kristalpoker

daftar game slot terbaik 756Jutaan kata 465185Orang-orang telah membaca serialisasi

《kristalpoker》

Mensesneg sebut Mahfud Md ajukan waktu bertemu Presiden Joko Widodo******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengakui bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, di Jakarta, Senin malam (29/1).

Menurut Pratikno, dalam kesempatan itu Mahfud Md mengajukan permohonan untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. "Tadi malam beliau (Mahfud Md) dan saya bertemu. Menko (Mahfud Md) mohon menghadap Bapak Presiden," kata Pratikno dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Baca juga: TPN tegaskan Ganjar-Mahfud fokus penegakan supremasi hukum

Namun dia mengatakan, dalam pertemuannya dengan Mahfud Senin malam, Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri. "Belum (menyampaikan surat pengunduran diri)," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD janjikan berantas mafia sawit kebal hukum di Riau

Mahfud Md sebelumnya menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Ia menyatakan pengunduran diri itu menunggu waktu yang tepat dan akan dilakukan secara baik-baik.

Baca juga: Mahfud: Anak tak berakhlak yang berdosa kita yang membiarkan

Presiden Joko Widodo sendiri saat ini masih melakukan kegiatan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan diperkirakan baru tiba di Jakarta pada Kamis 1 Februari 2024.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

KPU Nunukan siapkan pesawat untuk distribusi logistik ke pedalaman******

Tanjung Selor (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menyiapkan pesawat udara perintis dan kapal tongkang atau LCT (landing craft tank)sebagai armada pendistribusian logistik pemilu 2024 ke wilayah pedalaman di daerah itu.

“Kami mendahulukan distribusi ke lima kecamatan di wilayah Krayan, yaitu Krayan Induk, Krayan Timur, Krayan Selatan, Krayan Barat, dan Krayan Tengah dimulai 3 Februari dengan menggunakan pesawat udara,” kata Ketua KPU Nunukan Rahman, di Nunukan, Sabtu.

Rahman mengatakan satu-satunya moda transportasi yang efektif untuk sampai di Krayan adalah pesawat udara perintis. Logistik yang diterbangkan dari Nunukan, Ibu Kota Kabupaten Nunukan akan sampai di bandara Yuvai Semaring pada hari yang sama, yaitu 3 Februari 2024.

Dari bandara di Kecamatan Krayan Induk itu, logistik akan didistribusikan ke empat kecamatan yaitu Krayan Timur, Krayan Selatan, Krayan Barat, dan Krayan Tengah, termasuk ke desa-desa dalam wilayah administratif kecamatan tersebut.

“Krayan Selatan dan Krayan Tengah itu agak sulit, terutama jika kondisi cuaca buruk bisa bermalam di perjalanan, sehingga menurut kami agak ekstra,” kata Rahman.

Meskipun begitu, kata dia, KPU Nunukan sudah memiliki pengalaman mendistribusikan logistik pada pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga walaupun prosesnya cukup sulit, ia optimistis tetap bisa berjalan sukses.

Terkait penyiapan armada itu, KPU Nunukan sudah berkomunikasi dengan maskapai penerbangan perintis, Lanud Anang Busra, dan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Kami sudah meminta bantuan pihak terkait untuk membantu pendistribusian via jalur udara itu,” kata dia.

Adapun distribusi ke 14 kecamatan lainnya, antara lain Kecamatan Lumbis, Lumbis Hulu, Lumbis Ogong, Sembakung, Tulin Onsoi, dan Sembakung Atulai akan mulai enam hari sebelum pemungutan suara.

“Berdasarkan aturan, H-1 sebelum pemungutan itu mulai didistribusikan dan sampai di PPK, tetapi kondisi geografis tidak memungkinkan maka dilakukan lebih awal supaya sampai tepat waktu,” kata dia.

Dia juga mengatakan KPU Nunukan menyewa armada kapal tongkang LCT (landing craft tank) untuk mendistribusikan logistik pemilu ke daerah tersebut.

