asia slot

Pelukis Buku One Piece

PNM Buka Suara soal Warga Sekampung di Garut Ditagih Utang Fiktif******

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM buka suara terkait ratusan warga Desa Sukabakti, Garut, yang tiba-tiba diminta membayar cicilan padahal tidak merasa memiliki utang.

Sekretaris Perusahaan PNM Dodot Patria Ary mengatakan pihaknya saat ini sedang mendalami kasus tersebut. PNM berkoordinasi dengan pihak Desa Sukabakti untuk memverifikasi warga yang tercatat sebagai debitur tetapi merasa tidak pernah meminjam uang.

"Saat ini kami melakukan interview, kemudian termasuk di dalamnya ada pengolahan data. Supaya angka yang muncul, katakanlah di masyarakat atau di media itu bisa benar-benar tepat penyelesaiannya," ungkap Dodot, dikutip dari detikJabar, Kamis (20/7).

"Jadi kami tidak akan tutupi kondisi yang ada. Siapapun yang terlibat di dalamnya, nanti akan kita proses," kata Dodot.

Saat ini, PNM masih menunggu masih menunggu hasil penyelidikan internal. Jika oknum perusahaan terbukti terlibat dalam kasus tersebut, maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Seluruh, entah itu pelaporan, entah penyelesaian internal atau eksternal, kami basisnya adalah informasi, dokumen dan fakta. Begitu itu kemudian clear, kami dapat menyampaikan. Beberapa langkah yang akan kita ambil, pasti kita pastikan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Dodot.

Utang fiktif itu terungkap usai beberapa warga Garut ditagih membayar cicilan oleh petugas PNM Mekaar di daerah tersebut. Nilai utang bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

"Saya enggak pinjam, (cuma) jadi korban. Utangnya Rp2 juta," kata salah satu warga, Aris Solahudin, Kamis (20/7).

Lantaran merasa tak berutang, warga pun mendatangi kantor Desa Sukabakti untuk menghapus data peminjaman utang mereka. Sejak Selasa (18/7) kemarin, kantor desa disesaki warga yang ingin mengklarifikasi perihal utang fiktif tersebut.

Kepala urusan (Kaur) Umum Desa Sukabakti Kartini mengatakan ada 407 warga yang tercatat berutang. Hingga Rabu (19/7), sudah 303 orang sudah melakukan verifikasi guna menghapus data peminjaman.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar tidak curang

IHSG Menguat ke 6.864 Berkat 294 Saham Perkasa******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.864 pada Kamis (20/7). Indeks sahammenguat 33,98 poin atau 0,50 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,5 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 294 saham menguat, 223 terkoreksi, dan 231 lainnya stagnan. Terpantau, tiga dari 11 indeks sektoral menguat dipimpin sektor properti, yakni plus 1,73 persen.

Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 1,23 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 0,15 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan turun 0,15 persen.

Sementara, bursa saham Eropa justru bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,15 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,08 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis plus 0,15 persen.

Sedangkan bursa Amerika pun kompak bergerak di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,24 persen, indeks NYSE Composite naik 0,26 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 0,03 persen.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

6 BUMN Punya Tingkat Patuh Lapor LHKPN di Bawah 60 Persen******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 6 badan usaha milik negara (BUMN) memiliki tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di bawah 60 persen.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan dari 6 perusahaan pelat merah itu, ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua, PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga, PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7) lalu.

Pahala menegaskan 35.055 pejabat wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

Secara terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan menindak tegas 155 bos perusahaan pelat merah yang tak patuh melaporkan LHKPN itu.

Erick sangat menyesalkan kelakuan anak buahnya itu. Ia juga sudah mendengar pernyataan dari KPK soal daftar 6 BUMN yang mendapat predikat paling tidak patuh dalam pelaporan LHKPN.

"Saya akan tindak lanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen (Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari) dan tentu deputi area untuk tindak tegas," ujar Erick seperti dikutip Detikpada Rabu kemarin.

[Gambas:Video CNN]

kelaparanku yang hebat

Daftar Direksi******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil sejumlah direksidan komisaris perusahaan pelat merah dalam sepekan terakhir.

Adapun sejumlah bos BUMN tersebut ialah, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Lalu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Kemudian, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur Rahmad Pribadi. Selanjutnya, Komisaris Utama BNI Agus Martowardojo.

Erick menuturkan pemanggilan tersebut bukan tanpa tujuan. Menurutnya, maksud pemanggilan terhadap direksi dan komisaris itu berbeda-beda.

Untuk Ahok, pemanggilan dilakukan terkait rencana pemindahan Depo Pertamina Plumpang ke lahan Pelindo. Pemindahan terkait kebakaran besar yang melanda depo dan mengakibatkan puluhan warga sekitar meninggal beberapa waktu lalu.

Ahok dipanggil demi menyamakan persepsi. Maklum, di tengah rencana pemindahan itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan ingin yang pindah bukan depo tapi masyarakat sekitar.

