pola trik maxwin

Bintang besar yang paling mempesona

BPS Catat Ekspor ke China Mayoritas Besi dan Baja Berkat Hilirisasi******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor nonmigas RI ke Chinadidominasi oleh besi dan baja dalam dua tahun terakhir. Hal itu seiring dengan berjalannya program hilirisasi.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sebelumnya ekspor non migas ke China didominasi oleh bahan bakar mineral.

"Hal ini seiring dengan kebijakan hilirisasi dan pembangunan smelter pengolahan bijih nikel yang sejak 2022 hingga Agustus 2023, komoditas nikel dan barang padanya masuk dalam lima besar komoditas yang diekspor ke Tiongkok," kata Amalia dalam konferensi pers, Jumat (14/9).

Sedangkan pada 2018, ekspor non migas ke China didominasi oleh bahan bakar mineral (24,84 persen). Kemudian lemak dan minyak hewan/nabati (13,3 persen), besi dan baja (10,69 persen), bijih logam, terak, dan abu (8,07 persen), serta pulp dari kayu (7,73 persen).

Perubahan struktur juga terjadi pada ekspor non migas RI ke Amerika Serikat. Pada 2023 eksponen migas didominasi oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (15,82 persen). Kemudian pakaian dan aksesoris rajutan (10,59 persen), pakaian dan aksesoris bukan rajutan (9,16 persen), alas kaki (8,15 persen), serta lemak dan minyak hewan/nabati (7,39 persen).

Sedangkan pada 2018, ekspor non migas didominasi oleh pakaian dan aksesoris bukan rajutan (12,88 persen). Kemudian pakaian dan aksesoris rajutan (12,60 persen), karet dan barang dari karet (9,22 persen), alas kaki (8,02 persen), serta ikan, krustasea, dan moluska (6,92 persen).

[Gambas:Video CNN]

Pengubah saya yang tidak terbatas

Bos BP Batam soal Konflik Rempang: Banyak Sekali Provokator******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi menuding banyak provokator yang memicu pecahnya konflik di Rempang Eco City, Kepulauan Riau.

Rudi mengatakan lahan untuk menggarap Rempang Eco City ada 17.600 hektare, di mana 10.028 hutan lindung dan 7.572 hektare lainnya akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk pabrik Xinyi Group.

Investasi tersebut untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi prokontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," sambung Rudi.

Pada akhirnya, Rudi mengatakan 700 kartu keluarga (KK) di atas tanah 2.000 hektare tersebut ikut terprovokasi. Itulah yang membuat demo pecah belakangan ini.

Padahal, Rudi menyebut BP Batam sudah menaksir harga rumah warga terdampak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Rp10 juta-Rp100 juta. Pada akhirnya, rumah baru untuk warga relokasi dipatok senilai Rp120 juta.

Akan tetapi, ia mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Rudi menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam, di mana pengajuan tambahan anggaran Rp850 miliar belum disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," curhat Rudi.

Ia pun membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang dilakukan bukan warga lokal. Ia mengatakan mungkin hanya sisa 10 persen warga Rempang yang demo, sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem lotere paling kuat

Bos BP Batam Ungkap Warga Rempang Rata******

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mengungkap warga Rempang, Kepulauan Riau rata-rata tidak memiliki sertifikat lahan. 

"Ya, rata-rata tidak punya sertifikat (lahan)," ucap Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Maka itu, kata Rudi, pihak kepolisian akan membantu proses verifikasi penduduk dengan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari camat.

Rudi menyebut bahwa daerah Rempang termasuk daerah free trade zone(FTZ) atau kawasan bebas. Maka itu, lanjut dia, Rempang masuk di bawah kekuasaan BP Batam.

"Dengan surat edaran dari Pak Sekda (Sekretaris Daerah) maka tidak boleh ada dokumen terbit lagi dari pemerintah Kota Batam. Ternyata sampai hari ini banyak dokumen, maka kita tidak tahu," kata Rudi lebih lanjut.

Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya. Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group.

Namun belum lama ini terjadi bentrok di sana. Warga menolak direlokasi karena pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco-City.

Bentrokan menjadi perhatian publik nasional setelah video penembakan gas air mata beredar di media sosial. Sejumlah anak sekolah harus dilarikan ke fasilitas kesehatan karena gas air mata.

Komnas HAM memberi perhatian khusus pada kejadian itu. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan akan ada pemanggilan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wali Kota Batam, Kapolda Kepulauan Riau, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Batam.

"Komnas HAM sedang menangani kasus tersebut melalui mekanisme mediasi HAM. Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk permintaan klarifikasi dan mediasi," ucap Atnike dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (11/9).

[Gambas:Video CNN]

Dari satpam hingga penyanyi

Otorita Sebut Stanford University Bakal Bangun Sekolah di IKN******

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Agung Wicaksono mengatakan Stanford University akan berinvestasi di ibu kota barudengan membangun sekolah keberlanjutan (school of sustainability). Kampus internasional itu disebut telah mengajukan letter of intent(LoI) ke Otorita IKN.