“Kapal LCT itu akan memuat truk-truk yang berisi logistik pemilu, kemudian nanti berpencar sesuai wilayah distribusinya,” kata Rahman.

Khusus proses distribusi ke Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, dan Lumbis Pensiangan akan dilanjutkan menggunakan perahu long boatdengan jarak tempuh 6-10 jam perjalanan. Perahu tersebut juga disewa oleh KPU Nunukan.

Dia menegaskan pendistribusian logistik pemilu akan dikawal ketat oleh aparat TNI/Polri dan Bawaslu setempat.

“Pengawalan dan pengamanan di darat dilakukan oleh Patwal Polri, sedangkan distribusi di jalur laut dan sungai akan didampingi oleh TNI Angkatan Laut, termasuk teman-teman jajaran Bawaslu,” demikian Ketua KPU Nunukan.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

KPK limpahkan berkas perkara mantan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro (PT) ke tim jaksa KPK untuk segera disidangkan.

Selain itu, tim penyidik KPK juga turut melimpahkan berkas perkara Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS).

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka PT dan AKDS pada tim jaksa KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan pelimpahan tersebut dilaksanakan setelah tim jaksa KPK menyatakan tim penyidik telah memenuhi semua unsur pasal dari sisi materiil dan maupun formil.

Sesuai dengan kewenangan tim jaksa, masih dilakukan penahanan terhadap PT dan AKDS masing-masing selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK sampai 14 Februari 2024.

"Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan tipikor segera disiapkan tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja," ujar Ali.

Baca juga: KPK tetapkan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro tersangka korupsi

Pada 16 November 2023, KPK mengumumkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro (PT) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso, Jawa Timur.

Tim penyidik KPK turut menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS), serta dua pengendali CV Wijaya Gemilang, Yossy S Setiawan (YSS) dan Andhika Imam Wijaya (AIW).

Kejaksaan Negeri Bondowoso sedang menindaklanjuti salah satu laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Kabupaten Bondowoso yang dimenangkan dan dikerjakan perusahaan milik YSS dan AIW.

AKDS dalam jabatannya dan atas perintah PT kemudian melaksanakan penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Tiga orang tertangkap tangan KPK di Bondowoso dibawa ke Jakarta

Selama penyelidikan berlangsung, YSS dan AIW melakukan pendekatan dan komunikasi dengan AKDS dan meminta agar proses penyelidikannya dapat dihentikan.

Menindaklanjuti keinginan YSS dan AIW tersebut, AKDS kemudian melapor kepada PT. Hal tersebut kemudian ditanggapi PT dengan memerintahkan AKDS untuk mengakomodasi keinginan YSS dan AIW.

Ketika proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sedang berjalan, terjadi komitmen disertai kesepakatan antara YSS dan AIW dengan AKDS sebagai orang kepercayaan PT untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi.

KPK yang menerima informasi soal penyerahan uang tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan yang berujung dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempat pihak tersebut pada 15 Juni 2023 dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp225 juta.

Baca juga: KPK geledah Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso

Setelah ditetapkan sebagai OTT, keempat orang itu kemudian dibawa penyidik KPK ke Markas Polres Bondowoso untuk dimintai keterangan awal.

Dari pemeriksaan awal tersebut diketahui telah terjadi penyerahan uang kepada AKDS dan PT sejumlah Rp475 juta. Temuan itu kemudian menjadi bukti permulaan untuk segera didalami serta dikembangkan.