"Saya kemarin ketemu Pak Ahok untuk menyamakan persepsi mengenai Plumpang. kan waktu itu juga pak Luhut berbeda. tapi saya bilang tidak ada perbedaan," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (21/7).

Untuk Nicke, pemanggilan dilakukan untuk membahas PT Rekayasa Industri (Rekind). Ia berdiskusi dengan Nicke terkait cara menyelamatkan anak usaha Pupuk Indonesia itu.

"Di mana salah satunya kan konsep penyelaman Rekind itu Pupuk Indonesia akan menyuntik dana, lalu ada PMN (Penyertaan Modal Negara), ada restrukturisasi, tapi tentu perlu dukungan Pertamina. Apa? memberikan proyek, selain dari Pupuk," kata Erick.

Untuk Rahmad Pribadi, pemanggilan dilakukan untuk membicarakan kelangsungan pembangunan pabrik pupuk di Papua agar bisa berjalan tepat waktu.

"karena kan waktu itu ada isu gas. Ya kami coba reviewmumpung saya bisa ketemu mereka secara individu. Kadang saya review projectitu," imbuh Erick.

[Gambas:Video CNN]

Sementara untuk Agus Martowardojo, Erick mengatakan pemanggilan dilakukan terkait keberlangsungan program bank tersebut untuk para buruh migran dan diaspora.

Untuk direksi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT KAI (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pemanggilan dilakukan guna membahas akses jalan penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung.

Terakhir Erick juga memanggil direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Namun, ia tak mau membocorkan isi pertemuan tersebut.

"Kemarin saya bertemu dengan Adhi Karya, itu masalah lain lah," ucapnya.

Berasal dari negeri asing

Sekongkol di Proyek TIM, Jakpro******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Selasa (18/7) menghukum PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dengan hukuman dendaRp28 miliar.

Denda dijatuhkan karena tiga perusahaan itu mereka nyatakan terbukti bersalah dalam melakukan persekongkolan jahat dalam proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.

Adapun hukuman denda itu dijatuhkan terhadap tiga perusahaan tersebut dengan besaran yang berbeda-beda. Untuk PT Pembangunan Perumahan, denda yang dijatuhkan sebesar Rp16,8 miliar.

Dalam sidang Majelis Komisi yang diketuai Chandra Setiawan dan didampingi oleh anggota majelis komisi M. Afif Hasbullah dan Harry Agustanto, KPPU menyebut  persekongkolan  dilaksanakan Jakarta Propertindo dengan membatalkan tender tanpa didasari oleh justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPPU membuktikan pembatalan tender tersebut sengaja dilakukan Jakarta Propertindo untuk memfasilitasi PT Pembangunan Perumahan dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama menjadi pemenang tender. 

"Tindakan terlapor I (Jakarta Propertindo) memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II (PT Pembangunan Perumahan) dan Terlapor III (PT PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama) membuktikan adanya bentuk eksklusivitas Terlapor I dalam memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender a quo," kata majelis KPPU seperti dikutip dari keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (18/7).

Merespons putusan itu, PT Pembangunan Perumahan menyatakan  akan menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum keberatan alias banding. 

"Sebagai perusahaan yang taat hukum, PTPP akan menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum keberatan. Kami berharap melalui proses keberatan tersebut dapat mengklarifikasi lebih detail dan komprehensif kasus ini," ujar Corporate Secretary PTPP Bakhtiyar Efendi.

Sementara itu, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin yang dihubungi CNNIndonesia terkait putusan KPPU itu hingga berita diturunkan belum memberikan tanggapannya. 

[Gambas:Video CNN]

Jalan spiritual yang kekal

Konsultan Prediksi Tanah Jakarta Tetap Mahal Meski Ibu Kota Pindah******

Konsultan properti Colliers International memprediksi harga tanahdi Jakarta sulit turun meski nanti tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan hal itu terjadi karena Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis.

"(Harga) tanah Jakarta akan susah turun. Kenapa? Jakarta didesain sebagai pusat komersial. Jadi IKN kan hanya memindahkan kegiatan penyelenggara negara," katanya dalam media briefing, Kamis (20/7).

"Artinya, orang yang mencari nafkah di Jakarta tetap akan banyak. Tetap fungsinya sebagai pusat komersial," katanya..

Ferry mencontohkan Jakarta akan seperti Kaula Lumpur yang tidak kehilangan daya tarik sebagai pusat bisnis, meskipun pusat pemerintahan Malaysia dipindahkan ke Putrajaya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memang mengatakan Jakarta akan tetap dibangun untuk menjadi kota ekonomi saat ibu kota pindah ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Menurutnya, alasan utama pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan karena Indonesia saat ini masih terpusat di Pulau Jawa.

"Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet, tetapi Jakarta tetap akan terus kami perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara jadi kota pemerintahan," katanya dalam acara Pembukaan Muktamar XVIII PP Pemuda Muhammadiyah 2023.

[Gambas:Video CNN]