"Stanford University mau buat school of sustainabilitydi IKN. Mereka sudah sampaikan LoI karena mereka paham konsep IKN adalah smart sustainable forest city," kata Agung dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta, Rabu (13/9).

Agung mengatakan LoI Stanford diajukan pada pekan lalu. Kerja sama dengan kampus tersebut didukung oleh para alumninya yang berasal dari Indonesia seperti Rachmat Kaimuddin, Pandu Sjahrir, dan Anindya Bakrie.

"Universitas cukup banyak. Dalam negeri juga ada yang berminat sudah mengajukan. Saya enggak ingat detailnya tapi dalam negeri sudah ada," kata Agung.

Sebelumnya, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengungkapkan sebanyak 17 sekolah asing dan unggulan antre untuk masuk ke IKN.

Namun, Dhony menilai hal tersebut tidak sejalan dengan pemikirannya.

"Untuk sekolah unggulan sudah 17 yang sudah antre tetapi bukan itu yang saya mau. Yang saya mau adalah bagaimana sekolah lokal, yang sudah ada ditingkatkan jadi sekolah unggul. Setara dengan sekolah-sekolah unggul yang itu," kata Dhony seperti dikutip dariCNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Ayah baptis Stadion

Link, Cara, Syarat Daftar Ikut Uji Coba Kereta Cepat Mulai Sabtu Ini******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membuka pendaftaran bagi masyarakat umum yang ingin menjajal uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mulai Sabtu (16/9). 

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan masyarakat umum bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui website resmi kcic.co.id. Ia menyebut masyarakat dapat mengikuti kegiatan uji coba kereta kilat itu secara gratis.

"Adapun kesempatan pada masyarakat umum untuk mencoba dan merasakan sensasi naik KA Cepat pertama di Asia Tenggara ini dapat dilakukan secara mandiri melalui website resmi KCIC yang dapat dilakukan mulai Sabtu 16 September 2023," kata Eva melalui keterangan resmi, Jumat (15/9).

KCIC sendiri resmi menjalankan ujicoba operasional kereta cepat dengan penumpang tidak berbayar mulai Jumat (15/9).

Eva mengatakan uji coba dilakukan setelah izin dari Kementerian Perhubungan dikeluarkan pada Kamis (14/9) lalu.

Adapun keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian dari uji coba KA Cepat ini akan terus dilakukan hingga 30 September 2023 mendatang.

Eva menjelaskan untuk tahap awal, masyarakat yang diutamakan mengikuti kegiatan uji coba ini adalah warga yang tinggal di sekitar jalur lintas kereta cepat.

"Hal itu dilakukan guna memberikan apresiasi KCIC atas peran serta masyarakat sekitar jalur yang selama ini memberikan dukungan hingga proses pembangunan KA cepat berjalan lancar," tutur Eva.

Ia menyebut pada proses uji coba penumpang tidak berbayar tersebut setiap harinya akan terdapat 4 jadwal keberangkatan dengan mekanisme setiap penumpang akan mendapatkan perjalanan pulang pergi (PP) Halim - Tegalluar dan sebaliknya.

Dengan begitu, kata dia, secara total setiap harinya terdapat 8 perjalanan KA Cepat. Selama masa ujicoba setiap hari nya akan terdapat sekitar 2.200 ketersediaan tempat duduk.

[Gambas:Video CNN]

Iblis ada di sekitar

DPR Usul Erick Thohir Ambil Alih Proyek Food Estate******

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar Sarmuji mengusulkan pengelolaan lumbung pangan (food estate) diambil alih Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir.

Sarmuji menyebutfood estatesangat strategis untuk ketahanan pangan Indonesia. Ia menegaskan sepakat dengan semangat Presiden Joko Widodo menggarap megaproyek ini.

"Tapi harus jelas ukurannya. Kalau dilaksanakan oleh satu kementerian, menurut saya itu susah untuk pertanggungjawaban bisnis. Memang tujuan bukan bisnis, tapi kalau ini (food estate) bisa diambil BUMN, nanti takarannya bisa lebih kita kalkulasi," jelasnya dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Jika Erick beserta jajarannya mengambil alih megaproyek tersebut, Sarmuji yakin DPR dan pemerintah akan lebih mudah berdiskusi. Ujungnya, pertanggungjawaban food estatedapat lebih terukur.

"Rencana juga jelas, misal mau memberikan penyertaan modal negara (PMN), itungannya bisa ngomong leverage, kapitalisasi, dan sebagainya. Saya usul food estate ditangani BUMN," tutupnya.

Erick tidak secara khusus merespons usulan tersebut. Namun, ia ikut menyoroti masalah pangan yang dihadapi Indonesia.

Ia menyebut sedang diskusi intens dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, khususnya terkait subsidi pupuk bagi petani.

"Memang ini menjadi catatan kami, saya sudah sampaikan ke Ibu Menkeu (Sri Mulyani) waktu itu bahwa ini memang ada tagihan subsidi hampir Rp29 triliun yang belum dibayarkan pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia," ungkap Erick.

[Gambas:Video CNN]