Atas perbuatannya, tersangka YSS dan AIW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka PT dan AKDS sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: KPK geledah Kantor BSBK Pemkab Bondowoso
Baca juga: KPK sidangkan penyuap Kajari Bondowoso di Pengadilan Tipikor Surabaya

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：bento4d togel、paito oregon、slot terpercaya gampang menang

Terkait：cara mencairkan limit kredit kredivo、depo 20 bonus 20 slot、winstar4d slot、slot paling mudah、situs slot wd 25、server thailand tergacor、winstar4d server thailand、cara melakukan pinjol、slot 123 terbaru、kredit hp pakai dp

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：togel oregon 3 paito（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29

Daftar bab terbaru

alamat slot paling gacor

zeus vs hades maxwin

game onlineBacaan TerkaitMore+

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

jituwin

Kemensos siap asistensi ODGJ di sentra beri hak suara pada Pemilu 2024******

...kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) siap memberikan asistensi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di sentra-sentra untuk memberikan hak politiknya saat pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024.

Sekretaris Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kemensos Salahudin Yahya di Jakarta, Rabu, menyebut terdapat 820 ODGJ yang mendapat perawatan di 31 sentra milik Kemensos dan pihaknya memastikan semua berhak menggunakan hak suara sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pertama, kata dia, Kemensos akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu penerima manfaat mengurus pindah memilih di sekitar lingkungan sentra. Kelengkapan identitas kependudukan menjadi hal yang diutamakan selama menerima layanan di sentra.

Hal tersebut agar penerima manfaat tidak harus dipulangkan ke domisil mereka untuk memilih selama masa layanan. Data-data ODGJ yang sudah diskirining dan dinyatakan layak memilih akan dilaporkan ke KPU.

Baca juga: Memberikan akses ODGJ menyalurkan suara pada Pemilu 2024

Sementara untuk ODGJ yang telah selesai menerima layanan di sentra, kata dia, selain memastikan kelengkapan identitas, sentra akan berkoordinasi untuk dengan KPU untuk menentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diperbolehkan ODGJ memilih bersama pendamping mereka.

"Kemudian kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana. Kalau di luar, kami lihat mana yang layak untuk menggunakan hak suaranya di luar," kata Salahudin.

Kemensos juga berkewajiban mengenalkan para calon yang akan dipilih oleh penerima manfaat pada Pemilu nanti. Pihaknya juga memastikan ODGJ yang layak memilih, merupakan penerima manfaat yang stabil dan rutin mengonsumsi obat.

Selain itu Kemensos melalui kepala sentra minimal satu minggu sebelum pelaksanaan pemilu akan memberi sosialisasi kepada penerima manfaat. Kemensos menjamin pendamping ODGJ tidak mempengaruhi pemilih dengan penandatanganan surat perjanjian mutlak untuk netral.

Baca juga: Legislator minta pendampingan pemilih disabilitas mental saat hari pencoblosan
Baca juga: KPU Jabar: 32 ribu lebih ODGJ ikut nyoblos pada Pemilu 2024

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Rel Bisnis

contoh pasang togel

Hari ini PN Jaksel gelar sidang perdana praperadilan Harun Masiku******

Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini menjadwalkan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait Harun Masiku yang belum juga ditangkap setelah empat tahun buron.

Humas PN Jaksel Djuyamto di Jakarta, Senin, mengatakan sidang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Hakim Tunggal Abu Hanifah.

“Perkara teregistrasi dengan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SE, sidang pertama Senin tanggal 29 Januari 2024,” kata Djuyamto.

Pemohon yang turut menggugat KPK selain MAKI, yakni Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, serta Lembaga Kerukunan masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan pihaknya telah hadir di PN Jaksel untuk menghadiri sidang pertama gugatan Praperadilan yang dilayangkannya.

“Berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini akan dilangsungkan sidang perdana gugatan Praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK,” kata Boyamin.

MAKI, kata Boyamin, menggugat KPK karena belum tertangkapnya Haru Masiku yang sudah buron selama empat tahun.

“KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku dikarenakan tidak adanya kemauan. Tidak mampu karena tidak mau,” ujarnya.

Boyamin menyindir KPK tidak punya kemampuan karena dugaan berbagai terkanan politik padahal semestinya mudah melakukan penangkapan Harun masiku atau menemukan keberadaannya baik masih hidup ataupun sudah meninggal.

