jam gacor pyramid bonanza

Kaisar Pedang Hunyuan

Wamen BUMN Ungkap Waskita Bakal Jadi Anak Usaha Hutama Karya******

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan PT Waskita Karya(Persero) Tbk akan merger dengan PT Hutama Karya (Persero). Waskita nantinya menjadi anak perusahaan Hutama Karya.

Merger Waskita dan Hutama Karya akan menunggu proses restrukturisasi yang diartikan rampung tahun depan. Merger dilakukan dengan inbreng saham Waskita milik pemerintah ke Hutama Karya.

"(Waskita) akan dijadikan anak usaha HK (Hutama Karya). Saham milik pemerintah akan diinbrengkan ke sana," kata Tiko di di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Tiko mengatakan peleburan Waskita ke Hutama Karya dilakukan demi menyelamatkan Waskita yang kondisi keuangannya saat ini berat. Kementerian BUMN juga saat ini sedang bernegosiasi dengan bank dan pemegang obligasi.

"Kita ingin para pemegang obligasi dan para vendor mencari solusi terbaik sehingga Waskita bisa joint venture, kemudian akan dijadikan anak usaha Hutama Karya," katanya.

PT Waskita Karya Tbk tidak dapat membayar bunga utang ke-12 dan pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023.

Jumlah pokok utang Seri B yang seharusnya dibayarkan mencapai Rp 135,5 miliar, dengan bunga tetap 10,75 persen per tahun.

Pada 5 Mei 2023, perseroan juga mengumumkan tidak membayar bunga ke-11 (sebelas) PUB IV tahap I Tahun 2020 dan telah dinyatakan lalai oleh Wali Amanat pada 30 Mei 2023.

Pada semester I 2023, WSKT memiliki total utang sebesar Rp 84,31 triliun, atau naik tipis 0,31 persen dibandingkan semester I-2022 senilai Rp 83,98 triliun. Jumlah liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp22,79 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai Rp61,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

Kementerian BUMN Ajak Freeport Diskusi Bareng Kemenkeu soal Bea Keluar******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara soal keluhan PTFreeport Indonesia (PTFI) soal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dulu memang ada skema nail-down dalam ketentuan perpajakan dan bea keluar ekspor yang harus PTFI.

Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sebelumnya menginginkan kebijakan perpajakan yang sama dengan yang tercantum di dalam kontrak (nail-down).

"Jadi itu kan memang ada konsep nail down dulu kan, itu kita ada beberapa hal aja yang nanti kita didiskusikan ke Kemenkeu," ungkap pria yang akrab disapa Tiko itu di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).

Kendati demikian, Tiko mengatakan PTFI tidak akan protes kepada pemerintah Indonesia.

"Freeport bakal diskusi sama Kemenkeu," ujarnya.

PTFI akan mengajukan keberatan dan banding terhadap penghitungan penetapan bea keluar.

VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengatakan keberatan itu terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Pasalnya, dalam PMK itu, Menkeu Sri Mulyani menetapkan bea keluar untuk konsentrat tembaga sebesar 7,5 persen pada paruh kedua 2023 dan 10 persen pada 2024 untuk perusahaan dengan progres smelter 70-90 persen.

Sementara untuk perusahaan dengan pembangunan smelter di atas 90 persen, bea keluar yang dikenakan akan menjadi 5 persen pada paruh kedua 2023 dan 7,5 persen pada 2024.

Freeport keberatan dengan ketentuan tersebut.

Keberatan diajukan karena pada akhir 2018, pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc., selaku pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI), mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Mengutip dokumen di Securities and Exchange Commission (SEC) AS, Freeport McMoRan, yang diterbitkan pada 3 Agustus lalu, Freeport menyebut berdasarkan IUPK, bea keluar harusnya ditetapkan nol atau gratis.

Pasalnya, berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam IUPK 2018, bea keluar tidak akan dikenakan bila progres pembangunan smelter mereka mencapai 50 persen.

Freeport menyatakan progres pembangunan Freeport menyatakan progres pembangunan smelter mereka sampai dengan Maret sudah mencapai yang dipersyaratkan oleh aturan. Dan kata mereka, pada Maret 2023, pemerintah memverifikasi progres konstruksi smelter Manyar milik PTFI.

