan para ketua umum partai KIM pengusung Prabowo di Kertanegara, Minggu (22/10) malam.

"Kami telah berembuk secara final secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai presiden KIM, untuk 2024-2029, dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari KIM," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa prajurit menyembunyikan bagian depan

Daftar Program yang Disodorkan Gibran Usai Dijadikan Cawapres Prabowo******

Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka membocorkan sejumlah program yang akan dijalankan olehnya dengan Prabowo Subianto apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. 

Sejumlah program itu diungkapkan Gibran dalam pidatonya di Indonesia Arena, GBK, sebelum mendaftar ke KPU, Rabu (25/10) pagi ini.

Awalnya Gibran meyakini program-program yang berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Lalu tugasnya sekarang adalah melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial dan generasi Z.

1. Dana abadi pesantren

Program ini dirancang untuk kesejahteraan kelompok santri.

"Dana abadi pesantren. Ini adalah mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019," ucap Gibran.

2. Kredit start-up milenial

Program kedua yakni berkaitan dengan perkreditan. Gibran berencana memberikan dukungan bagi kelompok milenial yang ingin mengembangkan startup.

"Sekarang sudah ada yang namanya KUR. Sudah ada yang namanya Kredit Mekar, sudah ada Wakaf Mikro, ada Kredit Ultra Mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi," kata Gibran.

3. Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia

Selain anak muda, Gibran juga memperhatikan nasib para lanjut usia (lansia) melalui program ketiganya; KIS Lansia.

"Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH (program keluarga harapan). Nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia," ucap dia.

4. Kartu anak sehat

Program keempat yakni terkait dengan pengentasan angka stunting; kartu anak sehat untuk pencegahan stunting yang akan dibawa oleh istrinya, Selvi Ananda.

"Ada satu lagi, tapi yang ini yang bawa biar istri saya. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting," lanjut Gibran.

[Gambas:Video CNN]

5. Melanjutkan hilirisasi

Agenda lain yang menjadi program Gibran adalah melanjutkan program hilirisasi yang sudah dijalankan ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian dan perikanan, ini wajib," ucapnya.

Selain itu, Gibran juga berjanji mengembangkan ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan.

Raja Sembilan Matahari

IHSG Anjlok ke 6.714 Sore Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.714  pada Kamis (26/10). Indeks saham melemah 119,86 poin atau minus 1,75 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,01 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,42 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 153 saham menguat, 397 terkoreksi, dan 200 lainnya stagnan.

Sementara, bursa saham Eropa kompak melemah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,75 persen, indeks DAX di Jerman minus 1,25 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,99 persen.

Seperti Eropa, bursa saham Amerika juga kompak bergerak di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 1,43 persen, indeks NYSE Composite minus 0,74 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 2,43 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tawarikh Tirus

Mentan Amran Surati KPK agar Staf Berkantor di Kementan Secepatnya******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim sudah mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ada karyawannya yang kembali berkantor di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Saya tadi sudah proses suratnya. Insya Allahitu kami minta dengan hormat," ucap Amran di Kantor Kementan, Jumat (27/10).

Lihat Juga : 8 Janji 'Cepat' Prabowo-Gibran: Arahkan UMP ke Gaji Tinggi-Susu Gratis

"Sumpah saya, sumpah KPK, sumpah kita semua sama, ini kita bernegara ini negara milik bersama. Kita harus jaga bersama," imbuh Amran.

Ia pun berharap KPK bisa segera merespons permintaan tersebut. Dengan begitu, secepatnya KPK bisa berkantor di Kementan.

[Gambas:Video CNN]

"Lebih cepat lebih baik dan bagus," kata Amran.

Amran sendiri pernah menempatkan KPK di kantor Kementan ketika dirinya menjabat menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Di lain kesempatan, ia mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para petani Indonesia.

Amran ingin Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.

"Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan," katanya.

Lebih lanjut, Amran memastikan koordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik. Terbaru, ia meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

"Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada," imbuhnya.

Amran mengatakan yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian.

Ia berharap swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya.

"Hari ini kita letakkan pondasinya agar tahun-tahun mendatang tiga potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja menteri berikutnya," jelasnya.

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.