“Atas ketidakmampuannya maka KPK harus digugat untuk mendapatkan perintah dari Hakim melakukan pencarian maksimal,” kata Boyamin.

Dengan gugatan ini, kota Boyamin, KPK tidak akan berdalih lagi jika telah mendapatkan perintah hakim yang memutuskan praperadilan tersebut.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jangkar Loli yang Berubah

1b slot

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

erek erek tafsir mimpi 2d

Menkeu: Inflasi pangan bergejolak jadi fokus pemerintah jaga daya beli******

Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kami terus memfokuskan karena pangan bergejolak, selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi, kami akan terus merumuskan langkah APBN sebagai shock absorberdalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum perekonomian global melemah, kita harus melindungi dari sisi domestik,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa.

Seperti diketahui, perekonomian global diproyeksikan bakal melambat. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3 persen pada 2022 menjadi hanya 2,5 persen pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4 persen pada 2024 ini. Dengan demikian, situasi pada 2024 lebih lemah dibandingkan 2023.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu instrumen. Pada 2023, anggaran bansos mencapai Rp476 triliun, lalu naik sebesar Rp20 triliun menjadi Rp496 triliun pada 2024.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.

Menkeu mengatakan peningkatan anggaran bansos senilai Rp20 triliun itu telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui menjadi Undang-Undang (UU) APBN.

Meski begitu, Sri Mulyani menggarisbawahi intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.

Anggaran itu digunakan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, mengembangkan sentra-sentra produksi, hingga menguatkan cadangan pangan nasional.

“Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN,” kata Menkeu.

Baca juga: TPIP perkuat ketahanan pangan jaga inflasi 2024 sebesar 2,5-1 persen
Baca juga: Jaga inflasi, Menko Airlangga: Bantuan beras diberikan hingga Juni

Menara Kekacauan

buku mimpi 3d terlengkap

MUI: Putusan ICJ ke Israel langkah penting secara hukum internasional******

Jakarta (ANTARA) -

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) terkait gugatan Afrika Selatan adalah langkah awal yang sangat penting secara hukum internasional.

“Melalui Afrika Selatan, masyarakat dunia dan juga negara-negara pembela kemanusiaan dan kemerdekaan memperoleh energi dan momentum penting untuk secara terus menerus melakukan tekanan publik melalui berbagai saluran antara lain boikot, blokade, tekanan politik dan diplomasi,” ujar Prof Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan MUI yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Keputusan ICJ semakin memperkuat keyakinan masyarakat global bahwa supremasi hukum harus tetap dikawal, kata dia.
Baca juga: Palestina sambut baik putusan sementara ICJ pada kasus genosida Israel

Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Afrika Selatan yang telah dengan sangat meyakinkan dan optimis menyampaikan gugatan kasus genosida Israel terhadap warga Palestina di ICJ.

Langkah berani ini sangat penting pada saat ketidakadilan global dan konspirasi jahat Israel-Amerika dan para mitra negara Barat sedang gencar dilakukan dengan penuh kecongkakan.

“Afrika Selatan melakukan langkah hukum secara total untuk memperlihatkan dan menegaskan bahwa supremasi hukum internasional harus ditegakkan. Bersyukur, banyak kalangan negara dan civil societymemberikan dukungan terhadap langkah Afrika Selatan,” Prof Sudarnoto.
Baca juga: Afrika Selatan puji putusan Mahkamah Internasional kasus genosida Gaza

Ia mengingatkan kepada Israel dan semua negara mitranya untuk menghormati, mentaati dan menindak lanjuti semua butir keputusan ICJ.

Jangan ada lagi pengkhianatan dan mempermainkan keputusan penting tingkat internasional apalagi ini menyangkut kedaulatan wilayah dan penduduk, tegasnya.