Berdasarkan hasil verifikasi, pemerintah memastikan sendiri perkembangan pembangunan smelter Freeport sudah melebihi 50 persen. Karenanya, penghapusan bea keluar PTFI harusnya berlaku efektif per 29 Maret 2023.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

Muhadjir Akui Poros Maritim Dunia Jokowi Belum Maksimal******

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengakui cita-cita Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritimdunia saat kampanye Pemilihan Presiden 2014 lalu sampai dengan saat ini belum maksimal pencapaiannya. 

Pengakuan ia sampaikan dalam Seminar Nasional Transformasi Peradaban Bahari Menuju Indonesia Emas 2045 di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

"Ini sebetulnya program prioritas Pak Presiden (Jokowi) sejak periode pertama beliau, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Menurut saya, belum optimal kesungguhan kita dan belum maksimal pencapaiannya. Perlu kerja keras menjadikan Indonesia poros maritim," katanya.

Menurutnya, jika Yudo punya waktu memimpin TNI 4 tahun, doktrin Jokowi agar Indonesia menjadi poros maritim dunia pasti bisa terwujud. Namun, terlepas dari pencapaian yang ada saat ini, Muhadjir program tersebut harus dilanjutkan oleh pemimpin Indonesia di masa depan.

Ia mengatakan mewujudkan mimpi menjadikan Indonesia poros maritim dunia masih sangat realistis untuk dicapai. Apalagi, Presiden China Xi Jinping beberapa waktu lalu menyebut posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia cukup penting.

Muhadjir mengatakan pujian dan pernyataan Xi Jinping itu menegaskan posisi Indonesia sebagai negara maritim sebenarnya sangat diperhitungkan sejak dulu.

"Tetapi itu tergantung kita. Kalau tidak memiliki kesadaran dan upaya-upaya keras memposisikan diri dalam konstelasi dunia, mungkin tidak akan diperhitungkan. Wong yang kerja keras tidak diperhitungkan saja banyak, apalagi kita tidak melakukan itu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa segala alam

Erick Thohir Apresiasi BUMN Masuk Daftar Fortune Indonesia 100******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengapresiasi capaian sejumlah BUMN yang berhasil menduduki peringkat teratas Fortune Indonesia 100 sebagai perusahaan dengan pendapatan terbesar sepanjang 2022.

Menurut Erick, ini menandakan transformasi BUMN untuk terus bergerak ke arah lebih baik berhasil dilakukan.

"Alhamdulillah kalau kita lihat, empat dari lima besar itu BUMN. Dari sepuluh besar, BUMN-nya ada enam, ini hal yang luar biasa dan patut mendapatkan apresiasi," ujar Erick melalui keterangan tertulis, Rabu (9/8).

Kemudian, ada PT BRI di posisi keempat dengan pendapatan Rp208 triliun, serta PT Mandiri di peringkat lima dengan pendapatan Rp161 triliun.

Di posisi selanjutnya juga masih diramaikan oleh perusahaan BUMN lainnya. Misalnya, ada Telkom di peringkat enam dengan nilai Rp147 triliun dan MIND ID di peringkat ketujuh dengan nilai pendapatan Rp126 triliun.

"Total ada 18 BUMN yang masuk dalam 100 perusahaan terbesar di Indonesia, bahkan hampir separuh dari total pendapatan Fortune Indonesia 100 itu berasal dari BUMN. Ini menjadi bukti bahwa kerja keras direksi, komisaris, dan seluruh insan BUMN membawa hasil yang positif bagi kinerja BUMN," jelas Erick.

Erick bersyukur sejumlah langkah transformasi, baik dari sisi perubahan model bisnis, holdingisasi, hingga inovasi berhasil membawa pertumbuhan yang signifikan bagi BUMN. Artinya perusahaan negara ini dapat kian berkontribusi bagi negara dan masyarakat.

"Ini sesuai dengan komitmen awal kita, BUMN harus sehat. Hal ini terbukti dengan laporan Fortune Indonesia 100, harapannya tentu BUMN bisa mengoptimalkan pertumbuhan untuk program-program kerakyatan, termasuk membuka lapangan kerja," pungkas Erick.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan Master Bumi

Indonesia Ingin Setop Ekspor Pasir Kuarsa******

Pemerintah berencana menyetopekspor pasir kuarsa. Kebijakan ini nanti akan serupa dengan pelarangan ekspor mineral lainnya yang sudah dijalankan.

Wacana ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers realisasi investasi kuartal II/2023 di kantornya, Jumat (21/7) lalu.

"Kita ingin Indonesia tidak hanya di sektor nikel, kita ingin pasir kuarsa ini juga dikelola dan mungkin tidak menutup kemungkinan ke depan kita juga mempertimbangkan untuk ya kita larang ekspor juga," ujarnya.

"Masa negara kita nggak boleh maju-maju. Negara lain boleh buat kebijakan di negaranya, kenapa kita enggak boleh," jelasnya.

Pasir kuarsa merupakan salah satu bahan baku utama untuk membuat kaca dan panel surya. Sehingga, Bahlil menilai ini akan menjadi komoditas yang sangat penting ke depannya sejalan dengan kebijakan energi hijau dunia.

Karenanya, jika pemerintah bisa melarang ekspor pasir kuarsa dalam bentuk mentah dan menjual setelah jadi barang setengah jadi maupun jadi, maka akan memberikan nilai tambah besar bagi perekonomian.

"Ke depan kan dunia itu bakal menuju green energy. Jadi pasti banyak negara membutuhkan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Iblis ada di sekitar

Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Bakal Dilarang Lintas di Jabodetabek******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan kendaraan yang tak lolos uji emisi bakal dilarang melintas di Jabodetabek.

Menurut Budi, uji emisi menjadi sesuatu yang sentral dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.

Budi menuturkan pihaknya bersama Pemprov DKI dan kepolisian akan melakukan penegakan hukum bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.

Selain uji emisi, untuk mengurangi polusi dan menekan kemacetan, pihaknya juga menentukan aturan keterisian penumpang dalam sebuah mobil. Budi menilai saat ini satu mobil kebanyakan hanya diisi oleh satu orang atau maksimal dua orang.

Oleh karena itu, pihaknya akan mempertimbangkan mengubah aturan 3 in 1menjadi 4 in 1. Artinya, satu mobil wajib diisi empat orang.

"Jadi katakanlah mereka dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun," terang Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Pemprov DKI bersama kepolisian berencana menerapkan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Pemprov DKI menyatakan bakal melakukan penegakan hukum terkait hal tersebut paling lama dua bulan ke depan.

"Mudah-mudahan bisa kami terapkan dalam satu atau dua bulan ini," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengutipAntara, Kamis (3/8) lalu.

Asep mengatakan pihaknya kini juga tengah membahas masalah tilang tersebut dengan Polda Metro Jaya, selaku pihak yang akan menindak para pengguna kendaraan tidak lulus uji emisi di jalan.

"Kami sudah mulai dengan polisi, dengan Dirlantas Polda Metro Jaya. Kami akan serius untuk melaksanakan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi," Asep.

Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya memakai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum untuk menjerat pengguna kendaraan yang tunggangannya tak lulus uji emisi.

Pada Pasal 285 ayat 1 ditetapkan:

"Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu".

Lalu pada Pasal 286 isinya: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu".

Berdasarkan aturan ini pengemudi motor bisa ditilang dengan denda Rp250 ribu bila kendaraan yang digunakan tak diuji emisi. Sedangkan denda untuk mobil sebesar Rp500 ribu.

Selain itu ada juga Peraturan Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2020 yang mengatur tentang kewajiban uji emisi, yakni pada Pasal 2 ayat 1 yang isinya: "Sasaran uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor: (a) Mobil Penumpang Perseorangan; dan (b) Sepeda Motor, yang beroperasi di jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta".

Kemudian, pasal 2 ayat (2) "Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang batas usia kendaraannya lebih dari 3 (tiga) tahun".

Pelanggar uji emisi juga dapat sanksi berupa bayar tarif parkir termahal dan penerapan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[Gambas:Video CNN]