“Kepada negara-negara Barat yang selama ini menggaungkan demokrasi dan HAM, saya serukan agar hentikan kemunafikan yang selama ini telah ditunjukkan secara kasat mata tanpa rasa malu. Kembalilah ke jalan yang benar yaitu jalan yang menghormati nilai-nilai kemuliaan universal; yang menghentikan seluruh bentuk diskriminasi, rasisme, rasialisme dan supremasisme. Junjung dan lindungi kemanusiaan, kedaulatan, perdamaian dan kesejahteraan, dan tegakkan hukum internasional,” kata dia.
Baca juga: Netanyahu: Israel lanjutkan perang di Gaza terlepas putusan ICJ

Ia menyerukan kepada semua pihak untuk secara terus menerus mengawal keputusan ICJ ini agar bisa diterapkan secara efektif sehingga Palestina memperoleh perlindungan maksimal.

“Tidak ada korban lagi sebagai akibat pembunuhan massal yang dilakukan Israel. Pascakeputusan kemarin, semua pihak perlu kepastian bahwa semua butir keputusan ICJ benar-benar dipatuhi oleh Israel,” kata dia.

Untuk itu, ujar dia, khususnya bagi negara-negara anggota OKI, agar perlu melakukan langkah-langkah politik penting untuk mengawal keputusan ICJ ini.

Baca juga: PM Palestina: Putusan pengadilan PBB 'akhiri era impunitas Israel'

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

megagacor

Polri tangkap dua pelaku dugaan TPPO di Banten******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menangkap dua tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat dan Ciledug, Tangerang, Banten.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kedua tersangka dugaan TPPO tersebut yaitu Suarty B Riartika alias Tika dan Ani Puji Astutik alias Elisa, yang ditangkap pada Kamis (25/1).

"Para terlapor melakukan perekrutan tersebut menjanjikan kepada para korban bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Erbil dengan gaji sebesar 300 dolar," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan bahwa penangkapan kedua tersangka berawal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 10 orang diberangkatkan ke luar negeri pada bulan Desember 2022-Februari 2023 secara bertahap.

Menurut dia, setelah ada persetujuan, para korban dibuatkan paspor dan diberikan uang feeyang bervariasi dari Rp3-13 juta.

“Setelah selesai pembuatan paspor tersebut dan tanpa adanya medical check up, para korban dikirimkan ke luar negeri oleh tersangka Elis dengan negara tujuan Turki melalui Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Juanda Surabaya,” ujarnya.

Dia menjelaskan para korban diberangkatkan ke Turki dengan menggunakan visa wisata. Saat berada di negara tersebut para korban diserahkan ke agensi yang bernama Muhammad dan ditampung di sebuah apartemen yang dijaga oleh seorang bernama Yakub.

"Barang milik korban seperti paspor, telepon genggam, pakaian di ambil dan amankan oleh Muhammad dan Yakub," ujarnya.

Saat di penampungan tersebut menurut dia, para korban sebanyak 26 orang dimasukkan ke dalam satu kamar dan dilarang untuk berbicara, jika ada yang berbicara akan dihukum.

"Para korban berada di penampungan bervariasi lamanya yaitu satu pekan sampai dua bulan, dengan alasan para korban belum diberangkatkan ke Erbil karena masih menunggu visa," katanya.

Dia mengatakan karena lama menunggu di penampungan, para korban tersebut meminta bantuan sekuriti apartemen dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Turki sehingga dilakukan penggerebekan.

"Dari penggerebekan tersebut para PMI diserahkan ke KJRI Istanbul dan korban dipulangkan ke Indonesia," katanya.

Dia mengungkapkan peran Tika adalah menampung para korban sebelum diterbangkan ke luar negeri sedangkan Elisa berperan sebagai agensi di Jakarta yang memberangkatkan para korban ke Turki.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO Dan Atau Pasal 81 Jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Baca juga: Bareskrim turunkan tim usut dugaan TPPO pengungsi Rohingya

Baca juga: Polri selamatkan 3.000 pekerja migran dari TPPO

《kristalpoker》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，bocoran slot gacor jarwoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kristalpoker》bab terbaru。